Dividen Dalam Konteks Perpajakan

Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada setiap pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Dividen termasuk ke objek pajak dan terkena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) sesuai berdasarkan Undang – undang perpajakan. Perlu diketahui bahwa tidak semua dividen merupakan termasuk objek pajak. Berdasarkan kondisi tertentu, sebagian keuntungan yang diterima tidak termasuk dalam objek pajak sehingga tidak perlu pemotongan pajak penghasilan. Adapun Dividen yang termasuk objek pajak ialah :

  • Penghasilan dividen menjadi objek pajak namun tidak terkena potongan atau pemungutan pajak penghasilan.
  • Penghasilan dividen menjadi objek pajak dan terkena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan.

Berdasarkan pasal 23 ayat 4 bahwa pemotongan pajak tidak dilakukan atas penghasilan yang:

  • penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  • sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  • dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  • dihapus;
  • bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  • sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  • dihapus; dan
  • penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketika dividen termasuk dalam ayat pasal ini, maka laba tersebut tidak terkena pemotongan pajak penghasilan. Sedangkan untuk dividen yang bukan objek pajak ialah dividen yang diterima oleh Wajib Pajak meliputi perseroan terbatas (PT), koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia, tidak menjadi objek pajak selama memenuhi syarat berikut:

– Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

– PT, BUMN atau BUMD yang menerima dividen memiliki saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetorkan.

Selain itu dividen dari modal yang merupakan dana pensiun juga tidak termasuk dalam objek pajak.

Tarif Pajak Dividen

Ada tiga pasal yang mengatur pemotongan dan kondisi dividen yang menjadi objek pajak dan terkena pajak penghasilan.

1. PPh Pasal 4 ayat 2: Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final. Dividen adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi pada anggota koperasi.

2. PPh Pasal 23: Penerima penghasilan dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Potongan untuk laba ini sebesar 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti.

3. PPh Pasal 26: Penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, serta perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif potongan pajak penghasilannya sebesar 20% atas jumlah bruto dividen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment