Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memakai dua model kecerdasan buatan (AI) untuk berantas pidana pajak. Informasi ini disampaikan pejabat DJP dalam forum kerja sama administrasi pajak internasional pada Oktober 2026. Kedua model itu bernama Arvita dan TCHS.
Kabar ini penting buat wajib pajak. Sebab, AI mulai ikut berperan dalam cara negara mencari bukti. Artikel ini membahas cara kerjanya, batasnya, sampai hal yang perlu kamu siapkan.
Bagaimana DJP Memakai AI untuk Berantas Pidana Pajak?
Mukhammad Faisal Artjan, Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP, menyebut ada dua model AI yang dipakai. Keduanya punya tugas berbeda. Selain itu, DJP menyatakan kedua model masih terus dikembangkan.
Arvita: Asisten Digital untuk Petugas Pajak
Arvita adalah singkatan dari Advance Responsive Virtual Tax Assistant. Alat ini dipakai internal oleh petugas pajak. Fungsinya membantu mencari data dan informasi soal potensi pajak di sektor tertentu, termasuk aturan perpajakannya.
DJP sudah memakainya sejak 2024. Tujuannya agar kerja petugas lebih cepat, andal, dan efisien. Jadi, Arvita lebih mirip asisten pencari data daripada alat penindakan.
TCHS: Bantu Periksa Bukti Permulaan
TCHS adalah singkatan dari Tax Crime Handling System. Sistem ini mendukung pemeriksaan bukti permulaan dalam penanganan tindak pidana perpajakan. Bukti permulaan sendiri adalah tahap awal sebelum kasus naik ke penyidikan.
Menurut penjelasan DJP, TCHS bisa membantu pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sistem ini juga bisa menyediakan bahan bukti permulaan. Targetnya, bahan bukti yang dihasilkan punya kualitas lebih baik.
Di sisi lain, DJP masih mengembangkan dan mengoptimalkan sistem ini. Upaya tersebut dikaitkan dengan kategori extra effort dalam penegakan hukum dan penagihan pada Laporan Kinerja DJP 2025.
Seberapa Jauh AI Bisa Berantas Pidana Pajak?
AI membantu menyaring dan mengolah data. Namun, AI bukan hakim dan bukan penyidik. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman juga menegaskan hal serupa. Menurutnya, big data, machine learning, dan AI bisa membantu mengenali risiko pajak. Meski begitu, hasilnya bergantung pada penggunaan yang tepat sasaran.
Ia juga menekankan kerja sama antarnegara. Alasannya, tantangan ekonomi lintas batas tidak bisa diselesaikan satu negara saja.
Di samping itu, pemaparan yang beredar belum menyebut jumlah kasus, sumber data tiap model, ataupun aturan khusus yang mendasarinya. Karena itu, publik masih perlu menunggu penjelasan yang lebih rinci.
Apa Artinya untuk Wajib Pajak Patuh?
Kabar baiknya, wajib pajak yang patuh tidak perlu panik. Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir. Selain itu, DJP menyebut penegakan hukum pidana bertumpu pada tiga kegiatan, yaitu pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan forensik digital.
Wajib pajak juga masih punya ruang pemulihan. Tersangka bisa mengajukan penghentian penyidikan dengan melunasi kewajibannya, sesuai Pasal 44B UU KUP. Sebelum penyidikan dimulai, wajib pajak juga bisa mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan syarat tertentu, sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP.
Namun, kabar baik ini bukan alasan untuk lengah. Dengan data yang makin mudah diolah, ketidaksesuaian di laporan pajak bisa lebih cepat terlihat. Karena itu, pencatatan yang rapi menjadi perlindungan paling dasar.
Hal yang Wajar Dikawal Wajib Pajak
Meski tujuannya baik, penggunaan AI tetap perlu diawasi. Setidaknya ada empat hal yang wajar dipertanyakan:
- AI hanya alat bantu. Hasil analisisnya bukan vonis. Keputusan tetap harus lewat petugas dan proses hukum.
- Data harus akurat. Data yang salah bisa membuat wajib pajak yang jujur ikut terseret.
- Data pribadi harus aman. Pengolahannya perlu mengikuti aturan pelindungan data pribadi.
- Aturan mainnya harus jelas. Penyidikan tetap berjalan menurut hukum acara pidana yang berlaku.
Dengan begitu, teknologi membantu penegakan hukum tanpa mengorbankan hak wajib pajak.
Cara Wajib Pajak Menjaga Diri
Supaya aman, lakukan langkah sederhana berikut:
- Laporkan SPT dengan data yang benar dan lengkap.
- Simpan faktur, bukti potong, dan bukti transaksi dengan rapi.
- Cocokkan angka di SPT dengan dokumen pendukungnya.
- Betulkan SPT segera kalau menemukan kesalahan.
- Balas surat dari DJP tepat waktu, dan konsultasikan ke konsultan pajak kalau perlu.
Kesimpulan
Pada dasarnya, Arvita dan TCHS adalah alat bantu bagi petugas, bukan pengganti proses hukum. Arvita membantu mencari data. Sementara itu, TCHS membantu menyiapkan bahan bukti permulaan.
Bagi wajib pajak patuh, kabar ini tidak perlu ditakuti. Namun, publik tetap berhak meminta penggunaan AI yang transparan, akurat, dan adil.
Ke depan, yang patut dipantau adalah penjelasan lebih rinci dari DJP soal sumber data dan aturan mainnya. Dari situ, wajib pajak bisa menilai apakah AI benar-benar dipakai secara adil.
FAQ
Apa itu Arvita?
Arvita adalah alat internal DJP yang membantu petugas mencari data dan informasi potensi pajak di sektor tertentu, termasuk aturan perpajakan. DJP memakainya sejak 2024.
Apa itu TCHS?
TCHS atau Tax Crime Handling System adalah sistem yang mendukung pemeriksaan bukti permulaan dalam penanganan tindak pidana perpajakan. DJP masih mengembangkannya.
Apakah AI cukup untuk berantas pidana pajak?
Belum tentu. Menurut Wakil Menteri Keuangan, hasilnya bergantung pada penggunaan yang tepat sasaran dan kerja sama antarnegara.
Apakah AI yang menentukan seseorang jadi tersangka?
Dari informasi yang disampaikan, AI berfungsi sebagai alat bantu bagi petugas. Proses hukumnya tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Apakah wajib pajak yang patuh perlu khawatir?
Tidak perlu panik. Selama laporan benar dan dokumen tersimpan rapi, kamu sudah menjaga diri dengan baik.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
