Bandung, BBF – Kamu pasti sering top up dompet digital, transfer dana, atau pakai layanan pinjam meminjam online. Nah, semua aktivitas itu berkaitan dengan PPN jasa fintech. Aturannya ada di PMK 69/2022, dan ada delapan jenis layanan yang masuk daftar. Penting buat tahu, karena yang dikenai pajak ternyata bukan seluruh nominal transaksimu.
Selama ini banyak orang mengira PPN dihitung dari jumlah uang yang ditransfer atau dipinjam. Padahal, dasar pengenaannya jauh lebih sempit. Dengan memahami ini, kamu bisa menilai apakah biaya yang tertera di aplikasi sudah wajar atau belum.
Daftar PPN Jasa Fintech yang Wajib Dipungut
8 Jenis PPN Jasa Fintech yang Perlu Kamu Tahu
Berikut delapan layanan fintech yang dikenai PPN:
- Jasa pembayaran, misalnya uang elektronik, dompet elektronik, gerbang pembayaran, kliring, dan transfer dana.
- Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi.
- Penghimpunan modal, termasuk lewat urun dana (equity crowdfunding).
- Layanan pinjam meminjam.
- Pengelolaan investasi.
- Penyediaan produk asuransi online.
- Layanan pendukung pasar.
- Layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.
Poin terakhir cakupannya cukup luas. Contohnya eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-waqf, dan e-zakat. Jadi, layanan keuangan digital yang berbau sosial dan keagamaan pun bisa masuk daftar.
Yang Dihitung Adalah Imbalan, Bukan Nominal Transaksi
Bagian ini yang paling penting buat pengguna. Dasar pengenaan pajak (DPP) diatur di Pasal 9 ayat (3) PMK 69/2022. Besarnya adalah penggantian berupa fee, komisi, atau merchant discount rate.
Selain itu, imbalan tersebut juga mencakup bentuk lain yang diterima penyelenggara, dengan nama dan bentuk apa pun. Artinya, apa pun istilah yang dipakai aplikasi, selama itu imbalan atas jasanya, bisa masuk hitungan DPP.
Rumusnya sederhana. PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan DPP tadi. Sebagai gambaran, kalau kamu transfer Rp1.000.000 dan biaya layanannya Rp2.500, yang menjadi dasar hitungan adalah biaya Rp2.500 itu, bukan Rp1.000.000. Angka ini hanya ilustrasi untuk memudahkan pemahaman.
Siapa yang Wajib Memungut dan Menyetor?
Kewajiban ada di penyelenggara fintech yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mereka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dengan kata lain, urusan setor dan lapor bukan tugas pengguna.
Sebagai pengguna, kamu tidak perlu menghitung atau membayar sendiri ke kantor pajak. Cukup pastikan biaya yang kamu bayar sesuai dengan yang tertera.
Hak Kamu sebagai Pengguna Layanan
Sebagai konsumen sekaligus wajib pajak, kamu punya hak untuk memahami komponen biaya yang kamu bayar. Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan:
- Baca rincian biaya sebelum menekan tombol konfirmasi.
- Bedakan biaya layanan, komisi, dan PPN-nya jika ditampilkan terpisah.
- Pastikan PPN dihitung dari fee atau komisi, bukan dari seluruh nominal transaksi.
- Simpan bukti transaksi sebagai arsip pribadi.
- Tanyakan ke penyedia layanan bila ada biaya yang tidak jelas.
Langkah-langkah kecil ini membantu kamu mengawasi biaya tanpa perlu paham hitungan pajak yang rumit. Terlebih lagi, transaksi digital sering terjadi dalam nominal kecil tapi sangat sering, sehingga biayanya bisa menumpuk.
Kenapa Penting Memahami Aturan Ini
Transaksi digital makin sering dipakai untuk belanja, bayar tagihan, sampai investasi. Karena itu, aturan pajaknya ikut menyentuh kebutuhan sehari-hari. Kalau kamu paham dasar hitungannya, kamu tidak mudah bingung saat melihat rincian biaya di struk digital.
Di sisi lain, pemahaman ini juga melindungi kamu dari salah kaprah. Misalnya, anggapan bahwa seluruh saldo yang kamu top up ikut dipajaki. Faktanya, yang menjadi dasar hitungan hanyalah imbalan atas jasa yang diterima penyelenggara. Selain itu, kamu jadi lebih siap membandingkan biaya antar penyedia layanan.
Hal yang Belum Dijelaskan Secara Rinci
Perlu dicatat, ada beberapa hal yang tidak dirinci dalam informasi yang jadi rujukan artikel ini. Misalnya soal tarif PPN yang dipakai, perlakuan bunga dan pokok pinjaman, pengecualian layanan tertentu, serta ketentuan faktur pajak. Selain itu, tidak disebutkan secara jelas siapa yang menanggung beban PPN secara ekonomi.
Karena itu, cek aturan terbaru di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau tanyakan ke konsultan pajak sebelum mengambil kesimpulan. Hal ini penting, terutama kalau kamu pelaku usaha yang rutin memakai layanan pembayaran digital.
Dampak buat Pelaku UMKM dan Pelaku Usaha
Bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang menerima pembayaran lewat QRIS atau dompet digital, biaya seperti merchant discount rate termasuk komponen yang masuk DPP. Maka dari itu, periksa laporan transaksi dari penyedia layanan. Dengan begitu, kamu bisa tahu berapa biaya layanan dan PPN yang dipotong dari setiap penjualan.
Catatan ini juga berguna untuk pembukuan sederhana. Sebab, biaya layanan pembayaran termasuk pengeluaran yang perlu dicatat rapi.
FAQ
Apa itu PPN jasa fintech?
Itu adalah PPN yang dikenakan atas penyerahan jasa dari penyelenggara fintech kepada konsumen, sesuai PMK 69/2022.
Ada berapa layanan fintech yang kena PPN?
Ada delapan jenis, mulai dari jasa pembayaran sampai layanan pendukung keuangan digital.
PPN dihitung dari apa?
Dari fee, komisi, atau merchant discount rate yang diterima penyelenggara, bukan dari seluruh nominal transaksi.
Siapa yang wajib memungut dan menyetor PPN?
Penyelenggara fintech yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.
Apakah pengguna harus lapor PPN sendiri?
Tidak. Kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan ada di penyelenggara.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
