Bandung, BBF – Kalau perusahaan kamu membayar jasa ke badan lain, ada kewajiban yang tidak boleh terlewat. Salah satunya adalah membuat bukti potong PPh Pasal 23 lewat Coretax. Tenang, prosesnya hanya beberapa langkah. Di sini kamu bisa mengikutinya dari awal sampai bupot terbit.
Cara Membuat Bukti Potong PPh Jasa di Coretax Langkah demi Langkah
Siapa yang Wajib Memotong dan Apa Dokumennya?
PPh Pasal 23 berlaku atas imbalan jasa yang dibayarkan ke wajib pajak badan. Jika pembayar jasa termasuk pemotong pajak, ia wajib memotong PPh tersebut saat membayar. Selain itu, ia wajib membuat bupot sebagai bukti.
Dokumen yang dipakai bernama Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi, atau disingkat BPPU. Dasarnya adalah Pasal 15 ayat (1) PER-11/PJ/2025. Sekarang pembuatannya dilakukan lewat Coretax, bukan lagi lewat aplikasi e-Bupot di DJP Online.
Jenis Jasa yang Kena PPh 23
Tidak semua pembayaran masuk kategori ini. Contoh jasa yang umum dipotong antara lain jasa teknik, jasa outsourcing, jasa maklon, jasa katering, dan jasa manajemen. Daftar lengkapnya ada di PMK 141 Tahun 2015. Jadi, cek dulu apakah jasa yang kamu bayar termasuk dalam daftar itu sebelum memotong.
Contoh Hitungan Tarif PPh Jasa
Agar lebih jelas, lihat contoh sederhana berikut. PT A memakai jasa penilai dari PT X dengan nilai Rp10.000.000, di luar PPN. Tarif PPh 23 atas jasa pada umumnya 2%, sesuai jenis jasa yang diatur dalam PMK 141 Tahun 2015.
Jadi, pajak yang dipotong adalah Rp200.000. Dengan begitu, PT A hanya membayar Rp9.800.000 ke PT X, lalu menyetorkan Rp200.000 ke kas negara.
Langkah Membuat Bukti Potong PPh di Coretax
Ikuti urutan berikut supaya tidak ada kolom yang terlewat.
- Masuk ke Coretax. Jika kamu mewakili perusahaan, pindah peran dulu ke wajib pajak yang bersangkutan.
- Buka menu e-Bupot, pilih submenu BPPU, lalu klik Buat eBupot BPU.
- Isi bagian Informasi Umum. Pilih masa pajak sesuai bulan pembayaran jasa. Masukkan NPWP pemberi jasa, lalu pilih NITKU miliknya.
- Isi bagian Pajak Penghasilan. Pilih fasilitas pajak, atau pilih “Tanpa Fasilitas” jika tidak ada. Tulis nama objek pajak, misalnya jasa penilai. Isi dasar pengenaan pajak dengan jumlah bruto pembayaran. Kolom lain seperti tarif, kode objek pajak, dan jumlah PPh terisi otomatis.
- Isi bagian Dokumen Referensi. Pilih jenis dokumen, misalnya bukti pembayaran. Masukkan nomor dan tanggalnya, lalu pilih NITKU milik pemotong.
- Klik Submit. Setelah muncul pesan berhasil, bupot masuk ke tabel Belum Terbit.
- Centang bupot tersebut, lalu klik Terbitkan. Setelah itu, bupot pindah ke tabel Telah Terbit.
Ingat, bupot yang masih di Belum Terbit belum dianggap selesai. Karena itu, pastikan kamu menekan tombol Terbitkan.
Setor dan Lapor: Jangan Sampai Telat
Setelah bupot terbit, urusan belum selesai. Pajak yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu, laporan SPT Masa disampaikan paling lambat tanggal 20.
Kabar baiknya, kode billing muncul otomatis di Coretax. Syaratnya, kamu sudah membuat bupot, menyusun konsep SPT Masa PPh Unifikasi, lalu menekan Bayar dan Lapor. Telat setor atau lapor bisa berujung sanksi sesuai aturan, jadi pasang pengingat sejak awal.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Kesalahan saat membuat bukti potong PPh biasanya terjadi di kolom-kolom kecil, dan itu sering memakan waktu. Contohnya NITKU yang tertukar antara pemberi jasa dan pemotong. Kemudian, ada juga dasar pengenaan pajak yang terisi dengan angka yang sudah termasuk PPN.
Selain itu, banyak yang lupa menekan Terbitkan. Akibatnya, bupot tidak pernah sampai ke penyedia jasa. Periksa ulang semua kolom sebelum submit agar tidak perlu memperbaiki dokumen di kemudian hari.
Hak Kamu sebagai Penyedia Jasa
Kalau kamu yang menerima pembayaran, posisimu juga penting. Pajak yang dipotong dari penghasilanmu bukan beban tambahan. Pajak itu bisa menjadi kredit pajak di SPT Tahunan, selama kamu memegang bupot yang sah.
Oleh sebab itu, kamu berhak meminta bupot dari pembayar jasa. Periksa juga isinya, mulai dari NPWP, nama, jumlah bruto, sampai tarifnya. Jika ada yang keliru, minta perbaikan sebelum kamu melapor SPT Tahunan. Dengan cara ini, kamu tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)
- Apa itu bupot PPh 23?
Bupot adalah dokumen yang membuktikan adanya pemotongan PPh. Untuk PPh Pasal 23, dokumen ini berbentuk BPPU yang dibuat di Coretax. - Siapa yang wajib membuat bupot atas jasa?
Pihak yang membayar jasa dan berstatus pemotong pajak. Ia wajib memotong PPh lalu menerbitkan bupot untuk penerima jasa. - Berapa tarif PPh 23 atas jasa?
Pada umumnya 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Tarif tepatnya tergantung jenis jasa yang berlaku. - Kapan batas waktu setor dan lapor?
Setor paling lambat tanggal 10 dan lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. - Apa bedanya Belum Terbit dan Telah Terbit?
Belum Terbit berarti bupot baru tersimpan sebagai draf. Telah Terbit berarti bupot sudah resmi dan bisa dipakai penerima jasa. - Apakah membuat bukti potong PPh masih bisa lewat DJP Online?
Tidak. Pembuatan bupot PPh 23 kini dilakukan lewat Coretax, karena aplikasi e-Bupot lama sudah digantikan. - Bagaimana kalau bupot salah isi?
Segera perbaiki lewat Coretax sesuai prosedur, lalu beri tahu penerima jasa. Dengan begitu, data di SPT keduanya tetap sama.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!










