Bandung, BBF – Aset penunggak pajak memang bisa disita dan dilelang oleh DJP, tetapi hanya setelah melewati tahapan penagihan yang berjenjang. Di setiap tahap, wajib pajak masih punya kesempatan untuk melunasi, mengajukan angsuran, atau membela diri. Lelang serentak adalah cara DJP menjadwalkan banyak lelang pada waktu yang sama. Menurut DDTCNews, Direktur Penegakan Hukum DJP Samingun berharap lelang serentak yang kini baru digelar se-Jawa Barat bisa diperluas ke seluruh Indonesia tahun depan.

Bagi wajib pajak, kabar ini bukan alasan untuk panik. Ini alasan untuk memahami urutan penagihan dan hak yang dilindungi undang-undang.

Daftar isi

Lelang Serentak 2026: Data yang Sudah Diumumkan

Berikut data yang sudah dipublikasikan untuk lelang serentak di Jawa Barat:

Jadwal: 22 sampai 25 September 2026, digelar Kanwil DJP Jawa Barat I, II, dan III.
Jumlah: 123 aset milik 70 wajib pajak dengan nilai limit Rp24,72 miliar, dari total tunggakan pajak Rp307,45 miliar.
Rincian per kanwil: Jawa Barat I menawarkan 22 aset (limit Rp1,54 miliar), Jawa Barat II 29 aset (Rp17,63 miliar), dan Jawa Barat III 72 aset (Rp5,53 miliar).
Jenis aset: empat unit alat berat, 27 kendaraan roda dua, 25 kendaraan roda empat atau lebih, serta 35 aset berupa logam mulia, perhiasan emas, dan permata.
Tren: DDTCNews mencatat aset yang ditawarkan naik dari 77 pada 2024 menjadi 123 pada 2026.

Sebelum lelang, pada 22 sampai 26 Juni 2026 DJP Jawa Barat menggelar Pekan Sita Serentak dan menyita 288 aset milik penunggak pajak. Barang sitaan non-rekening diusulkan untuk dinilai agar bisa masuk lelang September.

Nilai limit Rp24,72 miliar hanya sekitar 8 persen dari total tunggakan Rp307,45 miliar (hitungan penulis). Artinya, lelang aset penunggak pajak belum tentu menutup seluruh kewajiban, sehingga penyelesaian lebih awal tetap menjadi jalan yang lebih terkendali bagi wajib pajak.

Tahapan Sebelum Aset Dilelang

Aset tidak bisa langsung dilelang. Berdasarkan penjelasan di situs pajak.go.id dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), urutannya sebagai berikut:

Surat Teguran. Diterbitkan bila utang pajak belum dibayar setelah jatuh tempo (sekitar tujuh hari setelah jatuh tempo).
Surat Paksa. Terbit setelah lewat 21 hari sejak surat teguran bila utang belum dilunasi. Biaya penagihan dengan surat paksa sebesar Rp50.000.
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Terbit bila setelah 2 x 24 jam surat paksa belum dipenuhi.
Pengumuman lelang. Dilakukan paling singkat 14 hari setelah penyitaan bila utang belum lunas. Barang bergerak diumumkan satu kali, barang tidak bergerak dua kali.
Pelaksanaan lelang. Digelar paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui kantor lelang negara.

Jika semua batas waktu minimum dijumlahkan, prosesnya paling singkat sekitar 51 hari sejak surat teguran (hitungan penulis, di luar kasus penagihan seketika dan sekaligus). DJP juga menyatakan melakukan pendekatan persuasif sebelum penagihan aktif dimulai.

Hak Wajib Pajak dalam Penagihan

Wajib pajak bukan pihak yang tanpa perlindungan. Hak yang tercantum di situs DJP dan sumber terkait antara lain:

Menerima salinan surat paksa dan berita acara penyitaan.
Mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, dan keputusan pencegahan.
Mengajukan sanggahan atas objek sita.
Mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran sebelum jatuh tempo.
Menghentikan proses dengan melunasi. Lelang tidak dilaksanakan bila utang pajak dan biaya penagihan dilunasi sebelum pelaksanaan lelang, dan surat pencabutan sita terbit setelah pelunasan.
Memanfaatkan daluwarsa penagihan. Hak negara menagih pajak daluwarsa setelah 5 tahun sejak penerbitan ketetapan atau putusan terkait, dengan ketentuan tertentu.
Mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang menjadi dasar tunggakan, sesuai UU KUP.

Wajib pajak juga dilarang memindahtangankan, menyembunyikan, atau menghilangkan barang yang sudah disita karena dapat berujung pidana.

Langkah agar Aset Tidak Sampai Dilelang

Jangan abaikan surat teguran. Ini tahap paling murah dan paling longgar untuk menyelesaikan masalah.
Periksa dasar tunggakan. Cocokkan ketetapan dengan data dan bukti pembayaran. Bila ada kekeliruan, gunakan jalur keberatan, pembetulan, atau banding.
Ajukan angsuran atau penundaan bila arus kas belum memungkinkan pelunasan sekaligus.
Simpan seluruh dokumen penagihan: surat teguran, surat paksa, berita acara sita, dan bukti komunikasi dengan KPP.
Lunasi sebelum hari lelang bila ingin menghentikan prosesnya. Setelah lunas, sita dicabut.
Konsultasikan ke KPP atau konsultan pajak sebelum memutuskan, terutama bila objek sita adalah aset usaha.

Hal yang Wajar Dituntut Wajib Pajak

Penegakan hukum pajak sah dilakukan. Meski begitu, wajib pajak berhak menuntut praktik yang adil dan terukur:

Persuasif benar-benar didahulukan. Pendekatan persuasif tidak boleh berhenti sebagai pernyataan di konferensi pers.
Penilaian aset yang wajar. Nilai limit menentukan harga minimal lelang. Penilaian yang objektif melindungi wajib pajak dari kerugian atas aset yang dilepas.
Keterbukaan hasil lelang. Kemenkeu sendiri menyebut masyarakat sering bertanya aset sitaan berakhir ke mana dan laku berapa. Penjelasan kepada penanggung pajak selayaknya diberikan.
Proporsionalitas penyitaan. Aset yang disita sebaiknya sepadan dengan besaran tunggakan, tanpa melumpuhkan operasional usaha.
Koreksi atas kekeliruan. Bila tunggakan muncul karena salah ketetapan, salah catat, atau gangguan administrasi, wajib pajak berhak atas koreksi, bukan hanya penagihan.

Penutup

Lelang serentak menunjukkan bahwa DJP serius menagih tunggakan, dan rencana perluasannya ke tingkat nasional membuat topik ini relevan bagi banyak wajib pajak. Namun proses menuju lelang tetap berjenjang dan memberi ruang pembelaan. Wajib pajak yang memahami tahapan, menyimpan dokumen, dan menggunakan haknya berada pada posisi paling kuat, baik untuk menyelesaikan tunggakan maupun untuk memastikan penagihan berjalan sesuai aturan.

FAQ

1. Apakah aset penunggak pajak bisa langsung dilelang? Tidak. Prosesnya dimulai dari surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, lalu pelaksanaan lelang, dengan jeda waktu minimum di setiap tahap.

2. Berapa lama dari surat teguran sampai aset dilelang? Dengan menjumlahkan batas minimum tiap tahap (21 hari, 2 x 24 jam, 14 hari, dan 14 hari), prosesnya paling singkat sekitar 51 hari. Ini hitungan penulis dan dapat berbeda pada penagihan seketika dan sekaligus.

3. Apakah lelang bisa dibatalkan? Bisa bila wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan sebelum lelang dilaksanakan. Setelah pelunasan, jurusita menerbitkan surat pencabutan sita.

4. Apa yang bisa dilakukan bila tidak setuju dengan penyitaan? Wajib pajak dapat mengajukan sanggahan atas objek sita dan gugatan ke Pengadilan Pajak atas pelaksanaan surat paksa, penyitaan, atau pengumuman lelang.

5. Ke mana hasil lelang aset penunggak pajak? Menurut DDTCNews, hasil lelang masuk ke kas negara dan digunakan untuk melunasi tunggakan pajak sesuai mekanisme yang berlaku.

6. Apakah masyarakat umum boleh membeli barang lelang pajak? Boleh. Lelang digelar terbuka secara daring melalui lelang.go.id yang dikelola DJKN.

7. Apakah lelang serentak sudah dilakukan secara nasional? Belum. Saat ini baru digelar di tingkat wilayah seperti Jawa Barat. Samingun berharap lelang serentak nasional dapat terlaksana tahun depan.

8. Apakah tunggakan pajak bisa daluwarsa? Bisa. Hak menagih pajak daluwarsa setelah 5 tahun sejak penerbitan ketetapan atau putusan terkait, dengan ketentuan tertentu. Cek kasus masing-masing ke KPP atau konsultan pajak.