Bandung, BBF – Mulai tahun pajak 2027, tarif PPh final UMKM 0,5% tidak bisa lagi dipakai oleh sebagian wajib pajak badan. Yang terdampak adalah PT, CV, firma, dan BUMDes yang jatah waktunya habis. Aturannya ada di PP 20/2026, yang mengubah PP 55/2022.
Jadi, kalau badan usaha Anda masih membayar pajak 0,5% dari omzet, cek dulu kapan Anda mulai memakainya. Sebab, tahun mulai itulah yang menentukan kapan Anda harus pindah ke tarif umum.
Siapa yang Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final UMKM Mulai 2027?
Batas Waktu PPh Final UMKM untuk PT, CV, Firma, dan BUMDes
Sebelumnya, PP 55/2022 memberi jatah waktu berbeda untuk tiap bentuk badan usaha. Rinciannya seperti ini:
- PT (selain perseroan perorangan): paling lama 3 tahun pajak.
- CV, firma, dan BUMDes: paling lama 4 tahun pajak.
Lalu, PP 20/2026 tetap mengizinkan badan-badan ini memakai tarif 0,5% sampai jatahnya habis. Syaratnya, mereka masih memenuhi kriteria di PP 55/2022.
Akibatnya, ada dua kelompok yang harus beralih pada 2027. Keduanya sama-sama sudah menghabiskan seluruh jatah waktunya pada akhir 2026:
- PT yang mulai memakai tarif 0,5% sejak tahun pajak 2024.
- CV, firma, dan BUMDes yang mulai memakainya sejak tahun pajak 2023.
Sebagai contoh, PT yang terdaftar dan memakai tarif ini sejak 2024 sudah menghabiskan jatahnya pada 2024, 2025, dan 2026. Dengan begitu, mulai Januari 2027 perusahaan itu wajib memakai ketentuan umum.
Siapa yang Masih Bisa Pakai Tarif 0,5%?
Di sisi lain, PP 20/2026 juga mempersempit siapa saja yang berhak. Sekarang tarif ini hanya untuk tiga kelompok:
- Wajib pajak orang pribadi.
- Perseroan perorangan (PT yang didirikan oleh satu orang).
- Koperasi.
Untuk orang pribadi dan perseroan perorangan, kabar baiknya, sudah tidak ada batas waktu lagi. Selama omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun, tarif 0,5% tetap bisa dipakai. Sementara itu, koperasi tetap dibatasi paling lama 4 tahun pajak.
Artinya, CV, firma, PT biasa, dan BUMDes yang baru mendaftar sekarang sudah tidak bisa ikut skema ini sama sekali.
Apa yang Berubah Setelah Lepas dari Tarif 0,5%?
Setelah jatahnya habis, badan usaha harus menghitung pajak dengan ketentuan umum. Perbedaannya cukup besar:
- Dasar pajak: dulu omzet, sekarang laba (penghasilan kena pajak).
- Pencatatan: badan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan yang rapi.
- Tarif: tarif PPh badan sesuai Pasal 17 UU PPh, yaitu 22%.
- Angsuran: ada kewajiban angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan.
Meski terdengar berat, perubahan ini tidak selalu merugikan. Contohnya, kalau usaha sedang rugi, pajak 0,5% dari omzet tetap harus dibayar. Sebaliknya, dengan ketentuan umum, usaha yang rugi tidak membayar PPh badan karena tidak ada laba.
Jangan Lupa Fasilitas Pasal 31E
Ada satu fasilitas yang sering terlupa, yaitu Pasal 31E UU PPh. Badan usaha dengan omzet sampai Rp50 miliar setahun berhak mendapat potongan tarif 50%. Potongan ini berlaku untuk laba dari bagian omzet sampai Rp4,8 miliar.
Contohnya begini. Sebuah PT punya omzet Rp3 miliar dan laba Rp300 juta. Karena omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, seluruh labanya dapat potongan tarif 50%. Jadi, tarifnya menjadi 11%, dan pajaknya sekitar Rp33 juta.
Sebagai pembanding, dengan tarif 0,5% dari omzet, pajaknya Rp15 juta. Memang lebih mahal. Namun, kalau labanya kecil atau rugi, hitungan dengan ketentuan umum justru bisa lebih ringan. Karena itu, hitung dulu sesuai kondisi usaha Anda.
Langkah yang Perlu Disiapkan dari Sekarang
Masih ada waktu sebelum 2027. Berikut langkah yang bisa Anda ambil:
- Cek tahun mulai. Lihat kapan badan usaha Anda pertama kali memakai tarif 0,5%.
- Rapikan pembukuan. Mulai catat pendapatan dan biaya dengan tertib sejak sekarang.
- Kumpulkan bukti biaya. Nota, faktur, dan bukti transfer akan mengurangi laba kena pajak.
- Simulasikan pajak 2027. Bandingkan beberapa skenario laba supaya tidak kaget.
- Pertimbangkan bentuk usaha. Kalau usahanya dijalankan sendiri, pelajari opsi perseroan perorangan yang masih bisa memakai tarif 0,5%.
- Konsultasi bila ragu. Diskusikan dengan konsultan pajak atau Account Representative (AR) di KPP.
Persiapan yang matang membuat peralihan lebih lancar. Terlebih lagi, tahun pertama dengan ketentuan umum biasanya paling repot karena semua catatan harus sudah siap sejak Januari. Selain itu, pembukuan yang rapi juga melindungi Anda jika suatu saat kantor pajak meminta penjelasan atas data.
FAQ Seputar Peralihan Tarif 0,5%
Apakah semua badan usaha tidak bisa lagi memakai tarif 0,5% pada 2027?
Tidak semua. Perseroan perorangan dan koperasi masih bisa memakainya. Koperasi dibatasi paling lama 4 tahun pajak.
PT saya mulai memakai tarif 0,5% pada 2025. Kapan harus beralih?
Jatah PT adalah 3 tahun pajak, yaitu 2025, 2026, dan 2027. Jadi, PT tersebut beralih ke ketentuan umum mulai tahun pajak 2028.
Apakah orang pribadi juga kena batas waktu?
Tidak lagi. Orang pribadi bisa memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu, selama omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.
Apa kewajiban utama setelah beralih?
Badan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan, menghitung pajak dari laba, dan membayar angsuran PPh Pasal 25.
Apakah tarif umum pasti lebih mahal?
Belum tentu. Dengan potongan Pasal 31E, usaha dengan laba tipis atau sedang rugi bisa membayar pajak lebih kecil dibanding 0,5% dari omzet.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
