Kamu Sudah Jadi PKP? Jangan Lupa Menerbitkan Faktur Pajak

Kamu Sudah Jadi PKP? Jangan Lupa Menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang harus dibuat oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Waktu pembuatan faktur pajak dapat dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

maupun pada saat penerimaan pembayaran jika pembayaran terjadi sebelum penyerahan.

 

Kenapa ada Batas waktu Penerbitan Faktur Pajak?

Pemerintah sudah menetapkan kapan batas waktu penerbitan faktur pajak untuk memastikan pungutan PPN dan PPnBM. Penetapan batas waktu

diperlukan untuk menyesuaikan penghitungan pajak.

 

Di mana, ketentuan mengenai batas waktu penerbitan faktur pajak diperlukan untuk melakukan menyesuaikan pengakuan penghasilan di dalam

penghitungan peredaran usaha yang digunakan untuk perhitungan PPh dengan peredaran usaha untuk penghitungan PPN.

Kapan faktur pajak harus diterbitkan?

Menurut UU No. 8 Tahun 1983 yang diubah dan diperbarui di dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), faktur pajak harus dibuat pada saat:

  1. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP)
  2. Saat penerimaan pembayaran yang diterima sebelum adanya penyerahan BKP/JKP.
  3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
  4. Saat lain yang diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Kapan batas waktu penerbitan faktur pajak?

batas waktu penerbitannya yang diterapkan berdasar lima kondisi berikut:

  1. Akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
  2. Penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
  3. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
  4. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
  5. Ketika PKP menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

PKP juga diperkenankan membuat faktur pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak  berakhirnya batas waktu pembuatan faktur pajak yang telah

disebutkan di atas dan bagi PKP pembeli dapat mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan tersebut.

Bagaimana Jika terlambat menerbitkan faktur pajak?

  1. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak, selain wajib menyetor PPN yang terutang juga dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 UU KUP).
  2. Faktur pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. Dan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli/penerima Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) PPN yang tercantum di Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Source

Apa Fungsi Dari Faktur Pajak Untuk Pengusaha PKP?

Apa Fungsi Dari Faktur Pajak Untuk Pengusaha PKP? Faktur pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dengan adanya faktur pajak, maka PKP mempunyai bukti yang kuat secara hokum jika PKP tersebut sudah melakukan penyetoran,

pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Baca juga: Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah. 

Secara umum faktur pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), artinya ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus

menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut.

Selain hal yang sudah dijelaskan di atas, faktur pajak juga bisa diartikan sebagai bukti transaksi yang sah sekaligus bukti real kalo kamu udah

bayar pajak kepada negara.

Faktur pajak juga bisa dijadiin sebagai bukti hukum yang kuat jika suatu saat nanti kamu sedang mengalami masalah dalam hal perpajakan.

Tapi mudah-mudahan aman-aman aja ya guys.

Baca juga: Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak.

Di era yang serba digital ini, sekarang munvul metode yang dinamakan dengan e-faktur pajak. E-faktur merupakan faktur pajak yang dibuat

lewat aplikasi atau sistem elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tujuan pemerintah menerbitkan e-faktur untuk memberikan kemudahan, kenyaman dan keamanan bagi PKP untuk menunaikan kewajiban

pajaknya kepada negara.

Baca juga: Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya , kenapa?

Faktur elektronik atau e-Faktur dianggap sebagai metode paling mudah saat ini. Para pelaku bisnis maupun perusahaan juga sudah banyak

yang memanfaatkan metode yang satu ini. Sayangnya, pembuatan e-Faktur harus dikerjakan secara cermat dan teliti. Sehingga dibutuhkan

pemahaman dan pengetahuan lebih jauh sebelum membuat e-Faktur.

Sebagai seorang pengusaha, tentunya kamu harus memahami apa itu fungsi dari faktur pajak atau e-faktur pajak itu sendiri.

Hal ini bertujuan untuk usaha atau bisnis yang lagi kamu jalani sekarang bisa berjalan dengan baik.

Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya

Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya , kenapa? Karena  Pajak yang disetorkan sendiri oleh wajib pajak akan dikonfirmasi melalui proses yang ada, sehingga dapat terlacak dengan tepat. Salah satu instrumen konfirmasinya adalah faktur pajak.

Karena pajak yang disetorkan harus dikonfirmasi dan dilacak dengan tepat. Karena pajak yang disetorkan ini nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan negara, khususnya dibidang ekonomi.

Rencananya sih gitu, tapi gak tau dilapangannya seperti apa. Ya mudah-mudahan amanah

Sistem penerbitan faktur yang dilakukan secara mandiri, menjadi kesempatan besar untuk pengusaha tidak bertanggung jawab.

Kebebasan yang diberikan oleh negara untuk memungut dan melaporkan secara mandiri ini yang dimanfaatkan oleh pengusaha untuk tidak melaporkan pajak dengan jujur.

Sederhananya, selembar faktur yang diterbitkan memiliki nilai ekonomi guna mengurangi kewajiban pengusaha kena pajak.

Padahal validitas informasi pada faktur belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangan ini yang melekat pada sistem perpajakan Indonesia, dan terus diupayakan untuk dilakukan pembenahan.

Perlakuan terhadap Penerbitan Faktur Pajak  Tidak Sah

Wajib pajak yang terindikasi menerbitkan faktur pajak tidak sah atau fiktir akan dijatuhi status non-aktif (suspend) sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik hingga ada klarifikasi yang dapat diterima DJP.

Kriteria yang digunakan DJP untuk menetapkan atau mencabut status suspend adalah sebagai berikut:

Keabsahan identitas wajib pajak, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak; Keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil wajib pajak, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak; Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha wajib pajak, dan Kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak

Apabila dalam 30 hari kalender setelah ditetapkan status suspend wajib pajak tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai, maka DJP mencabut sertifikat elektronik sehingga wajib pajak tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk waktu seterusnya.

Dalam hal terhadap wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, maka wajib pajak tidak boleh memberikan klarifikasi namun dapat memberikan keterangan beserta dokumen pendukung kepada Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik yang bersangkutan.

Status suspend dicabut apabila wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang menunjukkan pemenuhan empat kriteria tersebut di atas.

Namun demikian, apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain merupakan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan tetap dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kedepan, DJP secara konsisten dan berkesinambungan akan terus mengejar para penerbit faktur pajak tidak sah melalui penetapan status suspend dan penegakan hukum sehingga ruang gerak penerbit faktur akan semakin sempit dan kerugian negara semakin dapat diminimalkan.

Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak, Bisa Memberikan Kemudahan

Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak, Bisa Memberikan Kemudahan terutama untuk para Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan dalam satu contoh kasus, bila pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tidak ingat NPWP-nya, PKP bisa mencantumkan NIK pembeli pada faktur pajak.

“Dalam pengaturannya, kita atur NIK seperti NPWP sehingga hak dan kewajiban pembuat faktur pajak sudah sesuai aturan meski yang dicantumkan adalah NIK,” ujar Bonarsius.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerbitan faktur pajak, sehingga bisa mengakomodasi pembeli yang belummemiliki NPWP.

Sepreti diketahui, dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN pada UU 11/2020 mengatur faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP dengan memuat nama, alamat, NPWP, atau NIK.

Jika pembeli BKP/JKP adalah subjek pajak luar neger (SPLN) orang pribadi di dalam faktur pajaknya harus mencantumkan nomor paspor.

Pada pasal yang sama sebelum direvisi melalui UU 11/2020, faktur pajak harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP. Tidak ada ruang untuk mencantumkan NIK pada UU PPN sebelum revisi melalui UU 11/2020.

“Ini masih objek diskusi sebenarnya, tapi apakah iya kalau saya PKP, saya tidak ingat NPWP saya? Tapi yang namanya kemudahan kebetulan bawa KTP itu bisa pakai NIK. Hak dia untuk mengkreditkan juga tidak hilang sehingga fair,” ucap Bonarsius.

UU 11/2020 juga menambahkan 1 ayat baru pada UU PPN, yaitu Paal 13 ayat (5a), untuk memudahkan PKP pedagang eceran.

PKP pedagang eceran bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keteragan lewat identitas pembeli dan nama serta tanda tangan penjual, jika penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pembeli dengan karakterisirik konsumen akhir (end user).

Perincian mengenai Pasal 13 ayat (5a) UU PPN yang ditambahkan melalui UU 11/2020 akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Bonarsius mengatakan ketentuan baru mengenai pencantuman NIK pada faktur pajak bisa menjadi tonggak awal single identity number (SIN). Menurutnya, pembentukan SIN merupakan pekerjaan berat dan harus dikerjakan secara bertahap. Salah satu tahapnnya adalah dengan pencantuman NIK pada faktur pajak tersebut

Bagaimana Jika Faktur Pajak Dan Invoice berbeda Tanggal?

Bagaimana jika faktur pajak dan invoice berbeda tanggal? Hal ini memang umumnya selalu terjadi. Kenapa? Karena penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam kondisi penyerahan tertentu.

Karena hal inilah, terjadi tanggal pengiriman yang berbeda dengan tanggal barang yang diterima oleh pembeli. Apalgi jika jarak yang dikirim cukup jauh.

Sebenarnya, faktur pajak harus dibuat pada saat  terutangnya PPN atau PPnBM. Tapi karena ada kendala yang tidak terduga, maka selalu terjadi keterlambatan penerbitan e-faktur atau tanggal antara faktur pajak dan invoice.

Dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 8/1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, disebutkan:

Faktur pajak yang diterbitkan PKP setelah lewat 3 bulan dari Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka tidak akan lagi dianggap sebagai Faktur Pajak.

Karena keterlambatan tersebut, maka PPN pada faktur pajak yang sudah lewat dari 3 bulan tidak bisa dikreditkan sebagai pajak masukan.

Untuk PKP penjualm jika tanggal faktur pajak dan invoice berbeda, ketika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, maka bisa terkena sanksi administrasi.

KAPAN SEHARUSNYA FAKTUR PAJAK DIBUAT?

Faktur Pajak harus dibuat dalam kondisi seperti berikut:

  • Saat menerima pembayaran, namun penyerahan BKP atau JKP belum dilakukan.
  • Saat menerima pembayaran termin untuk pekerjaan yang masih dilakukan bertahap
  • Saat penyerahan barang atau jasa yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 151/PMK.03/2013, yang secara khusus mengatur saat pembuatan Faktur Pajak.

Faktur Pajak juga dibuat untuk penyerahan BKP yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak. Kondisi ini terjadi pada saat:

  • BKP berwujud diserahkan langsung kepada pembeli atau pihak ketiga dan atas nama pembeli;
  • BKP berwujud tersebut diserahkan langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan antar cabang
  • BKP berwujud itu diserahkan kepada kurir atau pengusaha jasa angkutan; atau
  • Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi.

Penyerahan BKP berwujud juga harus dibuatkan Faktur Pajaknya, yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak.

Faktur Pajak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

Pembuatan Faktur Pajak untuk penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi dalam kondisi seperti berikut:

  • Harga atas BKP tidak berwujud itu berstatus piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan konsisten.
  • Kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai sebagian atau seluruhnya.

10 Kriteria Penerbit atau Pengguna Faktur pajak Fiktif

Kasus faktur pajak fiktif masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak di awal tahun 2018, terdapat 1000 lebih wajib pajak yang dinonaktifkan sertifikat elektroniknya. Akibat penonaktifan ini, karena wajib pajak tersebut menerbitkan dan menggunakan faktur perpajakan fiktif.

Baca juga: Hati-hati dengan faktur pajak fiktif

Perlu Anda ketahui, pelaku pelanggaran peraturan perpajakan ini memiliki kriteria yang serupa. Berikut ini adalah 10 kriteria penerbit atau pengguna bukti pungutan pajak fiktif tersebut

  • Wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai PKP.
  • Wajib pajak yang kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat/tempat kedudukan/permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar.
  • Wajib pajak Non Efektif (NE) yang tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan besar.
  • Wajib pajak yang baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN Kurang Bayarnya Kecil.
  • Wajib pajak yang penyerahan BKP-nya sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya.
  • Wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar.
  • Beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama.
  • Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah pajak keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan pajak masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN status kurang bayar tetapi nilainya kecil.
  • Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.

 

Hari ini, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang faktur pajak fiktif, karena sekarang membayar pajak sudah dimudahkan dengan adanya e-faktur pajak. Dengan adanya e-faktur ini, semoga tidak ada lagi kecurangan yang akan terjadi dikemudian hari.

Selain itu, bisnisbesfriend siap mambantu kamu dalam hal pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kami siap melayani kamu dan membantu para Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, aman, dan nyaman.

Hati-hati Dengan Faktur Pajak Fiktif

Hati-hati dengan faktur pajak fiktif. Kejaksaan Tinggi (kejati) Kalimantan Timur berhasil menyerahkan tersangka dengan inisial MIF selaku direktur CV.BIS.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan senagaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denga nisi yang tidak benar.

Baca juga: Dalam ketentuan ada empat kelompok wajib pungut, apa saja?

Mengutip dari laman ddtcnews.co.id “tersangka sengaja menggunakan.mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak”

Hal ini sudah dilakukannya pada Januari 2012 hingga Desember 2015 untuk masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2015. Atas insiden tersebut, negara mengalami kerugian di sector pajak sekitar Rp 2,9 milair.

Baca juga: Lapor SPT Masa PPN kurang bayar lewat e-faktur 3.0, bagaimana caranya?

Faktur pajak fiktir bisa menjadi salah satu faktor untuk menguras pendapatan negara melalui restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apa itu Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Jadi, ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, dia harus menerbitkan Bukti Pungutan Pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut.

Melansir dari laman klikpajak apa sanksi untuk penerbit faktur pajak fiktif?

Wajib pajak yang terindikasi melakukan pemalsuan faktur pajak, akan dijatuhi status non-aktif. Akibatnya, wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak elektronik (e-Faktur) hingga terdapat klarifikasi yang dapat diterima DJP.

Mengambil dari kutipan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2018, menjatuhkan vonis pengadilan.

Vonis berupa hukuman kurungan 4 tahun 6 bulan dan pengenaan denda Rp 1 Miliar subsider 3 bulan kurungan atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

Vonis ini dikenakan dengan terdakwa seorang pengusaha. Putusan vonis atas TPPU adalah hasil pengembangan penyidikan tindak pidana perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan terpidana.

Bagaimana solusi mencegah faktur fiktif?

Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif. Karena e-fakur merupakan bukti pungutan pajak yang bisa diakses secara online yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang sudah disediakan oleh DJP.

Dengan adanya e-faktur ini, semoga bisa memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan untuk para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan segala kewajiban perpajakannya.

Pencantuman NIK akan dilakukan Pada Faktur Pajak

Pencantuman NIK akan dilakukan pada faktur pajak, hal ini dilakukan karena masih banyak warga Indonesia yang tidak mempunyai NPWP sampai saat ini. Dengan dicantumkannya NIK pada faktur pajak, dipastikan semua warga Indonesia akan memiliki NPWP.

Baca juga: Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%, kenapa?

Kenapa NIK? Karena dengan NIK tersebut DJP akan lebih mudah ketika mengidentifikasi pembeli, siapa yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang seharusnya wajib membayar pajak.

Baca juga: Hati-hati Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar.

Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN dalam UU Cipta Kerja menyebutkan identitas pemberli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), meliputi;

  1. Nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi.
  2. nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pajak Penghasilan (PPh).

Melansir dari laman antaranews.com menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo, pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada faktur pajak, bisa menjadi kunci ekstensifikasi pajak selain identitas tunggal atau single ID.

Menurutnya, kewajiban pencantuman NIK pada faktur pajak bisa mendeteksi pembeli yang sebenarnya, sehingga bermanfaat untuk menampilkan profil wajib pajak.

tidak ada lagi faktur gelondongan dengan kode NOL. Jadi tidak ada lagi yang bisa berlindung seolah sebagai konsumen akhir, padahal sebenarnya distributor besar. PPN yang bocor akan berkurang signifikan”, kata Yustinus pada Selasa, di Jakarta seperti dikutip dari laman antaranews.com.

Sebenarnya, pencantuman NIK akan dilaksanakan pada 1 April 2018, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2017.

Namun, berdasarkan informasi melalui situs resmi DJP, pemberlakuan kewajiban pencantuman NIK dalam faktur pajak bagi pembeli orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP ditunda.

Penundaan tersebut diatur DJP melalui Nomor PER-09/PJ/2018 tanggal 28 Maret 2018, yang berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan.

Apa Itu Faktur Pajak Marketplace?

Apa itu Faktur pajak marketplace merupakan sebuah hal yang dianggap tidak terlalu penting, namun hal ini ternyata sangatlah penting.

Pembuatan faktur pajak untuk PPN atas transaksi e-commerce, sebenarnya sama saja ketika wajib pajak membuat faktur pajak terutang.

Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online marketplace kepada online marketplace merchant untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabedan.

Selain dikenakan PPN, transaksi e-commerce pun akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu objek PPh adalah penjualan barang atau penyediaan jasa.

Baca juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%

Jika penghasilan dari penjualan barang atau penyedia jasa, merupakan objek pemungutan PPh, maka wajib dilakukan potongan PPh.

Dasar hukum pengenaan PPh atas transaksi e-commerce adalah Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

Pajak Penghasilan (PPh) E-commerce Online Marketplace

Subjek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Objek pajak adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Baca juga: Apa Itu Bea Masuk Antidumping?

Pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain sebagainya) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.

Imbalan untuk jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis online marketplace ini berupa monthly fixed feerent feeregistration feefixed fee, atau subscription fee.

Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh. Untuk penyelenggara online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak Final.

Tarif PPh Pasal 17 yang diterapkan atas PKP dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya.

Biaya-biaya tersebut untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan PTKP.

Apabila online marketplace sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

Jika penyedia jasa yang dimaksud tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan menjadi 4% dari jumlah bruto. Sedangkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Apa Itu Kode Faktur Pajak 080

Apa itu kode faktur pajak 080? Bagi kalian yang sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentunya wajib untuk membuat faktur pajak. Dalam pembuatan faktur pajak, tentu harus memperhatikan kode faktur yang akan digunakan.

Maka dari itu, sebelum membuat faktur pajak sebaiknya kita memahami dan mengerti arti dari kode faktur tersebut

Baca juga : Mau mulai usaha? Jangan abaikan hal ini

Kali ini bisnisbestfriend akan membahas apa itu faktur pajak 080? Kode faktur pajak 080 merupakan kode faktur yang digunakan untuk transaksi penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

Atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tentunya, hanya BKP.JKP yang bersifat strategis dan barang tertentu yang bisa menggunakan kode 080 ini.

Baca Juga : Menghemat pengeluaran pajak dengan tax planning

Barang strategis adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Contoh barang strategis yang penyerahan atau impornya menggunakan kode Faktur Pajak 080 diantaranya:

  • Bahan baku uang kertas
  • Barang modal
  • Bahan baku perak
  • Makanan ternak

Sedangkan yang termasuk dengan barang tertentu yang penyerahan atau impornya menggunakan kode Faktur Pajak 080 antara lain:

  • Impor senjata
  • Amunisi senjata
  • Kendaraan TNI atau Polri
  • Kendaraan patroli, termasuk juga kendaraan lapis baja beserta suku cadang yang ditunjuk oleh Kementan
  • Impor buku pelajaran umum, buku agama dan kitab suci
  • Penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, dan asrama mahasiswa.

Penggunaan kode faktur pajak 080

kode faktur pajak 080 digunakan untuk barang atau jasa yang termasuk ke dalam kategori kena pajak. Karena barang atau jasa yang diimpor termasuk dalam BKP atau JKP, meskipun dibebaskan dari PPN, namun tetap harus membuat faktur pajak.

Berbeda kasusnya jika barang yang diimpor termasuk BKP atau JKP yang tidak kena PPN. Artinya dari awal memang barang atau jasa tersebut tidak dibebankan PPN, sehingga tidak perlu membuat Faktur Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak 080 harus segera dibuat saat melakukan penyerahan BKP/JKP. Dalam pembuatannya, Anda wajib menyertakan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.

Surat ini adalah syarat mutlak yang menunjukkan bahwa barang/jasa telah bebas dari PPN.

Dengan menggunakan kode faktur pajak 080, penerima BKP/JKP tidak bisa mengkreditkan perolehan pajak masukan.

Apa itu faktur pajak uang muka?

Apa itu faktur pajak uang muka?

Apa itu faktur pajak uang muka? Faktur pajak uang muka adalah faktur yang dibuatkan untuk

bukti uang muka yang sudah dibayarkan untuk suatu transaksi BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP

(Jasa Kena Pajak) antara Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli dan PKP penjual.

 

Baca juga : Pengertian subjek pajak dan klasifikasinya

 

Uang muka diartikan sebagai pembayaran tanda jadi di awal, sedangkan pembayaran selanjutnya

disebut dengan cicilan atau termin. Faktur pajak yang digunakan tentu berbeda antara faktur pajak uang

muka dan faktur pajak termin. Uang muka sifatnya bisa hangus jika pembeli tidak bisa melunasi pembayaran

sesuai dengan kesepakatan.

 

Baca juga : Dari sejarah yang ada, pajak itu apa sebenarnya?

 

Ketentuan Faktur Pajak Uang Muka

Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2012 ada beberapa point yang tidak boleh diabaikan:

1. Nomor Urut

Silakan isi bagian ini dengan nomor urut pada saat BKP/JKP diserahkan. Tujuan adanya nomor urut

adalah memudahkan penjual dalam mengidentifikasi barang atau jasa yang masuk.

2. Deskripsi BKP/JKP

Biasanya kolom pengisian informasi ini dibuat lebih lebar. Isinya adalah nama barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Kemudian informasi tentang besaran uang muka dan cicilan yang dibayar selama periode tertentu.

Atas BKP yang diserahkan, harus terdapat informasi jumlah barang atau satuan unit lainnya yang diketahui.

3. Harga Jual 

Pada bagian ini diisi dengan harga jual barang atau jasa sebelum dipotong uang muka yang dibayar.

Jika terdapat uang muka maka yang menjadi dasar perhitungan PPN adalah jumlah uang muka tersebut.

4. Potongan Harga

Jika penjual memberikan diskon atau potongan harga maka informasi tersebut ditulis pada bagian ini. 

5. Uang Muka yang Diterima

Dari penyerahan uang muka BKP/JKP kepada penjual, nominalnya harus dituliskan dalam bagian ini.

 

Baca Juga : Apa Itu Duty Free Shop Atau Toko Bebas Bea

 

Kapan Faktur Pajak Harus dibuat:

  • Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  • Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP
  • Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
  • Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan
  • Saat lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link