Bandung, BBF – Pemerintah berencana melanjutkan Insentif PPh 21 DTP pada 2027 dan menyasar sekitar 7,54 juta pekerja. Angka itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 9 November 2026. Sasarannya adalah pekerja dengan penghasilan bruto tetap dan teratur sampai Rp10 juta per bulan.
Meski begitu, kebijakan ini masih berupa rencana dan belum ditetapkan. Artikel ini membahas siapa yang berpeluang menerima, cara kerjanya, sampai hal yang perlu kamu siapkan sejak sekarang.
Siapa yang Bakal Dapat Insentif PPh 21 DTP 2027?
DTP artinya Ditanggung Pemerintah. Jadi, pajak penghasilan yang biasanya dipotong dari gaji ditanggung negara. Menurut Airlangga, ada sekitar 7,54 juta orang yang bergaji di bawah Rp10 juta.
Bagi pekerja, dampaknya langsung terasa di slip gaji. Uang yang biasanya terpotong pajak tetap utuh sebagai penghasilan bersih. Dengan begitu, daya beli ikut terbantu.
Cakupannya juga lebih luas. Pada 2026, fasilitas ini hanya untuk sektor padat karya dan pariwisata. Untuk 2027, pemerintah merencanakan semua sektor usaha ikut masuk.
Syarat yang Kemungkinan Dipakai
Syarat resmi 2027 belum keluar. Namun, skema 2026 bisa jadi gambaran awal:
- Pegawai tetap punya NPWP, atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP.
- Penghasilan bruto pegawai tetap dan teratur maksimal Rp10 juta per bulan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas punya rata-rata upah maksimal Rp500.000 per hari atau Rp10 juta per bulan.
- Penerima tidak sedang mendapat fasilitas serupa dari skema lain.
Ingat, syarat di atas belum dikonfirmasi untuk 2027. Karena itu, tunggu aturan resminya terbit.
Cara Kerja: Pajak Ditanggung Lewat Pemberi Kerja
Pemerintah menanggung pajak lewat pemberi kerja, yaitu perusahaan tempatmu bekerja. Akibatnya, pekerja menerima penghasilan bersih secara penuh. Pembayaran ini juga tidak dihitung sebagai tambahan objek pajak bagi pegawai.
Pada skema sebelumnya, pemberi kerja membayarkan insentif secara tunai. Setelah itu, pemberi kerja melaporkannya lewat SPT Masa PPh Pasal 21. Skema 2027 kemungkinan serupa, tetapi aturannya belum terbit.
Gambaran Hitungannya
Supaya terbayang, ambil contoh gaji Rp10 juta per bulan. Dalam setahun, penghasilannya Rp120 juta. Dikurangi PTKP Rp54 juta untuk lajang tanpa tanggungan, sisanya Rp66 juta.
Dengan tarif progresif, pajaknya sekitar Rp3,9 juta setahun atau kira-kira Rp325.000 per bulan. Jika berlaku penuh, uang sebesar itu tetap berada di kantong pekerja. Namun, ini hitungan sederhana. Angka nyata bisa berbeda tergantung status dan komponen penghasilan.
Apakah Insentif PPh 21 DTP Sudah Pasti Berlaku?
Belum. Aturan yang ada saat ini, yaitu PMK Nomor 105 Tahun 2025, hanya berlaku untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2026. Sampai sekarang, aturan untuk 2027 belum terbit.
Di sisi lain, pemerintah belum menetapkan besaran baru PTKP dan mekanisme finalnya. Perhitungan anggaran dan dampak fiskal juga masih berjalan. Pemerintah turut mempertimbangkan efektivitasnya untuk menjaga daya beli, mencegah pengangguran, dan mendorong lapangan kerja.
Hal yang Wajar Dikawal Pekerja
Kebijakan ini terdengar menggembirakan. Namun, fasilitas semacam ini sifatnya sementara dan diatur per tahun. Skema serupa sudah berjalan terbatas pada 2025 dan 2026. Jadi, kepastian untuk tahun berikutnya selalu perlu dipantau.
Selain itu, ada beberapa hal yang wajar dikawal:
- Manfaatnya harus sampai. Insentif ini untuk pekerja, bukan untuk pembukuan perusahaan. Karena itu, cek slip gajimu setiap bulan.
- Aturan perlu terbit lebih awal. Perusahaan butuh waktu menyiapkan penggajian. Tanpa kepastian, penerapannya bisa terlambat.
- Batas Rp10 juta layak dievaluasi. Angka ini sama dengan skema sebelumnya. Wajar jika publik bertanya apakah batas itu masih pas.
- Syarat harus jelas. Pekerja perlu tahu hak dan caranya sebelum kebijakan berjalan.
Langkah Pekerja Mulai Sekarang
Kamu tidak perlu menunggu aturan keluar untuk bersiap. Coba lakukan ini:
- Pastikan NIK sudah terintegrasi sebagai NPWP.
- Catat penghasilan bruto tetapmu dari slip gaji.
- Simpan slip gaji dan bukti potong pajak dengan rapi.
- Tanyakan ke bagian HRD bagaimana penerapannya begitu aturan terbit.
- Pantau aturan resmi dari pemerintah.
Kesimpulan
Pada intinya, rencana ini membawa kabar baik bagi jutaan pekerja bergaji di bawah Rp10 juta. Pajak yang biasanya memotong gaji bisa ditanggung pemerintah. Meski begitu, status rencana belum berubah menjadi aturan.
Karena itu, tetap kawal prosesnya. Pastikan syaratnya jelas, aturannya terbit tepat waktu, dan manfaatnya benar-benar sampai ke tangan pekerja.
FAQ
Apa itu Insentif PPh 21 DTP?
Ini adalah fasilitas ketika pajak penghasilan pekerja ditanggung pemerintah lewat pemberi kerja. Akibatnya, pekerja menerima penghasilan bersih secara penuh.
Siapa yang berpeluang menerima di 2027?
Pekerja dengan penghasilan bruto tetap dan teratur sampai Rp10 juta per bulan. Pemerintah juga berencana memperluasnya ke semua sektor usaha.
Apakah sudah pasti berlaku di 2027?
Belum. Saat ini masih berupa rencana, dan aturan resminya belum terbit.
Apakah pekerja lepas bisa menerima?
Pada skema 2026, ada ketentuan untuk pegawai tidak tetap dengan upah rata-rata maksimal Rp500.000 per hari atau Rp10 juta per bulan. Untuk 2027, ketentuannya belum dikonfirmasi.
Bagaimana kalau gaji di atas Rp10 juta?
Berdasarkan rencana yang disampaikan, sasarannya pekerja dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan. Di atas itu, pajak penghasilan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Apa yang perlu disiapkan pekerja?
Pastikan NIK terintegrasi sebagai NPWP, simpan slip gaji, dan pantau aturan resminya.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
