Objek Pajak bagi usaha UMKM

Dalam konteks perpajakan, golongan perusahaan UMKM ialah perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 M per tahun pajak, maka perusahaan tersebut tidak termasuk golongan UMKM dan diwajibkan membayar beban pajak PPN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 (2) tentang Pajak Penghasilan, setiap orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan.

Namun sebelumnya anda perlu untuk mendaftarkan badan usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili, maka kamu akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT ini memuat daftar pajak yang harus anda bayarkan.

Pada dasarnya, pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UKM / UMKM tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah omzet penjualan per tahun.

Dasar Pengenaan Pajak

Berikut ini daftar pajak yang harus anda bayar dan laporkan melalui surat pemberitahuan (SPT), diantaranya :

  1. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika terdapat transaksi sewa gedung / kantor, omzet penjualan, dll).
  2. PPh Pasal 21 (jika memiliki karyawan).
  3. PPh Pasal 23 (jika terdapat transaksi pembelian jasa).

PPh Final 0,5% Khusus untuk UMKM

Dalam perhitungan PPh, ada perbedaan pengenaan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Apabila pegawai UMKM memiliki penghasilan (gaji) kurang dari Rp32 juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada UMKM adalah PPh Final.

PPh Final merupakan istilah lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Objeknya meliputi sewa bangunan, pajak atas obligasi, jasa konstruksi, pajak atas omzet usaha, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diperoleh wajib pajak.

Mulai tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif baru PPh Final untuk UMKM. Awalnya, UMKM dikenakan pajak sebesar 1%, tapi dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
  2. Wajib Pajak Badan berupa Koperasi, CV, dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
  3. Wajib Pajak Badan berupa PT hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Setelah masa PPh Final habis, maka kamu wajib membuat pembukuan dan kembali menjadi wajib pajak normal.

Jenis UMKM yang Dapat Menikmati Tarif PPh Final 0,5%

Tidak semua jenis UMKM bisa menikmati potongan tarif PPh Final ini, yaitu hanya berlaku bagi:

UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahunnya, meliputi usaha dagang, industri jasa (toko, kios, kelontong), penjual pakaian, penjual barang elektronik, penjahit, bengkel, rumah makan atau warung, salon, dan usaha lain termasuk usaha online yang dijajakan di marketplace dan media sosial.

Keuntungan bagi wajib pajak UMKM

Selain karena potongan tarif pajak penghasilan untuk UMKM sebesar 0,5%, pajak UMKM membawa keuntungan lain, seperti:

  1. UMKM dapat membayar pajak dengan cara yang mudah dan sederhana. Dalam perhitungan PPh Final, tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, lalu dikalikan tarif PPh Final yaitu 0,5%.
  2. Mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM. Sisa omzet setelah dipotong pajak penghasilan bisa digunakan untuk development perusahaan.
  3. Tarif pajak yang rendah memotivasi seseorang untuk terjun ke dunia wirausaha.
  4. Diharapkan, pelaku UMKM semakin patuh dalam membayar pajak dan meningkatkan basis wajib pajak.
  5. UMKM bisa naik kelas. Atas kepatuhannya dalam membayar pajak, UMKM akan lebih mudah memperoleh akses permodalan melalui bank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment