Memahami, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penagihan akan dilakukan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

DJP akan melakukan tindakan tegas, salah satu tindakan tersebut dilakukan dengan penagihan pajak dengan surat paksa.

Baca juga: 4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Diperpanjang Hingga Desember. 

Penagihan pajak sudah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

Penagihan tersebut dilakukan agar, wajib pajak selaku pananggung pajak bisa melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:

  • Menegur atau memperingati,
  • Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
  • Memberitahukan surat paksa,
  • Mengusulkan pencegahan,
  • Melaksanakan penyitaan, penyanderaan,
  • Menjual barang yang sudah disita tersebut.

Secara garis besar, tindakan penagihan pajak pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh DJP selaku otoritas pajak karena di pihak lain wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, yang dimaksud dengan surat paksa juga sudah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 12 UU PPSP. Dalam beleid itu, surat paksa adalah surat yang berisi perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam proses penagihan pajak, surat paksa umumnya diterbitkan setelah penanggung pajak yang bersangkutan masih belum juga melunasi utang pajaknya setelah mendapat teguran. Hal ini juga menjadi peringatan dari otoritas pajak serta sebelum dilakukannya upaya-upaya penagihan yang lebih keras seperti penyitaan dan penyanderaan.

Baca juga: Apa Yang Dimaksud Bea Masuk Antidumping?

Pemberitahuan surat paksa, akan dilakukan oleh juru sita pajak yang merupakan pelaksana penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus.

Pada praktiknya, surat paksa diterbitkan apabila seorang penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajaknya setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenis. Surat lain itu adalah surat-surat yang diterbitkan saat seorang penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Jadi, penerbitan surat paksa merupakan salah satu upaya terakhir dari otoritas pajak sebelum dilakukannya upaya-upaya yang lebih keras seperti pencegahan, penyitaan, dan penyanderaan demi menagih utang seorang penanggung pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link