Apa Perbedaan antara SKTD dan E-SKTD? Secara sederhana, SKTD merupakan surat keterangan yang menyatakan wajib pajak mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait dengan alat angkutan tetetentu.

Sedangkan e-SKTD merupakan sebuah aplikasi penyampaian permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut bagi pengusaha yang melakukan impor atau penyerahan Barang kena Pajak (BKP) atau JKP alat angkutan tertentu.

Baca Juga : DJP Sudah Menyediakan Fitur Terbaru Dalam DJP Online

Ketentuan terkait tentang SKTD tertuang dalam PMK 41/2020 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 6 PP No. 50/2019.

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 PMK 41/2020 SKTD atau Surat Ketenrangan Tidak Dipungut meruapkan: “Surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan Jasa kena Pajak terkait alat angkutan tertentu”

Pemerintah, memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipingut atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait dengan alat angkutan tertentu, bertujuan untuk mendorong daya saing industry angkutan darat, air, dan udara.

Baca Juga : Ada Tarif Baru Bea Materai Sepuluh Ribu. 

Jasa terkait alat angkutan yang tidak dipungut PPN terbagi menjadi dua kelompok:

  1. Jasa yang diserahkan di dalam daerah pabean
  2. Jasa yang diserahkan di luar daerah pabean

Perincian jenis angkutan dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang mendapat fasilitas ini tercantum pada PMK 41/2020. Intinya SKTD itu digunakan untuk memberi fasilitas PPN tidak dipungut atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan JKP terkait alat angkutan tertentu.

Ada 13 pihak yang tercakup dalam pemberian fasilitas ini:

  1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  2. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
  4. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian pertahanan, TNI, dan Polri.
  5. perusahaan pelayaran niaga nasional.
  6. perusahaan penangkapan ikan nasional.
  7. perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional.
  8. perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  9. badan usaha angkutan udara nasional.
  10. pihak yang ditunjuk badan usaha angkutan udara niaga nasional. 
  11. badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum.
  12. badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum
  13. pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

Pemberian fasilitas tersebut diberikan menggunakan SKTD. Beberapa waktu yang lalu DJP sudah merilis  fitur baru, yaitu e-SKTD dalam DJP online untuk mengakomodasi permohonan SKTD.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link