Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah. Dalam perdagangan melalui system elektronik (PMSE)

hingga Oktober 2020 mencapai Rp 297 miliar.

Setoran tersebut terkumpul melalui 16 perusahaan yang sudah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN ata produk digital.

Totalnya meningkat jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu Rp 97 miliar dari 6 perusahaan.

Baca Juga : Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak, Bisa Memberikan Kemudahan

“Harapan besar ada di November dan Desember karena hingga saat ini untuk yang akan setor November ada 24 PMSE asing dan

Desember akan 36 PMSE yang setor PPN PMSE,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga : Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak

Suryo berharap penerimaan PPN priduk digital bisa semakin meningkat seiring semakin banyaknya pemungut yang sudah ditunjuk oleh DJP.

Untuk meningkatkan penerimaan PPN dari penjualan produk digital yang berasal dari luar negeri ke dalam daerah pabean, DJP akan

terus menambah jumlah pemungut PPN PMSE pada bulan-bulan yang akan datang.Hingga saat ini, sudah terdapat 46 pemungut PPN PMSE yang sudah ditunjuk.

“Besarnya penerimaan akan sangat tergantung pada volume transaksi masing-masing subjek pajak luar negeri (SPLN) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE,” kata Suryo.

Bulan ini, DJP sudah menunjuk 10 pemungut PPN atas produk digital atau Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijual kepada konsumen dalam negeri.

Baca Juga : Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya , kenapa?

Kesepuluh perusahaan antara lain:

  1. Cleverbridge AG Corporation
  2. Hewlett-Packard Enterprise USA
  3. Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)
  4. Valve Corporation (Steam)
  5. beIN Sports Asia Pte Limited
  6. PT Bukalapak.com
  7. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)
  8. PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora)
  9. PT Tokopedia
  10. PT Global Digital Niaga (Blibli.com).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan sejumlah marketplace akan memungut

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada konsumen mulai 1 Desember 2020.

“Khusus untuk marketplace yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN

hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut,” tulis Direktur Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

“Dengan penunjukan ini maka sejak 1 Desember 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan

layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” kata Hestu.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

“DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri

ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka,” kata Hestu.

Sehingga, lanjut dia, diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link