Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak? Biasanya wajib pajak dianggap masih terlambat dalam hal pembayaran pajak, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja.

Untuk melakukan tindakan atas keterlambatan tersebut, maka akan dikirimkan surat tagihan pajak (STP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Baca juga: Memahami Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat Tagihan Pajak  (STP) merupakan surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, dan sarana untuk menagih.

Surat tagihan pajak ini mempunyai hokum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Ketentuan Penerbitan STP

STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

  1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar.
  2. Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
  4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  5. Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Fungsi STP

Dalam Surat Tagihan Pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

  1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
  2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
  3. Sarana untuk menagih pajak.

Sanksi Administrasi STP

Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Baca juga: 4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Diperpanjang Hingga Desember

  1. Sanksi administrasi berupa dendaRp 50.000,- apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa. Dikenakan denda Rp 100.000,- apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
  2. Sanksi administrasi berupa denda2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal:
  3. a) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
  4. b) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak.
  5. c) Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
  6. Sanksi administrasi berupa bungadalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
  7. Sanksi administrasi berupa bungaapabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link