Sudah Punya NPWP Tapi Gak Pernah Bayar Pajak

Sudah Punya NPWP Tapi Gak Pernah Bayar Pajak, apa yang akan terjadi jika kita sudah punya NPWP tapi tidak pernah bayar pajak?

Setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan penghasilannya di atas  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mempunyai kewajiban untuk bayar dan lapor pajak secara tepat waktu.

Jika tidak, maka aka nada risiko yaitu berupa sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Sanksi yang harus ditanggung

Dalam undang-undang KUP Pasal 9 Ayat 2a dan 2b, sudah mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP yang sudah mempunyai penghasilan di atas PTKP.

Pasal tersebut menjelaskan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulannya.

Denda tersebut akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran dilakukan.

Pada Pasal 2b dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Perhitungan denda tersebut dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.

Sanksi pidana

Selain sanksi yang sudah dijelaskan di atas. Ada juga sanksi pidana, jika wajib pajak tidak menyetorkan pajaknya.

Sanksi ini merupakan sanksi paling berat dalam hukum perpajakan di Indonesia. Biasanya sanksi pidana akan dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran yang sangat berat.

Pelanggaran berat yang dimaksud adalah yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan telah dilakukan lebih dari sekali. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling sedikit selama 6 bulan dan paling lama selama 6 tahun. Serta denda paling sedikit sebanyak 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan atau kurang dibayar.

Kewajiban bagi yang sudah mempunyai NPWP

Semua Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP akan dikenai kewajiban bayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tergantung kondisi dan jenis usahanya. Apabila diurutkan, penjelasannya seperti di bawah ini:

  1. Kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Sejak awal terdaftar NPWP, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi diwajibkan untuk menghitung dan membayarkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1% dari omset atau pendapatan. Caranya cukup mudah, Wajib Pajak hanya perlu menghitung total pendapatan dalam satu bulan, kemudian dikalikan 1%. Nilai inilah yang harus dibayarkan ke kantor pos atau bank penerima pembayaran pajak. Pembayaran PPh final ini memungkinkan setiap Wajib Pajak membayar pajak dalam jumlah yang berbeda setiap bulannya, tergantung besarnya pendapatan pada bulan tersebut.

  1. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi wajib disampaikan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Sebaiknya pelaporan dilakukan di bulan Januari atau Februari untuk menghindari sanksi akibat terlambat lapor. Diharapkan setiap Wajib Pajak tidak saja tepat waktu dalam menyampaikan SPT-nya, namun juga bijak untuk memilih di awal waktu yaitu bulan Januari atau Februari. Sehingga apabila ternyata belum lengkap atau belum tepat, SPT bisa dilengkapi atau dibetulkan tanpa panik diburu oleh waktu.

  1. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1%. Wajib Pajak yang dikecualikan tersebut diantaranya adalah mereka yang memiliki pekerjaan bebas atau profesi tertentu seperti notaris, dokter, artis, pengacara, arsitek, seniman dan lain sebagainya. Wajib Pajak yang dikecualikan ini wajib membayar PPh Pasal 25 sesuai dengan hasil perhitungan SPT Tahunan sebelumnya, di mana jumlah setiap bulannya sama.

  1. Kewajiban Penyampaian SPT Masa Lainnya

Setiap jenis usaha memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal pelaporan SPT Masa dan pembayaran pajak. Untuk usaha tertentu, ada kalanya juga harus melaporkan beberapa SPT seperti SPT Masa PPh Pasal 21 (untuk melaporkan penghasilan karyawannya), SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 selain poin A di atas (misalnya terjadi transaksi sewa tanah atau bangunan). Selain itu, SPT Masa PPh Pasal 23 (misalnya apabila terdapat transaksi macam-macam jasa dan sewa harta selain sewa tanah atau bangunan. Atau SPT Masa PPN (hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus atau terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP).

Source

Tarif bunga akan lebih rendah jika

Tarif bunga akan lebih rendah jika wajib pajak segera melakukan koreksi atas kesalahan dalam pelaporan. Skema brau sanksi administrasi pajak berupa bunga resmi berlaku.

Mengutip dari laman ddtc.co.id, melalui akun media sosial, Ditjen Pajak (DJP) mengtakan, dengan skema baru sanksi administrasi berupa bunga yang ada dalam UU KUP sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja, ada beberapa tingkatan besaran tarif bunga.

Dalam perkembangan terbaru, melalui KMK 52/KM.10/2020, pemerintah menetapkan tarif bunga yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode 1—31 Desember 2020.

Terdapat 4 tingkatan tarif bunga untuk sanksi administrasi yaitu:

  • Mulai dari 0,53% sampai dengan 1,78%, lebih rendah ketimbang tarif pada periode November 2020
  • Mulai dari 0,57% sampai dengan 1,82%.

Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK tersebut bervariasi karena sudah merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan dengan formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan sanksi administrasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja lebih ringan daripada ketentuan yang tertuang dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini.

Hal ini karena skema sanksi administrasi dalam perubahan UU KUP pada klaster UU Cipta Kerja menggunakan acuan suku bunga yang berlaku ditambah dengan persentase tertentu.

Alasan menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku membuat besaran sanksi yang harus ditanggung wajib pajak lebih rendah.

Misalnya kekurangan atau keterlambatan membayar pajak, saat ini sanksi dua persen per bulan, dalam UU Cipta Kerja diubah menyesuaikan tingkat bunga yang berlaku dibagi 12.

Adapun mekanisme penghitungannya tingkat suku bunga ditambah tambahan 5 persen karena pembetulan SPT kemudian dibagi 12.

Tingkat bunga misalnya 6 persen ditambah 5 persen karena pembetulan SPT dibagi 12, jadi kurang dari 1 persen apabila bandingkan dengan posisi sanksi saat ini 2 persen per bulan

Sementara, terkait pengenaan sanksi 100 persen akan dikenakan atas pengungkapan yang tidak benar pada saat wajib pajak diperiksa bukti permulaannya.

Menurutnya, 100 persen itu juga lebih rendah dari pengenaan yang saat ini berlaku dalam Undang-Undang KUP.

Apabila dibandingkan dengan UU KUP (yang berlaku sekarang), untuk pengungkapan ketidakbenaran waktu pemeriksaan bukti permulaan adalah 150persen.

Source

NAMA :
Masukkan nama . . . .
Nama belum di isi . . .
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Masukkan Alamat . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email . . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Masukkan Nomor Telepon . . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Isikan Pesan . . .
Pesan Masih Kosong . . .
Pesan Masih Kosong . . .
close-link