Pajak Dan Gaya Hidup Mewah, Apa Kaitannya?

Pajak Dan Gaya Hidup Mewah, Apa Kaitannya?

 

Forbes pada 2019 mencatat aset bersih 50 orang terkaya Indonesia

mencetak rekor baru dengan total kekayaan USD134,6 miliar atau naik USD5,6 miliar

dari tahun lalu.

 

Namun, berdasarkan data Ditjen Pajak tahun 2017, kontribusi konglomerat ini hanya

sebesar 0,8% dari total penerimaan pajak Indonesia.

 

Baca Juga: Bagaimana Jika Telat Lapor SPT Tahunan Pribadi ?

 

Pada tahun 2020 RAPBN ditargetkan sebesar Rp 2.2221.54 T. Pada RAPBN ini

penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 1.819.2 T atau sebesar 83,3%

dari APBN.

 

PPh merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak tahun 2019, yaitu

sekitar 13,3% dari outlook APBN 2019 atau sebesar Rp 818.6 T.

 

Baca Juga: Saya Pindah Kerja Tahun lalu, Bagaimana SPT Tahunan Saya?

 

Dari PPh tersebut, PPh karyawan memberikan sumbangsih terbesar yaitu

senilai Rp 555.63 T atau sebesar 21,79% bagi realisasi PPh nonmigas.

 

Melalui data di atas, dapat dilihat terjadinya ketidakadilan bagi para pekerja

kelas menengah yang menyumbangkan PPh sebesar 21,79%, sementara kontribusi pajak

konglomerat kurang dari 1%.

 

Padahal, menurut Kristiaji, peneliti perpajakan DDTC Fiscal Research, di banyak negara,

kontribusi para konglomerat dapat mencapai 30-40% kepada pemasukan pajak atau

paling tidak melalui PPh.

 

Ini yang menjadi alasan mendasar mengapa aparat pajak perlu lebih memburu

pajak orang-orang kaya :

 

  1. Nominal pajak mereka lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak biasa Mungkin saja pajak satu orang kaya setara dengan lima wajib pajak biasa.
  2. Aspek kepatuhan pajak dari orang-orang kaya sepertinya masih sangat minim.
  3. Prinsip keadilan dalam kehidupan bernegara. Selain fungsi bujeter atau fungsi penerimaan, pajak pada dasarnya juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.
  4. Pajak masih menjadi sumber utama untuk pendanaan pembangunan. Adapun pajak dari orang-orang kaya menjadi salah satu dasar untuk mendukung pencapaian tersebut.
  5. Logika di balik lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak lain karena masih ada orang yang belum berani menghadapi pajak, jadi lebih memilih menghindari.

Source

Saya Pindah Kerja Tahun lalu, Bagaimana SPT Tahunan Saya?

Saya Pindah Kerja Tahun lalu, Bagaimana SPT Tahunan Saya?

Cara melapor SPT wajib pajak yang berpindah kerja, hampir mirip dengan karyawan biasa yang tidak mengalami pindah kerja.

Yang membedakan, hanya prosesnya saja yang sedikit lebih ribet, karena kamu harus meminta bukti potong pajak di perusahaan sebelumnya.

 

Contoh:

Pak Bonham berhenti bekerja di PT Zeppelin pada 31 April 2019. Lalu pindah bekerja ke PT STH pada 1 Mei 2019.

Bagaimana Cala Pelaporan SPT nya?

 

  1. Menyiapkan Dokumen Bukti Potong.

Kamu harus meminta bukti potong 1721 A1 kepada perusahaan Anda bekerja, baik perusahaan lama dan baru.

 

  1. Mengunjungi Laman DJP Online

Pengisian SPT secara online dilakukan di laman DJP Online. Namun, sebelum memulai lapor pajak, pastikan dulu

Kamu sudah punya akun DJP Online dan mengaktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number).

Jika sudah memiliki akun EFIN, Anda bisa langsung mengunjungi https://djponline.pajak.go.id. Kemudian ketik

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kata sandi. Jangan lupa untuk isi kode captcha dan langsung login.

 

  1. Pilih e-fillinf atau e-form

Setelah login berhasil, “klik” lapor untuk lapor SPT, lalu kamu akan diberi dua pilihan penyampaian SPT, yaitu e-filling atau e-form.

Jika kamu memilih e-filling, pastikan jaringan internet kamu harus stabil selama pengisian data dari awal sampai akhir.

Jika memilih e-form, pengisian SPT bisa dilakukan secara offline pada komputer.

 

  1. Menjawab Pertanyaan

Setelah kamu masuk, klik ‘Buat SPT’ yang berada di sisi layar komputer paling kanan. Kemudian, ikuti langkah selanjutnya dan jawab setiap

pertanyaan dengan benar, hingga seluruh pertanyaan selesai terjawab.

 

Tak perlu bingung formulir 1770 mana yang akan digunakan, karena formulir tersebut akan secara otomatis terpilih sesuai dengan jawaban Anda.

Formulir 1770 S diberikan apabila penghasilan kamu di atas Rp60 juta/tahun, dan 1770 SS jika di bawah Rp60 juta/tahun. Jika gaji kamu di atas atau

melampaui Rp60 juta/tahun, maka Anda akan diberikan tiga opsi form SPT, yaitu ‘dengan bentuk formulir’, ‘dengan panduan’, dan ‘dengan upload SPT’.

 

Pilih salah satu dari tiga opsi ini. Jika kamu sudah tahu cara mengisi formulir 1770 S, maka kamu bisa pilih jawaban ‘dengan bentuk formulir’.

Namun, apabila kamu ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban ‘dengan panduan’. Setelah itu, kamu akan

masuk dalam laman yang menuntun Anda untuk mengisi formulir sesuai dengan petunjuk. Pilih tahun SPT Pajak 2019, lalu pilih status SPT di ‘Normal’,

dan klik ‘Langkah Berikutnya’.

 

  1. Jumlah Pajak yang Dipungut

Kemudian kamu akan masuk ke halaman berikutnya. Di sini akan tertera secara otomatis ‘Nama Pemotong/Pemungut Pajak’ alias perusahaan

tempat kamu bekerja, dan keterangan lain hingga berisi jumlah nominal potongan pajak. Namun jika tidak, klik ‘Tambah’ dan masukkan

data-data dari bukti potong 1721 A1 yang Anda telah siapkan sebelumnya.

 

  1. Mengisi Harta dan Utang

Kolom Harta ini penting untuk diisi dengan sebenar-benarnya, karena akan menentukan keberhasilan pengisian atau pelaporan SPT kamu. Acap kali,

pelaporan SPT gagal di-submit karena kolom harta ini terlewatkan. Klik ‘Ya’ jika kamu memiliki harta. Lalu klik ‘Tambah’ yang ada di sisi layar pojok kanan atas.

Lalu muncul kolom untuk diisi. Jika Anda punya tabungan, tanah, piutang, silahkan isi jumlah nominalnya dengan benar. Pastikan untuk diisi semua, termasuk

bagian ‘Keterangan’ paling bawah. Jika ada salah satu kolom yang tidak diisi, maka Anda akan menerima notifikasi berupa ‘data tidak lengkap’,

sehingga harus mengulangi lagi pengisian kolom Harta.

 

Pada halaman berikutnya, Anda akan ditanya soal kepemilikan utang. Bila punya utang, sebutkan saja apakah itu KTA (Kredit Tanpa Agunan),

KPR (Kredit Pemilikan Rumah), atau yang lainnya, kecuali kartu kredit. Setelah itu, akan ada sejumlah pertanyaan lainnya untuk dijawab.

 

  1. Mengisi Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Selanjutnya, adalah pengisian status kewajiban perpajakan suami istri jika telah menikah. Bagian ini juga penting karena mempengaruhi besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan dikurangkan dari penghasilan kamu.

 

  1. Pengiriman SPT

Tahap selanjutnya adalah verifikasi. Ambil kode verifikasi dengan mengklik ‘Di sini’.Nanti, DJP akan mengirimkan token ke email pribadi Anda.

Setelah itu, masukan nomor verifikasi dari DJP ke bagian kolom di sisi layar bagian bawah. Lalu klik ‘Kirim SPT’ dan Selesai.

Source

Belum Memiliki EFIN? Apa Yang Harus Dilakukan ? 

Belum Memiliki EFIN? Apa Yang Harus Dilakukan ?  sebelum lapor pajak, sebaiknya kamu sudah mempunyai EFIN

(Electronic Filing Identification Number). EFIN merupakan nomor identifikasi wajib pajak yang dikeluarkan oleh DJP

untuk melakukan kegiatan perpajakan secara daring, seperti melapor pajak secara daring.

 

EFIN dapat digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online dan mengakses e-Filing, yaitu portal penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak secara daring, serta pembuatan kode billing pembayaran pajak.

 

DJP hanya menerbitkan EFIN sebanyak satu kali seumur hidup. Maka setelah mendapatkan EFIN, Anda harus menjaga

nomor identitas tersebut dengan baik agar tidak hilang, sehingga kewajiban perpajakan tidak terhambat.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan EFIN?

 

  1. Mengunduh formulir EFIN

Anda bisa mengunduh formulir EFIN secara daring ataupun melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Apabila formulir EFIN sudah diunduh, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir tersebut.

  1. Mengisi formulir EFIN

Setelah memperoleh formulir pengajuan EFIN, wajib pajak harus mengisinya dengan informasi yang lengkap dan benar, sesuai arahan petugas KPP.

  1. Ajukan ke KPP

Jika formulir sudah diisi, siapkan lampiran dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan EFIN, kemudian serahkan kepada petugas KPP.

 

Beberapa dokumen yang harus disiapkan:

  1. Formulir aktivasi EFIN yang telah dilengkapi.
  2. Alamat email yang masih aktif.
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli  dan fotokopi bagi WNI (Warga Negara Indonesia) dan KITAS (kartu Izin Tinggal Terbatas)/KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) untuk WNA (Warga Negara Asing).
  4. Fotokopi dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) asli.

Aktivasi EFIN

Apabila EFIN sudah didapatkan, untuk bisa menggunakannya, maka wajib pajak harus mengaktivasi nomor tersebut dengan langkah-langkah berikut:

  • Buka situs DJP Online https://djponline.pajak.go.id, klik “login”.
  • Kemudian, klik “Daftar di sini”, kemudian masukkan NPWP,EFIN, dan kode keamanan. Setelah itu klik “Verifikasi”.
  • Lalu akan muncul halaman di mana nama wajib pajak sudah terisi secara otomatis. Pastikan semua informasi sudah terisi benar.
  • Setelahnya, di tahap registrasi, masukkan alamat email dan nomor ponsel. Buatlah kata sandi untuk loginakun DJP Online.
  • Periksaemail yang didaftarkan tadi. Akan ada tautan aktivasi dari DJP Online yang dikirim ke email Klik tautan itu untuk mengaktivasi akun DJP Online.
  • Masuk menggunakan NPWP dan kata sandi yang tadi dibuat.
  • Dengan begitu, EFIN sudah diaktivasi dan dapat digunakan untuk mengakses e-Filing dan lapor SPT

Source

Jenis Formulir Yang Digunakan Di SPT Tahunan

Jenis Formulir Yang Digunakan Di SPT Tahunan

 

  1. Formulir 1770 S

Formulir ini khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan

lebih dari Rp 60 jt. Selain itu, jenis formulir ini digunakan juga

untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam waktu

satu tahun.

 

Meskipun, penghasilan bruto pegawai tersebut masih di bawah Rp 60 jt

per tahun. Pegawai yang bekerja di dua perusahaan, tetap harus melapor

pajak menggunakan formulir ini.

 

  1. Formulir 1770 SS

Formulir ini digunakan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan

penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp 60 jt.

 

Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada

satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun.

Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan

dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank.

 

Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya memindahkan semua data yang

sudah tertulis pada formulir 1712 A1 atau A2.

 

  1. Formulir 1770

Formulir ini, digunakan wajib pajak perseorangan dengan status sebagai pemilik

atau pekerja yang mempunyai keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja.

 

Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor pajak adalah untuk profesi

dokter, konsultan, penulis, atau notaris.

 

Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang bekerja

di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri

(royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang), dan penghasilan yang diperoleh

dari luar negeri.

 

Formulir SPT 1770 juga mencakup wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan,

baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor atau upah.

 

Seperti misalnya, Anda berprofesi sebagai desain grafis tetap di sebuah perusahaan sekaligus

sebagai penulis buku tentang desain grafis.

 

  1. Formulir 1712 A1 dan 1712 A2

 

Selanjutnya ada formulir tambahan yang juga perlu dipersiapkan oleh WP OP, yakni formulir 1712 A1 dan 1712 A2.

Formulir 1712 A1 dan A2 diberikan oleh pemberi kerja, dengan formulir 1712 A1 bagi pekerja swasta dan formulir

1712 A2 bagi pegawai negeri sipil (PNS).

 

Seperti yang telah disebutkan, formulir ini berguna dalam mengisi formulir 1770 SS. Data dan informasi terkait perpajakan

dari formulir ini hanya perlu dipindahkan oleh WP ke dalam formulir 1770 SS. Nantinya, data dan informasi tersebutlah

yang akan dilaporkan di e-Filing SPT Tahunan Pribadi.

Source

Sebelum lapor, Pahami Dulu Tentang Formulir 1771 Dan Lampiran 1771 I-IV

Sebelum lapor, Pahami Dulu Tentang Formulir 1771 Dan Lampiran 1771 I-IV

Apa itu Formulir 1771?

Dalam Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak No.19/PJ/2009, Surat Pemberutahuan

(SPT) Tahunan merupakan surat untuk satu tahun pajak atau bagian tahun

pajak yang salah satunya meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 1771

 

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 1771 atau formulir 1771 merupakan

formulir SPT Tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan

penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu satu tahun pajak.

 

Melalui formulir tersebut, wajib pajak badan bisa memberitahukan:

  1. Identitas diri
  2. Penghasilan kena pajak
  3. PPh terutang, kredit pajak
  4. PPh kurang/lebih bayar
  5. Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan
  6. Kompensasi kerugian fiskal
  7. PPh Final
  8. Penghasilan lain yang bukan objek pajak.

 

Lampiran 1771 I

Untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan penghitungan neto fiskal.

Informasi yang harus diisi pada lampiran ini diantaranya penghasilan neto komersial

dalam dan luar negeri, PPh yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidaktermasuk

objek pajak, serta penyesuaian fiskal.

 

Lampiran 1771 II

Formulir yang diisi untuk memberitahukan perincian harga pokok penjualan (HPP), biaya usaha

secara komersial, dan biaya dari luar usaha. Informasi yang harus diisi pada lampiran ini

diantaranya nominal pembelian bahan atau barang dagangan, biaya transportasi, biaya sewa,

persedian awal dan akhir.

 

Lampiran 1771 III

Formulir yang diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Melalui formulir ini wajib pajak dapat memberitahukan

rincian kredit PPh pasal 23 dan PPh pasal 22 yang diterima perusahaan selama  tahun pajak yang bersangkutan.

 

Lampiran 1771 IV

Formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan dan

jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan.

 

Lampiran 1771 V

Formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan  serta daftar

susunan pengurus dan komisaris. Melalui formulir ini wajib pajak dapat memerinci nama, alamat, NPWP, besaran modal yang diseetor

serta jumlah dividen yang diberikan.

 

Lampiran 1771 VI

Formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari  pemegang saham dan/atau

perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afialisi.

 

Lampiran Khusus dan Dokumen Lain

Selain lampiran pokok yang menjadi satu kesatuan dalam formulir 1771, terdapat pula formulir lampiran khusus  1A hingga 8A yang perlu diisi oleh wajib pajak.

Lampiran khusus tersebut berisi infomasi diantaranya daftar penyusutan dan amortisasi, serta daftar  cabang utama perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019 terdapat pula dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 1771.

 

Source

Apa saja yang harus disiapkan ketika Lapor SPT Tahunan Badan?

Dokumen atau Berkas yang Harus Disiapkan untuk Lapor SPT Badan

Apa saja yang harus disiapkan ketika Lapor SPT Tahunan Badan? Untuk Badan Usaha yang pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak,

serta berorientasi pada profit, maka perlu melampirkan dokumen seperti berikut saat melakukan lapor SPT Badan:

  1. Fotokopi dokumen pendirian atau akta pendirian dan perubahan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
  2. Fotokopi NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asin.
  3. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan bukti pembayaran listrik.
  4. SPT Tahunan PPh Badan 1771.
  5. SPT Masa PPN, yang di dalamnya termasuk seluruh Faktur Pajak masukan dan keluaran pada satu tahun pajak tersebut:
  • SPT Masa Pasal 21, mulai dari awal sampai akhir tahun pajak
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 impor, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, dalam satu tahun masa pajak. Berkas ini diperlukan jika Anda merupakan wajib pajak dengan kewajiban berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
  • Bukti Pembayaran PPh Pasal 25, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25, dalam satu tahun pajak
  • Laporan Keuangan, termasuk juga laporan keuangan hasil audit akuntan publik dan data pendukungnya (buku besar pendukung laporan keuangan, buku besar pembantu pendukung laporan keuangan, rekening koran atau tabungan perusahaan, bukti penerimaan dan pengeluaran, arsip akta pendirian atau perubahannya dan lampiran SPT Tahunan PPh Badan)

 

Melansir dari laman klikpajak Sebagai wajib pajak badan selain membayar dan menyetorkan semua kewajiban pajaknya, kamu harus

melaporkan pajak lewat Surat Pemberitahuan (SPT). Baik wajib pajak pribadi atau badan, setiap tahunnya harus menyampaikan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Apa yang harus dilakukan saat Lapor SPT Tahunan PPh Badan?

a. Mengisi Formulir 1771

Untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, dilakukan dengan mengisi Formulir 1771. Badan usaha atau perusahaan yang

menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venture (CV),

Usaha Dagang (UD), organisasi, yayasan dan perkumpulan.

b. Periode Pelaporan SPT Tahunan Badan

Adapun periode batas pelaporan SPT Tahunan untuk badan usaha adalah paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya.

Misalnya saja, untuk Tahun Pajak 2020, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berarti akan berakhir pada tanggal 30 April 2021.

c. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan Badan

Lebih lanjut, berikut enam hal yang harus diperhatikan saat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan:

  1. Isi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar dalam arti secara perhitungan, penulisan, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan sebenarnya sesuai keadaan.
  • SPT harus diisi dengan lengkap karena memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
  • SPT harus diisi jelas artinya asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan dalam SPT tidak boleh ada yang ditutupi.
  1. Isi SPT dengan bahasa Indonesia, dengan satuan mata uang rupiah atau mata uang asing apabila mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.
  2. SPT harus ditandatangani dan SPT disampaikan ke KPP, tempat WP dikukuhkan.
  3. Isi SPT Tahunan PPh badan 1771 melalui software SPT elektronik (e-SPT) yang harus diunduh dahulu atau melalui menu e-Form pada DJP Online untuk selanjutnya membuat file CSV SPT 1771 dan melakukan e-Filing SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi e-Filing Pajak yang resmi.
  4. Perpanjang jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan dalam jangka waktu paling lama sekitar dua bulan dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis atau cara lain sesuai ketentuan Ditjen Pajak.
  5. WP juga harus mencantumkan lampiran dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT, dimana ini diatur dalam PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT beserta lampirannya.

Masih Adakah Insentif Pajak ditahun Depan?

Masih Adakah Insentif Pajak ditahun Depan? Dimasa pandemic Covid-19 hampir semua negara mengalami resesi termasuk Indonesia.

Meski setiap tahun mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, pada akhirnya resesi juga.

 

Resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara yang ditandai dengan menurunnya produk domestik bruto (PDB) dalam dua kuartal

berturut-turut. Definisi ini menjadi standar umum resesi selama bertahun-tahun.

 

Ada beberapa tanda yang menunjukan negara tersebut mengalami resesi :

  • Banyak orang yang kehilangan pekerjaan
  • Perusahaan menghasilkan lebih sedikit penjualan
  • Pengeluaran (output) ekonomi negara secara keseluruhan turun.

 

Merujuk kinerja ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2020 tercatat -5,32%. Kinerja ekonomi yang minus ini

berlanjut pada kuartal III/2020 menjadi -3,49%. Sepanjang tahun berjalan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat -2,3%.

 

Tanda-tanda resesi seperti bertambahnya angka pengangguran juga terjadi di Indonesia. Hingga Agustus 2020, jumlah angka pengangguran

terbuka mencapai 9,77 juta orang atau bertambah 2,67 juta orang dari periode yang sama tahun lalu.

 

Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Dari jumlah tersebut,

sekitar 17% atau Rp 120,6 triliun berupa insentif pajak.

 

Apakah tahun depan masih ada insentif pajak?

Melansir dari laman ddtc.co.id Pemerintah sebenarnya berkomitmen melanjutkan pemberian insentif bagi dunia usaha. namun, anggaran yang

dialokasikan tahun depan lebih kecil, yaitu hanya rp20,4 triliun. jenis pajak yang akan direlaksasi juga hingga saat ini belum diputuskan.

 

“ekonomi akan masuk masa pemulihan. cuma kami masih dalam tahapan menguji, mengevaluasi, kira-kira insentif seperti apa yang

akan sangat dibutuhkan, dan oleh sektor apa,” kata yon arsal, staf ahli menteri keuangan bidang kepatuhan pajak.

 

Keputusan memberikan insentif pajak tidaklah mudah. karena, insentif pajak memiliki konsekuensi menggerus penerimaan pajak.

Maka dari itu, insentif harus didesain efektif untuk mengejar target yang ingin dicapai sehingga ongkos yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Atas dasar alasan itulah, desain relaksasi pajak tahun depan atau pada fase pemulihan seharusnya berbeda ketimbang tahun ini yang fokus menjaga

kelangsungan usaha. Misal, relaksasi terhadap jenis pajak berbasis konsumsi seperti PPN atau PPnBM.

 

Pada tahap selanjutnya, kebijakan insentif dapat bergeser dari relaksasi pajak atas konsumsi menjadi insentif dalam meningkatkan investasi dan inovasi.

Relaksasi untuk investasi dan inovasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang setelah pandemi.

 

Di lain pihak, asosiasi pelaku usaha seperti Kadin Indonesia dan Apindo mendukung kelanjutan insentif pajak tahun depan. Kadin berharap

relaksasi pajak benar-benar dapat diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi, terutama UMKM.

 

Sementara itu, Apindo meminta diskon PPh Pasal 25 sebesar 50% kembali dilanjutkan tahun depan. Menurut Apindo, pengurangan angsuran

adalah insentif yang paling bisa dirasakan dampaknya untuk membantu arus kas perusahaan.

Kamu Sudah Jadi PKP? Jangan Lupa Menerbitkan Faktur Pajak

Kamu Sudah Jadi PKP? Jangan Lupa Menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang harus dibuat oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Waktu pembuatan faktur pajak dapat dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

maupun pada saat penerimaan pembayaran jika pembayaran terjadi sebelum penyerahan.

 

Kenapa ada Batas waktu Penerbitan Faktur Pajak?

Pemerintah sudah menetapkan kapan batas waktu penerbitan faktur pajak untuk memastikan pungutan PPN dan PPnBM. Penetapan batas waktu

diperlukan untuk menyesuaikan penghitungan pajak.

 

Di mana, ketentuan mengenai batas waktu penerbitan faktur pajak diperlukan untuk melakukan menyesuaikan pengakuan penghasilan di dalam

penghitungan peredaran usaha yang digunakan untuk perhitungan PPh dengan peredaran usaha untuk penghitungan PPN.

Kapan faktur pajak harus diterbitkan?

Menurut UU No. 8 Tahun 1983 yang diubah dan diperbarui di dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), faktur pajak harus dibuat pada saat:

  1. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP)
  2. Saat penerimaan pembayaran yang diterima sebelum adanya penyerahan BKP/JKP.
  3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
  4. Saat lain yang diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Kapan batas waktu penerbitan faktur pajak?

batas waktu penerbitannya yang diterapkan berdasar lima kondisi berikut:

  1. Akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
  2. Penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
  3. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
  4. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
  5. Ketika PKP menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

PKP juga diperkenankan membuat faktur pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak  berakhirnya batas waktu pembuatan faktur pajak yang telah

disebutkan di atas dan bagi PKP pembeli dapat mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan tersebut.

Bagaimana Jika terlambat menerbitkan faktur pajak?

  1. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak, selain wajib menyetor PPN yang terutang juga dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 UU KUP).
  2. Faktur pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. Dan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli/penerima Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) PPN yang tercantum di Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Source

Beban Pajak, Bisa Jadi Keuntungan Dengan Tax Planning

Beban Pajak, Bisa Jadi Keuntungan Dengan Tax Planning, mari kita pahami pentingnya sebuah Tax Planning (Perencanaan Pajak).

 

Kita, sebagai pelaku usaha terkadang menganggap pajak itu bukan sebuah hal yang terlalu penting ketika akan memulai sebuah usaha.

Padahal pajak itu sangat erat hubungannya dengan para pengusaha. Mau menghindar silahkan saja jika bisa.

 

Memang, setiap uang yang kita keluarkan untuk membayar pajak itu merupakan sebuah beban pajak. Tapi, memasukkan komponen pajak

dalam menjalankan sebuah usaha itu sangat penting.

 

Karena, pajak bisa menjadi salah satu hal yang bisa membantu berjalannya sebuah usaha nanti. Dengan adanya Tax Planning bisa membantu

dalam hal kelancaran sebuah usaha yang kita jalani. Bahkan, bisa menguntungkan juga loh.

Apa Keuntungan Dari Tax Planning

  • Dengan adanya Tax Planning/ perencanaan pajak, bisa membuat para pengusaha memanfaatkan fasilitas pajak yang disediakan pemerintah. Selain itu, bisa memperbaiki dan menyelamatkan keuangan perusahaan.
  • Tax Planning adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  • Penghematan kas keluar. Tax Planning bisa menghemat pajak yang merupakan beban bagi perusahaan.
  • Mengatur aliran kas (cash flow). Tax Planning bisa mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Perlu diingat nih temen-temen pengusaha

Wajib pajak badan berstatus UMKM dan wajib pajak badan normal memiliki sebuah perbedaan. Diantaranya:

  • Jenis surat pelaporan pajaknya
  • Besar tarif pajaknya
  • Insentif yang diberikan pemerintah.

Biarpun, kamu baru memulai usaha, bukan berarti kamu menjadi wajib pajak UMKM dengan tariff pajak yang rendah karena

menganggap bisnis  baru berdiri dan masih baru.

 

Perlu diingat, walau perusahaan baru didirikan, tak menutup kemungkinan akan lebih diuntungkan ketika memilih sebagai

pengusaha dengan status Wajib Pajak Badan Normal.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu :

  • Tidak melanggar ketentuan perpajakan
  • Secara bisnis masuk akal
  • bukti pendukung memadai.

Kesimpulannya, dengan adanya Tax Planning wajib pajak bisa melakukan perencanaan pajak dengan menyusun berapa

banyak  beban pajak yang harus dibayar.

 

Saat penyusunan perencanaan pajak, hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelamahan dalam Undang-Undang Perpajakan (Tax Avoidance).

Akan tetapi, hal ini bukan berarti Anda boleh melanggar aturan perpajakn tersebut.

 

Oleh karena itu, pengetahuan akan tax planning sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Source

Tidak Melunasi Utang Pajak, Apa Konsekuensinya?

Tidak Melunasi Utang Pajak, Apa Konsekuensinya? Dengan adanya sistem self assessment wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan

melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun sudah menganut sistem self assessement DJP tetap melakukan pembinaan, pengawasan,

dan pelayanan.

 

Selain kewajiban menghitung, membayar, dan melapor wajib pajk juga harus melunasi utang pajaknya. Jika tidak dilunasi sebagaimana mestinya,

petugas pajak akan melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pelaksana dari tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh juru sita pajak. Merujuk Pasal 1 ayat (6) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(PPSP) juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,

penyitaan, dan penyanderaan.

 

Baca Juga : Memahami, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

 

Penagihan seketika dan sekaligus

Dalam Pasal 1 angka 11 UU PPSP juncto Pasal 1 angka 4 PMK 24/2008 penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan

pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

  • Pemberitahuan surat paksa

Penagihan akan dilakukan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya. DJP akan melakukan tindakan tegas, salah satu tindakan

tersebut dilakukan dengan penagihan pajak dengan surat paksa.

  • Penyanderaan

Gijzeling berasal dari Bahasa Belanda yang artinya sandera atau penyanderaan. Definisinya pun bermacam-macam. Misal, definisi dari

ketentuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglement Buitengewesten (RBg). Menurut ketentuan HIR atau RBg, gijzeling adalah

menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhi putusan hakim (Khoirul Hidayah, Mudawamah, 2015).

Sementara menurut R. Santoso Brotidihardjo dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1989), gijzeling adalah penyitaan atas

badan orang yang berutang pajak.

  • Penyitaan

PMK 189/2020 mengatur ketentuan objek sita saat pelaksaan penyitaan dalam penagihan pajak. Dalam Pasal 21 PMK tersebut

ditegaskan objek sita meliputi :

  1. Barang milik penanggung pajak.
  2. Barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari penanggung pajak, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta.

Penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak,

kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

 

Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh juru sita pajak. Dalam menentukan urutan tersebut,

juru sita pajak memperhatikan jumlah utang pajak, biaya penagihan pajak, serta kemudahan penjualan atau pencairannya.

 

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23, ada pula kewenangan untuk melakukan penyitaan tambahan. Tindakan ini dapat dilaksanakan

jika nilai barang sitaan tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

Selain itu, penyitaan tambahan juga bisa dilakukan apabila hasil lelang, penggunaan, penjualan, dan/ atau pemindahbukuan barang sitaan

tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Adapun barang bergerak yang dimaksud termasuk 

  1. Uang tunai, termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya.
  2. Logam mulia, perhiasan emas, permata, dan sejenisnya.
  3. Harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan (LJK) sektor perbankan, meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  4. Harta kekayaan penanggung pajak yang dikelola oleh LJK sektor perasuransian, LJK lainnya, dan/ atau entitas lain yang memiliki nilai tunai.
  5. Surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di LJK sektor pasar modal.
  6. Surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di LJK sektor pasar modal.
  7. Piutang
  8. Penyertaan modal pada perusahaan lain.

Source

Hati-Hati Kalo Mau Ngisi SPT, Kenapa? Yuk Disimak Dulu

Hati-Hati Kalo Mau Ngisi SPT, Kenapa? Yuk Disimak Dulu. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini sudah menganut sistem self assessment,

yang artinya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri

urusan perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

 

Sistem self assessment dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) fungsinya sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawab

terhadap perhitungan jumlah pajak yang terutang.

 

Dalam pengisian SPT tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, agar terhindar dari konsekuensi hukuman, karena SPT yang sudah

kamu isi harus disampaikan kepada otoritas pajak.

 

Maka, hati-hati kalo mau ngisi SPT. Karena ketika hendak mengisi tentu harus diisi dengan benar,lengkap, dan jelas.

Benar : SPT yang disampaikan benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar

dalam penulisan dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Misalnya, apakah penghasilan yang dilaporkan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau belum? Dan apakah penghitungan

pajak yang terutang atas penghasilan yang dilaporkan telah benar atau belum berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku?

 

Lengkap : SPT harus diisi dengan lengkap. SPT dikatakan lengkap jika telah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan

objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur lain di sini termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang

dikenakan PPh Final, kekayaan, kewajiban, dan keterangan-keterangan lainnya. Selain itu, SPT harus disampaikan lengkap beserta

seluruh lampiran yang dipersyaratkan.

 

Jelas : SPT harus diisi dengan jelas, di mana SPT harus melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan.

Beberapa kesalahan yang selalu terjadi, saat pengisian SPT

  • Salah Memasukan NPWP

Saat melakukan e-Filing, salah satu kolom yang wajib diisi adalah NPWP. NPWP yang dimaksud adalah milik Wajib Pajak, bukan milik perusahaan.

Hal inilah yang sering disalah pahami oleh sebagian Wajib Pajak saat melakukan e-Filing karena NPWP perusahaan memang tercantum pada lembar SPT.

Sebelum mengisinya, Anda harus memastikan NPWP siapa yang harus dimasukkan. Jangan sampai Anda harus mengisi ulang formulir dari awal hanya karena salah memasukkan NPWP.

  • Salam Memilih Formulir SPT

Pemilihan formulir SPT yang tidak tepat, selalu terjadi pada saat pengisian SPT. Penting untuk diingat bahwa jenis formulir SPT ada beberapa macam. Untuk lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi terdapat formulir 1770, 1770S dan 1770SS.

Formulir 1770S digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja atau lebih senilai lebih dari Rp60 juta per tahun, formulir 1770SS ditujukan bagi Wajib Pajak dengan  penghasilannya di bawah Rp60 per tahun.

Sedangkan, formulir 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

  • Tidak Melaporkan Sumber Penghasilan Lainnya

Jika kamu memiliki sumber penghasilan lain, maka harus dilaporkan. Karena demi menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari, sebaiknya dilaporkan saja agar terhindar dari resiko kurang bayar.

Seperti yang telah tertulis pada Pasal 13 Ayat 2 UU KUP, akan ada sanksi administrasi sebesar 2% untuk maksimal 24 bulan jika pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak terutang yang tidak dibayar dan dilaporkan.

  • Tidak Ada Bukti Potong

Setiap karyawan wajib membayar pajak berdasarkan penghasilan yang telah diperoleh. Biasanya, pajak akan dibayarkan secara kolektif oleh perusahaan dengan cara memotong sekian persen dari penghasilan karyawan.

Kemudian, setiap awal tahun, perusahaan akan memberikan bukti potong pajak tahun sebelumnya pada karyawan yang akan menyampaikan SPT.

Bukti potong pajak yang diberikan oleh perusahaan ini adalah salah satu kelengkapan penting saat melaporkan SPT Tahunan. Setiap Wajib Pajak harus melampirkan fotokopi bukti potong pajak tersebut bersama lembar formulir SPT tahunan yang sudah diisi.

Bukti potong pajak yang asli harus tetap disimpan sebagai arsip. Bagi Anda yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu, pastikan pekerjaan sampingan tersebut juga memberikan bukti potong pajaknya kepada Anda.

Source

CV vs PT yang mana yang lebih untung ?

CV vs PT yang mana yang lebih untung ? Secara pajak, CV maupun PT, memiliki keuntungan masing-masing tergantung kondisi dan prinsip usaha itu sendiri Sebelum ke perbadaannya, kita telaah dulu perbedaan diantara keduanya.

Baca Juga: Gue Freelancer Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Nya Gimana?

Commanditaire Vennootschap

Atau Persekutuan Komanditer alias CV.  adalah persekutuan yang didirikan oleh minimal  2 (dua) orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan.

PT atau Perseroan Terbatas

Adalah Badan Hukum yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut.

Di dalam PT, Pemilik Modal (Pemegang Saham) tidak harus memimpin perusahaan dengan cara menunjuk orang lain untuk menjadi Direktur atau Komisaris.

Secara pajak salah satu keunggulan dari badan hukum berbentuk CV ialah pada saat pemilik bisnis atau owner mengambil keuntungan dari perusahaannya (prive), tidak dikenakan pajak sama sekali.

Baca Juga: Tahukah anda arti dibalik no NPWP anda ? 

Sedangkan untuk PT jika komisaris atau pemilik bisnis ingin mengambil keuntungan maka harus melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu, selain itu setiap keuntungan yang diambil dikenakan pajak deviden sebesar 10% dari jumlah keuntungan yang diambil.

Namun, keunggulan badan usaha berbentuk PT secara pajak salah satunya jika terdapat permasalahan atau kerugian pada perusahaan, komisaris atau pemilik bisnis hanya menanggung sebesar modal yang disetor, sedangkan CV jika terjadi masalah pada perusahaan maka pemilik bisnis atau owner bertanggung jawab penuh terhadap masalah perusahaan yang dialami.

Tergantung kepada kebijakan kita masing-masing, saran kami jika bisnis anda dijalankan oleh orang-orang terdekat dan terpercaya 100%, maka menggunakan CV bisa menjadi pilihan tepat. Namun jika bisnis anda melibatkan orang yang belum anda percaya sepenuhnya, menggunakan badan hukum berbentuk PT merupakan keputusan yang bijak.

Source

Tahukah anda arti dibalik no NPWP anda ?

Tahukah anda arti dibalik no NPWP anda ? Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut NPWP sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Lapor SPT Lebih Awal  Atau Santuy Dulu?

Fungsinya, selain sebagai tanda pengenal wajib pajak, NPWP juga berfungsi sebagai sarana pengawasan administrasi DJP terhadap wajib pajak yg bersangkutan. Bagi yang belum tahu, ternyata dibalik barisan angka NPWP yang kita miliki merupakan sebuah kode khusus dan memiliki arti masing-masing.

Berikut rincian kode dari NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit nomor. Berikut adalah struktur dari NPWP X X . YYY . YYY . Z – X X X . X X X. Penjelasan arti kode NPWP tersebut adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Punya Rekening Rp 1 milyar? Harap Hati-hati.

  1. Dua digit yang pertama merupakan identitas Wajib Pajak, yaitu 01 sampai dengan 03 adalah Wajib Pajak Badan.

Kemudian, angka 04 dan 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, 05 adalah Wajib Pajak Karyawan. Sedangkan 07, 08, 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

  1. Enam digit selanjutnya merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan oleh Kantor Pusat DJP kepada KPP.
  2. Satu digit selanjutnya diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP.
  3. Dan tiga digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. Kode ini dulunya dapat berubah jika Wajib Pajak mengajukan pindah NPWP, namun sejak berlakunya NPWP Tetap, maka kode ini akan selalu sama atau tidak berubah.
  4. Selanjutnya, tiga digit terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang). 000 untuk status Wajib Pajak Tunggal/Pusat, sedangkan 001, 002, dst untuk status Wajib Pajak Cabang.

Gue Freelancer, Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Nya Gimana?

Gue Freelancer Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Nya Gimana? Sebagai seorang pekerja yang tidak terikat dengan waktu, memiliki jam kerja yang fleksibel, tidak terikat oleh perusahaan, gimana cara bayar pajaknya?

Pajak untuk freelancer

1.      Objek PPh Pasal 21

Berdasarkan UU PPh, objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya:

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industrisecara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
  • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerjadan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua
  • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
  • Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
  • Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2.      Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21

Jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

3.      Subjek Pemotong PPh Pasal 21

  • Namun jenis PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahan/pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh Pasal 21.
  • Pihak pemotong/perusahaan/pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara.
  • Berikutnya, sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 21, akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut.

Tarif PPh yang Dikenakan pada Freelancer dan Karyawan tetap

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif, yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Tarif progresif PPh OP ini adalah:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dari tarif di atas ditambah lagi dengan tarif 20% lebih tinggi.

Sedangkan tarif PPh 26 yang dikenakan pada WP Pribadi WNA sebesar 20% dari penghasilan bruto.

Tambahan bagi freelancer, akan dikenakan PPh 21 atas jasa sebesar 2,5% jika memiliki NPWP dan 3% apabila tidak punya NPWP, yang dipotong oleh perusahaan/badan lainnya yang memberikan honor/upah tersebut.

Cara penghitungan PPh21 freelancer

James merupakan seorang freelancer desain grafis. Untuk statusnya saat ini, ia masih lajang namun mempunyai NPWP. James memperoleh penghasilan bruton dari jasa desainnya sebesar Rp. 200.000.000 dalam setahun.

Penghasilan bruto satu tahun                                                 = Rp.200.000.000

PTKP (TK/0)                                                                             = Rp.54.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak                                                          = Rp.146.000.000

PPh Terutang:

= 5% x Rp.50.000.000              = Rp.2.500.000

= 15% x Rp.96.000.000            = Rp.14.400.000 (+)

Jumlah PPh Terutang satu tahun                                            = Rp.16.900.000

PPh Terutang satu bulan         = Rp.16.900.000/12 bulan      = Rp.1.460.000

Source

Lapor SPT Lebih Awal  Atau Santuy Dulu?

Lapor SPT Lebih Awal  Atau Santuy Dulu? Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) baik wajib pajak orang pribadi ataupun badan sebentar lagi nih.

Kalo DJP, biasanya memberitahukan kita (wajib pajak) buat lapor SPT Tahunan PPh lebih awal. Nah kalo kamu lapornya mau lebih awal atau santuy dulu ?

Sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya  tahun pajak. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, tenggat ada di akhir Maret dan April.

Mau lapor lebih awal atau mau santuy dulu, itu tergantung situasi dari masing-masing ya. Yang pasti jangan sampai telat aja lapor SPT nya.

Emang kalo telat apa sanksinya? Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, denda dipatok senilai Rp100.000. Untuk SPT tahunan PPh badan dipatok Rp1 juta. Selebihnya, ada SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT masa lainnya yang masing-masing memuat denda Rp500.000 dan Rp100.000 jika terlambat disampaikan.

Meskipun terlambat, ada beberapa kriteria wajib pajak yang gak akan kena sanksi. Apa aja kriterianya?

  1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan ke giatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di indonesia;
  4. Bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di indonesia;
  5. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya di atur dengan peraturan menteri keuangan; atau
  8. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Source

Punya Rekening Rp 1 milyar? Harap Hati-hati

Punya Rekening Rp 1 milyar? Harap Hati-hati. Wah kenapa nih? Ada apa nih? Tenang jangan panic dulu, baca artikel ini sampe abis yaaaa.

Dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 ini disebutkan, kalo otoritas pajak sangat mungkin bisa ngeliat rekening kita loh. Kenapa aturan kaya gini diadain?

Tujuannya, buat ningkatin penerimaan pajak negara dan peraturan ini merupakan kerjasama antar negara anggota G-20 dan OECD. Jadi, kalo Pemerintah Indonesia enggak nerapin aturan akses informasi keuangan, Indonesia bisa jadi tempat penyimpanan dana illegal di dunia.

Untuk saat ini, udah ada 99 negara yang ngejalanin peraturan Automatic Exchange of Information (AEol) but mendorong keterbukaan informasi keuangan terkait kepentingan perpajakan.

Di dalam aturan ini juga dijelasin, kalo lembaga keuangan dan wajib pajak harus ngasih informasi keuangan dan ngelaporin ke OJK.

Akses informasi dana nasabah juga bisa dilakukan sama aparat pajak ke lembaga keuangan tanpa harus minta persetujuan Menteri Keuangan dan OJK. Jadi kantor pajak bisa ngelakuin akses secara langsung buat semua laporan dana nasabah tanpa terkecuali.

Cara ngelaporin Informasi keuangannya gimana sih?

Lembaga keuangan bisa melakukan dua cara dalam pelaporannya ke pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017  Yang pasti jangan salah dalam memberikan laporan karena setiap lembaga keuangan berbeda dengan lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya.

Berikut 2 cara pelaporan Informasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan :

  1. Laporan elektronik diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada penerima laporan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  2. Laporan Non-Elektronik dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lainnya. Penerima laporannya adalah Direktorat Jenderal Pajak

Ada beberapa syarat nasabah, yang rekeningnya bisa diakses sama Otoritas pajak

Ada beberapa syarat nasabah lembaga keuangan yang harus dilaporkan secara otomatis atau periodik sesuai Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, yaitu

  1. Berlaku untuk semua baik perseorangan atau perusahaan, akses informasi oleh aparat pajak berlaku selama wajib pajak memiliki akun di salah satu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. bagi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
  • Jasa Keuangan terdiri dari Perbankan, Pasar Modal, Asuransi
  • Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lainnya terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Persekutuan atau Trust, Lembaga Simpanan, Kustodian, Entitas Investasi
  1. WNI atau WNA yang memiliki usaha atau bisnis atau juga hanya memiliki rekening saja di Indonesia termasuk ke dalam profil keuangan yang akan diintip oleh aparat pajak
  2. Saldo nasabah yang dilaporkan adalah minimum 1 Miliar

Dulu pemeriksaan ini ada minimal saldo untuk pemeriksaaan yaitu di Rp 200juta. Sekarang  Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi batasan minimal saldo nasabah WNI menjadi Rp 1 miliar. Sedangkan informasi keuangan yang dilaporkan untuk kepentingan internasional antar negara adalah mulai dari US$ 250.000 atau Rp 3,25 miliar.

Berarti bisa dibagi dua batasan saldo rekening nasabah dilaporkan lembaga keuangan ke DJP yaitu

  • Untuk kepentingan internasional mulai dari $250.000 Amerika atau Rp3,25 miliar
  • Untuk kepentingan perpajakan domestik mulai dari Rp1 Milyar

Berarti jika ada seseorang WNI atau WNA yang memiliki dana dibawah Rp 1 miliar, maka  tidak perlu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk yang memiliki dana diatas Rp 1 miliar, tidak perlu takut setelah mengikuti program tax amnesty. Jika belum ikut tax amnesty, datang saja ke kantor pajak dan lakukan revisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahun (SPT) yang sudah dilaporkan.

Selain itu ada 2 cara pelaporan Informasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan :

  1. Laporan elektronik diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada penerima laporan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  2. Laporan Non-Elektronik dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lainnya. Penerima laporannya adalah Direktorat Jenderal Pajak

 

Source

Sudah Punya NPWP Tapi Gak Pernah Bayar Pajak

Sudah Punya NPWP Tapi Gak Pernah Bayar Pajak, apa yang akan terjadi jika kita sudah punya NPWP tapi tidak pernah bayar pajak?

Setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan penghasilannya di atas  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mempunyai kewajiban untuk bayar dan lapor pajak secara tepat waktu.

Jika tidak, maka aka nada risiko yaitu berupa sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Sanksi yang harus ditanggung

Dalam undang-undang KUP Pasal 9 Ayat 2a dan 2b, sudah mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP yang sudah mempunyai penghasilan di atas PTKP.

Pasal tersebut menjelaskan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulannya.

Denda tersebut akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran dilakukan.

Pada Pasal 2b dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Perhitungan denda tersebut dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.

Sanksi pidana

Selain sanksi yang sudah dijelaskan di atas. Ada juga sanksi pidana, jika wajib pajak tidak menyetorkan pajaknya.

Sanksi ini merupakan sanksi paling berat dalam hukum perpajakan di Indonesia. Biasanya sanksi pidana akan dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran yang sangat berat.

Pelanggaran berat yang dimaksud adalah yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan telah dilakukan lebih dari sekali. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling sedikit selama 6 bulan dan paling lama selama 6 tahun. Serta denda paling sedikit sebanyak 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan atau kurang dibayar.

Kewajiban bagi yang sudah mempunyai NPWP

Semua Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP akan dikenai kewajiban bayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tergantung kondisi dan jenis usahanya. Apabila diurutkan, penjelasannya seperti di bawah ini:

  1. Kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Sejak awal terdaftar NPWP, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi diwajibkan untuk menghitung dan membayarkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1% dari omset atau pendapatan. Caranya cukup mudah, Wajib Pajak hanya perlu menghitung total pendapatan dalam satu bulan, kemudian dikalikan 1%. Nilai inilah yang harus dibayarkan ke kantor pos atau bank penerima pembayaran pajak. Pembayaran PPh final ini memungkinkan setiap Wajib Pajak membayar pajak dalam jumlah yang berbeda setiap bulannya, tergantung besarnya pendapatan pada bulan tersebut.

  1. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi wajib disampaikan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Sebaiknya pelaporan dilakukan di bulan Januari atau Februari untuk menghindari sanksi akibat terlambat lapor. Diharapkan setiap Wajib Pajak tidak saja tepat waktu dalam menyampaikan SPT-nya, namun juga bijak untuk memilih di awal waktu yaitu bulan Januari atau Februari. Sehingga apabila ternyata belum lengkap atau belum tepat, SPT bisa dilengkapi atau dibetulkan tanpa panik diburu oleh waktu.

  1. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1%. Wajib Pajak yang dikecualikan tersebut diantaranya adalah mereka yang memiliki pekerjaan bebas atau profesi tertentu seperti notaris, dokter, artis, pengacara, arsitek, seniman dan lain sebagainya. Wajib Pajak yang dikecualikan ini wajib membayar PPh Pasal 25 sesuai dengan hasil perhitungan SPT Tahunan sebelumnya, di mana jumlah setiap bulannya sama.

  1. Kewajiban Penyampaian SPT Masa Lainnya

Setiap jenis usaha memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal pelaporan SPT Masa dan pembayaran pajak. Untuk usaha tertentu, ada kalanya juga harus melaporkan beberapa SPT seperti SPT Masa PPh Pasal 21 (untuk melaporkan penghasilan karyawannya), SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 selain poin A di atas (misalnya terjadi transaksi sewa tanah atau bangunan). Selain itu, SPT Masa PPh Pasal 23 (misalnya apabila terdapat transaksi macam-macam jasa dan sewa harta selain sewa tanah atau bangunan. Atau SPT Masa PPN (hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus atau terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP).

Source

Siapa Sebenarnya Yang Harus Menjadi Penanggung Pajak?

Siapa Sebenarnya Yang Harus Menjadi Penanggung Pajak? Merujuk pada Pasal 1 angka 28 UU KUP jo. Pasal 1 angka 5 PMK 189/2020, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak.

Termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Siapakah wakil tersebut?

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU KUP, wakil yang menjalakan hak dan memenuhi kewajiban pajak diantaranya: badan oleh pengurus dan suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya.

Selanjutnya, untuk anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Wakil ini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Ada pengecualian, jika penanggung pajak itu bisa membuktikan dan meyakinkan Ditjen Pajak jika mereka dalam kedudukan yang benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang tetutang tersebut.

Mengacu pada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU KUP wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Istilah penanggung pajak banyak tertulis dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Definisi penanggung pajak dalam UU PPSP sama dengan definisi yang tertuang dalam UU KUP maupun aturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan Pasal 6 PMK 189/2020, pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi dilakukan terhadap 6 pihak:

  1. Orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak.
  2. Istri dari wajib pajak orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak, dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan.
  3. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal wajib pajak meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi.
  4. Para ahli waris yang bertanggung jawab atas utang pajak clan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dalam hal wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah clibagi.
  5. Wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak
  6. Wali bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Source

Apa Saja Syarat Lapor SPT Masa PPN?

Apa Saja Syarat Lapor SPT Masa PPN? Sebelum lapor lengkapi dulu persyaratan yang ada di bawah ini ya, berikut syaratnya :

Syarat Umum Pelaporan SPT Masa PPN

Secara umum syarat untuk melaporkan SPT Masa PPN, WP atau PKP harus memiliki:

  • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • EFIN  (Electronic Filing Identification Number)
  • Sertifikat Elektronik
  • Faktur Pajak Masukan/bukti pemotongan pajak
  • Faktur Pajak Keluaran/bukti pemungutan pajak

Selain itu ada Syarat Khusus Lapor SPT Masa PPN

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa sejak mulai berlakunya aplikasi e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur, tidak lagi bisa menggunakan e-SPT atau e-Filing.

Bagi pengguna e-Faktur 3.0 Cient Desktop DJP, penyampaian SPT Masa PPN harus berpindah platform ke e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.go.id.

Kenapa Harus Lapor SPT Masa PPN?

Sebagai seorang pengusaha yang sudah menjadi Pengusha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah dirilisnya e-faktur 3.0 pada 1 Oktober 2020, maka terhitung sejak Masa Pajak September 2020, perlaporan SPT Masa PPN harus menggunakan e-faktur web based.

Meskipun seperti itu, PKP masih bisa lapor dan pembetulan SPT Masa PPN di e-SPT atau e-Filing, namun untuk masa pajak sebelum diberlakukannya e-Faktur 3.0, yakni Masa Pajak Agustus 2020 dan sebelumnya.

Sedangkan agar bisa menggunakan fitur e-Faktur 3.0 ini, PKP yang menggunakan e-Faktur Client Desktop harus memperbaruinya dengan mengunduh dan memasang patch update aplikasi e-Faktur 3.0 pada perangkat komputer.

Setelah aplikasi e-Faktur Client Desktop terupdate dengan e-Faktur 3.0, PKP bisa menikmati berbagai kemudahan pembuatan Faktur Pajak dan penyampaian SPT Masa PPN dengan fitur prepopulated.

Jadi, pelaporan SPT Masa PPN harus melalui aplikasi e-Faktur, maka persiapan penting yang harus dilakukan WP adalah tersedianya sistem e-Faktur 3.0 dalam perangkat komputernya khusus bagi pengguna e-Faktu Client Desktop DJP.

e-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik.

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur otomasi atau tidak perlu input data Pajak Masukan secara manual, sekaligus digunakan untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Melalui e-Faktur versi 3.0, maka pelaporan SPT Masa PPN sudah tidak bisa lagi menggunakan e-Filing atau e-SPT, namun harus melalui e-Faktur.

Source

Tarif bunga akan lebih rendah jika

Tarif bunga akan lebih rendah jika wajib pajak segera melakukan koreksi atas kesalahan dalam pelaporan. Skema brau sanksi administrasi pajak berupa bunga resmi berlaku.

Mengutip dari laman ddtc.co.id, melalui akun media sosial, Ditjen Pajak (DJP) mengtakan, dengan skema baru sanksi administrasi berupa bunga yang ada dalam UU KUP sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja, ada beberapa tingkatan besaran tarif bunga.

Dalam perkembangan terbaru, melalui KMK 52/KM.10/2020, pemerintah menetapkan tarif bunga yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode 1—31 Desember 2020.

Terdapat 4 tingkatan tarif bunga untuk sanksi administrasi yaitu:

  • Mulai dari 0,53% sampai dengan 1,78%, lebih rendah ketimbang tarif pada periode November 2020
  • Mulai dari 0,57% sampai dengan 1,82%.

Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK tersebut bervariasi karena sudah merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan dengan formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan sanksi administrasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja lebih ringan daripada ketentuan yang tertuang dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini.

Hal ini karena skema sanksi administrasi dalam perubahan UU KUP pada klaster UU Cipta Kerja menggunakan acuan suku bunga yang berlaku ditambah dengan persentase tertentu.

Alasan menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku membuat besaran sanksi yang harus ditanggung wajib pajak lebih rendah.

Misalnya kekurangan atau keterlambatan membayar pajak, saat ini sanksi dua persen per bulan, dalam UU Cipta Kerja diubah menyesuaikan tingkat bunga yang berlaku dibagi 12.

Adapun mekanisme penghitungannya tingkat suku bunga ditambah tambahan 5 persen karena pembetulan SPT kemudian dibagi 12.

Tingkat bunga misalnya 6 persen ditambah 5 persen karena pembetulan SPT dibagi 12, jadi kurang dari 1 persen apabila bandingkan dengan posisi sanksi saat ini 2 persen per bulan

Sementara, terkait pengenaan sanksi 100 persen akan dikenakan atas pengungkapan yang tidak benar pada saat wajib pajak diperiksa bukti permulaannya.

Menurutnya, 100 persen itu juga lebih rendah dari pengenaan yang saat ini berlaku dalam Undang-Undang KUP.

Apabila dibandingkan dengan UU KUP (yang berlaku sekarang), untuk pengungkapan ketidakbenaran waktu pemeriksaan bukti permulaan adalah 150persen.

Source

Mau Mengajukan PKP? Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi

Mau Mengajukan PKP? Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi :

Untuk mengurus pengukuhan status sebagai PKP, berikut syarat dan kondisi yang harus dipenuhi:

  1. Untuk WP Badan dengan Status Pusat/Induk

  • Salinan akta pendirian atau dokumen pendirian perusahaan dan perubahan bagi WP Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  • Salinan kartu NPWP salah satu pengurus perusahaan, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP;
  • Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus WP Badan yang menjelaskan jenis serta kegiatan usaha yang dilakukan, termasuk alamat lokasi usaha dilakukan.
  1. WP Badan dengan Status Cabang

  • Salinan akta pendirian dan perubahan bagi WP Badan dalam negeri, atau bisa juga surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  • Kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor staf penanggung jawab cabang WNA yang tidak memiliki NPWP;
  • Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menjelaskan jenis kegiatan usaha dan lokasinya.
  1. Kerja Sama Operasi (joint operation)

  • Salinan dokumen perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;
  • Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan memiliki NPWP;
  • Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi, atau fotokopi paspor staf penanggung jawab WNA yang tidak memiliki NPWP;
  • Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus wajib pajak kerja sama operasi yang menjelaskan jenis kegiatan usaha dan lokasinya.
  1. Kantor Virtual

  • Surat keterangan untuk perusahaan yang menggunakan kantor virtual;
  • Dokumen yang memperlihatkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha
  • Dokumen surat izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.
  1. Ketentuan Tambahan
  • Menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir
  • Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  • Ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab.
  1. Isi Formulir

Pengusaha yang akan dikukuhkan menjadi PKP harus mengisi formulir pengukuhan, yang bisa diperoleh melalui laman DJP Online.

Selanjutnya, formulir itu dikirim bersama lampiran dokumen lainnya ke KPP untuk pendaftaran.

Pengiriman formulir ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni datang langsung ke KPP, melalui pos atau menggunakan jasa kurir.

Berkaca pada kondisi saat ini dengan merebaknya wabah virus corona, maka cara yang paling mungkin hanya melalui pos. Terlebih, DJP juga menghentikan sementara layanan pajak tatap muka demi menekan penyebaran Virus Corona.

Lalu, apakah semua pengusaha bisa mengajukan PKP?

Tidak semua pengusaha atau pemilik usaha bisa mehajukan menjadi PKP. Seperti kita ketahui ketika kita memiliki usaha dengan status PKP maka kita bisa menerbitkan faktur pajak atau e-faktur.

Keuntungan menjadi PKP adalah bisa mengkreditkan pajak masukan yang nantinya bisa digunakan untuk pengurangan pajak ketika pajak masukan terutang lebih besar dari pajak keluaran.

Siapa yang boleh mengajukan sebagai PKP

Sesuai dengan PMk 197?PMK.03/2013 tentang perubahan atas PMK No. 68/2010 tentang batasan pengusaha kecil PPN.

Pengusaha kecil yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun.  Atau jika pengusaha tersebut memiliki omzet kurang dari 4,8 miliar dalam setahun, tetap bisa mengajukan sebagai PKP.

Namun, jika omzet nya sudah melebihi Rp 4,8 miliar setahun, sudah tentu wajib untuk mengajukan sebagai PKP.

Source

Kemenkeu pastikan 2021 masih ada insentif pajak

Kemenkeu pastikan 2021 masih ada insentif pajak. Menghadapi 2021 pemerintah pastikan tetap akan memberikan berbagai insentif pajak pada  2021 untuk membantu pemulihan dunia usaha pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Menurut staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal penetapan jenis insentif pajak 2021 akan berdasarkan pada evaluasi pemanfaatan pada tahun ini. Pemberian insentif pajak tersebut mempertimbangkan berbagai tantangan yang diproyeksi masih ada hingga tahun depan.

Baca Juga : DJP Sudah Menyediakan Fitur Terbaru Dalam DJP Online

Dikutip dari sebuah webinar akhir pekan lalu pada Senin (30/11/2020) beliau mengatakan “Ekonomi justru baru akan masuk masa pemulihan. Cuma memang kami masih dalam tahapan menguji  dan mengevaluasi kira-kira insentif seperti apa yang akan sangat dibutuhkan serta oleh sektor apa.”

Saat ini pemerintah memberikan berbagai insentif pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 31 Desember 2020.

Baca Juga : Ada Tarif Baru Bea Materai Sepuluh Ribu.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk stimulus dunia usaha, termasuk insentif pajak itu, senilai Rp120,61 triliun. Dengan stimulus tersebut, menurut Yon, beberapa sector usaha mulai pulih. Namun, beberapa sektor lainnya ternyata masih mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Setelah mengadakan survei kepada wajib pajak yang menerima insentif pajak tersebut, 70% merasa puas. Tidak hanya itu, mereka juga merasa terbantu dengan insentif pajak sehingga kontraksi yang dialami usahanya tidak terlalu dalam.

Harapannya insentif pajak 2021 bisa segera diumumkan kepada masyarakat secara resmi. Dia mengatakan prinsip insentif pajak 2021 masih akan sama seperti tahun ini, yakni untuk menjaga dayabeli wajib pajak, membantu arus kas atau cash flow perusahaan, serta memenuhi berbagai

fasilitas dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Beliau mengatakan bahwa “ Prinsipnya masih sama. Tinggal nanti jenis insentifnya sedang kami timbang-timbang,”

Baca Juga : Apa Perbedaan antara SKTD dan E-SKTD? 

Karena sebelumnya  pada UU APBN 2021, pemerintah menyiapkan alokasi insentif pajak untuk dunia usaha pada 2021 senilai total Rp20,4 triliun. Insentif itu meliputi pajak DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta restitusi PPN dipercepat.

Source

Apa Perbedaan Antara SKTD dan e-SKTD?

Apa Perbedaan antara SKTD dan E-SKTD? Secara sederhana, SKTD merupakan surat keterangan yang menyatakan wajib pajak mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait dengan alat angkutan tetetentu.

Sedangkan e-SKTD merupakan sebuah aplikasi penyampaian permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut bagi pengusaha yang melakukan impor atau penyerahan Barang kena Pajak (BKP) atau JKP alat angkutan tertentu.

Baca Juga : DJP Sudah Menyediakan Fitur Terbaru Dalam DJP Online

Ketentuan terkait tentang SKTD tertuang dalam PMK 41/2020 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 6 PP No. 50/2019.

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 PMK 41/2020 SKTD atau Surat Ketenrangan Tidak Dipungut meruapkan: “Surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan Jasa kena Pajak terkait alat angkutan tertentu”

Pemerintah, memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipingut atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait dengan alat angkutan tertentu, bertujuan untuk mendorong daya saing industry angkutan darat, air, dan udara.

Baca Juga : Ada Tarif Baru Bea Materai Sepuluh Ribu. 

Jasa terkait alat angkutan yang tidak dipungut PPN terbagi menjadi dua kelompok:

  1. Jasa yang diserahkan di dalam daerah pabean
  2. Jasa yang diserahkan di luar daerah pabean

Perincian jenis angkutan dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang mendapat fasilitas ini tercantum pada PMK 41/2020. Intinya SKTD itu digunakan untuk memberi fasilitas PPN tidak dipungut atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan JKP terkait alat angkutan tertentu.

Ada 13 pihak yang tercakup dalam pemberian fasilitas ini:

  1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  2. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
  4. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian pertahanan, TNI, dan Polri.
  5. perusahaan pelayaran niaga nasional.
  6. perusahaan penangkapan ikan nasional.
  7. perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional.
  8. perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  9. badan usaha angkutan udara nasional.
  10. pihak yang ditunjuk badan usaha angkutan udara niaga nasional. 
  11. badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum.
  12. badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum
  13. pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

Pemberian fasilitas tersebut diberikan menggunakan SKTD. Beberapa waktu yang lalu DJP sudah merilis  fitur baru, yaitu e-SKTD dalam DJP online untuk mengakomodasi permohonan SKTD.

Source

Ada Tarif Baru Bea Materai Sepuluh Ribu

Ada Tarif Baru Bea Materai Sepuluh Ribu. Seperti yang kitau ketahui mulai 1 Januari 2021 pemerintah akan menghapus materai Rp 3000 dan Rp 6000 dan akan diganti oleh materai Rp 10000.

Saat ini materai dibagi dua harga yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembarnya. Sejak tahun 1985, tarif bea materai senilai Rp 500 dan Rp 1.000 dengan maksimal peningkatan tarifnya sebatas enam kali lipat dari tarif awal. Namun, hal tersebut sudah tidak dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Tarif bea materai yang diubah menjadi satu tarif senilai Rp 10000 sebenarnya dilakukan untuk mempermudah pengguna dan menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini.

Keputusan tersebut diambil dalam keputusan rapat yang diadakan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bersama Komisi XI DPR RI. Perubahan kebijakan pada RUU Bea Materai ini dilakukan selama 2 hari pada 31 Agustus dan 1 September 2020 sudah selesai dan siap untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Undang-Undang perubahan tarif materai dan RUU Bea Materai ini baru akan berlaku pada 1 Januari 2021, tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan.

Menteri keuangan Sri Mulyani menyampaikan, bagi para pengusaha UMKM dan dokumen senilai di bawah setara dengan Rp 5.000.000 maka tidak perlu lagi menggunakan materai.

Kebijakan ini dibangun pemerintah demi menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini dengan tujuan memberikan kesamaan perlakuan dokumen kertas maupun digital. Oleh karena itu, pemerintah juga akan merevisi RUU Bea Materai agar adanya kepastian hukum pada dokumen elektronik untuk menggunakan materai elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi.

RUU Bea Meterai ini mengatur mengenai pembebasan bea meterai terhadap penanganan bencana alam serta kegiatan bersifat keagamaan dan sosial dalam rangka mendorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional.

Tak hanya itu, penyempurnaan sanksi administratif dan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran bea meterai juga diatur dalam RUU ini.

Sanksi pidana pun tak luput disempurnakan dalam RUU Bea Meterai untuk meminimalkan sekaligus mencegah tindak pidana di bidang perpajakan.

RUU Bea Materai yang akan diresmikan sebagai UU tersebut akan diberlakukan pada tahun depan agar pemerintah dapat mematangkan seluruh persiapan pada peraturan perundang-undang di dalamnya.

DJP Sudah Menyediakan Fitur Terbaru Dalam DJP Online

DJP Sudah Menyediakan Fitur Terbaru Dalam DJP Online, fitur baru tersebut dinamakan dengan layanan e-SKTD.

Dengan adanya fitur terbaru ini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) melalui formulir permohonan yang sudah disediakan.

DJP juga sudah menyediakan berbagai formulir permohonan yang disesuaikan dengan jenis wajib pajak.

Baca Juga: Apa Fungsi Dari Faktur Pajak Untuk Pengusaha PKP? 

Mengutip dari laman ddtcnews.co.id petunjuk pengisian yang ada dalam menu  terseubt mencatat “Wajib pajak memilih jenis wajib pajak yang akan mengajukan SKTD,”

Berdasarkan PMK 41/2020, SKDT ini merupakan surat keterangan yang menyatakan, jika wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan atau pemanfaatan jasa kena pajak terkait angkutan tertentu.

Dalam fitur layanan e-SKTD disebutkan untuk jenis wajib pajak Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Jasa Kepelabuhan Nasional, Perusahaan Jasa Angkutan Sungai Danau, dan Penyebrangan Nasional dan Badan Usaha Angkutan Nasional harus memenuhi 5 ketentuan.

Baca Juga: Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah

Apa saja lima ketentuan tersebut:

  1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir.
  2. Telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir.
  3. Ttidak mempunyai utang pajak di KPP tempat wajib pajak maupun tempat cabangnya terdaftar.
  4. Memiliki kegiatan usaha utama perusahaan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan nasional.
  5. Menyertakan nomor izin usaha.

Untuk jenis wajib pajak pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Republik Indonesia wajib memenuhi 4 ketentuan, diantaranya:

  1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir.
  2. Telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir.
  3. Tidak mempunyai utang pajak di KPP tempat wajib pajak maupun tempat cabangnya terdaftar.
  4. Menyertakan nomor dokumen penunjukan.

Keempat ketentuan itu juga harus dipenuhi oleh jenis wajib pajak pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional serta pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkerataapian Umum.

Apa Fungsi Dari Faktur Pajak Untuk Pengusaha PKP?

Apa Fungsi Dari Faktur Pajak Untuk Pengusaha PKP? Faktur pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dengan adanya faktur pajak, maka PKP mempunyai bukti yang kuat secara hokum jika PKP tersebut sudah melakukan penyetoran,

pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Baca juga: Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah. 

Secara umum faktur pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), artinya ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus

menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut.

Selain hal yang sudah dijelaskan di atas, faktur pajak juga bisa diartikan sebagai bukti transaksi yang sah sekaligus bukti real kalo kamu udah

bayar pajak kepada negara.

Faktur pajak juga bisa dijadiin sebagai bukti hukum yang kuat jika suatu saat nanti kamu sedang mengalami masalah dalam hal perpajakan.

Tapi mudah-mudahan aman-aman aja ya guys.

Baca juga: Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak.

Di era yang serba digital ini, sekarang munvul metode yang dinamakan dengan e-faktur pajak. E-faktur merupakan faktur pajak yang dibuat

lewat aplikasi atau sistem elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tujuan pemerintah menerbitkan e-faktur untuk memberikan kemudahan, kenyaman dan keamanan bagi PKP untuk menunaikan kewajiban

pajaknya kepada negara.

Baca juga: Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya , kenapa?

Faktur elektronik atau e-Faktur dianggap sebagai metode paling mudah saat ini. Para pelaku bisnis maupun perusahaan juga sudah banyak

yang memanfaatkan metode yang satu ini. Sayangnya, pembuatan e-Faktur harus dikerjakan secara cermat dan teliti. Sehingga dibutuhkan

pemahaman dan pengetahuan lebih jauh sebelum membuat e-Faktur.

Sebagai seorang pengusaha, tentunya kamu harus memahami apa itu fungsi dari faktur pajak atau e-faktur pajak itu sendiri.

Hal ini bertujuan untuk usaha atau bisnis yang lagi kamu jalani sekarang bisa berjalan dengan baik.

Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah

Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah. Dalam perdagangan melalui system elektronik (PMSE)

hingga Oktober 2020 mencapai Rp 297 miliar.

Setoran tersebut terkumpul melalui 16 perusahaan yang sudah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN ata produk digital.

Totalnya meningkat jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu Rp 97 miliar dari 6 perusahaan.

Baca Juga : Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak, Bisa Memberikan Kemudahan

“Harapan besar ada di November dan Desember karena hingga saat ini untuk yang akan setor November ada 24 PMSE asing dan

Desember akan 36 PMSE yang setor PPN PMSE,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga : Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak

Suryo berharap penerimaan PPN priduk digital bisa semakin meningkat seiring semakin banyaknya pemungut yang sudah ditunjuk oleh DJP.

Untuk meningkatkan penerimaan PPN dari penjualan produk digital yang berasal dari luar negeri ke dalam daerah pabean, DJP akan

terus menambah jumlah pemungut PPN PMSE pada bulan-bulan yang akan datang.Hingga saat ini, sudah terdapat 46 pemungut PPN PMSE yang sudah ditunjuk.

“Besarnya penerimaan akan sangat tergantung pada volume transaksi masing-masing subjek pajak luar negeri (SPLN) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE,” kata Suryo.

Bulan ini, DJP sudah menunjuk 10 pemungut PPN atas produk digital atau Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijual kepada konsumen dalam negeri.

Baca Juga : Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya , kenapa?

Kesepuluh perusahaan antara lain:

  1. Cleverbridge AG Corporation
  2. Hewlett-Packard Enterprise USA
  3. Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)
  4. Valve Corporation (Steam)
  5. beIN Sports Asia Pte Limited
  6. PT Bukalapak.com
  7. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)
  8. PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora)
  9. PT Tokopedia
  10. PT Global Digital Niaga (Blibli.com).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan sejumlah marketplace akan memungut

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada konsumen mulai 1 Desember 2020.

“Khusus untuk marketplace yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN

hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut,” tulis Direktur Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

“Dengan penunjukan ini maka sejak 1 Desember 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan

layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” kata Hestu.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

“DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri

ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka,” kata Hestu.

Sehingga, lanjut dia, diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak

Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak. Belakangan ini, tengah cukup ramai diperbincangkan mengenai DJP yang banyak mengirim SP2DK kepada wajib pajak. Apakah anda salah satunya ?.

Seringkali, bagi wajib pajak menerima surat  dari kantor pajak merupakan sebuah shock therapy dan cukup membuat wajib pajak panik dan kebingungan.

Hal ini didasari dengan stigma bahwa surat yang dilayangkan kepada wajib pajak berisi tagihan atau sanksi yang harus diterima wajib pajak.

Kenyataannya, tidak semua surat dari kantor pajak berisi sanksi dan tagihan. Contohnya seperti SP2DK, SP2DK sendiri ialah singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data  dan/atau keterangan wajib pajak.

SP2DK sendiri bertujuan untuk memperoleh keterangan data dan penjelasan dari wajib pajak. Bukan surat yang berisi sanksi atau tagihan.

Jika anda salah satu wajib pajak yang menerima baik surat tersebut maupun surat lainnya. Langkah pertama yang perlu anda lakukan ialah dengan mengidentifikasi surat tersebut. Baca baik-baik isi surat tersebut. Apa yang diminta oleh kantor pajak dan apa yang harus anda persiapkan.

jika anda kesulitan memahami isi surat tersebut, tidak ada salahnya anda bertanya kepada konsultan pajak anda.

Baca juga : Tips memilih konsultan pajak professional

Untuk memudahkan anda mengidentifikasi, berikut beberapa surat yang biasanya dikirim oleh DJP, diantaranya :

 

  1. Surat Keterangan Terdaftar

Bagi wajib pajak, surat ini merupakan surat yang tidak asing lagi, surat yang tiba bersamaan  dengan NPWP yang anda terima.Surat Keterangan Terdaftar Pajak disingkat SKT adalah surat  keterangan yang diterbitkan oleh KPP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah  terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas Wajib Pajak. Informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Pajak  (SKT) yang diterima oleh

Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi

Perpajakan antara lain :

  1. Nama Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
  2. Nomor Surat Keterangan Terdaftar.
  3. Nama Wajib Pajak.
  4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  5. Nomor Induk Kependudukan (NIK), (khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi).
  6. Kategori Wajib Pajak (Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi atau Badan atau Instansi Pemerintah).
  7. Tanggal Wajib Pajak terdaftar pertama kali di Kantor Pelayanan Pajak.
  8. Jenis Pajak yang menjadi kewajiban pajak bagi Wajib Pajak.

 

  1. Surat Himbauan pajak

Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil  penelitian kantor pajak untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Misalnya himbauan untuk segera membuat NPWP, atau terdapat dugaan ketidaksesuaian  data di laporan SPT dengan kondisi sebenarnya. Cara paling umum menanggapi surat himbauan ialah dengan mengklarifikasi terhadap himbauan yang disampaikan. Bisa dengan datang langsung ke KPP dan menemui AR maupun ditanggapi secara tertulis.

 

  1. SP2DK

SP2DK sendiri ialah singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data  dan/atau keterangan wajib pajak. SP2DK sendiri bertujuan untuk memperoleh keterangan data dan penjelasan dari wajib pajak.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-39/PJ/2015, proses penerbitan SP2DK terdiri atas 5 tahap, yaitu persiapan, tanggapan wajib pajak, analisis  bterhadap tanggapan wajib pajak, tindak lanjut, dan pengadministrasian.

Cara menanggapi SP2DK yakni dengan memberikan keterangan data dan klarifikasi terhadap data yang diminta. Bisa disampaikan langsung ke AR maupun secara tertulis.

Batas tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK ini maksimal 14 hari setelah surat diterima. Adapun jika setelah 14hari tidak ada tanggapan apapun dari wajib pajak, maka kantor pajak berhak mengambil tindakan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

  1. Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak atau SKP ialah surat yang berfungsi untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang No. 28  Tahun 2007, Pasal 1 nomor 15 Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),  Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Surat tersebut dikeluarkan oleh KPP yang bersangkutan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Cara menanggapi Surat ketetapan pajak tergantung terhadap jenis SKP yang diterima. Jika anda terima berupa STP, SKPKB atau SKPKBT, maka yang harus anda lakukan adalah dengan membayar tagihan atau kurang bayar yang tercantum dalam SKP tersebut. Jangan lupa untuk mencantumkan nomor SKP

dan STP saat melakukan pembayaran. Jika anda merasa keberatan dengan tagihan tersebut, anda bisa melakukan pengajuan keberatan ke KPP.

Berbeda dengan SKPLB, jika terdapat lebih bayar, anda dapat mengajukan restitusi atau pengembalian kembali pajak yang berlebih yang telah disetorkan. Untuk restitusi sendiri hanya bisa dilakukan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Selain surat – surat diatas masih banyak surat lain yang biasanya diterima oleh wajib pajak. Cara paling bijak menanggapi surat dari kantor pajak ialah mengidentifikasi terlebih dahulu jenis surat yang diterima, setelah itu cari informasi tentang maksud dan tujuan dari surat  tersebut. Setelah itu telaah kembali isi surat dan apa yang diminta oleh KPP. Namun sebelum memberi menanggapi, alangkah baiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada konsultan pajak.

Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya

Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya , kenapa? Karena  Pajak yang disetorkan sendiri oleh wajib pajak akan dikonfirmasi melalui proses yang ada, sehingga dapat terlacak dengan tepat. Salah satu instrumen konfirmasinya adalah faktur pajak.

Karena pajak yang disetorkan harus dikonfirmasi dan dilacak dengan tepat. Karena pajak yang disetorkan ini nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan negara, khususnya dibidang ekonomi.

Rencananya sih gitu, tapi gak tau dilapangannya seperti apa. Ya mudah-mudahan amanah

Sistem penerbitan faktur yang dilakukan secara mandiri, menjadi kesempatan besar untuk pengusaha tidak bertanggung jawab.

Kebebasan yang diberikan oleh negara untuk memungut dan melaporkan secara mandiri ini yang dimanfaatkan oleh pengusaha untuk tidak melaporkan pajak dengan jujur.

Sederhananya, selembar faktur yang diterbitkan memiliki nilai ekonomi guna mengurangi kewajiban pengusaha kena pajak.

Padahal validitas informasi pada faktur belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangan ini yang melekat pada sistem perpajakan Indonesia, dan terus diupayakan untuk dilakukan pembenahan.

Perlakuan terhadap Penerbitan Faktur Pajak  Tidak Sah

Wajib pajak yang terindikasi menerbitkan faktur pajak tidak sah atau fiktir akan dijatuhi status non-aktif (suspend) sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik hingga ada klarifikasi yang dapat diterima DJP.

Kriteria yang digunakan DJP untuk menetapkan atau mencabut status suspend adalah sebagai berikut:

Keabsahan identitas wajib pajak, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak; Keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil wajib pajak, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak; Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha wajib pajak, dan Kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak

Apabila dalam 30 hari kalender setelah ditetapkan status suspend wajib pajak tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai, maka DJP mencabut sertifikat elektronik sehingga wajib pajak tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk waktu seterusnya.

Dalam hal terhadap wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, maka wajib pajak tidak boleh memberikan klarifikasi namun dapat memberikan keterangan beserta dokumen pendukung kepada Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik yang bersangkutan.

Status suspend dicabut apabila wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang menunjukkan pemenuhan empat kriteria tersebut di atas.

Namun demikian, apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain merupakan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan tetap dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kedepan, DJP secara konsisten dan berkesinambungan akan terus mengejar para penerbit faktur pajak tidak sah melalui penetapan status suspend dan penegakan hukum sehingga ruang gerak penerbit faktur akan semakin sempit dan kerugian negara semakin dapat diminimalkan.

Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak, Bisa Memberikan Kemudahan

Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak, Bisa Memberikan Kemudahan terutama untuk para Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan dalam satu contoh kasus, bila pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tidak ingat NPWP-nya, PKP bisa mencantumkan NIK pembeli pada faktur pajak.

“Dalam pengaturannya, kita atur NIK seperti NPWP sehingga hak dan kewajiban pembuat faktur pajak sudah sesuai aturan meski yang dicantumkan adalah NIK,” ujar Bonarsius.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerbitan faktur pajak, sehingga bisa mengakomodasi pembeli yang belummemiliki NPWP.

Sepreti diketahui, dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN pada UU 11/2020 mengatur faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP dengan memuat nama, alamat, NPWP, atau NIK.

Jika pembeli BKP/JKP adalah subjek pajak luar neger (SPLN) orang pribadi di dalam faktur pajaknya harus mencantumkan nomor paspor.

Pada pasal yang sama sebelum direvisi melalui UU 11/2020, faktur pajak harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP. Tidak ada ruang untuk mencantumkan NIK pada UU PPN sebelum revisi melalui UU 11/2020.

“Ini masih objek diskusi sebenarnya, tapi apakah iya kalau saya PKP, saya tidak ingat NPWP saya? Tapi yang namanya kemudahan kebetulan bawa KTP itu bisa pakai NIK. Hak dia untuk mengkreditkan juga tidak hilang sehingga fair,” ucap Bonarsius.

UU 11/2020 juga menambahkan 1 ayat baru pada UU PPN, yaitu Paal 13 ayat (5a), untuk memudahkan PKP pedagang eceran.

PKP pedagang eceran bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keteragan lewat identitas pembeli dan nama serta tanda tangan penjual, jika penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pembeli dengan karakterisirik konsumen akhir (end user).

Perincian mengenai Pasal 13 ayat (5a) UU PPN yang ditambahkan melalui UU 11/2020 akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Bonarsius mengatakan ketentuan baru mengenai pencantuman NIK pada faktur pajak bisa menjadi tonggak awal single identity number (SIN). Menurutnya, pembentukan SIN merupakan pekerjaan berat dan harus dikerjakan secara bertahap. Salah satu tahapnnya adalah dengan pencantuman NIK pada faktur pajak tersebut

Semakin Banyak Data, Maka Ada Tindak Lanjut melalui SP2DK

Semakin Banyak Data, Maka Ada Tindak Lanjut melalui SP2DK, hal tersebut merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh otortitas pajak.

Seperti diketahui, SP2DK adalah surat yang diterbitkan kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan semakin banyaknya data yang diperoleh DJP, maka akan ada tindak lanjut dari kantor pelayanan pajak (KPP) melalui SP2DK, konseling, dan kegiatan rutin lainnya.

“Fungsi DJP kan harus tetap berjalan juga, sepanjang wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, mestinya tidak perlu ada kekhawatiran,” ujar Hestu.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengeluhkan banyaknya pengiriman SP2DK kepada wajib pajak disaat ekonomi yang sedang turun akibat pandemi Covid-19.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Ajib Hamdani mengatakan, pengiriman SP2DK ketika pandemi Covid-19 tidak sejalan dengan tujuan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurut ajib, banyak wajib pajak yang menerima SP2DK atas penghasilan pada tahun sebelum pandemi. Betul, DJP mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP2DK sepanjang masih belum melebihi batas kadaluwarsa.

“Permasalahannya adalah sekarang jangankan mikir pajak, buat bertahan saja sudah bagus. PSBB tidak habis-habis seperti ini banyak usaha yang sudah di ambang batas kemampuan bertahannya,” kata Ajib.

Ajib mengatakan dunia usaha akan mulai pulih pada pertengahan 2021 dan baru sepenuhnya normal kembali pada 2022.

Untuk mendukung pemulihan usaha, menurut Ajib pemerintah perlu memberikan kebijakan ekstra kepada dunia usaha.

Perlu ada perlakuan khusus atas bagi dunia usaha baik berupa insentif pajak untuk kewajiban pajak tahun berjalan maupun untuk kewajiban pajak beberapa tahun sebelumnya.

“Ini diperlukan agar tidak ada lagi cerita pemerintah pusat bicara PEN sedangkan di lapangan fiskus mengejar wajib pajak untuk tahun-tahun sebelumnya,”  Ajib menuturkan.

 

 

Dapat Surat Cinta Dari kantor Pajak? Bagaimana Menghadapinya?

Dapat Surat Cinta Dari kantor Pajak? Bagaimana Menghadapinya? Kamu pernah dapet surat teguran?

Apa yang pertama kamu pikirkan ketika mendapat surat tersebut? Takut? Panic? Gak tau harus ngapain?

Secara teori surat cinta yang dikirmkan kantor pajak kepada kita, itu merupakan hal yang wajar. Surat tersebut

merupakan sebuah bentuk komunikasi KPP kepada masyaratkat atau wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.

 

Hal ini merupakan wujud prinsip dari self assessment dalam pemungutan pajak. Secara sederhana, kita akan memenuhi

segala kewajiban pajak menurut assessment atau penilaian atau pengakuan dari kita sendiri, misalnya dalam melakukan

pembayaran pajak maka kita akan menghitung sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan transaksi yang kita lakukan,

kemudian melaporkan dengan mengisi sendiri formulir SPT.

 

Dalam hal ini apa yang kita tulis atau isi belum tentu benar, atau istilah benar dalam pengisian SPT masih dalam pemahaman kita saja.

Inilah pentingnya konsultan pajak, agar kita tahu mengisi SPT itu tidak hanya sekadar mengisi secara benar, tapi kita harus benar-benar

memahami apa yang kita tuangkan ke dalam SPT tersebut.

 

Pada proses awal, KPP akan menerbitkan surat permintaan klarifikasi yang isinya baru sekedar mempertanyakan sesuatu, misalnya

apakah benar bahwa Anda mendapatkan penghasilan lain namun belum dilaporkan dalam SPT atau misalnya apakah Anda memiliki

harta sejumlah sekian atau hal yang lainnya.

 

Pada proses ini kita masih mungkin untuk menyangkal hal tersebut jika sebenarnya memang tidak benar dengan disertai dokumen

bukti pendukung. Informasi dan data yang dimiliki KPP tetap ada kemungkinan belum valid sepenuhnya sehingga KPP pada tahap awal

akan menerbitkan surat permintaan klarifikasi.

 

Namun jika memang data tersebut benar dan kekeliruan memang dilakukan oleh Wajib Pajak maka kita juga masih dapat melakukan revisi

atau pembetulan pada SPT yang telah dilaporkan.

 

Jika pada proses permintaan klarifikasi kita tidak memberikan respon apa-apa maka hal ini justru akan membawa pada permasalahan yang lebih berat.

Kita dapat saja dianggap menyembunyikan sesuatu atau tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Jadi, apa yang sebaiknya kita siapkan jika menerima surat dari KPP?

  1. Pastikan kita harus dalam kondisi tenang untuk membaca isi surat tersebut kemudian temukan poin-poin yang dipertanyakan oleh KPP.
  2. Pahami dulu persoalan yang dipertanyakan secara spesifik terutama menyangkut periode tahun pajak dari data yang tertulis dalam surat.
  3. Cek kembali arsip-arsip pembayaran dan pelaporan pajak yang sudah dilakukan beserta dengan dokumen-dokumen transaksi ekonomi atau kepemilikan harta yang pernah kita miliki pada masa yang lalu.
  4. Buatlah kesimpulan apakah memang kita melakukan kekeliruan ataukah justru data dari KPP yang tidak valid.
  5. Buatlah respon yang diperlukan sesuai dengan kesimpulan yang kita buat.

Langkah-lahkang tersebut bisa kamu lakukan sendiri, atau lebih baik mintalah saran kepada pihak lain yang lebih berpengalaman misalnya konsultan pajak.

Ceritakan dengan detil permasalahan yang kamu hadapi dan bertanyalah bagaimana perlakukan pajak yang benar atas hal tersebut.

 

Dapat rumah harga miring? tanya dulu! sudah termasuk pajak atau belum

Dapat rumah harga miring? tanya dulu! sudah termasuk pajak atau belum

Sekarang ini memiliki rumah yang layak huni memang menjadi tantangan tersendiri. Diluar

harga properti yang semakin melambung, ketersediaan lahan untuk bangunan juga menjadi

pokok permasalahan yang belum terpecahkan hingga saat ini.

 

Kabar baiknya, disaat kondisi sedemikian menyulitkan, mulai bermunculan agen properti yang

menawarkan rumah dengan harga yang cukup menggiurkan. Mulai dari rumah tipe 21 yang difokuskan untuk

keluarga kecil, hingga rumah yang tergolong mewah.

 

Namun perlu diingat, dibalik ”utopia” tersebut, seringkali angan-angan memiliki rumah

nyaman dengan harga terjangkau, malah menjadi ”boomerang” dikemudian hari. Kasus yang

paling banyak dijumpai ialah permasalahan di bidang pajak rumah itu sendiri.

 

Ada kalanya harga rumah yang ditawarkan agen properti belum termasuk pajak-pajak yang

mesti ditangung oleh pembeli rumah. Maka dari itu, berikut pajak – pajak yang harus

ditanggung pembeli rumah diantaranya :

  1. PPN dan PPnBM

Rumah atau properti sejenisnya merupakan objek PPN. Tarif PPN yang dibebankan bagi pro

perti ialah 10%. Adapun bagi properti yang tergolong kategori “rumah mewah”, tarifnya

menjadi 20%.

 

  1. PBB

Tidak hanya saat membeli rumah, PBB merupakan kewajiban yang muncul ketika memiliki

Hak atas Tanah dan bangunan yang didirikannya. PBB dibayar setiap 1 tahun pajak. Tarif

PBB sendiri berbeda-beda tergantung lokasi dimana tanah atau bangunan berada. Namun

Umumnya tarif PBB ialah Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP (Nilai

Jual Kena Pajak), sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP.

 

  1. BPHTB

BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam surat

perjanjian jual beli rumah, komponen pajak ini juga sudah harus tertera. Dalam hal ini,

baik penjual maupun pembeli rumah sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak

terkait transaksi rumah. Tarifnya bisa mencapai 5% dari harga jual yang dikurangi oleh

NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Istilah lain di masyarakat BPHTB ialah

Ongkos balik nama.

Insentif Pajak Mampu Memberikan Dampak Positif Bagi Pelaku Usaha

Insentif pajak mampu memberikan dampak positif Bagi Pelaku Usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemberian insentif pajak telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha yang memanfaatkannya.

Sri Mulyani mengatakan dampaknya langsung tercemin dari data perpajakan yang disampaikan wajib pajak kepada Ditjen Pajak. Salah satunya terasa dari sisi perbaikan kontraksi omzet dan utilitas tenaga kerja di perusahaan.

Baca artikel : Beberapa Jenis Dokumen Yang Tidak Kena Bea Materai

Hingga 4 Novemver 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak oleh dunia usaha sudah mencapai sekitar Rp 38,13 triliun.

Hal ini setara dengan 31,6% dari Rp 120,61 triliun. Realisasi pemanfaatan tersebut yang paling terbesar adalah diskon angsuran PPh Pasal 25 yang tercatat senilai Rp 13,73 triliun atau sekitar 14.085 perusahaan.

Hingga 2 November 2020, sebanyak 211.476 perusahaan telah mengajukan permohonan insentif dan memperoleh persetujuan dari DJP. Jika diperinci, insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebanyak 129.744 perusahaan, sedangkan pembebasan PPh Pasal 22 impor sebanyak 14.085 perusahaan.

Baca artikel : Dapat email himbauan dari kantor pajak ? begini cara mengatasinya

Kemudian, insentif diskon angsuran PPh Pasal 25 telah termanfaatkan oleh 65.699 perusahaan. Adapun wajib pajak yang memanfaatkan insentif restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat sebanyak 1.948 perusahaan.

Menurut Sri Mulyani, insentif tersebut kebanyakan diminati oleh 4 sektor usaha utama:

  1. Sektor perdagangan = 99.007 perusahaan (46,82%)
  2. Sektor industri pengolahan atau manufaktur = 40.905 (19,34%)
  3. Sektor usaha konstruksi dan real estat = 14.653 (14,653%)
  4. Sektor jasa perusahaan = 13.454 (6,34%)

Sri Mulyani berharap semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan insentif pajak tersebut. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak signifikan pada dunia usaha, yakni berupa penurunan dari sisi turn over perusahaan maupun penyerapan tenaga kerjanya.

INSENTIF mempunyai efek menurunkan penerimaan penerimaan pajak, sekaligus akan menambah utang pemerintah. Namun, jaminan kesehatan dan ekonomi masyarakat jauh lebih penting. Insentif ini akan membantu cash flow wajib pajak yang tertekan karena terdampa krisis.

Di samping itu, pemerintah terus berusaha mencari terobosan baru yang mendukung tercapainya penerimaan pajak tahun selanjutnya. Sumber penerimaan negara saat ini lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pembiayaan belanja negara (APBN).

Ditambah lagi pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menghadapi pandemi. Kemenkeu harus memperhatikan risiko terjadinya penurunan tax ratio pada tahun berikutnya dalam melakukan relaksasi perpajakan agar penerimaan pajak dapat berkelanjutan.

Beberapa Jenis Dokumen Yang Tidak Kena Bea Materai

Beberapa Jenis Dokumen Yang Tidak Kena Bea Materai, dokumen apa saja ya? Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang sifatnya perdata dan dokumen untuk digunakan dipengadilan.

Secara lengkapnya, Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.

Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Nilai bea meterai yang berlaku saat ini Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Pembayaran bea meterai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara isidentil dan tidak terikat waktu.

Jenis Bea Materai

  1. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  2. Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea meterai belum dilunasi.

Subjek Bea Materai

Adapun subjek bea materai yaitu :

  1. Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
  2. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea meterai terutang oleh penerima kwitansi.
  3. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misal surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai.

Objek Bea Materai

Dokumen yang dikenakan Bea Materai adalah dokumen yang berbentuk :

  1. surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
  2. akta-akta notaris termasuk salinannya;
  3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
  4. surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) :
  • yang menyebutkan penerimaan uang;
  • yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  • yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  • yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
  • lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 3.000
  • lebih dari Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 6.000
  1. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, yang harga nominalnya lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  • lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 3.000
  • lebih dari Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 6.000
  • Jika harga nominal dinyatakan dalam mata uang asing, maka harga nominal harus dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan.
  1. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:
  • Surat-surat biasa dan surat kerumah-tanggaan;
  • Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula
  • Jika dokumen awalnya tidak terutang Bea Materai, namun kemudian dokumen tersebut digunakan untuk alat pembuktian di pengadilan, maka dokumen tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian.

Bukan Objek Bea Meterai

Sebagai Bendahara, dokumen yang tidak mengenakan bea meterai adalah:

  1. dokumen berupa :
    • surat penyimpanan barang;
    • konosemen;
    • surat angkutan penumpang dan barang;
    • keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka a, angka b, dan angka c;
    • bukti untuk pengiriman dan penerimaan
    • barang;
    • surat pengiriman barang untuk dijual atas
    • tanggungan pengirim;
    • surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka a sampai huruf f.
  2. segala bentuk ijazah;
  3. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
  4. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
  5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank
  6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
  7. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
  8. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
  9. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat email himbauan dari kantor pajak ? begini cara mengatasinya.

Dapat email himbauan dari kantor pajak ? begini cara mengatasinya. Mulai hari kamis tanggal 5 november 2020, banyak wajib pajak yang tiba – tiba menerima email dari kantor pajak.

Kejadian ini lantas menimbulkan perbincangan serta banyaknya pertanyaan yang diajukan wajib pajak melalui sosial media kepada kantor pajak.

Email tersebut berisi tentang himbauan penyampaian SPT pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2019. Pihak DJP membenarkan terkait pengiriman email blast tersebut yang dilansir oleh kring pajak hari jumat 6 november 2020.

Pada kamis, 5 November 2020 terdaat pengiriman email serentak (blast) ke banyak wajib pajak terkait permintaan penyampaian spt tahunan PPh tahun pajak 2019.

tulis kring pajak. Jika anda salah satu wajib pajak yang menerima email tersebut apa yang sebaiknya anda lakukan?

Jika anda telah menyampaikan SPT PPh 2019, maka :

  1. Kirim ulang atau konfirmasi bukti pelaporannya yang anda peroleh setelah melapor SPT

PPh 2019, baik melalui email, maupun konfirmasi ke bagian terkait. Atau wajib pajak bisa

juga menghubungi Kring Pajak 1500200, live chat di situs web DJP, atau menghubungi

account representative (AR) KPP terdaftar.

  1. Abaikan saja, jika anda telah merasa menyampaikan SPT PPh 2019 dan memperoleh

bukti penyampaian SPT PPh 2019 maka, email tersebut bisa diabaikan.

” Jika sebelumnya sudah lapor SPT via DJP Online dan telah mendapat BPE-nya,

email tersebut dapat diabaikan,” dilansir oleh Kring Pajak.

Lain hal nya jika anda belum menyampaikan SPT PPh 2019, email serentak ini tidak boleh

diabaikan begitu saja.

 

Menimbang kondisi demikian, ada baiknya bagi anda untuk segera menyampaikan laporan SPT PPh 2019 anda.

Selain menghindari denda yang semakin besar, resiko untuk timbul permasalahan dikemudian hari menjadi lebih kecil.

Jika anda tidak mengerti ataupun tidak memiliki waktu untuk menyampaikan laporan SPT anda, jasa konsultan pajak bisa menjadi solusi yang tepat bagi anda untuk saat ini.

Konsultan pajak juga dapat membantu perencanaan perpajakan anda untuk kedepannya sehingga lebih tertib, rapi, dan safety.

Berapakah Tarif Pajak Pensiun?

Berapakah tarif pajak pensiun? Tarif pajak pensiun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.16/ PMK.03/2010 Pasal 4 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua.

Tarif pajak ini sifatnya final dan diberlakukan atas jumlah kumulatif dan dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun kalender. Ketentuannya sebagai berikut:

  1. Tarif Pajak 0% (nol persen)atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000
  2. Tarif pajak sebesar 5% (lima persen)atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000

Jika, dana pensiun yang dibayarkan wajib pajak sudah melewati masa 2 tahun, maka peraturan pajak yang digunakan akan berbeda.

Tarif pajak didasarkan pada tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang sifatnya tidak final.

Untu pegawai, bisa diperhitungkan sebagia kredit pajak dan akan dikenakan tarif 20% lebih besar untuk wajib pajak yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ketentuan ini diberlakukan untuk mendorong perusahaan agar cermat dalam menjalani prosedur perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Uang Manfaat Pensiun

Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dimana pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Sehubungan uang pensiun diartikan sebagai bentuk penghasilan, maka dana pensiun akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Di dalam peraturan perundangan-undangan, sudah jelas tercantum besaran pajak pensiun beserta prosedur pembayaran pajaknya yang dapat dijadikan rujukan perusahaan.

Siapa Pemotong Pajak Penghasilan atas Pensiun

Pajak penghasilan dipotong atau dipungut oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan kemudian disetorkan kepada Kas Negara dan Kantor Perbendaharaan.

PPh Pasal 21 Bersifat Pajak Progresif 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat progresif. Anda perlu memahami prosedur pajak progresif ini dilakukan. Pajak progresif mengartikan bahwa penghasilan yang dikenai pajak akan dikurangi bertahap berdasarkan batasan yang telah ditentukan.

Contohnya, uang pesangon yang diterima oleh seorang karyawan kurang dari Rp 50.000.000, maka beban pajak yang ditanggungkan dari uang pesangon tersebut adalah sebesar 0%.

Pajak progresif diterapkan untuk besaran uang pesangon lebih dari jumlah tersebut. Penghasilan dari uang pesangon di atas Rp50.000.000-Rp100.000.000 dikenakan tarif pajak 5%. Penghasilan di atas Rp100.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif pajak 15% dan penghasilan di atas Rp500.000.000 dikenakan tarif pajak 25%.

Apabila uang pesangon yang diterima oleh seorang karyawan sebesar Rp 180.000.000, maka angka ini telah melewati dua batas penghasilan dan dua tarif pajak. Artinya, Rp 50.000.000 akan dikenai pajak 5% dan sisanya, yaitu Rp 80.000.000 dikenakan pajak 15%. Perhitungan dari dua tarif pajak tersebut kemudian diakumulasi dan menjadi tanggungan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak.

Apa perbedaan antara PPh Final dan Tidak Final?

Apa perbedaan antara PPh final dan tidak final? Seperti apa perbedaan diantara keduanya? Secara ringkas perbedaan antara PPh final dan tidak final adalah:

  1. Penghasilan PPh Tidak Final bisa digabung dengan penghasilan lain, namun pajak penghasilan final tidak bisa.
  2. PPh Tidak Final, biaya menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh dapat dikurangkan. Namun biaya serupa pada pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan.
  3. PPh Tidak Final bisa memperhitungkan bukti potong sebagai kredit pajak bagi seorang wajib pajak. Namun pajak penghasilan final tidak mungkin melakukan hal tersebut.

Secara umum pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan yang dirumuskan dari penghasilan yang diterima seperti : upah, royalty, gaji, dan lainnya.

PPh final yang diterima bisa dibedakan menjadi penghasilan yang merupakan sebuah objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajakj. Bagaimana cara membedakannya?

  1. Dikenakan PPh secara umum dengan tariff Pasal 17 dalam SPT Tahunan
  2. Dikenakan pajak penghasilan final

Tarif Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan tarif pajak penghasilan final bagi umkm yaitu sebesar 0,5% untuk mengetahui bagaimana berdasarkan tarifnya yaitu :

  • Penghasilan sebagai omzet perusahaan atau usaha mencapai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.
  • Wajib pajak tetap dikenakan tarif pajak penghasilan final 1% hingga akhir tahun pajak yang bersangkutan jika omzet kumulatifnya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.
  • Sebagai wajib pajak badan dikenakan tarif PPh sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan jika omzet yang didapat lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Beberapa contoh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final, seperti:

  • Penghasilan dari transaksi penjualan saham
  • Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di bursa efek
  • Penghasilan dari selisih lebih revaluasi aktiva tetap
  • Penghasilan perusahaan modal ventura
  • Perusahaan penerbangan luar negeri
  • Penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia
  • Perusahaan pelayaran dalam dan luar negeri yang dapat dikenakan PPh Pasal 24
  • Penghasilan bunga deposito dan tabungan
  • Penghasilan atas hadiah dan undian
  • Penghasilan atas jasa konstruksi
  • Penghasilan atas transaksi derivatif
  • Penghasilan neto fiskal
  • Penghasilan atas pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu.

Perbedaannya Dengan PPh Tidak Final

Sebagai PPh tidak final merupakan suatu penghasilan yang tidak akan dipotong saat itu juga. Wajib pajak akan dianggap belum melunasi kewajiban perpajakan untuk melaporkan pajak. Sehingga, transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan pajak di akhir tahun telah selesai.

Beberapa contoh PPh Tidak Final yaitu :

  • PPh Pasal 21: gaji, upah, honorarium untuk wajib pajak dalam negeri
  • PPh Pasal 22: impor, bendaharawan, migas, lelang
  • PPh Pasal 23: royalti, sewa selain tanah dan bangunan, jasa, dividen
  • PPh Pasal 24: PPh atas penghasilan WNI di luar negeri
  • PPh Pasal 25: angsuran PPh
  • PPh pasal 26: gaji, upah, honorarium untuk wajib pajak luar negeri
  • PPh pasal 28: pajak lebih bayar
  • PPh pasal 29: pajak kurang bayar
  • Pembayaran PPh Tidak Final

Dengan cara membayar PPh Tidak Final dalam tahun berjalan bisa dengan penyetoran atau pembayaran sendiri, atau dengan pemotongan dari pihak ketiga.

Dalam pelunasan PPh dalam tahun berjalan, pemotongan mekanismenya seperti :

  • Pemotongan PPh Pasal 22
  • Pemungutan PPh Pasal 23
  • Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 26

Dengan pembayaran setoran pajak yang bersifat tidak final lainnya meliputi:

  • PPh Pasal 21 yang dipotong
  • PPh Pasal 22yang dipotong atau dipungut
  • PPh Pasal 23 yang dipotong
  • PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri
  • PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri atau dipotong

Setelah itu seluruh bukti potong PPh tidak final dapat dijadikan kredit pajak ketika mengisi formulir SPT Tahunan.

Dengan cara membayar PPh Tidak Final dalam tahun berjalan bisa dengan penyetoran atau pembayaran sendiri, atau dengan pemotongan dari pihak ketiga.

Dalam pelunasan PPh dalam tahun berjalan, pemotongan mekanismenya seperti :

  • Pemotongan PPh Pasal 22
  • Pemungutan PPh Pasal 23
  • Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 26

Dengan pembayaran setoran pajak yang bersifat tidak final lainnya meliputi:

  • PPh Pasal 21 yang dipotong
  • PPh Pasal 22yang dipotong atau dipungut
  • PPh Pasal 23 yang dipotong
  • PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri
  • PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri atau dipotong

Setelah itu seluruh bukti potong PPh tidak final dapat dijadikan kredit pajak ketika mengisi formulir SPT Tahunan.

 

 

 

Menurut Sri Mulyani, UU Cipta Kerja Untungkan Rakyat Indonesia?

Menurut Sri Mulyani, UU cipta kerja bias untukngkan rakyat Indonesia? Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan menilai UU 11/2020 tentang UU cipta kerja bisa menguntungkan semua rakyat Indonesia.

Dengan adanya UU cipta kerja ini, iklim usaha Indonesia bisa diperbaiki dan akan memberikan dampak positif. UU cipta kerja tidak hanya mengatur dan memudahkan pengusaha bersar, tapi juga pada masyarakat pelaku usaha kecil.

Selama ini, regulasi yang rumit serta berbelit membuat kesempatan usaha di Indonesia menjadi sangat terbatas. Dengan adanya UU cipta kerja ini, semua hambatan akan berkurang .

Sehingga peringkat kemudahan usaha di Indonesia bisa menjadi semakin membaik.

Kenapa UU cipta kerja bisa menguntungkan? Karena adanya perbaikan iklim usaha itulah yang bisa membuka lebar peluang pemulihan ekonomi nasional pada masa yang akan dating. Menurutnya juga, UU cipta kerja bisa mendorong inovasi dalam kegiatan usaha.

Sri Mulyani meminta kepada masyarakat, jangan khawatir tentang aspek lingkungan pada UU cipta kerja. Dia menjamin tidak aka nada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena fondasi structural yang paling penting adalah sumber daya manusianya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan UU Cipta Kerja akan menjadi bagian dari upaya reformasi struktural untuk memulihkan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19.

“Reformasi struktural ini termasuk UU Cipta Kerja, yang menjadi bagian dari berbagai tools kebijakan, sama seperti APBN dan [kebijakan] moneter. Ini adalah tools yang semuanya harus lakukan,” ujarnya.

Melansir dari laman kompas.com, ada beberapa Pasal yang dinilai bisa merugikan:

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu

dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.

Pasal 88

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.  Selain itu, Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Bagaimana Jika Faktur Pajak Dan Invoice berbeda Tanggal?

Bagaimana jika faktur pajak dan invoice berbeda tanggal? Hal ini memang umumnya selalu terjadi. Kenapa? Karena penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam kondisi penyerahan tertentu.

Karena hal inilah, terjadi tanggal pengiriman yang berbeda dengan tanggal barang yang diterima oleh pembeli. Apalgi jika jarak yang dikirim cukup jauh.

Sebenarnya, faktur pajak harus dibuat pada saat  terutangnya PPN atau PPnBM. Tapi karena ada kendala yang tidak terduga, maka selalu terjadi keterlambatan penerbitan e-faktur atau tanggal antara faktur pajak dan invoice.

Dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 8/1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, disebutkan:

Faktur pajak yang diterbitkan PKP setelah lewat 3 bulan dari Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka tidak akan lagi dianggap sebagai Faktur Pajak.

Karena keterlambatan tersebut, maka PPN pada faktur pajak yang sudah lewat dari 3 bulan tidak bisa dikreditkan sebagai pajak masukan.

Untuk PKP penjualm jika tanggal faktur pajak dan invoice berbeda, ketika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, maka bisa terkena sanksi administrasi.

KAPAN SEHARUSNYA FAKTUR PAJAK DIBUAT?

Faktur Pajak harus dibuat dalam kondisi seperti berikut:

  • Saat menerima pembayaran, namun penyerahan BKP atau JKP belum dilakukan.
  • Saat menerima pembayaran termin untuk pekerjaan yang masih dilakukan bertahap
  • Saat penyerahan barang atau jasa yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 151/PMK.03/2013, yang secara khusus mengatur saat pembuatan Faktur Pajak.

Faktur Pajak juga dibuat untuk penyerahan BKP yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak. Kondisi ini terjadi pada saat:

  • BKP berwujud diserahkan langsung kepada pembeli atau pihak ketiga dan atas nama pembeli;
  • BKP berwujud tersebut diserahkan langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan antar cabang
  • BKP berwujud itu diserahkan kepada kurir atau pengusaha jasa angkutan; atau
  • Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi.

Penyerahan BKP berwujud juga harus dibuatkan Faktur Pajaknya, yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak.

Faktur Pajak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

Pembuatan Faktur Pajak untuk penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi dalam kondisi seperti berikut:

  • Harga atas BKP tidak berwujud itu berstatus piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan konsisten.
  • Kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai sebagian atau seluruhnya.

Jika penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, apa yang akan terjadi?

Jika penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, apa yang akan terjadi? SURAT paksa merupakan surat yang berisi perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Otoritas pajak dapat melakukan penagihan pajak terhadap penanggung pajak bila belum melunasi utang pajak setelah melewati batas waktu 21 hari sejak diserahkannya surat teguran.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus (PMK 24/2008)

Penyitaan dilaksanakan sampai nilai barang yang telah disita dari penanggung pajak dianggap telah cukup oleh juru sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan tersebut dapat dilakukan baik di tempat usaha, tempat kedudukan, tempat tinggal penanggung pajak yang bersangkutan, maupun tempat-tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam surat paksa, ditetapkan bahwa penanggung pajak harus sudah melunasi utang pajaknya dalam waktu 2×24 jam terhitung sejak diberitahukannya surat paksa kepadanya. Selain itu, penanggung pajak juga tidak dapat mengajukan banding terhadap surat paksa karena telah memiliki kekuatan hukum.

Bagaimana jika belum melunasiya?

  1. Pejabat akan menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan penyitaan.Penyitaan ini dapat dilakukan terhadap barang-barang milik penanggung pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PMK 24/2008.
  2. otoritas pajak juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa lain apabila penanggung pajak dinilai tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajak seperti penyanderaan.
  3. Tindakan lain yang dapat dilakukan otoritas pajak terhadap penanggung pajak setelah pemberitahuan surat paksa adalah tindakan pencegahan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-09/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Dalam Rangka Penagihan Pajak (SE 09/2020), pencegahan didefinisikan sebagai larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Tndakan pencegahan hanya terbatas pada utang pajak dengan batasan tertentu. Adapun tindakan pencegahan hanya dapat dilaksanakan kepada penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak paling sedikit Rp100 juta dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan umum SE-09/2020.

Apa Itu Pajak Final atau PPh 21 Final

Pajak Final atau PPh 21 Final adalah pajak yang dikenakan secara langsung saat Wajib Pajak (WP) menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP.

Tariff PPh 21 pengenaannya berdasarkan pengenaan tertentu atas penghasilan yang diterima selama satu tahun berjalan.

Karena sifat pemungutan Pajak Final adalah seketika, maka tidak perlu diperhitungkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan namun tetap harus dilaporkan.

Sedangkan PPh 21 Tidak Final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya.

Kemudian perhitungan ini akan dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan.

Pemisahan dua jenis PPh 21 ini bukan tanpa alasan. Setidaknya, ada dua pertimbangan pemerintah ketika memisahkan PPh 21 Final dan Tidak Final, yaitu:

  1. Penyederhanaan dalam pengenaan pajak penghasilan dari usaha
  2. Mempermudah proses serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak

Apa perbedaan antara PPh 21 Final dan tidak Final

Berikut perbedaan antara keduanya:

  1. PPh Tidak Final terdapat penggabungan dengan penghasilan lainnya. Sementara untuk PPh Final terdapat pemisahan.
  2. Pada PPh Tidak Final, biaya sehubungan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Sementara untuk PPh Final tidak dapat dikurangkan.
  3. Bukti potong PPh Tidak Final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipungut. Untuk PPh Final, hal ini tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.
  4. Tarif PPh Tidak Final berdasarkan pada tarif umum Pasal 17 UU Perpajakan. Untuk PPh Final tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Berdasarkan sifat pemotongannya, PPh Pasal 21 dibedakan menjadi dua, yaitu PPh 21 Final dan PPh 21 Tidak Final. Dua jenis PPh ini mempunyai perbedaan terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan.

Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dikenakan PPh Tidak Final

  1. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun
  2. Penghasilan wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan imbal jasa pekerjaan bebas
  3. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 kecuali honorarium dari APBN/APBD dan pesangon/JHT/THT yang dibayarkan sekaligus
  4. PPh Pasal 22 yaitu transaksi atas impor, bendaharawan, migas, dan lelang. Pengecualian untuk penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak), BBG (Bahan Bakar Gas), dan pelumas dari importir kepada penyalur/agen
  5. Pajak Penghasilan Pasal 23, yang meliputi:
  • Dividen
  • Bunga, premium, diskonto, imbalan atas pengembalian utang
  • Royalti
  • Hadiah, bonus, atau sejenis penghargaan atas sebuah kegiatan
  • Pendapatan sewa, selain tanah dan bangunan
  • Imbalan atas jasa teknik manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya
  1. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari luar negeri dan telah dikenakan pajak di luar negeri

Siapa Saja Yang Menjadi Subjek PPN?

Siapa saja yang menjadi subjek PPN? Di Indonesia, PPN tidak membedakan tingkatan kemampuan konsumen dalam pengenaan pajak.

Sifat dari PPN yang merupakan pajak konsumsi dalam negeri juga membuat semua orang yang tinggal di Indonesia bisa menjadi subjek PPN. Kenapa? Karena PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi si dalam daerah pabean Indonesia.

PPN dipungut saat terjadi jual beli. Tapi sistem PPN yang berlaku di Indonesia yakni setiap penjual memungut PPN pembeli.

Dengan begitu, yang dipungut adalah PPN saat terjadi pembelian dan PPN yang telah dipungut tersebut tidak pandang-bulu apakah barang yang dibeli itu nantinya laku dijual lagi atau dibuang (karena tidak laku-laku misalnya).

Secara umum, penjual memang ditetapkan sebagai pemungut PPN.

Tetapi ada kondisi tertentu yang menjadikan pembeli justru yang memungut dari penjual. Ini kebalikan dari keumuman sistem pemungutan PPN.

Pembeli yang memungut PPN biasa disebut “Pemungut”. Akibatnya, rekanan atau supplier Pemungut PPN selalu kelebihan PPN dan selalu meminta restitusi.

Secara lebih detail, subjek PPN (orang yang kena PPN) dikelompokkan menjadi dua, yakni:

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi berikut :

  • PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP
  • PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP

Pengusaha yang melakukan penyerahan atau mengekspor BKP atau JKP berwujud maupun tidak berwujud di wilayah pabean, merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal berikut:

  • Melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)
  • Memungut pajak terutang
  • Menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang
  • Melaporkan penghitungan pajak

Sebagai subjek PPN, PKP diwajibkan membuat Faktur Pajak dalam format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur, atas penyerahan dan penerimaan BKP atau JKP serta melaporkannya.

  1. Non-PKP 

Seorang individu atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN.

Akan tetapi, umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk PPN.

Aturan mengenai ini tertuang dalam dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C.

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah PKP, dalam kondisi :

  • Impor BKP
  • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Melakukan kegiatan pembangunan

 

Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN.

Itu artinya, pengusaha kecil memiliki kewajiban-kewajiban yang mengikat, khususnya ketika mereka memilih agar ditetapkan sebagai PKP sehingga mereka sepenuhnya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 menetapkan batasan pengusaha untuk dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil, sebagai berikut:

  • Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.
  • Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
  • Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.
  • Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.

Mengapa ada pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan sebagai PKP? Sebab ada sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan jika menjadi PKP. Di antaranya sebagai berikut:

  • Bila wajib pajak menjadi PKP, maka pengusaha akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak.
  • Status PKP dapat meningkatkan kepercayaan dari mitra perusahaan terhadap status dan reputasi pengusaha atau wajib pajak.
  • Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP juga dapat melakukan transaksi jual-beli dengan bendaharawan pemerintah maupun ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain keunggulan, ada pula konsekuensi yang harus diperhatikan ketika seorang pengusaha kecil ingin dikukuhkan menjadi PKP.

Apa Perbedaan SPDN dan SPLN?

Apa perbedaan SPDN dan SPLN? Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) mempunyai perbedaan pada pemenuhan kewajiban pajaknya. Apa saja perbedaannya ? berikut perbedaannya.

Subjek Pajak Dalam Negeri

  • Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak SPDN: Penghasilan yg diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia (World Wide Income)
  • Dasar Pengenaan Pajak SPDN: Dikenakan pph berdasarkan penghasilan netto (Penghasilan Kena Pajak) dengan tariff umum.
  • Tarif Pajak SPDN: a.Tarif Umum PPh (pasal 17)  yaitu :
  • Tarif tunggal 28%
  • WP  Badan. 5%, 15%, 25%, dan 30% WP OP Dikenakan Tarif PPh. Final (Pasal 4   ayat 2).
  • Kewajiban memiliki NPWP SPDN: wajib
  • Kewajiban Penyampaian SPT SPDN: Wajib menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan
  • Pembayaran Pajak Tahun Berjalan SPDN: Merupakan angsuran dari PPh yang terutang pada akhir tahun, kecuali yang Final
  • Subjek Pajak Orang Pribadi SPDN: Dapat pengurangan beban PTKP
  • Keberatan dan Banding SPDN: Mempunyai Hak
  • Pembukuan dan Pencatatan SPDN: Diwajibkan menyelenggarakan

 

Subjek Pajak Luar Negeri

  • Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak
    SPLN: Penghasilan yang berasal dari Indonesia saja (asal sumber penghasilan di Indonesia)
  • Dasar Pengenaan Pajak SPLN: Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan
  • Tarif Pajak SPLN:  Tarif Sepadan PPh (Pasal 26) atau sesuai dengan tax treaty yaitu: dikenakan tariff khusus Pasal 16 atau sesuai dengan tariff menurut P3B (Tax-Treaty)
  • Kewajiban memiliki NPWP SPLN : Tidak wajib
  • Kewajiban Penyampaian SPT SPLN: Tidak wajib menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan
  • Pembayaran Pajak Tahun Berjalan SPLN: Merupakan pembayaran yang Final kecuali yang berubah status
  • Subjek pajak orang pribadi SPLN: Tidak dapat pengurang
  • Keberatan dan Banding SPLN: Tidak mempunyai hak
  • Pembukuan dan Pencatatan SPLN: Tidak terdapat kewajiban

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri.

Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari.  Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN/APBDdikecualikan dari ketentuan ini.

Badan yang dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN/BUMD.

Sementara itu, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat perlindungan hukum Indonesia dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

 

Cara Pelaporan e-SPT Badan Formulir SPT 1771 

Cara Pelaporan e-SPT Badan Formulir SPT 1771  membuat kamu jadi lebih mudah untuk melakukan pelaporan pajak. Layanan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009” tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta SPT Tahunan pada “Pasal 1 ayat 11” merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Dalam aturan tersebut dijelaskan tentang aturan-aturan dalam perpajakan, termasuk pelaporan e-SPT Badan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk telat melapor atau menambah pajak terutang.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang bagi Wajib Pajak.

Sebelum melakukan pelaporan, ada bebrapa hal yang harus dilengkapi:

  1. Unduh formulir SPT 1771 atau SPT 1771 S dan lampiran SPT 1771
  2. Isi dan lengkapi formulir melalui aplikasi e-SPT untuk membuat fileCSV SPT 1771 dan melakukan pelaporan SPT Badan

Tahapan Mengisi E-SPT Badan

Berikut cara mengisi SPT Badan 1771 melalui software e-SPT.

  1. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengakses formulir SPT Badan 1771 pada software e-SPT
  2. Unduh softwaree-SPT
  3. Lakukan instalasi e-SPT PPh Badan. Buka hasil ekstrak dan temukan file‘Cara Instalasi.txt’
  4. Ketika Anda membukanya, akan dijelaskan urutan pemasangan file. Lakukan instalasi masing-masing filesesuai urutan
  5. Lakukan terlebih dahulu instalasi file‘1.exe’ atau installer e-SPT PPh Badan Tahun 2009
  6. Selanjutnya instalasi file‘2.msi’ yang berisi update untuk e-SPT PPh Badan Tahun 2010
  7. Lanjutkan dengan instalasi file‘3.exe’ yang berisi patch e-SPT PPh Badan Tahun 2010

Cara Penggunaan Aplikasi E-SPT

  1. Anda bisa memulai menjalankan aplikasi e-SPT PPh Badan yang sudah berhasil diinstalasi melalui menu ‘Start’ lalu buka e-SPT PPh Badan Rupiah yang baru saja Anda install.
  2. Pilih jenis isian database nomor 6 untukdatabase 1771- 2010
  3. Apabila Anda ingin membuat databaseuntuk lebih dari satu perusahaan, Anda bisa menduplikat database kosong tersebut
  4. Unduhan SPT Badan sudah menyediakan template databasekosong pada folder hasil unduhan

Asas Pemungutan Pajak Yang berlaku di Indonesia

Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang dipakai pada saat pemerintah membuat peraturan atau pemungutan pajak.

Ada tiga asas yang digunakan di Indonesia, apa saja kira-kira? Yukkk baca lebih lanjut artikelnya.

Jenis asa pemungutan pajak

1. Asas Domisili

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak untuk mengenakan pajak penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Berdasarkan asas ini, maka pengenaan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan kebangsaaan seseorang.

Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri. Misalnya seorang kebangsaaan Jepang yang tinggal di Indonesia tidak bisa dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Asas pemungutan yang berlaku di Indonesia

Indonesia sendiri memiliki tujuh pedoman pemungutan pajak yang selalu digunakan. Apa saja?

1. Asas Finansial

Pemungutan pajak yang berlaku didasarkan pada kondisi finansial seseorang. Jadi beban pajak terhadap wajib pajak bergantung pada jumlah pendapatan yang diterima.

Contohnya adalah Pak Usman punya penghasilan sebesar Rp 60.000.000 dalam satu tahun. Sementara Pak Usman memiliki penghasilan sebesar Rp 150.000.000 setahun.

Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ini tentu saja berbeda.

2. Asas Ekonomis

Mengatur bahwa setiap pajak yang diterima oleh negara, harus digunakan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Pajak yang dibebankan juga tidak boleh menjadi penyebab menurunnya ekonomi masyarakat.

  1. Asas Yuridis

Berdasarkan asas yuridis, pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 ayat 2.

Beberapa undang-undang yang mengatur pemungutan pajak di Indonesia yaitu:

  • UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  • UU No. 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dan Surat Paksa
  • UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
  • UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia
  • UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • UU No. 28 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Asas Umum

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada keadilan umum. Artinya, baik pemungutan pajak maupun penggunaan pajak disusun dari dan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

5. Asas Kebangsaan

Setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bagi warga asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 12 bulan wajib tanpa pernah meninggalkan negara ini, wajib dikenakan pajak.

6. Asas Sumber

Dasar pemungutan pajak adalah dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak.

Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya berlaku untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

Misalnya Pak Kelik adalah warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang, secara dokumen kebangsaan Pak Kelik adalah WNI.

Namun berdasarkan sumber pendapatannya Pak Kelik tidak wajib membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

7. Asas Wilayah

Pemungutan pajak berdasarkan asas ini, maka berlaku sesuai dengan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

Contohnya, Tuan A merupakan warga Indonesia yang tinggal di Taiwan. Menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Tuan B tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia.

Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini.

Pengenaan Tarif Pajak  PPh Pasal 17

Tarif pajak PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tariff yang digunakan untuk menghitung Penghasilan kena Pajak. Penghasilan kena pajak biasanya tergantung dari jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wajib pajak yang masuk ke dalam Undang-undang ini meliputi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Tariff dari PPh Pasal 17

Tariff pajak yang dikenakan akan semakin tinggi, jika kenaikan jumlah penghasilan yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), karena tariff progresif PPh Pasal 17 merupakan wujud dari asas keadilan. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dikenakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, wajib pajak Badan Dalam Negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Ketentuan tariff PPh Pasal 17 terhadap wajib pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 5%
Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 15%
Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 25%
Di atas Rp 500.000.000 30%

 

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

  • Pasal 17 Ayat 1 UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%.
  • Pasal 17 Ayat 2 UU PPh, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah sebesar 25%.
  • Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2a UU PPh, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
  • Pasal 17 Ayat 2b UU PPh yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Apabila telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Tarif ini tentu lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a).
  • Pasal 17 Ayat 2c UU PPh yaitu tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebesar 10% dan bersifat final.
  • Dan Pasal 17 Ayat 2d UU PPh yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha

  • Tarif umum pajak penghasilan badan usaha adalah sebesar 28% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya.
  • Apabila memenuhi ketentuan PP No 81 Tahun 2007, maka tarif yang berlaku adalah 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya.
  • Untuk omset dibawah Rp4,8 miliar, maka akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif efektifnya adalah 12,5% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya.
  • Tarif Pasal 17 UU PPh Badan ini hanya berlaku untuk tahun pertama. Apabila  di tahun tersebut omsetnya tidak mencapai Rp4,8 milyar, maka di tahun berikutnya tarif pajak penghasilan badan mengacu pada PP No 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari omset kotor.

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28%

  1. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)
  2. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
  3. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  4. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.
  5. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
  6. Dengan PP, dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

Source ; klikpajak

10 Kriteria Penerbit atau Pengguna Faktur pajak Fiktif

Kasus faktur pajak fiktif masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak di awal tahun 2018, terdapat 1000 lebih wajib pajak yang dinonaktifkan sertifikat elektroniknya. Akibat penonaktifan ini, karena wajib pajak tersebut menerbitkan dan menggunakan faktur perpajakan fiktif.

Baca juga: Hati-hati dengan faktur pajak fiktif

Perlu Anda ketahui, pelaku pelanggaran peraturan perpajakan ini memiliki kriteria yang serupa. Berikut ini adalah 10 kriteria penerbit atau pengguna bukti pungutan pajak fiktif tersebut

  • Wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai PKP.
  • Wajib pajak yang kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat/tempat kedudukan/permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar.
  • Wajib pajak Non Efektif (NE) yang tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan besar.
  • Wajib pajak yang baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN Kurang Bayarnya Kecil.
  • Wajib pajak yang penyerahan BKP-nya sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya.
  • Wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar.
  • Beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama.
  • Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah pajak keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan pajak masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN status kurang bayar tetapi nilainya kecil.
  • Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.

 

Hari ini, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang faktur pajak fiktif, karena sekarang membayar pajak sudah dimudahkan dengan adanya e-faktur pajak. Dengan adanya e-faktur ini, semoga tidak ada lagi kecurangan yang akan terjadi dikemudian hari.

Selain itu, bisnisbesfriend siap mambantu kamu dalam hal pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kami siap melayani kamu dan membantu para Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, aman, dan nyaman.

Hati-hati Dengan Faktur Pajak Fiktif

Hati-hati dengan faktur pajak fiktif. Kejaksaan Tinggi (kejati) Kalimantan Timur berhasil menyerahkan tersangka dengan inisial MIF selaku direktur CV.BIS.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan senagaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denga nisi yang tidak benar.

Baca juga: Dalam ketentuan ada empat kelompok wajib pungut, apa saja?

Mengutip dari laman ddtcnews.co.id “tersangka sengaja menggunakan.mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak”

Hal ini sudah dilakukannya pada Januari 2012 hingga Desember 2015 untuk masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2015. Atas insiden tersebut, negara mengalami kerugian di sector pajak sekitar Rp 2,9 milair.

Baca juga: Lapor SPT Masa PPN kurang bayar lewat e-faktur 3.0, bagaimana caranya?

Faktur pajak fiktir bisa menjadi salah satu faktor untuk menguras pendapatan negara melalui restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apa itu Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Jadi, ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, dia harus menerbitkan Bukti Pungutan Pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut.

Melansir dari laman klikpajak apa sanksi untuk penerbit faktur pajak fiktif?

Wajib pajak yang terindikasi melakukan pemalsuan faktur pajak, akan dijatuhi status non-aktif. Akibatnya, wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak elektronik (e-Faktur) hingga terdapat klarifikasi yang dapat diterima DJP.

Mengambil dari kutipan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2018, menjatuhkan vonis pengadilan.

Vonis berupa hukuman kurungan 4 tahun 6 bulan dan pengenaan denda Rp 1 Miliar subsider 3 bulan kurungan atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

Vonis ini dikenakan dengan terdakwa seorang pengusaha. Putusan vonis atas TPPU adalah hasil pengembangan penyidikan tindak pidana perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan terpidana.

Bagaimana solusi mencegah faktur fiktif?

Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif. Karena e-fakur merupakan bukti pungutan pajak yang bisa diakses secara online yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang sudah disediakan oleh DJP.

Dengan adanya e-faktur ini, semoga bisa memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan untuk para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan segala kewajiban perpajakannya.

Lapor SPT Masa PPN Kurang Bayar Lewar e-faktur 3.0

Lapor SPT Masa PPN kurang bayar lewat e-faktur 3.0, bagaimana caranya? Kali ini minprend bakal kasih tau kalian gimana cara lapornya. Simak dengan baik dan benar ya.

Baca juga: Pencantuman NIK akan dilakukan pada faktur pajak

Melansir dari laman ddtcnews.co.id sebelum mulai lapor, pastikan kamu nyiapin file sertifikat elektronik (sertel) sama Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Jika semua yang disebutkan tadi sudah lengkap, maka silahkan akses web-efaktur.pajak.go.id.

Jika sudah diakses :

  • Pilih salah satu yang mau kamu laporkan SPT Masa PPN kurang bayar, klik OK
  • Lalu login kembali dengan sertel yang sudah kamu pilih.
  • Jangan lupa, masukan kata sandi e-nofa atau sandi akun Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Setelah masuk halaman utama. Silahkan isi data profil aplikasi.
  • Pilih profil PKP dan isi data dengan sesuai yang diminta dalam profil pengguna
  • Data yang dimasukan: penandatanganan faktur, nama penandatanganan SPT, dan jabatan penandatanganan SPT. Isi sesuai dengan data kamu.
  • Lalu klik simpan perubahan. Nanti aka nada notifiasi ubah profil pengguna berhasil
  • Setelah profile kamu lengkap, kembali ke halaman utama, pilih administrasi SPT klik Monitorig SPT. Setelah itu, klik +posting SPT yang ada disebelah kanan layar kamu.
  • Isilah tahun pajak, masa pajak, dan pembetulan.
  • Setelah selesai, klik
  • Contoh : anda akan membuat SPT Masa PPN kurang bayar untuk Oktober 2020.
  • Nanti akan muncul notifikasi proses posting sudah masuk ke dalam antrian.
  • Tunggu beberapa saat dan klik
  • Pada daftar SPT, kamu bisa melihat SPT yang sudah berhasil kamu posting sebelumnya seperti : SPT untuk masa pajak Oktober 2020. Dibagian action, klik buka nanti kamu akan masuk pada kolom Buka SPT Masa Pajak.
  • Dikolom tersebut, klik lampiran detail, lalu pilih formulir PK atas penyerahan dalam negeri.
  • Klik Nanti kamu bisa melihat semua faktur yang sudah kamu terbitkan selama masa pajak Oktober 2020. Silahkan untuk dicek.
  • Lalu, pilih Lampiran AB. Ada tiga submenu yang bisa kamu cek antara lain rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Silakan Anda cek satu persatu.
  • Jika sudah selesai mengecek, centang pernyataan. Lalu klik Submit. Nanti, kamu diarahkan buat memilih file sertel. Lalu pilih file sertel yang sudah disiapkan, kemudian klik Open. Setelah itu, masukan passphrase dan klik Setuju.
  • Selanjutnya, pilih Induk. kamu akan melihat setidaknya 6 submenu. Silakan cek satu persatu submenu yang ada. Khusus pada lampiran kedua Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar, kamu akan melihat angka PPN kurang bayar.
  • Karena statusnya PPN kurang bayar, kamu bakal diarahkan untuk mengisi kolom Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada bagian G. Silakan klik NTPN pada bagian gambar kaca pembesar. Silakan isi data yang diminta. Lalu klik Tambah.
  • Jika berhasil, kode NTPN akan terekam di bawahnya. Lalu, silakan klik icon centang biru agar NTPN masuk dalam SPT induknya, tepatnya di lampiran induk kedua Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar pada bagian G.
  • Setelah itu, silakan cek lampiran induk lainnya. Jika sudah, silakan centang pernyataan, lalu isi nama penandatangan SPT dan jabatannya. Setelah itu, klik Submit. Jika sudah, Anda akan melihat notifikasi Berhasil Submit SPT Induk.
  • Selanjutnya, kamu akan dibawa ke menu Monitoring SPTkembali. Langkah berikutnya adalah klik Lapor yang berada di bagian Action di sebelah kanan layar Anda. Pada bagian file lampiran, silakan upload bukti setor Anda yang sudah di-scan dengan format Lalu klik Lapor.
  • Jika sudah, notifikasi Proses Lapor SPT Berhasilakan muncul dan Anda akan dibawa kembali lagi pada kolom Monitoring SPT. Pada bagian Action, Anda bisa mencetak bukti penerimaan elektronik dan SPT Masa PPN. Selesai.

Dalam Ketentuan Ada Empat Kelompok Wajib Pungut, Apa Saja?

Dalam ketentuan ada empat kelompok wajib pungut, apa saja? wajib pungut merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada pembeli yang tidak dikenakan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terus, siapakah pembeli yang tidak dipungut pajak namun memungut PPN?

  1. Bendaharawan Pemerintah
  2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Tertentu

Baca juga: Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%, kenapa?

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai sebuah sistem bernama Wajib Pungut atau Wapu.

Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor PPN.

Namun, sebelum membahas tentang pengertian Wapu, ada baiknya untuk memahami apa itu PPN terlebih dahulu.

Baca juga: Hati-hati Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah pungutan yang dibebankan terhadap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Perusahaan Kena Pajak.

Jadi, para pengusaha yang menjual barang atau jasa akan melaporkan PPN sedangkan para konsumen akhir yang akan membayar PPN yang melekat pada barang atau jasa yang sudah mereka beli.

Proses pelaporan PPN sejak tahun 2016 di Indonesia mewajibkan para pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak elektronik atau biasa disebut e-faktur.

Pembuatan faktur elektronik bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penerbitan faktur pajak fiktif sehingga pendapatan pajak negara menjadi lebih optimal.

1.     Bendaharawan Pemerintah dan KPKN

Dasar hukum penunjukkan bendahara pemerintah dan kantor KPKN sebagai pemungut PPN adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003.

Keputusan ini mengatur:

Bendahara pemerintah dan kantor KPKN yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah atas nama PKP Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

2.     Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai Wapu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 73/PMK.03/2010. Dalam peraturan tersebut, tertera bahwa Kontraktor Kerja Sama adalah pengusahaan yang bergerak dalam usaha minyak dan gas bumi. Selain itu, disebutkan pula bahwa Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, dan unitnya.

Dari PMK tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan kena pajak manapun yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama akan dipungut pajak PPN atau PPnBM-nya. Oleh karena itu, perusahaan kena pajak harus membuat faktur dengan kode 030 sebagai tanda transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada Wapu, dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3.     Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penetapan Badan Usaha Milik Negara sebagai Wapu berasal dari PMK Nomor 85/PMK.03/2012. Peraturan Menteri Keuangan ini menegaskan bahwa PPN maupun PPnBM yang terjadi akibat transaksi antara PKP rekanan dengan BUMN wajib disetor atau dipungut oleh BUMN berstatus Wapu. Akan tetapi, BUMN yang dijadikan Wapu harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah persentase kepemilikan pemerintah. BUMN yang bisa menjadi Wapu kepemilikan sahamnya minimum dimiliki pemerintah sebesar 51%. Selain itu, BUMN yang bisa menjadi Wapu bukan anak usaha maupun usaha patungan dari merger atau joint venture.

 

Seperti transaksi pada umumnya, rekanan wajib menerbitkan faktur dengan kode 030 sebagai tanda transaksi dengan Wapu. Bagi BUMN yang sudah kehilangan status sebagai Wapu, maka kewajiban sebagai Wapu yaitu memungut PPN dan PPnBM tidak dijalankan di periode pemungutan pajak selanjutnya. Misal, status kehilangan Wapu pada BUMN terjadi pada bulan ini, maka di perubahan baru terjadi di masa pajak berikutnya.

 

4.     Badan Usaha Tertentu

Wajib pungut yang terakhir adalah Badan Usaha Tertentu. Walau terdengar sangat umum, namun badan usaha ini telah diatur dalam PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut:

  1. BUMN yang telah direstrukturisasi oleh pemerintah dengan saham yang dialihkan kepada BUMN lain.
  2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Kalimantan Timur,  dan PT Pupuk Iskandar Muda.
  3. Beberapa BUMN yang dibawahi langsung oleh pemerintah seperti PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, hingga dan Bank BNI Syariah.

Itu dia penjelasan singkat mengenai pengertian Wapu atau Wajib Pungut dalam mekanisme PPN dan PPnBM. Wajib pungut secara umum adalah konsumen akhir yang seharusnya membayar PPN malah memungut PPN dari pengusaha kena pajak terkait transaksi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dalam Wapu terdapat pula beberapa kelompok utama yaitu bendahara pemerintah serta KPKN, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, BUMN, dan Badan Usaha tertentu.

Pencantuman NIK akan dilakukan Pada Faktur Pajak

Pencantuman NIK akan dilakukan pada faktur pajak, hal ini dilakukan karena masih banyak warga Indonesia yang tidak mempunyai NPWP sampai saat ini. Dengan dicantumkannya NIK pada faktur pajak, dipastikan semua warga Indonesia akan memiliki NPWP.

Baca juga: Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%, kenapa?

Kenapa NIK? Karena dengan NIK tersebut DJP akan lebih mudah ketika mengidentifikasi pembeli, siapa yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang seharusnya wajib membayar pajak.

Baca juga: Hati-hati Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar.

Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN dalam UU Cipta Kerja menyebutkan identitas pemberli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), meliputi;

  1. Nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi.
  2. nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pajak Penghasilan (PPh).

Melansir dari laman antaranews.com menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo, pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada faktur pajak, bisa menjadi kunci ekstensifikasi pajak selain identitas tunggal atau single ID.

Menurutnya, kewajiban pencantuman NIK pada faktur pajak bisa mendeteksi pembeli yang sebenarnya, sehingga bermanfaat untuk menampilkan profil wajib pajak.

tidak ada lagi faktur gelondongan dengan kode NOL. Jadi tidak ada lagi yang bisa berlindung seolah sebagai konsumen akhir, padahal sebenarnya distributor besar. PPN yang bocor akan berkurang signifikan”, kata Yustinus pada Selasa, di Jakarta seperti dikutip dari laman antaranews.com.

Sebenarnya, pencantuman NIK akan dilaksanakan pada 1 April 2018, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2017.

Namun, berdasarkan informasi melalui situs resmi DJP, pemberlakuan kewajiban pencantuman NIK dalam faktur pajak bagi pembeli orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP ditunda.

Penundaan tersebut diatur DJP melalui Nomor PER-09/PJ/2018 tanggal 28 Maret 2018, yang berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan.

Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%, kenapa? Kalian sebagai Wajib Pajak (WP) Badan atau perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tidak bisa lagi menggunakan tariff PPh Final 0,5% UMKM.

Karena, masa berlaku penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tariff 0,5% untuk UMKM badan berbentuk PT sudah berakhir.

PPh Final untuk WP Badan PT Berakhir 2020

Melansir dari laman klikpajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP No. 23/2018 bagi WP Badan, mengingatkan berakhirnya bagi WP Badan Perseroan Terbatas untuk bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5%.

Baca juga: Hati-hati Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar.

Sesuai dengan Pasal 2 PP 23/2018, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif PPh Final 0,5% ini tidak berlaku tanpa batas.

WP Badan berbentuk PT yang sudah harus mengakhiri menggunakan tarif PPh Final 0,5% ini hingga akhir 2020.

Baca juga: Bagaimana Cara Menghadapi Terlambat Setor Pajak?

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

  • 7 tahun bagi WP Orang Pribadi
  • 4 tahun bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Dari ketentuan pasal yang mengatur jangka waktu pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5 persen yang dimulai sejak 2018, maka untuk WP Perseroan Terbatas sudah harus mengakhiri penggunaan kemudahan tarif ini.

Lalu, setelah habisnya masa berlaku penggunaan tarif PPh Final ini WP Badan Perseroan Terbatas akan dikenakan tarif PPh apa?

“Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b, UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif PPh sebesar 28%”.

Setelah berlaku selama 1 tahun pada 2009, tarif PPh Badan diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Dengan berakhirnya penggunaan tarif PPh Final di 2020, maka WP Badan akan dikenakan tarif PPh normal yakni 25% dari Penghasilan Kena Pajak mulai 2021.

Hati-hati Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar

Hati-hati Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar. Ketika akan melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa pajak.

Ada istilah SPT kurang bayar atau SPT lebih bayar atau nihil. Apa penyebab SPT kamu jadi kurang bayar, lebih bayar?

Kenali dulu jenis pelaporan SPT

  • Status SPT nihil jika tidak ada kelebihan ataupun kekurangan pembayaran pajak
  • Status SPT kurang bayar jika ada kekurangan pembayaran pajak yang harus dibayarkan terlebih dahulu
  • Status SPT lebih bayar terjadi jika pajak yang telah dibayarkan ternyata melebihi dari yang seharusnya dibayarkan dan Wajib Pajak (WP) bisa mengajukan restitusi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penghitungan PPh kurang bayar atau lebih bayar didapat dari mengurangkan PPh terutang dengan seluruh kredit pajak yang dimiliki, baik kredit pajak pada tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25) ataupun kredit pajak dalam bentuk pemotongan/pemungutan pihak ketiga (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 yang bersifat tidak final).

Baca juga : Untung dan rugi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Penyebab SPT Kurang Bayar

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 29, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Ketentuan ini mengharuskan WP melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Baca juga : Pemerintah Akan Evaluasi Fasilitas Pajak UMKM 

Umumnya, penyebab SPT Tahunan kurang bayar adalah karena Wajib Pajak dalam satu tahun pindah bekerja ke beberapa perusahaan dan/atau menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja yang masing-masing termasuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Penyebab lainnya yang memungkinkan SPT berstatus kurang bayar adalah WP belum melakukan pembayaran pajak atau belum mengisi tanggal pelunasan dengan benar.

Bagaimana Cara Menghadapi Terlambat Setor Pajak?

Bagaimana Cara Menghadapi Terlambat Setor Pajak? ketika akan melakukan penyetoran pajak, tentu akan selalu ada masalah dalam hal pembayaran seperti lupa atau terlambat setor.

Hal ini pasti akan terjadi, ditambah lagi jika wajib pajak tidak pernah mencatat kapan tanggal pembayaran untuk setor.

Baca juga : Untung dan rugi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Lupa atau keterlambatan dalam penyetoran pajak, tentu aka nada sanksi yang akan dikenakan terhadap wajib pajak. sanksi tersebut sudah diatur dalam peraturan perpajakan.

Sanksi Bunga Terlambat Menyetor Pajak

Untuk keterlambatan penyetoran pajak, terdapat sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dibayar (satu hari mewakili satu bulan).

Baca juga : Pemerintah Akan Evaluasi Fasilitas Pajak UMKM 

Sanksi Denda Terlambat Menyampaikan SPT

Untuk SPT yang tidak disampaikan atau terlambat disampaikan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

  1. 000,00 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
  2. 000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Badan Usaha
  3. 000,00 untuk SPT Masa PPN
  4. 000,00 untuk SPT Masa Lainnya

Solusi Jika Terlambat Menyetor Pajak

Bagaimana jika sudah terlanjur melakukan kesalahan yaitu terlambat menyetor pajak? Tidak perlu panik atau khawatir dulu, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut ini:

  1. Biasanya Anda akan dikirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) ke alamat rumah bila memang melakukan keterlambatan. STP berupa lembaran besaran tagihan denda yang harus dibayarkan karena kelalaian Wajib Pajak tidak membayar tepat waktu. Namun apabila tidak ada STP yang dikirimkan kepada Anda, Anda dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk meminta STP.
  2. Tertundanya pengiriman STP bisa juga karena alasan data alamat rumah yang sekarang tidak sesuai dengan data alamat rumah saat mendaftar NPWP. Solusinya adalah Anda harus melakukan konfirmasi alamat terbaru di KPP terdekat.
  3. Jika sudah mendapatkan STP maka Anda tinggal mempersiapkan besaran denda yang dibutuhkan dan membayarkan denda pajak ke bank. Sebelumnya, ketahui dulu bank mana saja yang dapat melayani pembayaran denda dengan bertanya kepada petugas KPP atau bisa dengan bertanya lewat layanan call centrebank tersebut.
  4. Apabila denda telah dibayarkan, lakukan pencegahan agar Anda tidak lupa dan terlambat lagi dalam melakukan penyetoran pajak. Sebaiknya catat tanggal pembayaran atau pelaporan pajak pada kalender atau aktifkan fitur reminderpada ponsel supaya Anda terus ingat kapan harus membayar setoran pajak.

Untung Rugi Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Untung dan rugi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai pengusaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pasti akan berkaitan dengan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan omzet di atas 4,8 miliar.

Dengan status PKP ini, tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan didapatkan. Seperti hak, kewajiban dan keuntungan.

Baca juga: Definisi Mengisi SPT Dengan Benar, Yuk Simak Dulu !

Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha, dalam hal ini, bisa didefinisikan sebagai Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Baca juga: Apa Saja Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak?

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan

Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan usahanya, dapat memperoleh pengukuhan secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak ternyata pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Contoh: Pengusaha telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada 2017. Namun, pada kemudian hari diketahui bahwa sejak 2016 seharusnya pengusaha tersebut sudah dikukuhkan menjadi PKP. Maka, kewajiban sebagai PKP harus dipenuhi oleh pengusaha tersebut sejak 2016.

Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

  • Mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya.
  • Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  • Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan.

Keuntungan Pengukuhan PKP

  1. Pengusaha akan dinilai memiliki sistem yang lebih baik, serta legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak.
  2. Pengusaha dianggap memiliki perusahaan yang besar, dan tentu akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain.
  3. Dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah.
  4. Pola produksi dan investasi menjadi lebih baik.

Kerugian Pengukuhan PKP

  1. Pembayaran pajak semakin besar.
  2. Mengurangi daya saing karena harga jual barang/jasa lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya pemungutan PPN pada setiap transaksi. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak harus ditambah dengan PPN.
  3. Menambah kerumitan dan risiko sanksi yang lebih besar. Kerumitan yang dimaksud di sini terkait aturan-aturan dalam pelaporan pajak, serta adanya risiko sanksi apabila ada keterlambatan dalam membayar pajak ataupun kesalahan pada faktur.

Pemerintah Akan Evaluasi Fasilitas Pajak UMKM

Pemerintah Akan Evaluasi Fasilitas Pajak UMKM yang selama ini diberikan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memaparkan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 54%. Namun, kontribusinya terhadap penerimaan pajak rendah karena penggunaan ada perlakuan khusus, terutama dalam pajak penghasilan (PPh).

“Ini ke depan akan kami pelajari lagi apakah ini sistem yang sehat? Ini harus dilakukan reformasi bersama-sama,” kata Febrio.

Melansir dari laman ddtc.co.id, pada tahun 2019 BKP mencatat total belanja perpajakan yang diberikan kepada UMKM mencapai Rp 64,4 triliun.

Baca juga: Definisi Mengisi SPT Dengan Benar, Yuk Simak Dulu !

Selain itu, belanja perpajakan akibat tidak adanya kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun, mencapai Rp 42 triliun.

Adapun fasilitas PPh yang diberikan kepada pelaku UMKM tercatat mencapai Rp22,6 triliun. Fasilitas ini melalui skema PPh final UMKM senilai Rp20 triliun dan pengurangan 50% tarif PPh badan senilai Rp2,6 triliun.

Febrio mengatakan masih banyak potensi penerimaan pajak dari UMKM yang belum terpungut akibat informalitas sektor ini. Kondisi tersebut membuat otoritas pajak cenderung sulit untuk memungut pajak yang seharusnya terutang dari UMKM.

Baca juga: Apa Saja Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak?

Menurut Febrio, maksimalisasi penerimaan pajak dari UMKM atau sektor lain, perlu ditingkatkan agar Tax ratio bisa pulih kembali secara perlahan dalam jangka menengah di tahun yang akan datang.

Pajak yang rendah tidak hanya menekan belanja saja, tapi bisa memperbesar deficit anggaran dan menambah utang pemerintah.

Semakin meningkatnya utang, maka bisa mengakibatkan suku bunga atas setiap pembiayaan yang ditarik oleh pemerintah akan semakin tinggi.

Febrio menekankan perlu ada mobilisasi sumber daya domestik. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam negeri.

Terlepas dari rencana evaluasi belanja perpajakan pada UMKM, UU Cipta Kerja sesungguhnya menjanjikan banyak insentif terutama pada sektor usaha mikro dan kecil (UMK).

Definisi Mengisi SPT Dengan Benar, Yuk Simak Dulu

Definisi Mengisi SPT Dengan Benar, Yuk Simak Dulu untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan, perlu dipahami bahwa setiap wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

  • Yang pertama, mengisi SPT itu harus benar

SPT harus disampaikan dengan benar dalam hal perhitungan, benar dalam peraturan undang-undang perpajakan, benar dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak mengada-ngada.

Baca juga: Cetak Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Lewat e-faktur, caranya gimana? 

Misalnya, apakah penghasilan yang kamu laporkan itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau belum? Apakah perhitungan pajaknya terutang atas penghasilan yang dilaporkan sudah benar atau belum, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain benar, mengisi SPT harus diisi dengan lengkap. SPT bisa dianggap lengkap jika sudah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang dilaporkan dalam SPT.

Unsur tersebut, termasuk ke dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, kekayaan, kewajiban, dan keterangan lainnya.

Baca juga : Mulai Oktober 2020, Non-PKP Wajib Membuat e-Bupot PPh Pasal 23/26.

SPT juga harus disampaikan lengkap dengan seluruh lampiran yang sudah menjadi syarat dan ketentuannya.

  • Ketiga, mengisi SPT harus jelas.

SPT harus diisi dengan jelas dengan melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan.

Misalnya, jika wajib pajak melaporkan sudah melaporkan sejumlah aset dalam kelompok daftar harta, wajib pajak harus menjelaskan saat perolehan aset beserta nilai perolehannya.

Jika aset tersebut diperoleh secara kredit, wajib pajak sebaiknya mencantumkan klausul “kredit” pada kolom keterangan yang sudah tersedia pada daftar harta. Wajib pajak juga perlu menginformasikan saldo utang.

Apa Saja Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak?

Apa Saja Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak? Sebagai pengusaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pasti akan berkaitan dengan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan omzet di atas 4,8 miliar.

Dengan status PKP ini, tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan didapatkan. Seperti hak, kewajiban dan keuntungan.

Apa saja kira-kira?

Baca juga : Mulai Oktober 2020, Non-PKP Wajib Membuat e-Bupot PPh Pasal 23/26.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Setelah mendapatkan status Pengusaha Kena Pajak, Anda sebagai wajib pajak akan memiliki beberapa kewajiban yang perlu dijalankan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

  1. Melaporkan usaha yang dijalankan sebagai PKP jika telah beromzet lebih dari 4,8 M dalam satu tahun periode pajak atau catatan buku keuangan.
  2. Kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM terutang untuk transaksi berkenaan dengan BKP atau JKP.
  3. Wajib menyetorkan PPN yang harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan.
  4. Wajib menyetorkan PPnBM terutang yang dimiliki.
  5. Wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  6. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Enam kewajiban tersebut harus dilakukan, mengingat keenamnya tercantum dalam regulasi yang berlaku dalam kewajiban wajib pajak sebagai PKP di Indonesia.

Hak Pengusaha Kena Pajak

Setelah memahami setiap poin kewajiban yang wajib dijalankan oleh Anda yang berstatus PKP, Anda juga sebaiknya mengetahui hak yang bisa Anda dapatkan. Dengan menyandang status sebagai PKP, Anda akan mendapatkan hak sebagai berikut:

  1. Melakukan pengkreditan pajak masukan atau pajak pembelian dalam transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
  2. Melakukan pengajuan restitusi, jika dalam keadaan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran.
  3. Mengajukan kompensasi kelebihan pajak yang dialami, berdasarkan laporan dan pembukuan yang disusun sesuai keadaan sebenarnya.

Baca juga: Cetak Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Lewat e-faktur, caranya gimana? 

Keuntungan Menjadi Pengusaha Kena Pajak

Keuntungan dari hak yang dimiliki PKP bisa dirasakan secara langsung. Tentu saja, keuntungan ini akan sejalan dengan ketaatan PKP pada kewajiban yang dimilikinya, serta ketertiban perpajakan yang dilakukan. Keuntungan ini yang kemudian mendorong banyak pengusaha untuk mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak.

  1. Dengan menyandang status PKP, Anda dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena telah tertib dalam pembayaran pajak.
  2. Status PKP juga melambangkan bahwa perusahaan yang Anda miliki sudah cukup besar dan terpercaya. Citra baik ini akan membawa efek positif ketika Anda akan melakukan kerjasama dengan mitra baru. Status PKP bisa jadi cerminan bahwa perusahaan Anda kredibel secara hukum, dan akan menjadi partnerbisnis yang aman.
  3. Terakhir, jika Anda telah memiliki status sebagai PKP, Anda bisa melakukan transaksi jual-beli dengan pemerintah, yang notabene akan sangat membantu perkembangan bisnis Anda kedepannya.

UMK bisa menggunakan kegiatan usaha untuk memperoleh kredit

UMK bisa menggunakan kegiatan usaha untuk memperoleh kredit dari perbankan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan usaha mikro dan kecil (UMK) selama ini kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan lantaran bank meminta adanya aset sebagai jaminan.

UU Cipta Kerja akan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengajukan pembiayaan perbankan.

Baca juga: Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli, Boleh? 

“UKM ini rata-rata mereka tidak punya aset, tempat kerja mereka di daerah yang tidak strategis dan produksinya juga menggunakan permesinan yang sederhana,” ucapnya.

Aset kini tidak lagi menjadi satu-satunya jaminan yang bisa digunakan UMK. Dengan UU Cipta Kerja, UMK bisa menggunakan kegiatan usaha, rencana usaha, dan order sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari perbankan.

Dalam Pasal 93 UU Cipta Kerja, dijelaskan kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program. Meski demikian, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pasal ini dalam bagian penjelas UU Cipta Kerja dan tidak ada pula amanat untuk membentuk peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan Pasal 93 UU Cipta Kerja tersebut.

Baca juga: Skema Baru Sanksi Pasal 19 UU KUP 

Namun yang pasti, Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2008 tentang UMKM pada UU Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan pembiayaan bagi UMK.

Pada Pasal 21 ayat (2), BUMN perlu menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan untuk dialokasikan kepada UMK dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (3) juga memerintahkan kepada usaha besar nasional dan asing untuk menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada UMK dalam bentuk yang sama yakni pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Mulai Oktober 2020, Non-PKP Wajib Membuat e-Bupot PPh Pasal 23/26

Mulai Oktober 2020, Non-PKP Wajib Membuat e-Bupot PPh Pasal 23/26. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah memperluas aturan wajib pajak penggunaan aplikasi e-Bupot untuk wajib pajak Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk membuat bukti potong PPh 23/16.

Hal ini dilakukan, untuk meningkatkan layanan perpajakan DJP kepada masyarakat dalam membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26, serta menyampaikan SPT Masa dari dua Pasal tersebut.

Baca juga: Skema Baru Sanksi Pasal 19 UU KUP 

Ketentuan ini sudah mulai resmi berlaku untuk masa pajak September 2020, yang harus dilaporkan pada Oktober kalender bulan berjalan.

Aplikasi e-Bupot merupakan software DJP yang bisa digunakan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 serta melaporkan SPT Masa PPh Pasa 23 dan 26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Melalui e-Bupot ini, membuat bukti potong PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 hanya menggunakan perangkat elektronik dan bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet, tanpa harus datang dan mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Baca juga: Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli, Boleh? 

Pada aplikasi e-Bupot, WP dapat membuat tiga jenis bukti pemotongan, yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, bukti pemotongan pembetulan, dan bukti pemotongan pembatalan.

Aturan Wajib e-Bupot untuk PPh 23/26

Dirjen Pajak menetapkan semua WP, baik PKP maupun Non-PKP, selama melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib membuat bukti potong serta menyampaikan SPT Masa PPh kedua pasal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) peraturan PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak September 2020.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020.

WP yang wajib menggunakan e-Bupot sesuai Pasal 6 ayat (1) PER-04/PJ/2017 adalah:

  • WP yang menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam 1 Masa Pajak
  • Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu Bukti Pemotongan
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik
  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar

Sebelumnya, wajib e-Bupot mulai 1 Agustus 2020 diperuntukkan bagi PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Cetak Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Lewat e-faktur

Cetak Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Lewat e-faktur, caranya gimana? Oke sebelum membahas hal tersebut, ada beberapa informasi yang akan disampaikan dulu nih.

Kepada para pengusaha yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), mulai 1 Oktober 2020, wajib menggunakan aplikasi e-faktur versi 3.0.

Baca juga: Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli, Boleh? 

E-faktur terbaru ini memiliki tambahan empat fitur baru, yaitu prepopulated pajak masukan, prepopulated SPT, prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB), dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

Seiring dengan dimulainya era e-faktur 3.0, PKP pun juga mulai mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan e-faktur tersebut. Tak heran, topik e-faktur 3.0 bahkan sempat menjadi trending topik dalam beberapa pekan terakhir ini.

Melansir dari laman ddtc.co.id, bagaimana cara mencetak bukti penerimaan pelaporan SPT Masa PPN lewat e-faktur versi 3.0? karena mencetak bukti penerimaan ini sangat penting untuk mengetahui e-filling SPT kamu sudah dilakukan dengan baik atau tidak.

Baca juga: Skema Baru Sanksi Pasal 19 UU KUP 

Silakan akses https://web-efaktur.pajak.go.id/. Nanti, Anda akan diarahkan untuk Login aplikasi e-faktur. Silakan isi password akun PKP Anda, lalu klik Login. Lalu, silakan pilih sertifikat elektronik Anda, bila laptop Anda memiliki beberapa sertifikat elektronik.

Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk Login kembali aplikasi e-faktur dengan akun sesuai dengan sertifikat elektronik yang Anda pilih sebelumnya. Silakan isi password e-nofa, dan klik Login.

Pada menu utama e-faktur, silakan pilih Administrasi SPT dan klik Monitoring SPT. Pada kolom Daftar SPT, silakan untuk mengisi tahun pajak yang akan ingin Anda cetak. Misal, isi 2020 dan klik Tampilkan.

Nanti, Anda akan melihat SPT Masa yang sudah Anda laporkan. Kemudian, silakan pilih SPT Masa yang ingin Anda cetak bukti penerimaannya. Untuk mencetak bukti penerimaan, klik Lihat bukti penerimaan elektronik (BPE) yang berada pada kanan layar.

Setelah itu, Anda akan melihat data perincian BPE Anda, mulai dari nama wajib pajak, nomor NPWP, tahun pajak, masa pajak, status SPT, nomor tanda terima elektronik dan lain sebagainya. Untuk mencetak, silakan klik Cetak PDF. Selesai.

Skema Baru Sanksi Pasal 19 UU KUP

Skema Baru Sanksi Pasal 19 UU KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ada sedikit perubahan.

Perubahan tersebut sudah dimuat dalam klaster Perpajakan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU pada Kamis (5/10/2020).

Sanksi dalam Pasal 19 UU KUP, akan diberikan kepada wajib pajak, jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau SKPKBT serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan, tidak atau kurang dibayar.

Baca juga: Surat Ketetapan Pajak, Apa Itu ?

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP yang baru (sesuai ketentuan UU Cipta Kerja), atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa.

Besaran sanksi administrasi berupa bunga itu dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Bunga dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Baca juga: Yuk, Segera Update e-faktur 3.0

Dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP disebutkan, jika wajib pajak boleh mengangsur atau menundan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Baca juga: Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak?

Sebelumnya sanksi administrasi yang dikenakan berupa bunga 2% per bulan dan tidak ada klausul mengenai dikenakan paling lama 24 bulan.

Selanjutnya, pada Pasal 19 ayat (3) UU KUP diubah. Ayat ini mengatur saat wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Atas kekurangan tersebut, akan dikenakan bunga sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Bunga akan dihitung ketika berakhinya batas waktu penyampaian SPT, sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

Bunga dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dalam ketentuan sebelumnya, pengenaan bunga sebesar 2% per bulan dan tidak ada klausul mengenai dikenakan paling lama 24 bulan.

Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli, Boleh?

Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli, Boleh? Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang eceran,

sekarang bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan indentitas dari pembeli.

Selain itu, PKP pedagang eceran bisa membuat faktur pajak tanpa nama dan tanda tangan dari penjualnya.

Baca juga: Surat Ketetapan Pajak, Apa Itu ?

Pasal 112 UU Cipta Kerja dalam klaster perpajakan telah menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan

dari UU PPN. Salah satu perubahannya, menyisipkan Pasal 13 ayat (5a) di antara ayat (5) dan ayat (6),

yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran.

Pasal 13 UU PPN mengatur pembuatan faktur oleh PKP untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),

Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP tidak berwujud, atau ekspor JKP.

Faktur pajak harus dibuatkan ketika penyerahan BKP atau JKP, ketika penerimaan pembayaran terjadi

sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP.

Baca juga: Yuk, Segera Update e-faktur 3.0

Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau

saat diatur berdasarkan PMK.

Faktur pajak harus dibuatkan paling lama pada akhir bulan penyerahan. Namun PKP bisa membuat faktur

pajak yang meliputi semua penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama

dalam waktu 1 bulan kalender.

Baca juga: Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak?

Apa saja yang harus tencantum dalam faktur pajak?

  • Keterangan tentang penyerahan BKP/penyerahan JKP
  • Nama
  • Alamat
  • Nomo Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Yang menyerahkan BKP atau JKP, dan indentitas pembeli BKP atau JKP.

Identitas tersebut mencakup:

  • Nama
  • Alamat,
  • NPWP atau nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, atau nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan subjek pajak.

Selain itu, faktur pajak harus memuat :

  • Jenis barang atau jasa
  • Jumlah harga jual atau penggantian
  • Potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang dipungut.

Kemudian kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, serta nama dan tanda tangan yang berhak

menandatangani faktur pajak. Detail identitas inilah yang dapat tidak dicantumkan oleh PKP pedagang eceran

dalam membuat faktur.

Pasal 13 tersebut juga menyebutkkan Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang

kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan faktur pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian

faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK. “Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan

material,” bunyi Pasal 13 ayat (9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuk, Segera Update e-Faktur 3.0

Yuk, Segera Update e-faktur 3.0, Pada hari Kamis (1/10/2020) e-faktur 3.0 sudah mulai diimplementasikan secara nasional. Bagi kalian Pengusaha Kena Pajak (PKP), yuk segera melakukan pembaruan aplikasi e-faktur.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan sudah mengirim informasi melalui email kepada 542.000 PKP. Dalam email itu, DJP mengimbau agar PKP segera memperbarui aplikasi e-faktur.

Baca juga: Surat Ketetapan Pajak, Apa Itu?

Ditjen Pajak (DJP), mengatakan aplikasi tersebut akan semakin memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

aplikasi ini akan mengakomodasi fitur prepopulated untuk data pajak masukan (PM) dan pemberitahuan impor barang (PIB). Dengan demikian, data PM atau PIB akan otomatis tersedia bagi wajib pajak.

Melalui prepopulated PM dan PIB tersebut, wajib pajak secara resmi meninggalkan cara manual untuk mengisi data yang selama ini menjadi kendala PKP dalam membuat SPT Masa PPN.

Cara mudah untuk mengupdate aplikasi e-faktur 3.0

silakan untuk melakukan back up terlebih dahulu e-faktur versi sebelumnya yaitu e-faktur 2.2. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan untuk update aplikasi e-faktur 3.0. Siapkan juga nomor sertifikat elektronik.

Baca juga: Ini Penyabab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak

Kemudian, silakan unduh aplikasi e-faktur 3.0 di alamat efaktur.pajak.go.id. Silakan unduh aplikasi e-faktur 3.0 pada link tersedia sesuai dengan OS Anda. Jika sudah terunduh, silakan extract file aplikasi e-faktur 3.0 tersebut.

Jika sudah, nanti Anda akan melihat tiga file yaitu ETaxInvoice, ETaxInvoiceMain dan ETaxInvoiceUpd. Silakan copy tiga file tersebut, lalu paste-kan ke dalam folder e-faktur 2.2 yang akan Anda update.

Setelah itu akan muncul notifikasi, silakan klik replace the files. Kemudian, silakan klik jalankan aplikasi e-faktur Anda dengan meng-klik ETaxInvoice. Nanti, Anda akan diarahkan utnuk memilih database. Silakan klik local database. Lalu klik connect.

Kemudian, silakan login aplikasi e-faktur. Jika e-faktur Anda berhasil di-update maka Anda akan melihat menu baru yaitu prepopulated data. Pastikan untuk melakukan setting referensi sertifikat elektronik Anda sebelum memakai e-faktur 3.0.

Surat Ketetapan Pajak, Apa Itu ?

Surat Ketetapan Pajak, Apa Itu ? dalam situasi tertentu, otoritas pajak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak untuk menyatakan besarnya pajak terutang menurut penghitungannya sendiri.

Tapi, surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tersebut bermacam-macam, tidak semua surat ketetapan pajak mengharuskan wajib pajak untuk menambah uang keluar.

Baca juga: Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak?

Bahkan, ada yang dinyatakan lebih bayar sehingga berhak untuk mendapatkan restitusi pajak.

Dalam Undang-Undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), surat ketetapan pajak merupakan surat yang meliputi:

  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, SKPKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap:

  1. SPT;
  2. kewajiban perpajakan wajib pajak karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis wajib pajak tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
  4. keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP di antaranya berupa:
  • hasil klarifikasi/konfirmasi faktur pajak;
  • bukti pemotongan pajak penghasilan; atau
  • bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.

SKPKB juga dapat diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) terhadap wajib pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP.

Baca juga: Apa itu Faktur pajak marketplace

  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT terbit setelah ada SKPKB sebelumnya. Pemeriksaan dalam rangka menerbitkan SKPKBT disebut pemeriksaan ulang. PMK No.183/2015 mengatur bahwa pemeriksaan ulang dilakukan karena adanya:

  1. keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU KUP;
  2. data baru yang merupakan keterangan lain berupa data konkret;
  3. data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU KUP; atau
  4. data baru dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
  • Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menerbitkan SKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) UU KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

  • Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB)

Berdasarkan PMK No. 183/2015, Ditjen Pajak berwenang menerbitkan SKPLB berdasarkan dua hal berikut:

  1. hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  2. hasil pemeriksaan terhadap:
  • SPT terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP; atau
  • permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

SKPLB masih dapat diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak?

Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak? Biasanya wajib pajak dianggap masih terlambat dalam hal pembayaran pajak, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja.

Untuk melakukan tindakan atas keterlambatan tersebut, maka akan dikirimkan surat tagihan pajak (STP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Baca juga: Memahami Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat Tagihan Pajak  (STP) merupakan surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, dan sarana untuk menagih.

Surat tagihan pajak ini mempunyai hokum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Ketentuan Penerbitan STP

STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

  1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar.
  2. Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
  4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  5. Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Fungsi STP

Dalam Surat Tagihan Pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

  1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
  2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
  3. Sarana untuk menagih pajak.

Sanksi Administrasi STP

Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Baca juga: 4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Diperpanjang Hingga Desember

  1. Sanksi administrasi berupa dendaRp 50.000,- apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa. Dikenakan denda Rp 100.000,- apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
  2. Sanksi administrasi berupa denda2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal:
  3. a) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
  4. b) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak.
  5. c) Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
  6. Sanksi administrasi berupa bungadalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
  7. Sanksi administrasi berupa bungaapabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Memahami, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Memahami, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penagihan akan dilakukan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

DJP akan melakukan tindakan tegas, salah satu tindakan tersebut dilakukan dengan penagihan pajak dengan surat paksa.

Baca juga: 4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Diperpanjang Hingga Desember. 

Penagihan pajak sudah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

Penagihan tersebut dilakukan agar, wajib pajak selaku pananggung pajak bisa melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:

  • Menegur atau memperingati,
  • Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
  • Memberitahukan surat paksa,
  • Mengusulkan pencegahan,
  • Melaksanakan penyitaan, penyanderaan,
  • Menjual barang yang sudah disita tersebut.

Secara garis besar, tindakan penagihan pajak pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh DJP selaku otoritas pajak karena di pihak lain wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, yang dimaksud dengan surat paksa juga sudah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 12 UU PPSP. Dalam beleid itu, surat paksa adalah surat yang berisi perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam proses penagihan pajak, surat paksa umumnya diterbitkan setelah penanggung pajak yang bersangkutan masih belum juga melunasi utang pajaknya setelah mendapat teguran. Hal ini juga menjadi peringatan dari otoritas pajak serta sebelum dilakukannya upaya-upaya penagihan yang lebih keras seperti penyitaan dan penyanderaan.

Baca juga: Apa Yang Dimaksud Bea Masuk Antidumping?

Pemberitahuan surat paksa, akan dilakukan oleh juru sita pajak yang merupakan pelaksana penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus.

Pada praktiknya, surat paksa diterbitkan apabila seorang penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajaknya setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenis. Surat lain itu adalah surat-surat yang diterbitkan saat seorang penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Jadi, penerbitan surat paksa merupakan salah satu upaya terakhir dari otoritas pajak sebelum dilakukannya upaya-upaya yang lebih keras seperti pencegahan, penyitaan, dan penyanderaan demi menagih utang seorang penanggung pajak.

4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Diperpanjang Hingga Desembe

4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Diperpanjang Hingga Desember. perpanjangan masa pemberlakuan masuk dalam PMK 143/2020 yang mengatur perpanjangan periode pemberian insentif pajak atas barang dan jasa untuk penanganan Covid-19

Mengutip dari laman ddtc.co.id Ada empat fasilitas PPh yang masa berlakunya diperpanjang sampai 31 Desember 2020, diantaranya:

1.Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP 29/2020, wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan, antiseptic hand sanitizer,                dan disinfektan dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan.

Alat kesehatan yang dimaksud, meliputi masker bedah dan respirator jenis N95, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung              tangan pemeriksaan, ventilator, dan reagen diagnostic test untuk Covid-19.

2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Wajib pajak yang memberikan donasi atau sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 dapat memperhitungkan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Sumbangan yang dapat diperhitungkan adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, yang diberikan kepada BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau lembaga lain yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

3.Pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Sesuai dengan ketentuan dalam PP 29/2020, tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%.

Tenaga kesehatan yang dimaksud termasuk dokter dan perawat. Sementara, tenaga pendukung kesehatan antara lain asisten tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, tenaga administrasi, tenaga pemulasaran jenazah, serta mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

4.Pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Wajib pajak yang menyewakan tanah, bangunan atau harta lainnya kepada pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 mendapatkan penghasilan sewa dari pemerintah. Mereka dapat menerima penghasilan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%.

Dana Rp 583,2 miliar untuk pemberian fasilitas bea masuk DTP

Dana Rp 583,2 miliar untuk pemberian fasilitas bea masuk DTP dari pemerintah untuk sektor industri yang terdampak pandemi Covid-19.

Untung Basuki, Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC mengatakan, pemberian fasilitas bea masuk DTP berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2020.

Bea masuk tersebut, merupakan bea masuk yang terutang dan dibayarkan pemerintah melalui APBN.

Baca juga: Apa Itu Faktur Pajak Marketplace

“Ini adalah fasilitas bea masuk yang diberikan pemerintah untuk mengompensasi atas impor barang dan bahan tersebut,” katanya.

Fasilitas bea masuk DTP tersebut menurut Untung Basuki, bisa dinikmati sektor industri tertentu yang terdampak pandemi Covid-19

Fasilitas tersebut, sudah diberikan kepada 33 sektor industry, termasuk yang memproduksi alat-alat kesehatan seperti; Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, ventilator.

Mengenai barang atau bahannya, terdapat kriteria untuk memperoleh fasilitas bea masuk DTP, yakni belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri tetapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan industri, atau sudah diproduksi di dalam negeri tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Baca juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%

Namun, Untung menyebut fasilitas bea masuk DTP tidak berlaku pada barang atau bahan yang tarif bea masuknya sudah 0% atau barang yang berdasarkan kesepakatan internasional tarifnya sudah dikenakan sebesar 0%.

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk barang dan bahan yang dikenakan bea masuk antidumping atau bea masuk antidumping sementara.

Bea masuk tindakan pengamanan atau bea masuk tindakan pengamanan sementara, dan bea masuk imbalan atau bea masuk tindakan pembalasan.

Fasilitas bea masuk DTP berlaku dari 22 September sampai 31 Desember 2020. Para pelaku industri bisa mengajukan permohonan fasilitas tersebut, melalui portal Indonesia National Single Window (INSW).

Permohonan tersebut akan otomatis masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional di Kementerian Perindustrian sekaligus ke sistem CEISA di DJBC sehingga dapat langsung diproses. Sepanjang permohonan sudah lengkap dan benar, Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC akan memberikan keputusan mengenai pemberian fasilitas bea masuk DTP dalam waktu maksimum 3 jam.

Langkah Optimalisasi dan Reformasi Perpajakan 2021

Langkah Optimalisasi dan Reformasi Perpajakan 2021, yang akan digaungkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dimasa mendatang.

Sri Mulyani mengatakan dalam APBN 2021, target penerimaan perpajakan akan ditetapkan senilai Rp 1.444,5 triliun atau bertumbuh sekitar 2,9% dibandingkan dengan target tahun ini dalam Perpres 72/2020 senilai Rp 1.404,5 triliun.

Dari nilai tersebut, target penerimaan pajak dipatok senilai Rp1.229,6 triliun atau tumbuh sekitar 2,6% dari target dalam Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Kemudian, target kepabeanan dan cukai ditetapkan senilai Rp215,0 triliun atau naik 4,5% dibandingkan target tahun ini Rp205,7 triliun.

Baca juga: Apa itu faktur pajak marketplace

Langkah ke dua yaitu, penguatan pengawasan dan penegakkan hukum secara adil. Langkah ke tiga yaitu melanjutkan reformasi perpajakan. Reformasi tersebut meliputi bidang pelayanan organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan pajak.

Dan yang terakhir, yaitu langkah ke empat, ekstensifikasi barang kena cukai pada tahun depan. Sri Mulyani menyasar ekstensifikasi barang kena cukai seperti minuman berpemanis yang merugikan kesehatan masyarakat.

Pada 2021, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengarahkan kebijakan perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Apa itu restitusi pajak?

Insentif perpajakan akan diberikan kepada sektor yang masih terdampak pandemi virus Corona. Dia berharap insentif tersebut dapat membantu memperbaiki cash flow wajib pajak.

“Kami akan meneruskan insentif [perpajakan] ini. Namun, kami akan melakukannya dengan lebih selektif karena kami harus mencari keseimbangan,” kata Sri Mulyani.

Secara bersamaan, pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pada program vokasi.

Di sisi lain, pemerintah akan memperkuat sektor strategis untuk transformasi ekonomi. Salah satunya, melalui omnibus law perpajakan dan pembentukan proses bisnis layanan yang user friendly berbasis teknologi informasi.

“Kalau omnibus law-nya bisa disetujui dan disahkan, di situ terletak banyak sekali peraturan perpajakan kita yang akan sangat positif bagi perbaikan iklim investasi maupun dunia usaha,” tutup Sri Mulyani.

Apa Itu Faktur Pajak Marketplace?

Apa itu Faktur pajak marketplace merupakan sebuah hal yang dianggap tidak terlalu penting, namun hal ini ternyata sangatlah penting.

Pembuatan faktur pajak untuk PPN atas transaksi e-commerce, sebenarnya sama saja ketika wajib pajak membuat faktur pajak terutang.

Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online marketplace kepada online marketplace merchant untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabedan.

Selain dikenakan PPN, transaksi e-commerce pun akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu objek PPh adalah penjualan barang atau penyediaan jasa.

Baca juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%

Jika penghasilan dari penjualan barang atau penyedia jasa, merupakan objek pemungutan PPh, maka wajib dilakukan potongan PPh.

Dasar hukum pengenaan PPh atas transaksi e-commerce adalah Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

Pajak Penghasilan (PPh) E-commerce Online Marketplace

Subjek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Objek pajak adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Baca juga: Apa Itu Bea Masuk Antidumping?

Pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain sebagainya) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.

Imbalan untuk jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis online marketplace ini berupa monthly fixed feerent feeregistration feefixed fee, atau subscription fee.

Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh. Untuk penyelenggara online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak Final.

Tarif PPh Pasal 17 yang diterapkan atas PKP dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya.

Biaya-biaya tersebut untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan PTKP.

Apabila online marketplace sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

Jika penyedia jasa yang dimaksud tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan menjadi 4% dari jumlah bruto. Sedangkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Anggaran insentif pajak UMKM dipotong 54%

Anggaran insentif pajak UMKM dipotong 54%, sekitar Rp 695,2 triliun Pemerintah sudah merelokasi dana belanja dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional

Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian mengatakan relokasi misalnya terjadi pada klaster dukungan UMKM dari Rp123,46 menjadi Rp128,21 triliun. Namun, pemerintah memangkas alokasi insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) dari Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp1,1 triliun.

Airlangga mengatakan pemangkasan j terjadi pada sejumlah program dukungan UMKM lainnya, seperti subsidi bunga dari Rp35,28 triliun menjadi Rp19 triliun.

Tapi, kini ada program baru berupa bantuan produktif untuk UMKM Rp2,4 juta senilai total Rp36,02 triliun.

Pada klaster pembiayaan korporasi yang hingga kini belum terealisasi, pemerintah menurunkan pagunya dari semula Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun. Walaupun ada relokasi, anggaran untuk klaster UMKM dan pembiayaan korporasi secara keseluruhan tetap tetap Rp177,1 triliun.

Baca juga: Apa Itu Restitusi Pajak?

“Ada beberapa hal yang perlu didorong terkait sektor korporasi karena penyerapannya masih relatif rendah, yang bantuan melalui Himbara dan Perbanas,” katanya.

Pada klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Airlangga mengatakan anggaran totalnya tetap Rp397,57 triliun. Pada klaster kesehatan, anggarannya berkurang dari Rp87,55 triliun menjadi Rp86,64 triliun karena disesuaikan dengan proyeksi penyerapan hingga akhir tahun.

Melansir dari laman ddtc.co.id Klaster yang anggarannya membengkak yaitu; perlindungan sosial, dari semula Rp203 triliun menjadi Rp242,15 triliun. Penambahan itu karena pemerintah memberikan bantuan beras pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.

Selain itu, masih terkait dengan perlindungan sosial, pemerintah membuat program bantuan sosial baru berupa bantuan subsidi gaji untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta senilai Rp37,87 triliun, subsidi kuota internet untuk guru dan pelajar Rp6,73 triliun, serta bantuan untuk guru di Kementerian Agama Rp3,85 triliun

Pada klaster dukungan sektoral K/L dan pemerintah daerah yang semula Rp106,11 triliun menjadi hanya Rp68,78 triliun. Meski demikian, ada penambahan lebih dari 10 program pada pos ini, seperti fasilitas pinjaman daerah, pembangunan food estate, dan tambahan subsidi pupuk.

 

Apa Yang Dimaksud Bea Masuk Antidumping?

Apa Yang Dimaksud Bea Masuk Antidumping? Menurut IBFD International Tax Glossary (2015) dumping merupakan, sebuah upaya untuk memasukan sebuah produk ke dalam pasar negara lain.

Dengan harga yang lebih murah dari harga domestic di negara pengekspor dan di bawah nilai normal produk.

Harga yang muncul secara dumping biasanya, ketika pasa negara pengekspor yang bersifat monopoli atau oligopolistic sementara pasar luar negeri kompetitif.

Baca juga: Apa Itu Restitusi Pajak?

Tindakan dumping akan dikenakan sanksi, jika hal tersebut menyebabkan kerugian material pada insudtri di negara lain atau memperlambat atau menghambat pengembangan industry dalam negeri di negara berkembang.

Sementara itu, yang dimaksud dengan BMAD adalah bea diskriminatif atas barang impor yang diduga ‘dibuang’ ke negara pengimpor. BMAD ditujukan untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat dengan pemasok barang yang sama di luar negeri

Merujuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.34/2011 tindakan antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan BMAD atas barang dumping. Sementara itu, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Baca juga: Jika Terjadi Resesi Pengangguran Bisa Bertambah

Adapun yang dimaksud kerugian adalah kerugian material yang telah terjadi, atau adanya ancaman terjadinya kerugian material, atau terhalangnya pengembangan industri di dalam negeri. BMAD tersebut dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia.

BEA masuk antidumping (BMAD) adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Adapun yang dimaksud barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

BMAD tersebut dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Penyelidikan oleh KADI tersebut dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI.

Selain bea masuk antidumping, ada pula BMAD Sementara. BMAD Sementara merupakan pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Apa Itu Restitusi Pajak?

Apa itu restitusi pajak? Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah; permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara.

Kelebihan tersebut merupakan hak dari wajib pajak. Jadi, negara harus membayar atau mengembalikan kelebihan pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak.

Jika terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka akan muncul sebuah restitusi sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat kekeliruan pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembaran pajak.

Baca juga: Jika Terjadi Resesi Pengangguran Bisa Bertambah

Kelebihan bayar dalam pajak bisa disebabjan oleh dua hal :

  1. kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT,
  2. terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Apa tujuan dari restitusi pajak?

Untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pembayaran pajak ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

Baca juga: Apa Penyebab SPT Jadi Kurang Bayar?

Aturan Baru tentang Syarat Percepatan Restitusi Pajak

Pemerintah melalui kementerian keuangan mengeluarkan aturan baru yang bertujuan mempercepat pemberian retribusi kepada wajib pajak yang berhak dan memenuhi kriteria. Penentuan kriteria pun diperoleh melalui penelitian yang sederhana dan tanpa harus melalui pemeriksaan.

Berikut ini syarat yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk mendapatkan percepatan pemberian restitusi PPh dan PPN:

  1. Ada tiga kategori wajib pajak yang berhak mendapatkan percepatan restitusi. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp100 juta. Kedua, wajib pajak badan yang lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp1 miliar. Ketiga, PKP dengan lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp1 miliar.
  2. Wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan telah diaudit dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
  3. PKP berisiko rendah yang ditetapkan menteri keuangan. Dalam hal ini PKP yang dimaksud adalah perusahaan terbuka (go public), BUMN/BUMD, eksportir mitra utama kepabeanan (MITA) atau reputable trader yang profilnya dimiliki oleh Ditjen Bea Cukai.

 

Jika Terjadi Resesi Pengangguran Bisa Bertambah

Jika Terjadi Resesi Pengangguran Bisa Bertambah hal ini diugnkapkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengestimasi jumlah pengangguran akan bertambah sekitar 5 juta orang jika terjadi resesi ekonomi.

Rosan Roeslani, selaku ketua umum Kadin Indonesia mengatakan, penambahan jumlah pengangguran tersebut, karena aktivitas dari berbagai sector usaha terhambat ketika resesi ekonomi terjadi.

Sebelum pandemic mewabah di Indonesia, jumlah pengangguran sudah tercatat sekitar 7 juta orang.

Baca Juga : Akumindo Meminta Skema PPh Final UMKM Diperpanjang

Melansi dari laman ddtc.co.id Rosan mengacu pada proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 yang berkisar minus 1,7% hingga minus 0,6%. Dengan proyeksi itu, hitungannya, penambahan jumlah pengangguran akan lebih besar dari yang biasanya sekitar 2 hingga 2,5 juta setiap tahun.

Menurutnya, bertambahnya jumlah pengangguran tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa sektor usaha yang kinerjanya kurang baik akibat pandemic.

Misalnya seperti, sektor perdagangan dan pengolahan yang biasanya menyerap tenaga kerja paling banyak.

Baca Juga : Masih Banyak UMKM Yang Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak

Kinerja sektor perdagangan pada kuartal II/2020 sudah terkontraksi sekitar 7,57%. Industry pengolahan -6,19%. Selain itu, kontarksi juga terjadi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan sekitar 30,84% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02%.

Rosan pun berharap, pemerintah bisa menangai masalah ini dengan serius. Kontraksi bisnis yang terkontraksi bisa diatasi agar pengangguran bisa berkurang.

Salah satunya dengan melanjutkan deregulasi kebijakan yang menurutnya saat ini masih terjadi “obesitas” regulasi.

“Tekanan terhadap tenaga kerja besar. Oleh sebab itu, langkah-langkah ke depan dalam penciptaan lapangan kerja sangat penting,” ucap Rosan.

Rosan pun meyakini, jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa menjadi sebuah solusi pemulihan ekonomi pasca pandemic. Rancangan bleid baru itu bisa memangkas 79 Undang-undang yang memuat 11 klaster dan 1.203 Pasal.

Tapi apakah mungkin? Dengan disahkannya Undang-Undang cipta kerja menjadi sebuah solusi? Mengutip dari laman suara.com ada 5 isi Undang-Undang Omnibus Law yang bisa merugikan. Diantaranya:

  1. Terkait upah minimum

Dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota/ Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji.

  1. Memangkas pesangon

Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah mengganggap aturan yang ada pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif.

  1. Penghapusan izin atau cuti khusus

RUU Cipta kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

  1. Outsourcing semakin tidak jelas

Omnibus law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing.

Adapun Pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Ayat (2) mengatur; pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

     5. Memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu

Omnibus law cipta kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Itulah isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja!

Akumindo meminta skema PPh final UMKM Diperpanjang

Akumindo meminta skema PPh final UMKM Diperpanjang, Asosiasi UMKM Indonesia meminta pemerintah untuk memperpanjang skema pemanfaatan PPh final UMKM untuk wajib pajak UMKM yang berbentuk perseroan terbatas.

Ikhsan Ingratubun, selaku ketua Akumindo mengatakan saat ini UMKM sedang berada diposisi sulit dengan adanya wabah COVID-19, sehingga batas masa pemanfaatan skema PPh final UMKM perlu ditinjau ulang.

Baca juga : Apa Penyebab SPT Jadi Kurang Bayar?

“Dalam keadaan saat ini jangankan membayar pajak, mempertahankan hidup saja sulit. Maka dari itu [PPh final UMKM] wajib diperpanjang dalam keadaan tidak normal,” kata Ikhsan

Baca Juga: Apa Itu Kode Faktur Pajak 080?

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23/2018, wajib pajak yang berbentuk PT dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, bisa memanfaatkan skema PPh final UMKM dengan tariff 0,5% dari omzet selama 3 tahun.

Jadi, wajib pajak PT yang sudah memanfaatkan skema PPh final UMKM sejak tahun 2018 harus mulai beralih membayar PPh sesuai dengan ketentuan umum PPh pada 2021.

Ikhsan berpendapat, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang skema PPh final UMKM daripada mengkaji tariff PPnBM atas mobil pribadi yang didorong untuk turun sampai dengan 0% oleh kementrian perindustrian.

Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP sebelumnya pernah mengatakan wajib pajak UMKM yang berbentuk PT bisa dipastikan boleh menunaikan kewajiban PPh nya sesuai dengan ketentuan umum pada 2021.

“Jadi, periode 3 tahun wajib pajak badan PT memanfaatkan skema tarif PPh final UMKM dirasa sudah cukup dan tidak ada kebijakan khusus terkait dengan hal tersebut,” kata Yoga

Meski begitu, Pasal 31E UU PPh memungkinkan wajib pajak UMKM berbentuk badan untuk membayar PPh lebih ringan, yaitu tarif PPh Badan dengan diskon 50%. Artinya, wajib pajak bisa memakai tarif PPh Badan sebesar 11% dari tarif umum 22% tahun depan.

Masih banyak UMKM Yang Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak

Masih banyak UMKM Yang Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak, kondisi ini terjadi di Kanwil DJP Jawa Timur II.

Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jatim II Tarmanta mengatakan, wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final DTP belum sepeuhnya lapor realisasi insentif setiap bulan.

Baca juga : Apa Penyebab SPT Jadi Kurang Bayar?

Masih ada ribuan wajib pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas namun belum rutin untuk melakukan pelaporan kepada DJP. Maka, sosialisasi dan penyebarluasan informasi masih perlu dilakukan untuk pelaku UMKM.

Melansir dari laman ddtc.co.id Kanwil DJP Jatim II dan KPP Pratama Sidoarjo Barat dan KPP Pratama SIdoarjo Utara menggandeng penyedia layanan transportasi digital Grab, untuk melakukan Business Development Service (BDS) kepada pelaku UMKM secara online.

“Hampir 8.000 wajib pajak yang mendapatkan insentif, tetapi baru 5.000 wajib pajak yang melaporkan realisasi per masa pajak,” ungkapnya

Baca Juga: Apa Itu Kode Faktur Pajak 080?

Laporan realisasi PPh final DTP UMKM bsia dilakukan lewat sistem DJP online. Wajib pajak UMKM yang sudah menerma insentif, wajib menyampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

DJP, akan melakukan pengawasan untuk wajib pajak yang sudah memanfaatkan insentif PPh final DTP tapi belum menyampaikan laporan realisasi. Wajib pajak tersebut tidak bisa memanfaatkan insentif PPh final DTP.

Karena tidak bisa meanfaatkan PPh final DPT, wajib pajak harus menyetorkan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh final berdasarkan PP 23/2018.

Selain penghasilan yang dikenakan PPh final, wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum undang-undang PPh.

Bisnisbestfriend, siap membantu kamu para UMKM yang ingin memanfaatkan insentif pajak. Untuk apa insentif pajak ini? Disituasi pandemic saat ini, bantuan dari pemerintah lebih baik kita manfaatkan. Agar usaha kita lencar pajak tetap aman.

Apa Itu Kode Faktur Pajak 080

Apa itu kode faktur pajak 080? Bagi kalian yang sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentunya wajib untuk membuat faktur pajak. Dalam pembuatan faktur pajak, tentu harus memperhatikan kode faktur yang akan digunakan.

Maka dari itu, sebelum membuat faktur pajak sebaiknya kita memahami dan mengerti arti dari kode faktur tersebut

Baca juga : Mau mulai usaha? Jangan abaikan hal ini

Kali ini bisnisbestfriend akan membahas apa itu faktur pajak 080? Kode faktur pajak 080 merupakan kode faktur yang digunakan untuk transaksi penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

Atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tentunya, hanya BKP.JKP yang bersifat strategis dan barang tertentu yang bisa menggunakan kode 080 ini.

Baca Juga : Menghemat pengeluaran pajak dengan tax planning

Barang strategis adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Contoh barang strategis yang penyerahan atau impornya menggunakan kode Faktur Pajak 080 diantaranya:

  • Bahan baku uang kertas
  • Barang modal
  • Bahan baku perak
  • Makanan ternak

Sedangkan yang termasuk dengan barang tertentu yang penyerahan atau impornya menggunakan kode Faktur Pajak 080 antara lain:

  • Impor senjata
  • Amunisi senjata
  • Kendaraan TNI atau Polri
  • Kendaraan patroli, termasuk juga kendaraan lapis baja beserta suku cadang yang ditunjuk oleh Kementan
  • Impor buku pelajaran umum, buku agama dan kitab suci
  • Penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, dan asrama mahasiswa.

Penggunaan kode faktur pajak 080

kode faktur pajak 080 digunakan untuk barang atau jasa yang termasuk ke dalam kategori kena pajak. Karena barang atau jasa yang diimpor termasuk dalam BKP atau JKP, meskipun dibebaskan dari PPN, namun tetap harus membuat faktur pajak.

Berbeda kasusnya jika barang yang diimpor termasuk BKP atau JKP yang tidak kena PPN. Artinya dari awal memang barang atau jasa tersebut tidak dibebankan PPN, sehingga tidak perlu membuat Faktur Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak 080 harus segera dibuat saat melakukan penyerahan BKP/JKP. Dalam pembuatannya, Anda wajib menyertakan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.

Surat ini adalah syarat mutlak yang menunjukkan bahwa barang/jasa telah bebas dari PPN.

Dengan menggunakan kode faktur pajak 080, penerima BKP/JKP tidak bisa mengkreditkan perolehan pajak masukan.

Apa Penyebab SPT Jadi Kurang Bayar?

Apa Penyebab SPT Jadi Kurang Bayar? Istilah SPT kurang bayar maupuan lebih bayar atau nihil selalu muncul padaa saat melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Penyebab SPT menjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil disebabkan oleh berbagai macam hal.

Perbedaan status pelaporan SPT

  • Status SPT nihil jika tidak ada kelebihan ataupun kekurangan pembayaran pajak
  • Status SPT kurang bayar jika ada kekurangan pembayaran pajak yang harus dibayarkan terlebih dahulu
  • Status SPT lebih bayar terjadi jika pajak yang telah dibayarkan ternyata melebihi dari yang seharusnya dibayarkan dan Wajib Pajak (WP) bisa mengajukan restitusi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penghitungan PPh kurang bayar atau lebih bayar, terdapat  dari pengurangan PPh terutang dengan seluruh kredit pajak yang dimiliki.

Baik itu kredit pajak pada tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25) atau kredit pajak dalam bentuk pemotongan/pemungutan pihak ketiga (PPh Pasal 21,22,23,24, dan Pasal 26 yang sifatnya tidak final)

Baca Juga: Apa Saja Kegiatan Usaha PPh Pasal 15

Penyebab SPT kurang bayar

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 29, jika pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Baca Juga: Perkiraan Pertbumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020

Ketentuan ini mengharuskan WP melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Baca Juga: Menghemat Pengluaran Pajak Dengan Tax Planning

Penyebab lainnya yang memungkinkan SPT berstatus kurang bayar adalah WP belum melakukan pembayaran pajak atau belum mengisi tanggal pelunasan dengan benar.

Jika sudah melakukan pembayaran, tapi SPT masih berstatus kurang bayar, ada kemungkinan jumlah nominal yang dibayarkan kurang dari nilai kurang bayar pada SPT Pajak.

Status kurang bayar juga bisa terjadi, jika wajib pajak bekerja lebih dari satu perusahaan, dan penghasilannya belum melebihi penghasilan kena pajak yang pertama.

Sehingga masih dikenakan tarif 5 persen. Namun, setelah digabungkan, lapisan PKP naik ke lapisan kedua sehingga dikenakan tarif 15 persen.

Masa Pengenaan PPh final UMKM Tidak Diperpanjang

Masa Pengenaan PPh final UMKM Tidak Diperpanjang, sesuai dengan PP 23/2018 tidak bisa diperpanjang.

Pada ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, pengenaan PPh final paling lama berlaku selama 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma paling lama 4 tahun.

Untuk pengenaan PPh Final  wajib pajak orang pribadi, paling lama 7 tahun. Penghitungan waktu dilakukan sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar (sesudah berlakunya PP 23/2018) atau sejak tahun pajak 2018 (khusus untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum berlaku aturan PP 23/2018).

Baca Juga: Apa Saja Kegiatan Usaha PPh Pasal 15

Bagi wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu dalam PP 23/2018 wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ada sekitar 2,3 juta wajib pajak yang menggunakan skema PPh final PP 23/2018. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200.000 yang merupakan wajib pajak badan.

Baca Juga: Perkiraan Pertbumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020

“Yang mesti beralih ke ketentuan umum tahun depan hanya wajib badan [berbentuk PT] yang sejak 2018 menerapkan skema PPh Final 0,5%,” kata Hestu.

Adapun penetapan batas waktu pemanfaatan fasilitas PPh final UMKM dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Baca Juga: Menghemat Pengluaran Pajak Dengan Tax Planning

Meskipun sudah tidak menggunakan skema PPh final, wajib pajak badan masih bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 31E dari UU PPh. Syaratnya, wajib pajak badan dalam negeri ini memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar.

Apa Saja Kegiatan Usaha Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15

Apa Saja Kegiatan Usaha Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15? Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, hingga saat ini kegiatan usaha yang dikenakan jenis pajak penghasilan ini adalah:

  1. Charter Penerbangan Dalam Negeri
  2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
  3. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri
  4. Perusahaan Asuransi Asing
  5. Wajib pajak yang berkegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak
  6. Wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia

Objek pajak

Objek pajak PPh pasal 15 adalah, semua imbalan atau nilai pengganti, berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh perusahaan, berdasarkan perjanjian charter dari pengakuan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Baca juga : Mau mulai usaha? Jangan abaikan hal ini

Pembayaran Pajak

Pembayaran PPh Pasal 15, dilakukan oleh perusahaan penerbangan dalam negeri melalui pemotongan.

Penyetoran atas PPh 15 dilakukan oleh pencharter paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagai wajib pajak badan, jangan lupa memberikan bukti pemotongan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Perlu diketahui bahwa, dalam laporan SPT Masa, bukti potong wajib disertai sebagai lampiran.

 Tarif dan Dasar Pengenaan PPh 15

 Perusahaan Pelayaran

Laba bersih = 60% x Omzet Bruto Pajak Penghasilan = 1,8% x Omzet Bruto

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Laba Bersih = 4% x Omzet Bruto Pajak Penghasilan = 1,2% x Omzet Bruto

Pelayaran Asing dan/atau Perusahaan Maskapai Penerbangan, namun tidak melakukan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)

Laba Bersih = 1% x Nilai Ekspor Bruto Penyelesaian Pajak Penghasilan = 0,44% x Nilai ekspor Bruto

 Pihak yang Melakukan Kemitraan dalam Perjanjian BOT

Pajak Penghasilan = 5% x bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Baca Juga : Menghemat pengeluaran pajak dengan tax planning

 Cara Pembayaran

Pencharter harus menyetorkan PPh Pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP (sekarang SSE) atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet banking, mobile banking, EDC atau sarana lainnya.

Anda akan mendapatkan lembar Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai data pembayaran yang dilakukan. Data yang tertera di antaranya identitas pembayar, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN.

Pemerintah Akan Terbitkan 4 Aturan Turunan UU Tentang Pajak Digital,

Pemerintah Akan Terbitkan 4 Aturan Turunan UU Tentang Pajak Digital, terkait dengan pemajakan ekonomi

digital dari RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi

Empat aturan tersebut, diantaranya:

  1. PMK tentang significant economic presence;
  2. PMK tentang penyampaian teguran kepada pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
  3. PMK tentang usulan pemutusan akses terhadap PMSE;
  4. PMK tentang permintaan pemutusan akses kepada Kemenkominfo.

Baca juga : 5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan

PMK tentang penyampaian teguran kepada pelaku PMSE akan disiapkan untuk memberi landasan hukum bagi

DJP dalam memberikan teguran kepada pelaku PMSE.

 

Seperti pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakan.

Baca juga : Apa itu faktur pajak uang muka?

PMK mengenai usulan pemutusan akses terhadap PMSE diperlukan sebagai landasan hukum untuk meminta

pemutusan akses kepada Kemenkominfo atas pelaku PMSE yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan setelah ditegur.

 

Sementara itu, PMK mengenai permintaan pemutusan akses diperlukan untuk memberikan landasan hukum atas

permintaan pemutusan akses pelaku PMSE yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan kepada Kemenkominfo.

 

Renstra DJP mengatakan, keempat aturan ini adalah turunan yang diamanatkan oleh RUU perpajakan, ketentuan tentang

significant economic presence, PPh dan PTE, sampai pencabutan akses bagi pelaku PMSE sudah terutang dalam UU No. 2/2020.

 

Ketentuan mengenai pemajakan ekonomi digital yang saat ini berlaku hanyalah Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 48/2020 yang mengatur mengenai pemungutan PPN atas pemanfaatan barang

kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui PMSE.

 

Secara bertahap kebijakan PPN PMSE melalui PMK No.48/2020 tersebut sementara ini akan diarahkan untuk

menjawab dua isu yang dihadapi yaitu isu perpajakan pelaku usaha konvensional dan online serta segmen usaha

domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Bisa Turun Sampai -3,3% (yoy).

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Bisa Turun Sampai -3,3% (yoy). Organisation for Economic

Cooperation and Development (OECD) memperkirakan, pertumnuhan ekonomi Indonesia akan turun mencapai -3,3% (yoy).

Prediksi ini, jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang sebelumnya di mana ekonomi Indonesia akan terkontraksi

sekitar -2,8% (yoy) jika pandemic Covid-19 masih terjadi dalam satu gelombang.

Baca juga : 5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan

Jika, pandemic Covid-19 masih terjadi di gelombang ke dua, kontraksi ekomoni Indonesia bisa mencapai -3,9% (yoy).

OECD juga menilai, perekonomian global dan domestic dari berbagai negara cenderung cepat pulih setelah sempat

terkontraksi sangat dalam pada semester I/2020.

 

OECD memproyeksikan secara keseluruhan, perekonomian global akan terkontraksi hingga -4,5% (yoy), lebih baik

dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

 

Pada Juni 2020, OECD memperkirakan ekonomi global akan terkontraksi -6% (yoy) bila pandemi terjadi

dalam satu gelombang dan mencapai -7,6% (yoy) bila pandemi terjadi dalam dua gelombang.

Baca juga : Apa itu faktur pajak uang muka?

Chief Economist OECD Laurence Boone mengatakan perekonomian China dan AS mengalami pemulihan yang

jauh lebih cepat dari perkiraan. Proyeksi ekonomi global 2020 lebih baik dibandingkan sebelumnya.

 

Melansir dari ddtcnews.co.id Pada 2021, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh hingga 5% (yoy), 0,2 poin

persentase lebih tinggi dibandingkan proyeksi OECD pada Juni 2020.

 

Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,3% (yoy) pada 2021, sedikit lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya

yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2% (yoy).

 

Apabila pandemi gelombang kedua terjadi menjelang 2021 dan diikuti dengan pengetatan aktivitas ekonomi dan sosial,

proyeksi ekonomi global akan terpangkas sebesar 2-3 poin persen dari proyeksi yang ada sekarang.

Mau mulai usaha? Jangan Abaikan Hal Ini

Mau mulai usaha jangan abaikan hal ini, apakah itu? Ketika memulai usaha sebaiknya tidak mengabaikan

perencanaan pajak atau Tax Planning. Karena dengan adanya Tax Planning bisa membantu kelancaran usaha

yang akan dimulai.

 

Bahkan, dengan adanya Tax Planning bisa menguntungkan adanya pajak itu sendiri. Memang untuk tahap awal

usaha pajak tidak terlalu penting, tapi ingat jangan sampai diabaikan.

Baca juga : 5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan

Kenapa jangan sampai dibaikan? Karena pajak itu sendiri bisa menjadi salah satu hal yang bisa membantu

berjalannya sebuah usaha kamu nanti.

Baca juga : Apa itu faktur pajak uang muka?

Memang, pajak yang kita bayarkan itu merupakan sebuah biaya atau pengeluaran. Tapi, jika kita memahami

pentingnya pajak, maka usaha kamu bisa sedikit diuntungkan dengan adanya perencanaan pajak.

Seberapa penting sih perencanaan pajak?

Meskipun kamu baru memulai bisnis, bukan berarti kamu bisa memilih sebagai wajib pajak UMKM, karena

bisnis masih baru dan tarif pajak UMKM kecil.

 

Perlu kamu ketahui, meskipun kamu baru memulai bisnis, tidak ada salahnya untuk memilih sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kenapa ? baca artikelnya Kelebihan Menjadi PKP

Megutip dari klikpajak  Manfaat lain dari Tax Planning adalah bisa memanfaatkan insentif pajak yang

diberikan pemerintah. Sebagai contoh adalah insentif pajak yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah

sebagai pengurangan beban ekonomi pelaku usaha sektor tertentu yang terdampak virus corona.

 

Salah satu insentif pajak tersebut adalah bebas PPh Final bagi UMKM yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi

Coronavirus disease 2019.

 

Selain memberikan insentif pajak berupa bebas PPh Final bagi UMKM, PMK No. 44/2020 ini juga memberikan

perluasan sektor usaha penerima insentif diskon angsuran PPh 25, insentif PPN, pembebasan PPh 22 Impor, dan

perluasan penerima pembebasan PPh 21.

 

Dengan insentif pajak ini, artinya PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Pelaku UMKM hanya perlu

mengajukan surat pembebasan pajak penghasilan final yang sebesar 0,5% (PP 23/2018). Maka, UMKM tidak perlu

lagi menyetor pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak usah lagi memotong atau memungut pajak pada saat

melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Menghemat Pengeluaran Pajak Dengan Tax Planning

Menghemat Pengeluaran Pajak Dengan Tax Planning

Menghemat pengeluaran Pajak dengan Tax Planning, momen ini sangat cocok sekali ketika musim pajak tiba.

Karena selain pajak, ada masalah lain seperti pencatatan dan pembukuan yang tidak rapi.

 

Mempersiapkan pajak dari jauh-jauh hari dengan perencanaan pajak (Tax Planning) untuk menghadapi musim

pajak yang akan datang dikemudian hari. Agar pajak penghasilan kamu bisa tersusun dengan baik dan rapi.

 

Baca juga : Manfaat Revaluasi Aset Tetap Untuk Pajak

 

Tax Planning

Bisa meminimalisir beban pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang sudah ada.

Perencanaan pajak (Tax Planning) merujuk pada pekerjaan usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang

pajaknya bisa menjadi minimal dan tentu tidak melanggar.

 

Dalam perencaan pajak ini ada sedikit perbedaan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha

untuk membayar pajak seminimal mungkin, sedangkan pemerintah membutuhkan pajak untuk membiayai

pengeluaran untuk membangun negara. Maka, wajib pajak diharapkan bisa meminimalkan beban pajak dengan

cara yang legal.

 

Tujuan Perencanaan Pajak

Tax planning merupakan langkah awal dalam sebuah manajemen pajak. Pada tahap ini, diawali dengan peninjauan

terhadap peraturan perpajakan untuk mengambil langkah tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Lalu, apa tujuan diselenggarakan tax planning?

 

Baca juga : Di Swiss, Tahun Depan Bayar Pajak Pakai Bitcoin

 

Tujuan utamanya adalah merekayasa beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan tetap merujuk pada

undang-undang namun yang berlaku. Secara ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak

(after tax return). Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia dan dibagikan kepada pemegang saham

maupun untuk diinvestasikan kembali.

 

Apa Keuntungan dari Tax Planning?

Wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak dengan Tax Planning bisa meminimalkan beban pajak yang harus

dibayar tanpa melanggar.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan perencanaan pajak, yaitu mencari celah kelemahan dalam

undang-undang perpajakan  atau bisa dikatakan dengan Tax Avoidance. Tetapi, dengan memanfaatkan celah seperti itu

bukan berarti kamu bisa melanggar.

 

Maka, pengetahuan tentang Tax Planning sangat dibutuhkan dalam hal ini, maka bagi kamu yang mau melakukan

perencanaan pajak, harus didampingi dengan konsultan yang berpengalaman dan memiliki keilmuan yang mempuni.

Manfaat Revaluasi Aset Tetap Untuk Pajak

Manfaat Revaluasi Aset Tetap Untuk Pajak, revaluasi aset tetap merupakan penilaian aset tetap perusahaan.

Hal ini dilakukan karena adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap

dalam laporan keuangan perusahaan.

Tujuannya adalah, agar perusahaan bisa melakukan penghitungan penghasilan dan biaya dengan lebih wajar.

Baca juga : 5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan

Jadi, hasil revaluasi aset bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.

Aset apa saya yang bisa direvaluasi?

  1. Aset tetap berwujud yang berada di Indonesia
  2. Dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Apa hubungannya dengan pajak?

Revaluasi aset tetap bertujuan untuk mentaati peraturan perpajakan, yang diantaranya mengatur jika

revaluasi aset tetap tidak bisa dilakukan kembali sebelum melewati jangka waktu lima tahun.

Baca juga : Apa itu faktur pajak uang muka?

Kecuali, bisa dilakukan untuk sebagian atau semua aset tetap, masa manfaat aset tetap sesudah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut.

Dan dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi tetap.

Manfaat revaluasi aset tetap

  1. Meringankan Kewajiban Perpajakan

Dengan seiring berjalannya waktu nilai aset bertambah, maka biaya penyusutan juga ikut bertambah.

Naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi yang dibebankan dalam laporan keuangan perusahaan dapat

membantu meringankan kewajiban perpajakan perusahaan Anda pada tahun-tahun selanjutnya. Keuntungan

satu ini disampaikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan melalui salah satu

artikel yang diterbitkan pada situs resmi mereka.

  1. Mengontrol Permodalan

Adanya revaluasi aset mampu membantu Anda mengontrol permodalan. Dengan begitu, rasio utang terhadap

ekuitas atau debt-to-equity ratio akan turun. Selaku nasabah, perusahaan non-bank pun bisa meminjam lebih

banyak dana dari bank. Menariknya, keuntungan ini sejalan dengan manfaat yang akan didapatkan bank. Apabila

modal meningkat, maka rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio juga ikut meningkat. Artinya, bank

akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk mengucurkan dana kredit bagi perusahaan dan nasabah lainnya.

  1. Menarik Minat Investor terhadap Perusahaan

Pada dasarnya, revaluasi aset dapat membantu meningkatkan performa keuangan perusahaan. Hal ini tentu akan

sangat berguna untuk menarik minat investor terhadap perusahaan Anda. Berbekal modal kuat, perusahaan Anda

bisa menjaring dana dari penawaran saham atau penerbitan obligasi. Kepercayaan kreditur pun juga meningkat

berkat dampat baik beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya yang ditunjukkan oleh debt-to-assets ratio dan

debt-to-equity ratio.

5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan

5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan, apa saja kira-kira Jenis Pajak Penghasilan yang bisa dikreditkan?

Sesuai dengan ketentuan UU PPh, ada beberapa jenis pajak yang bisa dikreditkan atau dikurangkan:

  1. PPh Pasal 22 berkaitan dengan pemotongan PPh dari kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

 

  1. PPh Pasal 23 berkaitan dengan pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan lainnya.

 

  1. PPh Pasal 24 berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh untuk dikreditkan

 

  1. PPh Pasal 25 berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

 

  1. PPh Pasal 26 Ayat 5 berkaitan dengan pemotongan pajak atas Subjek Pajak Luar Negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang bersifat tidak final.

 

PPh Pasal 22

Dijelaskan, bahwa badan tertentu bisa memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha lainnya.

Badan tertentu yang dimaksud adalah badan pemerintahan atau badan swasta yang berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha bidang lainnya.

Baca juga : Swiss, akan membayar pajak menggunakan bitcoin

PPh Pasal 23

Dijelaskan, bahwa dividen, royalty, sewa, hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya selain yang dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e, akan dikenakan tariff pajak 15% dari jumlah bruto.

Sedangkan beberapa jenis penghasilan lain akan dikenakan tarif sebesar 2%, seperti:

  1. Sewa dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta yang sudah dikenakan PPh yang tercantum dalam Pasa 4 ayat 2.

 

  1. Imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya selain jasa yang sudah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21.

PPh Pasal 24

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, bisa dikreditkan kepada pajak yang terutang berdasarkan dalam tahun pajak yang sama.

Baca juga : Apa itu safeguard?

PPh Pasal 25

Berdasarkan PPh Pasal 25, besarannya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh Tahun pajak sebelumnya, yang dikurangi oleh:

  1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

 

  1. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 ayat (5) secara umum mengatur mengenai pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atas Subjek Pajak Luar Negeri Badan yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak bersifat final.

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

di Swiss, Tahun Depan Bayar Pajak Pakai Bitcoin

di Swiss, Tahun Depan Bayar Pajak Pakai Bitcoin

di Swiss, Tahun Depan Bayar Pajak Pakai Bitcoin. Pemerintah negara bagian Zoug Swiss akan melakukan pembayaran pajak menggunakan mata uang elektronik atau cryptocurrency mulai tahun depan.

Heinz Tannler yang merupakan direktur departemen keuangan Kanton Zug mengatakan : “pemerintah telah menjalin kerja sama dengan bitcoin Suisse pada awal September 2020. Kerja sama diteken agar pembayaran pajak bisa dilakukan melalui mata uang elektnoik”.

Baca juga : Cara Menetapkan Kawasan Pabean

Menurut Tinnier, kebijakan mengakomodasi mata uang kripto untuk membayar pajak merupakan hal yang signifikan. Untuk tahap awal ini, nilai pembayaran pajak melalui kripto akan dibatasi 100.00 franc Swiss atau setara dengan Rp 1,6 miliar.

Jika tidak ada halangan, pemerintah Zoug merencanakan wajib pajak orang pribadi atau badan, mulai bisa membayar pajak menggunakan uang elektronik bitcoin dan ether tersebut pada Februari 2021.

Tinner juga meyakini, pemerintah negara bagian tidak akan mengalami kerugian dengan mengakomodasi skema pembayaran via mata uang elektronik yang memiliki volatilitas nilai tukang uang yang tinggi.

Baca juga : Ini Yang Harus disiapkan Sebelum Lapor SPT

Karena, setiap pembayaran pajak dengan uang elektronik akan otomatis langsung dikonversi menjadi franc Swiss. Jadi, penerimaan yang masuk ke kas negara bagian sudah dalam bentuk franc Swiss.

Sebenarnya, Zoug bukan daerah pertama yang menerapkan metode pembayaran pajak menggunakan mata uang elektronik. Negara bagian Ohio, AS sudah melakukan hal ini pada 2018.

Namun demikian, kebijakan negara bagian Ohio tersebut hanya bertahan setahun lantaran Pemerintah Ohio mengaku perlu meninjau lebih dalam kontrak yang dilakukan untuk memproses pembayaran pajak.

Selain itu, menurut Pemerintah Ohio, skema proses pembayaran melalui uang elektronik juga belum masuk dalam kamus administrasi negara bagian, sehingga regulasi pendukung perlu dibuat terlebih dahulu.

 

 

Apa Yang dimaksud Dengan Safeguard?

Apa Yang dimaksud Dengan Safeguard?

Apa yang dimaksud dengan safeguard? Melansir dari laman ddtcnews, menurut World Trade Organization (WTO) safeguard (tindakan pengamanan) merupakan tindakan darurat yang berhubungan dengan peningkatan impor tertentu yang sudah mengancam dan menyebabkan kerugian industri dalam negeri.

Safeguard measure (tindakan pengamanan perdagangan) berdasarkan Pasal 3 PP No. 34/2011, merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah.

Baca juga : Cara Menetapkan Kawasan Pabean

Untuk memperbaiki kerugian atau mencegah ancaman kerugian serius yang akan diterima oleh industri dalam negeri akibat dari lonjakan barang impor.

Salah satu syarat penting untuk bisa menjalankan safeguard adalah suatu produk impor terjadi peningkatan impor secara absolut maupun relatif akibat perkembangan yang tidak terduga (unforeseen development).

Selain itu, peningkatan produk impor secara absolut maupun relatif juga harus diikuti dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor lain yang relevan. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh pihak otoritas yang berwenang dalam suatu negara.

Baca juga : Ini Yang Harus disiapkan Sebelum Lapor SPT

Adanya persetujuan di bidang safeguard berarti setiap negara dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor.

Secara ringkas, ada 4 syarat penerapan safeguard

  1. Telah terjadi lonjakan impor 3 tahun terakhir.
  2. Produsen dalam negeri mengalami kerugian serius/ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis/yang langsung bersaing.
  3. Ada hubungan sebab akibat antara keduanya.

Ketentuan Safeguard

KETENTUAN safeguard di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011.

Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan suatu penyelidikan terkait safeguard di Indonesia adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Merujuk Pasal 71 ayat (2) PP No.34 Tahun 2011 KPPI berwenang menyelidiki segala hal terkait dengan peningkatan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Penyelidikan ini dapat dilakukan berdasar laporan pihak yang merasa dirugikan atau inisiatif sendiri.

Jadi intinya adalah, safeguard adalah suatu instrumen yang yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota wto untuk mengamankan industri dalam negeri dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

penerapan tindakan pengamanan (safeguard) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri.

Bagaimana Cara Menetapkan Kawasan Pabean?

Bagaimana Cara Menetapkan Kawasan Pabean?

Bagaimana cara menetapkan kawasan pabean? Sebelumnya, kita sudah pernah membahas apa itu daerah pabean? Bagi yang belum membacanya silahkan klik disini. Sederhananya daerah pabean itu merupakan Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

Lalu bagaimana untuk menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan pabean?

Pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Baca Juga: Tarif dan Manfaat Pajak UMKM

Tata cara dan persyaratan permohonan pengajuan penetapan kawasan pabean sudah tercantum dalam PMK 109/2020. Namun, untuk menetapkan kawasan pabean bisa juga dilakukan tanpa pengajuan permohonan

Penetapan tanpa permohonan tersebut dilakukan kepada tempat lain yang berupa kawasan perbatasan yang di dalamnya memiliki pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas.

Selain itu, penetapan tanpa permohonan pun berlaku untuk kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandara udara yang ditunjuk oleh penyelenggara pelabuhan laut bandar udara untuk lalu lintas barang impor atau ekspor yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD.

Baca Juga: Perbedaan SPT lebih bayar dan Kurang bayar

Penetapan kawasan pabean yang tidak melalui permohonan, dilakukan oleh kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama atas nama menteri. Penetapan tersebut berdasarkan pada usulan dari dua pihak:
1. Kepala kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lainnya, jika ditetapkan oleh kepala kantor wilayah.
2. Kepala bidang di lingkungan kantor pelayanan utama bidang pelayanan pebaden jika ditetapkan kepala Kantor Pelayanan Utama.

Fungsi Kawasan Pabean

SECARA garis besar fungsi dari kawasan pabean adalah sebagai tempat untuk lalu lintas barang termasuk untuk penimbunan sementara. Selain itu, kawasan pabean juga menjadi tempat pemeriksaan fisik atas barang yang akan diimpor ataupun diekspor.

Terkait dengan fungsi kawasan pabean sebagai tempat lalu lintas barang maka terdapat beragam jenis tempat untuk menimbun barang. Jenis tempat penimbunan barang itu di antaranya Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Tempat Penimbunan Berikat, dan Tempat Penimbunan Pabean.

Apa Perbedaan SPT Tahunan Lebih Bayar dan Kurang Bayar

Apa Perbedaan SPT Tahunan Lebih Bayar dan Kurang Bayar

Apa perbedaan SPT Tahunan lebih bayar dan kurang bayar?  Setelah kamu melakukan pembayaran pajak penghasilan baik pribadi maupun badan, harus melakukan yang namanya pelaporan pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Ketika melakukan pelaporan, maka akan menerima pemberitahuan status laporannya, apakah laporan itu bersatus nihil, kurang bayar, atau lebih bayar?

Dari ketiga kategori tersebut tentu ada perbedaannya, apa saja kira-kira perbedaannya?

Baca juga artikel : Apa itu faktur pajak uang muka?

SPT Pajak Kurang Bayar

Bagi wajib pajak yang mendapatkan status kurang bayar pada saat lapor pajak SPT Tahunan, artinya ada kekurangan pajak yang dilaporkan pada SPT-nya.

Hal ini bisa terjadi karena pajak terutang untuk satu tahun pajak nilainya lebih besar daripada kredit pajaknya.

Jadi, wajib pajak harus membayar terlebih dahulu ke bank. Kemudian mengisi SPT hingga statusnya nihil. Jangan lupa untuk mencantumkan tanda terima pembayaran kekurangan.

Pastikan untuk tidak terlambat dalam membayar kekurangan pajak. Hal ini karena keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Keterlambatan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

SPT Pajak Lebih Bayar

Status SPT Tahunan lebih bayar ini biasanya terjadi karena pajak terutang untuk satu tahun pajak jumlahnya lebih kecil dari nominal kredit pajaknya.

Jika dalam SPT Tahunan disebabkan status PPh terutang adalah lebih bayar maka wajib pajak bisa memilih dua opsi, yaitu:

  • Pertama, wajib pajak boleh mengkompensasikan dengan tahun pajak tahun berikutnya
  • Kedua, wajib pajak dipersilakan mengajukan restitusi atau pengembalian pajak

Jika wajib pajak memilih untuk melakukan permohonan restitusi, maka pemerintah akan mengembalikan kelebihan pajak yang sudah dibayarkan. Tentunya harus melalui pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh DJP.

Proses pemeriksaan dari pengajuan pengembalian pajak atau restitusi SPT Tahunan lebih bayar ini memakan waktu maksimal selama 1 bulan.

Baca juga artikel : Sistem pajak worldwide dan terrotirial

 

Sebelum lapor SPT Badan Apa Yang Harus Disiapkan?

Sebelum lapor SPT Badan apa yang harus disiapkan?

Sebelum lapor SPT Badan apa yang harus disiapkan?  Sebagai seseorang yang aktif dalam

menjalankan sebuah bisnis dan memiliki penghasilan di atas rata-rata, kamu termasuk ke

dalam kategori sebagai seorang wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab terhadap pajak tertentu.

 

Hal ini bisa kamu dapatkan ketika sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pribadi maupun badan.

Kewajiban selanjutnya adalah untuk membayar pajak dan lapor SPT badan, bagi wajib pajak badan.

Baca juga artikel : Apa itu faktur pajak uang muka?

 

Selain badan, orang pribadi juga harus melaporkan SPT nya, mengutip dari laman klikpajak apa saja

yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT badan?

 

Beberapa hal yang harus disiaplan

 

  1. NPWP

NPWP, wajib dimiliki setiap wajib pajak badan sebagai identitas utama dalam hal melaporkan

pajak melalui SPT. Bagaimana cara mempunyai NPWP? Kamu bisa mendaftarkan secara daring,

melalui situs resmi DJP atau situs resmi lain yang bermitra dengan DJP yang sudah terverifikasi.

 

  1. Surat pemberitahuan

Berkas ini merupakan berkas utama dalam pelaporan pajak badan usaha Anda. Surat Pemberitahuan

digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan badan usaha, harta serta objek pajak lain

yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian dan pembuatan SPT harus

sesuai format yang disediakan oleh DJP.

 

SPT sendiri, dibagi menjadi dua berdasarkan periode pelaporannya. Yang pertama adalah SPT Masa, dimana

pelaporannya dilakukan secara rutin setiap bulan. Jenis pajak yang harus tercantum dalam SPT Masa adalah

PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM serta Pemungut PPN.

 

Sedangkan untuk SPT Tahunan, dilaporkan setiap tahun, paling lambat pada tanggal 30 April. Formulir yang

bisa digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan Badan adalah Formulir 1771. Terdapat sedikit kesamaan pada

SPT Tahunan Badan dan Perorangan. Perbedaan mendasarnya ada pada objek pajak yang dilaporkan.

Baca juga artikel : Sistem pajak worldwide dan terrotirial

 

  1. Pembukuan

Pembukuan menjadi berkas yang wajib ketika akan lapor SPT Badan. Karena kewajiban pembukuan

tercantum dalam padal 28 undang-undang KUP.

Syarat pembukuan sendiri, merujuk pada Pasal 28 Ayat 3, 4, 5, 7 UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000

adalah sebagai berikut.

  • Harus memperhatikan itikad baik.
  • Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
  • Diselenggarakan di Indonesia.
  • Menggunakan huruf latin.
  • Menggunakan angka arab.
  • Menggunakan satuan mata uang Rupiah.
  • Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan (bahasa Inggris).
  • Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau kas.
  • Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian (agar dapat dihitung besarnya pajak terutang).

 

  1. Dokumen lainnya

Ada beberapa dokumen lain yang harus disiapkan juga terkait pelaporan SPT Badan, dan setiap dokumen

tersebut pelru dilakukan perincian kebenaran dari data tersebut. Misalnya, untuk wajib pajak badan berbentuk

organisasi, dibutuhkan laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, bukti potong pajak, faktur pajak, bukti pemungutan

pajak, surat tagihan pajak, SPT Masa PPN, SSP dan lainnya.

Apa itu faktur pajak uang muka?

Apa itu faktur pajak uang muka?

Apa itu faktur pajak uang muka? Faktur pajak uang muka adalah faktur yang dibuatkan untuk

bukti uang muka yang sudah dibayarkan untuk suatu transaksi BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP

(Jasa Kena Pajak) antara Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli dan PKP penjual.

 

Baca juga : Pengertian subjek pajak dan klasifikasinya

 

Uang muka diartikan sebagai pembayaran tanda jadi di awal, sedangkan pembayaran selanjutnya

disebut dengan cicilan atau termin. Faktur pajak yang digunakan tentu berbeda antara faktur pajak uang

muka dan faktur pajak termin. Uang muka sifatnya bisa hangus jika pembeli tidak bisa melunasi pembayaran

sesuai dengan kesepakatan.

 

Baca juga : Dari sejarah yang ada, pajak itu apa sebenarnya?

 

Ketentuan Faktur Pajak Uang Muka

Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2012 ada beberapa point yang tidak boleh diabaikan:

1. Nomor Urut

Silakan isi bagian ini dengan nomor urut pada saat BKP/JKP diserahkan. Tujuan adanya nomor urut

adalah memudahkan penjual dalam mengidentifikasi barang atau jasa yang masuk.

2. Deskripsi BKP/JKP

Biasanya kolom pengisian informasi ini dibuat lebih lebar. Isinya adalah nama barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Kemudian informasi tentang besaran uang muka dan cicilan yang dibayar selama periode tertentu.

Atas BKP yang diserahkan, harus terdapat informasi jumlah barang atau satuan unit lainnya yang diketahui.

3. Harga Jual 

Pada bagian ini diisi dengan harga jual barang atau jasa sebelum dipotong uang muka yang dibayar.

Jika terdapat uang muka maka yang menjadi dasar perhitungan PPN adalah jumlah uang muka tersebut.

4. Potongan Harga

Jika penjual memberikan diskon atau potongan harga maka informasi tersebut ditulis pada bagian ini. 

5. Uang Muka yang Diterima

Dari penyerahan uang muka BKP/JKP kepada penjual, nominalnya harus dituliskan dalam bagian ini.

 

Baca Juga : Apa Itu Duty Free Shop Atau Toko Bebas Bea

 

Kapan Faktur Pajak Harus dibuat:

  • Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  • Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP
  • Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
  • Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan
  • Saat lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Sistem pajak worldwide dan territorial

Sistem pajak worldwide dan territorial secara umum merupakan negara tempat penghailan

yang diperoleh (negara sumber) mempunyai hak pemajakan terhadap suatu penghasilan.

Sedangkan negara tempat wajib pajak bertempat tinggal atau domisili mempunyai dua alternative

untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diterima oleh subjek

pajaknya, yaitu berdasarkan sistem pajak worldwide dan territorial.

 

Baca juga artikel : Pemerintah Berencana akan gabungkan NIK dan NPWP

 

Dalam sistem worldwide, sebuah negara akan mengenakan pajak seluruh penghasilan yang diterima

atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) di negara tersebut, tanpa melihat sumber penghasilan itu

bersumber dari dalam atau luar negeri.

Dengan kata lain, jika suatu badan merupakan WPDN dari negara yang menganut sistem pajak wordwide,

maka badan tersebut akan dikenakan pajak terlepas dari sumber penerimaan yang dihasilkan oleh badan tersebut.

 

Baca juga artikel : Tips memilih jasa konsultan pajak profesional

 

Selain itu, negara yang menganut sistem pajak worldwide akan mengenakan pajak atas penghasilan yang

diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) yang bersumber dari negaranya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi negara yang menerapkan sistem pajak worldwide

berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • seluruh penghasilan yang diterima oleh WPDN, akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilan apakah dari dalam negeri atau pun dari luar negeri; dan
  • setiap penghasilan yang diterima oleh WPLN yang bersumber dari negara tersebut juga akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan.

 

Baca juga artikel : Perbedaan global taxation vs shedular taxation

 

Sebaliknya, negera dengan sistem pajak territorial mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan

yang bersumber dari negaranya. Sedangkan, penghasilan yang bersumber dari luar negara tersebut, tidak

dikenakan pajak.

Maka, negara yang menganut sistem territorial mempunyai hak untuk mengenakan pajak kepada semua wajib

pajak yang berstatus WPDN atau WPLN. Tapi , haknya dibatasi atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut.

Jadi, dalam sistem pajak territorial hanya penghasilan yang bersumber dari dalam negeri saja yang dikenakan pajak.

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi negara yang menerapkan sistem pajak territorial berlaku

ketentuan sebagai berikut:

  • setiap penghasilan yang bersumber dari negara tersebut, akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah pihak yang menerima penghasilan merupakan WPDN atau WPLN; dan
  • semua penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di negara tersebut.

Perbedaan mendasar antara sistem pajak worldwide dan sistem pajak territorial terletak pada perlakuan atas

penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Sistem pajak worldwide mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber dari luar negeri, sedangkan sistem pajak territorial tidak. Namun, dalam praktiknya, mayoritas negara

tidak ada yang menganut satu sistem pajak secara menyeluruh, melainkan hanya memiliki kecenderungan terhadap

salah satunya saja.

Source : ddtc.co.id

Pemerintah Berencana akan gabungkan NIK dan NPWP

Pemerintah Berencana akan gabungkan NIK dan NPWP

Pemerintah berencana akan menggabungkan Nomoe Induk Kependudukan (NIK) dan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk menerapkan

single identity number (SIN) atau nomor identitas tunggal. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan,

sampai saat ini proses menggabungkan NIK dan NPWP terus berjalan.

 

Baca Juga : Tips Memilih Jasa konsultan Pajak Profesional

 

Suryo menjelaskan, dengan digabungkannya NIK dan NPWP menjadi satu data tunggal, maka aka nada

sinkronisasi dan validasi data wajib pajak.

 

Tapi, bukan berarti semua penduduk Indonesia akan dikenakan pajak. Karena orang yang dikenakan pajak,

tetap mereka yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu mereka yang

berpenghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

 

“Kan masing-masing orang punya NIK, orang yang bayar pajak kan juga orang Indonesia, meski yang

kena pajak yang PTKP. NPWP itu nomor identitas, sarana identifikasi sebenarnya,” ujar Suryo.

 

Penggabungan NPWP dan NIK, nantinya digunakan satu nomor akun, yakni NIK saja. NIK pun akan

terintegrasi dengan seluruh data akun penduduk, terutama yang berkaitan dengan layanan pemerintah.

Mengutip dari Prfm news Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan,

rencana penggabungan NPWP dan NIK bukan bertujuan untuk menarik pajak semua orang yang memiliki KTP.

Pasalnya kata dia, pengenaan pajak ada aturannya.

 

“Semua nomor NPWP harus sama dengan NIK, tapi tidak berarti semua orang dikenakan pajak,

karena kan ada peraturannya. Penghasilan yang tidak kena pajak berapa, penghasilan kena pajak 

itu berapa,” kata Zudan

 

Saat ini ungkap Zudan, dari 42 juta pemilik NPWP, 12 juta di antaranya sudah sinkron dengan NIK.

Sementara sisanya masih dalam proses sinkronisasi data.

 

“30 juta sisanya masih dalam proses sinkronisasi,” lanjut Zudan.

 

Lebih lanjut Zudan mengungkapkan, untuk mewujudkan Single Identity Number, pemerintah terus

melakukan program sinkronisasi data.

 

Ada sekitar 2.115 lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil tengah melakukan sinkronisasi data.

Program ini sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Yang penting sekarang semua menuju satu data,” Tutup Zudan

 

 

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak Profesional

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak Profesional

Tips memilih jasa konsultan pajak professional, nah sebelum masuk pembahasan kita perlu tahu dulu apa itu konsultan pajak? Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam bidang perekonomian, pajak mempunyai peranan sangat penting. Maka dari itu, para wajib pajak diharuskan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk menjalankan proses kewajiban pajak tersebut, wajib pajak biasanya akan menyerahkan persoalan perpajakannya ke pihak konsultan pajak. Dengan banyaknya jasa konsultan pajak, para wajib pajak wajib meneliti kredibilitas konsultan pajak itu sendiri.

Baca juga : Konsultan pajak terdaftar di Bandung

Nah, bagaimana cara kita untuk memilih Konsultan pajak professional?

1. Pilih Konsultan Pajak yang Telah Berizin

Tidak semua pihak konsultan pajak bisa menangani semua kebutuhan para wajib pajak. Karena itu, Anda harus pastikan pihak konsultan pajak mempunyai izin praktek agar bisa memberikan jasanya sesuai kebutuhan Anda.

2. Pilih Konsultan yang Bisa dijadikan Partner

Tidak sedikit orang mencari jasa konsultan pajak sebagai pihak yang dipekerjakan dan mereka pun berpikir untuk langsung menerima semua hasil pekerjaannya dengan begitu saja. Akan tetapi, sebaiknya tentukan konsultan yang benar-benar berkrediblitas atau bahkan bisa berperan sebagai partner, sehingga bisa membantu kesuksesan bisnis Anda. Dengan demikian, hubungan dengan konsultan pajak pun menjadi lebih terbuka, bahkan memiliki kepercayaan lebih dalam mendukung perusahaan Anda.

3. Cari Tahu Pengalaman Konsultan Pajak

Di samping telah berizin praktek, jasa konsultan pajak yang Anda pilih juga harus mempunyai pengalaman untuk menangani kasus-kasus selama durasi waktu yang telah ditentukan. Misalnya saja, konsultan pajak tersebut telah berpengalaman mendampingi para wajib pajak lewat pemeriksaan pajak selama 10 tahun lebih.

4. Sesuaikan Kebutuhan dan Budget Anda

Biasanya konsultan pajak menawarkan biaya yang bervariasi tergantung dari jenis layanan yang dibutuhkan. Ada tarif per jam tapi ada pula yang menawarkan tarif biaya layanan lewat sistem long term, sehingga tergantung dari jumlah pekerjaannya. Bagi badan usaha yang hendak memilih jasa konsultan pajak sebaiknya sesuaikan dengan kebutuhan dan budget perusahaan tersebut.

5. Cari Rekomendasi dari Rekan Kerja

Untuk memilih jasa konsultan pajak lainnya ialah dengan mencari referensi dan rekomendasi berdasarkan rekan bisnis yang telah mempergunakan layanan konsultan tersebut. Ketahui bagaimana konsultan pajak tersebut bekerja, bagaimana penilaian dari rekan kerja Anda dan apa saja fasilitas yang tersedia.

Perbedaan Global Taxation vs Schedular Taxation

Perbedaan Global Taxation vs Schedular Taxation

Perbedaan Global Taxation vs Schedular Taxation dibagi menjadi dua model teorikal

dalam struktur penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi diantaranya:

 

Schedular Taxation

Adalah sistem perlakuan pajak yang dibeda-bedakan berdasarkan sumber atau jenis penghasilan.

Artinya suatu jenis penghasilan mempunyai perlakuan pajak yang berbeda-beda dengan penghasilan

yang lainnya.

 

Dalam sistem schedular taxation dalam menghitung penghasilan kena pajak, dasar pengenaannya

adalah gross income atau deemed profit/ deemed taxable income, karena itu tidak ada tax relief.

Tingkat tarif pajak yang berlaku untuk setiap kategori pendapatan diterapkan pada jumlah penghasilan

kena pajak.

 

Tarif pajak mungkin berbeda-beda dari satu kategori ke kategori lainnya. Prosedur yang berbeda dapat

diterapkan pada setiap kategori penghasilan untuk memungut, menyetor, dan melapor pajak. Pada umumnya

digunakan sistem witholding tax, dimana pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga tidak bisa dijadikan sebagai

kredit pajak.

 

Pada umumnya penghasilan yang dipungut berdasarkan schedular taxation bersifat final. Bila suatu penghasilan

telah dipotong PPh final maka penghasilan tersebut tidak perlu lagi digabungkan dalam penghasilan lainnya dalam

Surat Pemberitahuan (SPT tahunan) dan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (biaya 3 M)

penghasilan tersebut tidak bisa menjadi deductible expenses, sedangkan PPh yang sudah dipotong oleh pihak ketiga

tidak boleh dijadikan sebagai kredit pajak oleh wajib pajak yang menerima penghasilan.

 

Contohnya : Jika seorang WP mempunyai penghasilan Dari bunga deposito yang merupakan objek PPh Final maka

PPh yang telah dipotong oleh Bank sebesar 20% tidak boleh dijadikan sebgai kredit pajak.

 

Global taxation 

Menganut prinsip equals treatment for the equals dimana semua penghasilan digabungkan dengan tidak

membeda-bedakan asal dan sumber/ jenis penghasilan.Dalam sistem global taxation hanya ada satu tarif yang

diperlakukan terhadap total penghasilan tersebut (di Indonesia menggunakan tarif PPh pasal 17).

 

Dalam menghitung penghasilan kena pajak dasar pengenaannya adalah net income karena itu global gross income

dikurangkan terlebih dahulu dengan tax reliefs. Dalam sistem Global Taxation pada umumnya digunakan sistem

Self Assesment System atau kombinasi antara self assesment system dan witholding tax. Pajak yang sudah dipotong

oleh pihak ketiga (witholding), dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

Pengertian subjek pajak dan klasifikasinya

Pengertian subjek pajak dan klasifikasinya

Pengertian subjek pajak adalah “orang pribadi” atau badan yang sudah ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek

pajak berbeda-beda. Tidak semua subjek pajak mempunyai kewajiban perpajakan seperti membayar dan

melapor pajak pada umumnya.

 

Baca juga artikel lainnya : Kelebihan menjadi PKP

 

Pengertian Subjek Pajak di Indonesia?

Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi tiga :

  1. Orang Pribadi (OP) merupakan perseorangan atau individu yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal atau menetap di Indonesia.
  2. Badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan. Kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan, dimana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD.
  3. Warisan yang belum dibagi merupakan harta warisan dari pewaris atau ahli waris yang mana harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum melakukan proses pembagian. Kewajiban perpajakan bagi ahli waris atau pewaris dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut hingga berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan.
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha pribadi dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan bagi badan, kriterianya adalah tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia terkait kelancaran usaha atau melakukan suatu kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat berupa temapt kedudukan manajer, cabang perusahaan, gedung, pabrik, kantor perwakilan, gudang, dan lain sebagainya.

 

Baca juga artikel lainnya :  Konsultan pajak terdaftar di Bandung

Dasar Hukum

  • Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
  • PER-43/PJ/2011 (ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.

 

 

 

Konsep PPh Bunga Simpanan Sebagai Pajak Koperasi

Konsep PPh Bunga Simpanan Sebagai Pajak Koperasi

Sebelum membahas Konsep PPh bunga simpanan sebagai kopeasi, tentunya kita mengenal koperasi sebagai badan usaha yang mengutamakan asas kekeluargaan. Sebagai salah satu bentuk badan usaha, kegiatan yang dilakukan koperasi pasti dikenakan pajak.

Bunga simpnan

Dalam peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi, penghasilan dalam bentuk bunga simpanan merupakan imbalan berbentuk buga simpanan yang didapatkan oleh anggota koperasi orang pribadi.

Bunga simpanan tersebut berasal dari jumlah dana yang disimpan oleh anggota koperasi. Penyimpanan tersebut disimpan di koperasi tempat orang pribadi terdaftar sebagai anggota. Tapi, ada beberapa pengecualian, jika bunga simpanan yang diperoleh anggota koperasi merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

Baca juga : Harga Rokok di Australia naik karena cukai

Koperasi yang dimaksud harus didirikan di Indonesia dan pajak yang dikenakan merupakan pajak koperasi yang sifatnya final. Pengenaan pajak yang bersifat final ini mempunyai tujuan memudahkan wajib pajak karena pencatatan laporan keuangan bisa jadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemudahan ini disertai dengan harapan pemerintah agar koperasi di Indonesia menjadi kian berkembang. Pemotongan pajak PPh Final merupakan kewajiban koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggotanya.

Tarif PPh

Ketentuan besar tarif PPh yang dikenakan untuk penghasilan berupa bunga simpanan adalah sebagai berikut:

  • Apabila penghasilan dalam bentuk bunga simpanan kurang dari Rp240.000,- per bulan, maka Wajib Pajak dikenai tarif sebesar 0%.
  • Jika jumlah bruto bunga lebih dari Rp240.000,- maka tarif yang dikenakan untuk penghasilan berupa simpanan adalah sebesar 10%.

Tarif di atas berlaku bagi bunga simpanan yang diterima oleh Wajib Pajak Pribadi yang pemotongannya dilakukan oleh koperasi. Bunga simpanan yang diterima oleh koperasi juga dikenai PPh 23 apabila koperasi tersebut bukan merupakan koperasi simpan pinjam. Dengan demikian, bunga simpanan yang diterima oleh koperasi wajib dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15%.

berupa PPh bunga simpanan pada bulan Februari, Maret, dan April yang harus dipotong oleh Koperasi Lancar Jaya adalah sebesar Rp0,-.

Source : Klikpajak

 

Apa Itu Duty Free Shop Atau Toko Bebas Bea?

Apa itu Duty Free shop atau Toko Bebas Bea?

Mengutip dari laman ddtc.co.id merujuk pada IBFD International Tax Glossary (2015), duty free shop

(toko bebas bea) merupakan sebuah toko yang biasa terletak di bandara atau pelabuhan laut.

Pada toko ini penumpang yang akan meninggalkan suatu negara bisa memberli barang yang

bebas pajak penjualan dan pajak tidak langsung lain.

 

Pembebasan itu diberikan karena pembelian ditujukan untuk ekspor. Pada beberapa negara, wisatawan

yang masuk memperoleh sejumlah batasan pembebasan pungutan minuman keras atau tembakau dari

toko bebas bea sebelum masuk ke kawasan pabean negara tempat bandara tersebut.

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PMK 204/2017 jo Pasal 1 angka 6 Perdirjen Bea dan Cukai No.PER-1/BC/2018,

TBB merupakan tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asli impor atau barang asal daerah pabean

untuk dijual kepada orang tertentu.

 

TBB merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berasa di abwah pengawasan DJBC. Maka dilakukanlah

pemeriksaan pabean pada TBB yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan

itu dilakukan secara efektif berdasarkan manajemen risiko.

 

Penguaha TBB sendiri merupakan badan hokum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, untuk mendapatkan

penetapan izin sebagai pengusaha, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan.

 

TBB dan pemberian izin itu ditetapkan Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri Keuangan.

Penetapan dan izin tersebut berlaku sampai dengan izin usaha/bukti kepemilikan/penguasaan lokasi sudah tidak berlaku atau

izin sebagai pengusaha TBB dicabut.

 

Ada 6 lokasi yang dapat menjadi tempat TBB.

  1. terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean.
  2. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di kawasan pabean.
  3. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean.
  4. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean.
  5. terminal kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean.
  6. dalam kota.

 

Barang yang dijual pada umumnya untuk dipakai/konsumsi dan ditujukan kepada orang tertentu yang berhak membeli.

Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama, maka konsumennya adalah

orang yang bepergian ke luar negeri atau penumpang yang sedang transit di Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar negeri.

 

Sedangkan Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota maka konsumennya adalah anggota korps diplomatik yang bertugas

di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik, pejabat/tenaga ahli yang bekerja

pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya, dan turis asing yang akan

keluar dari daerah pabean.

Dari Sejarah Yang Ada, Pajak Itu Apa Sebenarnya?

Dari sejarah yang ada, Pajak itu apa sebenarnya?

Permasalahan pajak sudah ada sejak jaman dahulu, dimana dahulu belum dinamakan

“Pajak” tetapi merupakan tindakan pemberian rakyat secara sukarela kepada Rajanya.

 

Namun dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan negara, maka istilah

pemberian secara sukarela ini terus mengalami perubahan sampai pada istilah pemberian yang bersifat dipaksakan

dalam arti wajib diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan negara akan dana yang semakin besar untuk

melaksanakan pembangunan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara.

“Didik Pomadi”

Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.  (UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009)

 

Fungsi Pajak

 

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau

uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan

pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

 

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur tersebut antara lain:

  • Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
  • Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
  • Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  • Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

 

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan

kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

 

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi

pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk

mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat

ditambah dan deflasi dapat di atasi.

 

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia,

pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang

mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut,

 

sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Self assessment berarti wajib pajak

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar

pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

 

DJP sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya.

Kedudukan Hukum Pajak

R. Santoso Brotodiharjo :

  • Hukum pajak termasuk hukum publik. (mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan)
  • Hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata.
  • Hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana.

 

Pembagian Hukum Pajak

  • Hukum Pajak Materiil Merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan dan berapa besar pajaknya.
  • Hukum Pajak Formil Merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.

 

Jadi, apa pendapat kamu tentang pajak?

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Tarifnya

Objek Pajak Penghasilan Final dan Tarifnya

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final merupakan sebutan lain untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) Udang-undang PPh.

PPh Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tariff dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan

PPh Final langsung dibayarkan ketika sudah menerima penghasilan.

Hal ini dikarenakan untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan dan mengurangi beban administrasi pajak.

Terutama yang masih berkembang dan belum bisa melakukan pembukuan keuangan dengan baik.

Baca Juga : CARA MEMBAYAR DENDA TELAT LAPOR SPT TAHUNAN PRIBADI

Objek dan tariff

  1. Bunga deposito/tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan jasa giro yang dikenakan tariff 20%, kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah sederhana, tabungan atau deposito di bawah Rp 7.000.000
  2. Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya yang dikenakan tafi 10%, kecuali bunga di bawah Rp 240.000 tidak dikenakan pajak.
  3. Bunga obligasi (surat utang dan surat utang negara lebih dari 12 bulan), kecuali bunga atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank dalam negeri atau perwakilan bank luar negeri di dalam negeri yang PPh nya tidak Final. Bunga obligasu yang dimaksud adalah:
  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif 15%.
  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dikenakan tarif 20%.
  • Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai BUT dikenakan tarif 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.
  • Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai P3B dikenakan tarif 20% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.
  • Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan tarif 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
  • Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai P3B dikenakan tarif 20% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
  • Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 – 2010 dikenakan tarif sebesar 0%.
  • Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan tarif 5%.
  • Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya dikenakan tarif 15%.
  1. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10%.
  2. Hadiah undian dikenakan tarif 25%.
  3. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenakan tariff 2,5% dari margin awal.
  4. Transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tarif 0,5%.
  5. Transaksi penjualan bukan saham pendiri dikenakan tarif 0,1%.
  6. Jasa Konstruksi, yang terdiri atas:
  • Pelaksana Jasa Konstruksi kecil dikenakan tarif 2%.
  • Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi dikenakan tarif 4%.
  • Pelaksana Jasa Konstruksi sedang dan besar dikenakan tarif 3%.
  • Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi dengan sertifikat usaha dikenakan tarif 4%.
  • Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi tanpa sertifikat usaha dikenakan tarif 6%.
  1. Persewaan atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 10%.
  2. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 5%, kecuali pengalihan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp60.000.000,-, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
  3. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dikenakan tarif 1%.
  4. Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura dikenakan tarif 0,1%.
  5. Usaha dengan total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 Miliar dalam setahun dikenakan tarif 0,5% yang dipotong dari total omzet penjualan per bulan dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.

Tarif pajak di lima Kompetisi sepak bola Eropa

Tarif pajak di lima Kompetisi sepak bola Eropa

Trif pajak tertinggi diantara lima kompetisi sepak bola Eropa, yang menduduki posisi teratas adalah Prancis, setelah itu ada Jerman, Italia, Spanyol dan Inggris. Presentase besarnya pajak di masing-masing negara jelas berbeda, berdasarkan jumlah pedapatan yang mereka terima.

Jadi, semakin besar gaji yang pemain dapatkan, maka semakin tinggi pula pajak yang akan pemain bayarkan.

Jika dihitung berdasarkan pajak maksimal yang bisa dikenakan pada seorang pemain, maka Liga Prancis adalah yang paling besar yakni sebesar 75%. Pajak sebesar itu dikenakan pada mereka yang memiliki gaji tahunan di atas 1,28 juta poundsterling. Sementara bagi yang pendapatannya di berada di antara 193 ribu poundsterling sampai 1,28 juta poundsterling pajaknya ‘cuma’ 45%.

Continue reading “Tarif pajak di lima Kompetisi sepak bola Eropa”

Cara Membayar Denda Telat Lapor SPT Tahunan Pribadi

Cara Membayar Denda Telat Lapor SPT Tahunan Pribadi

Cara membayar denda aturannya, jika terlambat membayar maupun menyampaikan SPT Pajak akan dikenakan sanksi dan denda. Bagi Anda yang sudah terlanjur terlambat melaporkan SPT, yang jadi pertanyaan adalah cara bayar denda telat lapor SPT Tahunan Pribadi.

Agar tidak mengalami kerugian berkepanjangan, segera bayar dendanya. membayar denda telat lapor Surat Pemberitahuan (SPT) sangat mudah secara online.

Batas waktu lapor SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Baca Juga Artikel : Cari Konsultan Pajak terdaftar?

Denda dan Sanksi Administrasi Telat Lapor SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau WP untuk tetap melaporkan SPT Tahunannya, walaupun batas waktu pelaporan telah lewat agar denda tak menumpuk.

Besar denda terlambat lapor SPT Tahunan Pribadi adalah Rp100.000. Sedangkan denda telat lapor SPt Tahunan Badan sebesar Rp1.000.000.

Denda tersebut dibebankan satu kali keterlambatan lapor setiap tahunnya. Namun denda ini belum termasuk akibat terlambat membayar pajak ketika mengalami status SPT kurang bayar dan belum dibayarkan.

Apabila WP juga melakukan keterlambatan pembayaran pajak selain keterlambatan pelaporan pajak, akan ada bunga tambahan yang sifatnya semakin lama menunggak akan makin besar jumlahnya.

Rincian denda dan bunga tersebut akan disampaikan oleh DJP melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan dikirimkan ke alamat WP sesuai dengan yang terdaftar pada database DJP.

Cara Bayar Denda Telat Lapor SPT Tahunan Pribadi

Perlu diingat, Anda dapat membayar denda jika sudah mendapat STP. Apabila STP tak kunjung diperoleh, sebaiknya tanyakan ke KPP di mana Anda terdaftar untuk menghindari akumulasi bunga denda yang makin besar.

Setelah mendapatkan STP, Anda dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi e-Billing. Siapkan dokumen STP Anda, untuk memperlancar pengisian data pada proses pembayaran denda melalui e-Billing.

Selanjutnya lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Buka aplikasi DJP Online atau aplikasi pajak online e-Filling
2. Login dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password dan kode keamanan (captcha).
3. Selanjutnya pilih menu “Bayar”
4. Lalu klik “e-Billing”
5. Isi formulir surat setoran elektronik, dalam formulir tersebut data NPWP, Nama dan Alamat akan otomatis terisi oleh sistem
6. Yang perlu Anda isi adalah kolom “Jenis Pajak”. Pada kolom ini pilih kode 411125-PPh Pasal 25/29 OP
7. Lalu pada kolom “Jenis Setoran”, pilihlah kode 300-STP
8. Kemudian pada kolom “Masa Pajak” pilih Januari hingga Desember
9. Selanjutnya, Anda harus mengisi “Tahun Pajak” serta “Nomor Ketetapan” sesuai dengan STP yang Anda miliki. Format nomor ketetapan adalah: Nomor Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun Terbit
10. Isi kolom ‘Jumlah Setor’ sesuai dengan besaran yang harus dibayar pada STP
11. Klik “Buat Kode Billing”
12. Masukkan kode keamanan, kemudian klik Submit
13. Pastikan data pada ringkasan surat setoran elektronik yang Anda isi telah benar
14. Jika tidak ada data yang perlu diperbaiki, klik “Cetak”. Dengan demikian, kode Billing akan terunduh secara otomatis
15. Dengan kode Billing tersebut, Anda dapat melakukan pembayaran denda dengan cara datang langsung ke bank/ kantor pos terdekat atau melalui ATM/ Internet banking
16. Selesai.

Mempersiapkan keuangan iyu penting

Kenapa Mempersiapkan Laporan Keuangan Menjadi Begitu Penting Saat Lapor SPT Tahunan Badan?

Kenapa mempersiapkan laporan keuangan menjadi begitu penting?

Kenapa mempersiapkan laporan keuangan menjadi begitu penting? Laporan keuangan menjadi sebuah keharusan

bagi pemilik usaha apalagi ketika perusahaan tersebut merupakan WP Badan, laporan keuangan merupakan point

terakhir yang harus dilengkapi dari serangkaian proses pelaporan

SPT tahunan.

 

Baca Juga : Perlu Konsultan Pajak Bandung Terdaftar 

Dimana laporan keuangan untuk tujuan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan dimana SPT Tahunan PPh WP Badan harus melampirkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan

laba rugi dan neraca serta informasi lainnya yang digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa SPT Tahunan dinilai tidak lengkap jika tidak disertai dengan laporan keuangan.

 

Penggunaan laporan keuangan memang tidak bisa dipisahkan dari SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan

SPT Tahunan, laporan keuangan merupakan dokumen sumber darimana nilai dalam SPT Tahunan berasal yang akan mengarah

pada laba rugi perusahaan terhadap perhitungan pajak terutang.

 

Karena itu setiap Wajib Pajak harus memperhatikan karakter kualitatif laporan keuangan yang akan digunakan sehingga dapat

bermanfaat bagi penggunanya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan ada 4 karakter kualitatif pada laporan keuangan:

 

  1. Mudah dipahami

Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan hendaknya dapat segera dipahami oleh pengguna. Dalam kaitannya dengan pajak,

laporan keuangan harus bisa menunjukkan daya dukung terhadap SPT Tahunan PPh. Artinya harus bisa menunjukkan poin-poin dan tujuan

yang jelas agar cepat dimengerti oleh pengguna. Hal ini akan menghindarkan adanya salah paham yang tidak perlu terjadi antara fiskus dengan

Wajib Pajak.

  1. Relevan

Laporan keuangan hendaklah relevan dalam memenuhi kebutuhan pengguna untuk pengambilan keputusan. Sebuah laporan keuangan

akan dinilai berkualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan menjadikannya sebagai sumber untuk

evaluasi pada periode tertentu dan mengoreksi hasil evaluasi.

  1. Handal

Laporan keuangan dinilai handal jika tidak terdapat pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta menyajikan laporan yang

jujur atau wajar sehingga dapat diandalkan pemakainya. Karakter handal ini meliputi penyajian yang jujur, netralitas, dan pertimbangan sehat.

Karakteristik ini menghendaki laporan keuangan diberikan dengan wajar, lebih menekankan isi daripada bentuk, tidak diperkenankan menyajikan

informasi yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu, sementara ada pihak lain yang dirugikan, mengutamakan unsur kehati-hatian dan

pertimbangan rasional, serta mengutamakan kelengkapan dalam penyediaan informasi.

  1. Dapat dibandingkan

Laporan finansial perusahaan hendaklah harus bisa diperbandingkan antar periode untuk mengetahui tren posisi dan kinerja keuangan.

Selain itu membandingkan laporan keuangan antar perusahaan dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan

posisi keuangan. Karena itu pengukuran dan penyajian laporan keuangan dari transaksi atau lainnya harus dilakukan secara kontinyu atau konsisten.

Implikasi penting dari perbandingan ini adalah pemakai harus mendapatkan informasi terkait kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam

menyusun laporan keuangan, adanya perubahan kebijakan, serta adanya pengaruh dari perubahan tersebut.

 

https://www.pexels.com/id-id/pencarian/wilayah/

Apa itu daerah Pabean?

Apa itu daerah pabean? Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,

dan ruang udara di atasnya.

Selain itu

Ada tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landasan Kontinen yang

di dalamnya ada Undang-Undang yang berlaku untuk mengatur mengenai kepabeanan.

Di dalam nya terdapat wilayah tidak dikenakan Pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan.

 

Apabila terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

wilayah tersebut dinamakan dengan kawasan berikat, luas kawasan berikat itu tidak sama.

 

BACA JUGA ARTIKEL : Tarif dan Manfaat Pajak UMKM

 

Penyerahan Brang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPnBM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

 

Bagaimana cara untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM?

Caranya pengusaha (orang pribadi atau badan) harus menjadi  Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dahulu.

 

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam

daerah Pebaan atau melakukan  ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak,

atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud diwajibkan:

 

  • Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

dimana Pengusaha tersebut bertempat kedudukan

  • Memungut Pajak Pertambahan Pertambahan (PPN) dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

yang terutang atas transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;

  • Menyeto Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang  harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih

besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

yang terutang paling lambat sebelum SPT Masa PPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha

terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak

  • Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha tersebut terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat

pada akhir bulan berikut setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau pemanfaatan  Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi

atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak  Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

 

Orang Pribadi atau Badan tersebut tidak harus menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Apa Itu PPh 21?

Apa itu PPh 21 ?

Apa itu PPh 21 ? PPh 21 tertera dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015. PPh 21 sendiri adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Wajib Pajak PPh 21

Yang termasuk dalam kategori wajib pajak PPh 21 diantaranya Pegawai, Mantan Pegawai, Penerima dana pesangon, Penerima dana pensiun, atau manfaat dari dana pensiun, Penerima dana tunjangan hari tua, atau dana jaminan hari tua termasuk ahli yang ikut memanfaatkan tunjangan tersebut merupakan wajib pajak PPh 21. Selain itu ada juga yang bukan pegawai namun menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang termasuk dalam kategori ini diantaranya :

  • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  • Petugas penjaja barang dagangan.
  • Petugas dinas luar asuransi.
  • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  • Entertainer termasuk Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
  • Atlet atau Olahragawan.
  • Penasihat, guru, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  • Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Wajib pajak PPh 21 selanjutnya ialah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

  • Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
  • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  • Peserta pendidikan dan pelatihan.
  • Peserta kegiatan lainnya.

Selanjutnya wajib pajak PPh 21 adalah anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dan tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

PBB P-2 dan PBB P-3 Apa perbedaannya?

PBB P-2 dan PBB P-3 Apa perbedaannya?

PBB P-2 dan PBB P-3 Apa perbedaannya? perlu diketahui lebih dahulu terkait apa itu PBB ?

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul

karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki

suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

PBB sendiri terbagi menjadi 5 sektor diantaranya :

  1. Pedesaan
  2. Perkotaan
  3. Perkebunan
  4. Perhutanan
  5. Pertambangan

Untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan termasuk kedalam PBB P-2. Sedangkan untuk sektro

Perkebunan, Perhutanan serta Pertambangan termasuk kedalam PBB P-3. Dari kelima sektor tersebut,

pengelolaan PBB dibagi menjadi 2 bagian. Bagian PBB P-2 untuk Pemerintah Daerah sedangkan PBB P-3

untuk Pemerintah Pusat.

Objek Pajak dan Tarif PBB P-2

 

Objek pajak yang termasuk PBB P-2 diantaranya rumah, apartemen, rumah susun, hotel, pabrik, tanah kosong,

dan sawah. Tarif PBB P-2 tergantung dari kebijakan daerah masing-masing dengan tarif maksimal 0,3%. Untuk

objek pajak PBB P-2 tidak dikenakan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Objek Pajak dan Tarif PBB P-3

 

Objek pajak yang termasuk PBB P-3 diantaranya perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya.

PBB sektor lainnya mencakup perikanan tangkap, budaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik

dan jalan tol. Tarif untuk PBB P-3 bersifat tarif tunggal sebesar 0,5%. Untuk Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) perkebunan,

perhutanan dan pertambangan sebanyak 40%. Sedangkan untuk sektor lainnya sebanyak 20% atau 40% dari NJOP.

 

Perbedaan Pencatatan dan Pembukuan Dalam Perpajakan

Perbedaan Pencatatan dan Pembukuan Dalam Perpajakan

Perbedaan Pencatatan dan Pembukuan Dalam Perpajakan Pembukuan atau pencatatan dalam perpajakan, memiliki
tujuan yang sama, yaitu memudahkan WP memenuhi kewajibannya
seperti mengisi SPT, menghitung penghasilan kena pajak, dan lainnya.
Tapi, ada perbedaannya.

Pembukuan

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU KUP
pembukuan merupakan suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Syarat pembukuan bagi Wajib Pajak:

1. Dilakukan dengan memperhatikan itikad baik
dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenarnya.

2. Dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf
latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan
disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa
asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.

3. Pembukuan menggunakan bahsa asing dan mata uang
selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak
setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

4. Dilakukan prinsip taat asas dengan stelsel akrual (metode
penghitungan penghasilan atau) atau stelsel kas (penghitungannya
didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar
secara tunai).

5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan
dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pencatatan

Berdasarkan Pasal 28 ayat UU KUP, pencatatan adalah pengumpulan
data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau
penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan
yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat
final.

Syarat pencatatan bagi wajib pajak :

1. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan
mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan
huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan
disusun dalam bahasa Indonesia

2. Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan
secara kronologis.

3. Pencatatan harus menggambarkan:
– Peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan
bruto yang diterima atau diperoleh.
– Penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan
yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi

dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program ini diterbitkan oleh Pemerintah melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas

Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) pada tanggal 11 mei 2020. Beberapa kebijakan yang

dimuat oleh PP ini diantaranya :

Baca juga artikel : PBB P-2 dan PBB P-3 Apa perbedaannya?

1. UMKM :
– Subsidi bunga Rp 34,15 ttiliun
– Insentif Pajak Rp 28,06 triliun
– Pinjaman kredit modal kerja baru UMKM Rp 6 triliun

2. Korporasi:
– Insentif pajak Rp 34, 95 triliun
– Penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM Rp 35 triliun

3. BUMN:
– Penyertaan modal negara
– Pembayaran kompensasi
– Talangan modal kerja

 

Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan

aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

 

Tidak hanya itu beberapa dukungan lainnya juga menyertai kebijakan ini diantaranya, Optimalisasi BUMN,

pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, serta pembayaran

talangan tanak proyek strategis nasional (PSN).

 

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku

usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat

‘memperpanjang nafas’ UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

 

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link