10 Kriteria Penerbit atau Pengguna Faktur pajak Fiktif

Kasus faktur pajak fiktif masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak di awal tahun 2018, terdapat 1000 lebih wajib pajak yang dinonaktifkan sertifikat elektroniknya. Akibat penonaktifan ini, karena wajib pajak tersebut menerbitkan dan menggunakan faktur perpajakan fiktif.

Baca juga: Hati-hati dengan faktur pajak fiktif

Perlu Anda ketahui, pelaku pelanggaran peraturan perpajakan ini memiliki kriteria yang serupa. Berikut ini adalah 10 kriteria penerbit atau pengguna bukti pungutan pajak fiktif tersebut

  • Wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai PKP.
  • Wajib pajak yang kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat/tempat kedudukan/permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar.
  • Wajib pajak Non Efektif (NE) yang tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan besar.
  • Wajib pajak yang baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN Kurang Bayarnya Kecil.
  • Wajib pajak yang penyerahan BKP-nya sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya.
  • Wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar.
  • Beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama.
  • Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah pajak keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan pajak masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN status kurang bayar tetapi nilainya kecil.
  • Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.

 

Hari ini, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang faktur pajak fiktif, karena sekarang membayar pajak sudah dimudahkan dengan adanya e-faktur pajak. Dengan adanya e-faktur ini, semoga tidak ada lagi kecurangan yang akan terjadi dikemudian hari.

Selain itu, bisnisbesfriend siap mambantu kamu dalam hal pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kami siap melayani kamu dan membantu para Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, aman, dan nyaman.

Hati-hati Dengan Faktur Pajak Fiktif

Hati-hati dengan faktur pajak fiktif. Kejaksaan Tinggi (kejati) Kalimantan Timur berhasil menyerahkan tersangka dengan inisial MIF selaku direktur CV.BIS.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan senagaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denga nisi yang tidak benar.

Baca juga: Dalam ketentuan ada empat kelompok wajib pungut, apa saja?

Mengutip dari laman ddtcnews.co.id “tersangka sengaja menggunakan.mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak”

Hal ini sudah dilakukannya pada Januari 2012 hingga Desember 2015 untuk masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2015. Atas insiden tersebut, negara mengalami kerugian di sector pajak sekitar Rp 2,9 milair.

Baca juga: Lapor SPT Masa PPN kurang bayar lewat e-faktur 3.0, bagaimana caranya?

Faktur pajak fiktir bisa menjadi salah satu faktor untuk menguras pendapatan negara melalui restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apa itu Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Jadi, ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, dia harus menerbitkan Bukti Pungutan Pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut.

Melansir dari laman klikpajak apa sanksi untuk penerbit faktur pajak fiktif?

Wajib pajak yang terindikasi melakukan pemalsuan faktur pajak, akan dijatuhi status non-aktif. Akibatnya, wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak elektronik (e-Faktur) hingga terdapat klarifikasi yang dapat diterima DJP.

Mengambil dari kutipan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2018, menjatuhkan vonis pengadilan.

Vonis berupa hukuman kurungan 4 tahun 6 bulan dan pengenaan denda Rp 1 Miliar subsider 3 bulan kurungan atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

Vonis ini dikenakan dengan terdakwa seorang pengusaha. Putusan vonis atas TPPU adalah hasil pengembangan penyidikan tindak pidana perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan terpidana.

Bagaimana solusi mencegah faktur fiktif?

Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif. Karena e-fakur merupakan bukti pungutan pajak yang bisa diakses secara online yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang sudah disediakan oleh DJP.

Dengan adanya e-faktur ini, semoga bisa memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan untuk para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan segala kewajiban perpajakannya.

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link