Apa Saja Syarat Lapor SPT Masa PPN?

Apa Saja Syarat Lapor SPT Masa PPN? Sebelum lapor lengkapi dulu persyaratan yang ada di bawah ini ya, berikut syaratnya :

Syarat Umum Pelaporan SPT Masa PPN

Secara umum syarat untuk melaporkan SPT Masa PPN, WP atau PKP harus memiliki:

  • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • EFIN  (Electronic Filing Identification Number)
  • Sertifikat Elektronik
  • Faktur Pajak Masukan/bukti pemotongan pajak
  • Faktur Pajak Keluaran/bukti pemungutan pajak

Selain itu ada Syarat Khusus Lapor SPT Masa PPN

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa sejak mulai berlakunya aplikasi e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur, tidak lagi bisa menggunakan e-SPT atau e-Filing.

Bagi pengguna e-Faktur 3.0 Cient Desktop DJP, penyampaian SPT Masa PPN harus berpindah platform ke e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.go.id.

Kenapa Harus Lapor SPT Masa PPN?

Sebagai seorang pengusaha yang sudah menjadi Pengusha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah dirilisnya e-faktur 3.0 pada 1 Oktober 2020, maka terhitung sejak Masa Pajak September 2020, perlaporan SPT Masa PPN harus menggunakan e-faktur web based.

Meskipun seperti itu, PKP masih bisa lapor dan pembetulan SPT Masa PPN di e-SPT atau e-Filing, namun untuk masa pajak sebelum diberlakukannya e-Faktur 3.0, yakni Masa Pajak Agustus 2020 dan sebelumnya.

Sedangkan agar bisa menggunakan fitur e-Faktur 3.0 ini, PKP yang menggunakan e-Faktur Client Desktop harus memperbaruinya dengan mengunduh dan memasang patch update aplikasi e-Faktur 3.0 pada perangkat komputer.

Setelah aplikasi e-Faktur Client Desktop terupdate dengan e-Faktur 3.0, PKP bisa menikmati berbagai kemudahan pembuatan Faktur Pajak dan penyampaian SPT Masa PPN dengan fitur prepopulated.

Jadi, pelaporan SPT Masa PPN harus melalui aplikasi e-Faktur, maka persiapan penting yang harus dilakukan WP adalah tersedianya sistem e-Faktur 3.0 dalam perangkat komputernya khusus bagi pengguna e-Faktu Client Desktop DJP.

e-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik.

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur otomasi atau tidak perlu input data Pajak Masukan secara manual, sekaligus digunakan untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Melalui e-Faktur versi 3.0, maka pelaporan SPT Masa PPN sudah tidak bisa lagi menggunakan e-Filing atau e-SPT, namun harus melalui e-Faktur.

Source

Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah

Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Digital Bertambah. Dalam perdagangan melalui system elektronik (PMSE)

hingga Oktober 2020 mencapai Rp 297 miliar.

Setoran tersebut terkumpul melalui 16 perusahaan yang sudah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN ata produk digital.

Totalnya meningkat jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu Rp 97 miliar dari 6 perusahaan.

Baca Juga : Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak, Bisa Memberikan Kemudahan

“Harapan besar ada di November dan Desember karena hingga saat ini untuk yang akan setor November ada 24 PMSE asing dan

Desember akan 36 PMSE yang setor PPN PMSE,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga : Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak

Suryo berharap penerimaan PPN priduk digital bisa semakin meningkat seiring semakin banyaknya pemungut yang sudah ditunjuk oleh DJP.

Untuk meningkatkan penerimaan PPN dari penjualan produk digital yang berasal dari luar negeri ke dalam daerah pabean, DJP akan

terus menambah jumlah pemungut PPN PMSE pada bulan-bulan yang akan datang.Hingga saat ini, sudah terdapat 46 pemungut PPN PMSE yang sudah ditunjuk.

“Besarnya penerimaan akan sangat tergantung pada volume transaksi masing-masing subjek pajak luar negeri (SPLN) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE,” kata Suryo.

Bulan ini, DJP sudah menunjuk 10 pemungut PPN atas produk digital atau Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijual kepada konsumen dalam negeri.

Baca Juga : Hati-hati Lapor Faktur Pajak Fiktif Ada Konsekuensinya , kenapa?

Kesepuluh perusahaan antara lain:

  1. Cleverbridge AG Corporation
  2. Hewlett-Packard Enterprise USA
  3. Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)
  4. Valve Corporation (Steam)
  5. beIN Sports Asia Pte Limited
  6. PT Bukalapak.com
  7. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)
  8. PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora)
  9. PT Tokopedia
  10. PT Global Digital Niaga (Blibli.com).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan sejumlah marketplace akan memungut

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada konsumen mulai 1 Desember 2020.

“Khusus untuk marketplace yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN

hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut,” tulis Direktur Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

“Dengan penunjukan ini maka sejak 1 Desember 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan

layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” kata Hestu.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

“DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri

ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka,” kata Hestu.

Sehingga, lanjut dia, diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Siapa Saja Yang Menjadi Subjek PPN?

Siapa saja yang menjadi subjek PPN? Di Indonesia, PPN tidak membedakan tingkatan kemampuan konsumen dalam pengenaan pajak.

Sifat dari PPN yang merupakan pajak konsumsi dalam negeri juga membuat semua orang yang tinggal di Indonesia bisa menjadi subjek PPN. Kenapa? Karena PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi si dalam daerah pabean Indonesia.

PPN dipungut saat terjadi jual beli. Tapi sistem PPN yang berlaku di Indonesia yakni setiap penjual memungut PPN pembeli.

Dengan begitu, yang dipungut adalah PPN saat terjadi pembelian dan PPN yang telah dipungut tersebut tidak pandang-bulu apakah barang yang dibeli itu nantinya laku dijual lagi atau dibuang (karena tidak laku-laku misalnya).

Secara umum, penjual memang ditetapkan sebagai pemungut PPN.

Tetapi ada kondisi tertentu yang menjadikan pembeli justru yang memungut dari penjual. Ini kebalikan dari keumuman sistem pemungutan PPN.

Pembeli yang memungut PPN biasa disebut “Pemungut”. Akibatnya, rekanan atau supplier Pemungut PPN selalu kelebihan PPN dan selalu meminta restitusi.

Secara lebih detail, subjek PPN (orang yang kena PPN) dikelompokkan menjadi dua, yakni:

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi berikut :

  • PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP
  • PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP

Pengusaha yang melakukan penyerahan atau mengekspor BKP atau JKP berwujud maupun tidak berwujud di wilayah pabean, merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal berikut:

  • Melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)
  • Memungut pajak terutang
  • Menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang
  • Melaporkan penghitungan pajak

Sebagai subjek PPN, PKP diwajibkan membuat Faktur Pajak dalam format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur, atas penyerahan dan penerimaan BKP atau JKP serta melaporkannya.

  1. Non-PKP 

Seorang individu atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN.

Akan tetapi, umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk PPN.

Aturan mengenai ini tertuang dalam dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C.

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah PKP, dalam kondisi :

  • Impor BKP
  • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Melakukan kegiatan pembangunan

 

Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN.

Itu artinya, pengusaha kecil memiliki kewajiban-kewajiban yang mengikat, khususnya ketika mereka memilih agar ditetapkan sebagai PKP sehingga mereka sepenuhnya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 menetapkan batasan pengusaha untuk dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil, sebagai berikut:

  • Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.
  • Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
  • Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.
  • Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.

Mengapa ada pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan sebagai PKP? Sebab ada sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan jika menjadi PKP. Di antaranya sebagai berikut:

  • Bila wajib pajak menjadi PKP, maka pengusaha akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak.
  • Status PKP dapat meningkatkan kepercayaan dari mitra perusahaan terhadap status dan reputasi pengusaha atau wajib pajak.
  • Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP juga dapat melakukan transaksi jual-beli dengan bendaharawan pemerintah maupun ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain keunggulan, ada pula konsekuensi yang harus diperhatikan ketika seorang pengusaha kecil ingin dikukuhkan menjadi PKP.

Pemerintah Akan Terbitkan 4 Aturan Turunan UU Tentang Pajak Digital,

Pemerintah Akan Terbitkan 4 Aturan Turunan UU Tentang Pajak Digital, terkait dengan pemajakan ekonomi

digital dari RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi

Empat aturan tersebut, diantaranya:

  1. PMK tentang significant economic presence;
  2. PMK tentang penyampaian teguran kepada pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
  3. PMK tentang usulan pemutusan akses terhadap PMSE;
  4. PMK tentang permintaan pemutusan akses kepada Kemenkominfo.

Baca juga : 5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan Yang Dibolehkan Untuk Wajib Pajak Badan

PMK tentang penyampaian teguran kepada pelaku PMSE akan disiapkan untuk memberi landasan hukum bagi

DJP dalam memberikan teguran kepada pelaku PMSE.

 

Seperti pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakan.

Baca juga : Apa itu faktur pajak uang muka?

PMK mengenai usulan pemutusan akses terhadap PMSE diperlukan sebagai landasan hukum untuk meminta

pemutusan akses kepada Kemenkominfo atas pelaku PMSE yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan setelah ditegur.

 

Sementara itu, PMK mengenai permintaan pemutusan akses diperlukan untuk memberikan landasan hukum atas

permintaan pemutusan akses pelaku PMSE yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan kepada Kemenkominfo.

 

Renstra DJP mengatakan, keempat aturan ini adalah turunan yang diamanatkan oleh RUU perpajakan, ketentuan tentang

significant economic presence, PPh dan PTE, sampai pencabutan akses bagi pelaku PMSE sudah terutang dalam UU No. 2/2020.

 

Ketentuan mengenai pemajakan ekonomi digital yang saat ini berlaku hanyalah Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 48/2020 yang mengatur mengenai pemungutan PPN atas pemanfaatan barang

kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui PMSE.

 

Secara bertahap kebijakan PPN PMSE melalui PMK No.48/2020 tersebut sementara ini akan diarahkan untuk

menjawab dua isu yang dihadapi yaitu isu perpajakan pelaku usaha konvensional dan online serta segmen usaha

domestik dan luar negeri.

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link