Anggaran insentif pajak UMKM dipotong 54%, sekitar Rp 695,2 triliun Pemerintah sudah merelokasi dana belanja dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional

Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian mengatakan relokasi misalnya terjadi pada klaster dukungan UMKM dari Rp123,46 menjadi Rp128,21 triliun. Namun, pemerintah memangkas alokasi insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) dari Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp1,1 triliun.

Airlangga mengatakan pemangkasan j terjadi pada sejumlah program dukungan UMKM lainnya, seperti subsidi bunga dari Rp35,28 triliun menjadi Rp19 triliun.

Tapi, kini ada program baru berupa bantuan produktif untuk UMKM Rp2,4 juta senilai total Rp36,02 triliun.

Pada klaster pembiayaan korporasi yang hingga kini belum terealisasi, pemerintah menurunkan pagunya dari semula Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun. Walaupun ada relokasi, anggaran untuk klaster UMKM dan pembiayaan korporasi secara keseluruhan tetap tetap Rp177,1 triliun.

Baca juga: Apa Itu Restitusi Pajak?

“Ada beberapa hal yang perlu didorong terkait sektor korporasi karena penyerapannya masih relatif rendah, yang bantuan melalui Himbara dan Perbanas,” katanya.

Pada klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Airlangga mengatakan anggaran totalnya tetap Rp397,57 triliun. Pada klaster kesehatan, anggarannya berkurang dari Rp87,55 triliun menjadi Rp86,64 triliun karena disesuaikan dengan proyeksi penyerapan hingga akhir tahun.

Melansir dari laman ddtc.co.id Klaster yang anggarannya membengkak yaitu; perlindungan sosial, dari semula Rp203 triliun menjadi Rp242,15 triliun. Penambahan itu karena pemerintah memberikan bantuan beras pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.

Selain itu, masih terkait dengan perlindungan sosial, pemerintah membuat program bantuan sosial baru berupa bantuan subsidi gaji untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta senilai Rp37,87 triliun, subsidi kuota internet untuk guru dan pelajar Rp6,73 triliun, serta bantuan untuk guru di Kementerian Agama Rp3,85 triliun

Pada klaster dukungan sektoral K/L dan pemerintah daerah yang semula Rp106,11 triliun menjadi hanya Rp68,78 triliun. Meski demikian, ada penambahan lebih dari 10 program pada pos ini, seperti fasilitas pinjaman daerah, pembangunan food estate, dan tambahan subsidi pupuk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link