Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%, kenapa? Kalian sebagai Wajib Pajak (WP) Badan atau perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tidak bisa lagi menggunakan tariff PPh Final 0,5% UMKM.

Karena, masa berlaku penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tariff 0,5% untuk UMKM badan berbentuk PT sudah berakhir.

PPh Final untuk WP Badan PT Berakhir 2020

Melansir dari laman klikpajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP No. 23/2018 bagi WP Badan, mengingatkan berakhirnya bagi WP Badan Perseroan Terbatas untuk bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5%.

Baca juga: Hati-hati Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar.

Sesuai dengan Pasal 2 PP 23/2018, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif PPh Final 0,5% ini tidak berlaku tanpa batas.

WP Badan berbentuk PT yang sudah harus mengakhiri menggunakan tarif PPh Final 0,5% ini hingga akhir 2020.

Baca juga: Bagaimana Cara Menghadapi Terlambat Setor Pajak?

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

  • 7 tahun bagi WP Orang Pribadi
  • 4 tahun bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Dari ketentuan pasal yang mengatur jangka waktu pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5 persen yang dimulai sejak 2018, maka untuk WP Perseroan Terbatas sudah harus mengakhiri penggunaan kemudahan tarif ini.

Lalu, setelah habisnya masa berlaku penggunaan tarif PPh Final ini WP Badan Perseroan Terbatas akan dikenakan tarif PPh apa?

“Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b, UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif PPh sebesar 28%”.

Setelah berlaku selama 1 tahun pada 2009, tarif PPh Badan diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Dengan berakhirnya penggunaan tarif PPh Final di 2020, maka WP Badan akan dikenakan tarif PPh normal yakni 25% dari Penghasilan Kena Pajak mulai 2021.

Masa Pengenaan PPh final UMKM Tidak Diperpanjang

Masa Pengenaan PPh final UMKM Tidak Diperpanjang, sesuai dengan PP 23/2018 tidak bisa diperpanjang.

Pada ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, pengenaan PPh final paling lama berlaku selama 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma paling lama 4 tahun.

Untuk pengenaan PPh Final  wajib pajak orang pribadi, paling lama 7 tahun. Penghitungan waktu dilakukan sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar (sesudah berlakunya PP 23/2018) atau sejak tahun pajak 2018 (khusus untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum berlaku aturan PP 23/2018).

Baca Juga: Apa Saja Kegiatan Usaha PPh Pasal 15

Bagi wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu dalam PP 23/2018 wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ada sekitar 2,3 juta wajib pajak yang menggunakan skema PPh final PP 23/2018. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200.000 yang merupakan wajib pajak badan.

Baca Juga: Perkiraan Pertbumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020

“Yang mesti beralih ke ketentuan umum tahun depan hanya wajib badan [berbentuk PT] yang sejak 2018 menerapkan skema PPh Final 0,5%,” kata Hestu.

Adapun penetapan batas waktu pemanfaatan fasilitas PPh final UMKM dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Baca Juga: Menghemat Pengluaran Pajak Dengan Tax Planning

Meskipun sudah tidak menggunakan skema PPh final, wajib pajak badan masih bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 31E dari UU PPh. Syaratnya, wajib pajak badan dalam negeri ini memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar.

Apa Saja Kegiatan Usaha Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15

Apa Saja Kegiatan Usaha Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15? Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, hingga saat ini kegiatan usaha yang dikenakan jenis pajak penghasilan ini adalah:

  1. Charter Penerbangan Dalam Negeri
  2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
  3. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri
  4. Perusahaan Asuransi Asing
  5. Wajib pajak yang berkegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak
  6. Wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia

Objek pajak

Objek pajak PPh pasal 15 adalah, semua imbalan atau nilai pengganti, berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh perusahaan, berdasarkan perjanjian charter dari pengakuan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Baca juga : Mau mulai usaha? Jangan abaikan hal ini

Pembayaran Pajak

Pembayaran PPh Pasal 15, dilakukan oleh perusahaan penerbangan dalam negeri melalui pemotongan.

Penyetoran atas PPh 15 dilakukan oleh pencharter paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagai wajib pajak badan, jangan lupa memberikan bukti pemotongan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Perlu diketahui bahwa, dalam laporan SPT Masa, bukti potong wajib disertai sebagai lampiran.

 Tarif dan Dasar Pengenaan PPh 15

 Perusahaan Pelayaran

Laba bersih = 60% x Omzet Bruto Pajak Penghasilan = 1,8% x Omzet Bruto

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Laba Bersih = 4% x Omzet Bruto Pajak Penghasilan = 1,2% x Omzet Bruto

Pelayaran Asing dan/atau Perusahaan Maskapai Penerbangan, namun tidak melakukan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)

Laba Bersih = 1% x Nilai Ekspor Bruto Penyelesaian Pajak Penghasilan = 0,44% x Nilai ekspor Bruto

 Pihak yang Melakukan Kemitraan dalam Perjanjian BOT

Pajak Penghasilan = 5% x bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Baca Juga : Menghemat pengeluaran pajak dengan tax planning

 Cara Pembayaran

Pencharter harus menyetorkan PPh Pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP (sekarang SSE) atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet banking, mobile banking, EDC atau sarana lainnya.

Anda akan mendapatkan lembar Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai data pembayaran yang dilakukan. Data yang tertera di antaranya identitas pembayar, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN.

5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan

5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan, apa saja kira-kira Jenis Pajak Penghasilan yang bisa dikreditkan?

Sesuai dengan ketentuan UU PPh, ada beberapa jenis pajak yang bisa dikreditkan atau dikurangkan:

  1. PPh Pasal 22 berkaitan dengan pemotongan PPh dari kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

 

  1. PPh Pasal 23 berkaitan dengan pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan lainnya.

 

  1. PPh Pasal 24 berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh untuk dikreditkan

 

  1. PPh Pasal 25 berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

 

  1. PPh Pasal 26 Ayat 5 berkaitan dengan pemotongan pajak atas Subjek Pajak Luar Negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang bersifat tidak final.

 

PPh Pasal 22

Dijelaskan, bahwa badan tertentu bisa memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha lainnya.

Badan tertentu yang dimaksud adalah badan pemerintahan atau badan swasta yang berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha bidang lainnya.

Baca juga : Swiss, akan membayar pajak menggunakan bitcoin

PPh Pasal 23

Dijelaskan, bahwa dividen, royalty, sewa, hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya selain yang dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e, akan dikenakan tariff pajak 15% dari jumlah bruto.

Sedangkan beberapa jenis penghasilan lain akan dikenakan tarif sebesar 2%, seperti:

  1. Sewa dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta yang sudah dikenakan PPh yang tercantum dalam Pasa 4 ayat 2.

 

  1. Imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya selain jasa yang sudah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21.

PPh Pasal 24

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, bisa dikreditkan kepada pajak yang terutang berdasarkan dalam tahun pajak yang sama.

Baca juga : Apa itu safeguard?

PPh Pasal 25

Berdasarkan PPh Pasal 25, besarannya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh Tahun pajak sebelumnya, yang dikurangi oleh:

  1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

 

  1. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 ayat (5) secara umum mengatur mengenai pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atas Subjek Pajak Luar Negeri Badan yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak bersifat final.

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Tarifnya

Objek Pajak Penghasilan Final dan Tarifnya

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final merupakan sebutan lain untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) Udang-undang PPh.

PPh Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tariff dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan

PPh Final langsung dibayarkan ketika sudah menerima penghasilan.

Hal ini dikarenakan untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan dan mengurangi beban administrasi pajak.

Terutama yang masih berkembang dan belum bisa melakukan pembukuan keuangan dengan baik.

Baca Juga : CARA MEMBAYAR DENDA TELAT LAPOR SPT TAHUNAN PRIBADI

Objek dan tariff

  1. Bunga deposito/tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan jasa giro yang dikenakan tariff 20%, kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah sederhana, tabungan atau deposito di bawah Rp 7.000.000
  2. Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya yang dikenakan tafi 10%, kecuali bunga di bawah Rp 240.000 tidak dikenakan pajak.
  3. Bunga obligasi (surat utang dan surat utang negara lebih dari 12 bulan), kecuali bunga atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank dalam negeri atau perwakilan bank luar negeri di dalam negeri yang PPh nya tidak Final. Bunga obligasu yang dimaksud adalah:
  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif 15%.
  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dikenakan tarif 20%.
  • Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai BUT dikenakan tarif 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.
  • Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai P3B dikenakan tarif 20% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.
  • Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan tarif 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
  • Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai P3B dikenakan tarif 20% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
  • Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 – 2010 dikenakan tarif sebesar 0%.
  • Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan tarif 5%.
  • Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya dikenakan tarif 15%.
  1. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10%.
  2. Hadiah undian dikenakan tarif 25%.
  3. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenakan tariff 2,5% dari margin awal.
  4. Transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tarif 0,5%.
  5. Transaksi penjualan bukan saham pendiri dikenakan tarif 0,1%.
  6. Jasa Konstruksi, yang terdiri atas:
  • Pelaksana Jasa Konstruksi kecil dikenakan tarif 2%.
  • Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi dikenakan tarif 4%.
  • Pelaksana Jasa Konstruksi sedang dan besar dikenakan tarif 3%.
  • Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi dengan sertifikat usaha dikenakan tarif 4%.
  • Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi tanpa sertifikat usaha dikenakan tarif 6%.
  1. Persewaan atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 10%.
  2. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 5%, kecuali pengalihan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp60.000.000,-, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
  3. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dikenakan tarif 1%.
  4. Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura dikenakan tarif 0,1%.
  5. Usaha dengan total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 Miliar dalam setahun dikenakan tarif 0,5% yang dipotong dari total omzet penjualan per bulan dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.
NAMA :
Masukkan nama . . . .
Nama belum di isi . . .
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Masukkan Alamat . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email . . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Masukkan Nomor Telepon . . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Isikan Pesan . . .
Pesan Masih Kosong . . .
Pesan Masih Kosong . . .
close-link