Bandung, BBF – Kontrak jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 sedang jadi sorotan publik. Menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), nilai itu berasal dari delapan paket pengadaan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Karena sebagian besar APBN bersumber dari pajak, uang pajak untuk influencer ini wajar dipertanyakan secara terbuka.
ICW merilis temuan itu pada 9 November 2026. Datanya berasal dari realisasi pengadaan tahun anggaran 2023 sampai 2026 di portal INAPROC milik LKPP. Tabel ICW memuat satuan kerja, tahun, nama paket, dan nilai kontrak. Karena itu, siapa pun bisa menelusurinya. Kontrak itu dibiayai APBN, bukan sponsor swasta.
Rinciannya cukup jelas, sehingga setiap angka punya nama paket dan satuan kerja. Kemendikbudristek mengontrak lima paket pada 2024 dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, KKP mengontrak tiga paket, yaitu dua paket senilai Rp7,2 miliar pada 2025 dan satu paket senilai Rp3,6 miliar pada 2026.
Isi paketnya beragam. Ada penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram, dan TikTok milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Misalnya, penayangan Instagram Story senilai Rp575,65 juta dan kehadiran di acara senilai Rp2,52 miliar.
Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Paket KKP 2026 berupa jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
Di media sosial, isu ini dikaitkan dengan video touring The Dudas di Natuna. Namun, kaitan itu belum terbukti. Publik tetap perlu tahu mengapa belanja ini dibutuhkan, bagaimana penyedianya dipilih, dan apa hasilnya bagi rakyat. Persoalannya bukan sosok penerima kontrak. Masalahnya ada pada cara belanja negara dikelola.
Efisiensi Anggaran, tetapi Belanja Influencer Jalan Terus
Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan target efisiensi Rp306,69 triliun. Aturan itu menyasar belanja yang tidak mendesak, misalnya perjalanan dinas dan seminar. Namun, belanja jasa influencer tetap berjalan pada 2025 dan 2026. Efisiensi memang perlu. Meski begitu, efisiensi yang adil semestinya memotong belanja non-prioritas lebih dulu, bukan penghasilan paling kecil.
Karena itu, ICW mempertanyakan urgensi pengadaan ini. Menurut ICW, kedua kementerian sebenarnya sudah punya biro humas dan kanal komunikasi publik yang dibiayai APBN. Pemerintah tentu boleh mengomunikasikan programnya. Masalahnya, saluran resminya sudah ada.
Kontrasnya terasa tajam di lapangan. Agusthinus Nitbani mengajar di SD Negeri Batu Esa, Kupang Barat, sejak 2002. Honor tertingginya Rp600.000 per bulan. Setelah efisiensi, honornya tinggal Rp223.000. Ia satu dari 1.117 guru honorer di Kabupaten Kupang.
Sekarang bandingkan dengan angka kontrak tadi. Satu paket Instagram Story Rp575,65 juta setara honor Rp223.000 selama sekitar 215 tahun. Paket Natuna Rp3,6 miliar setara honor itu selama lebih dari 1.300 tahun. Seluruh kontrak Rp14,69 miliar setara honor itu selama lebih dari 5.400 tahun. Sebagai gambaran skala, Rp3,6 miliar jika dibagi rata untuk 1.117 guru honorer itu menjadi sekitar Rp3,2 juta per guru. Intinya, ini soal urutan prioritas, bukan soal siapa yang populer.
Selain itu, ICW menyoroti dua hal lain. Pertama, spesifikasi paket Kemendikbudristek mencantumkan langsung kanal YouTube RANS Entertainment dan akun @raffinagita1717. Akibatnya, penyedia lain berpotensi tidak bisa bersaing. Padahal, pengadaan pemerintah wajib menjaga prinsip transparan, terbuka, dan bersaing. Karena itu, dasar pemilihan penyedia perlu dijelaskan.
Kedua, KKP tiga kali mengontrak perusahaan terkait Raffi Ahmad setelah pelantikan tersebut. Menurut ICW, PT Rans Animasi Indonesia dimiliki 99,1 persen oleh PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi memegang 0,9 persen saham langsung dan menjabat komisaris. Dengan demikian, potensi konflik kepentingan perlu diperiksa, bukan diabaikan.
Apa yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak?
Setiap belanja dikenai PPN, dan gaji dipotong PPh. Dari situ APBN terisi. Menurut UU KUP, pajak dipungut tanpa imbalan langsung bagi pembayarnya. Karena itu, jaminan satu-satunya adalah akuntabilitas belanja negara.
Pertama, cek data paket di INAPROC LKPP atau SIRUP. SIRUP memuat rencana pengadaan, sehingga publik bisa melihat rencana belanja sebelum kontrak berjalan. Kedua, ajukan permohonan informasi ke PPID kementerian terkait berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen yang layak diminta meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. Badan publik wajib menjawab dalam batas waktu yang diatur undang-undang. Jika ditolak, pemohon bisa mengajukan keberatan.
Selanjutnya, publik bisa mendukung audit oleh BPK dan Inspektorat. ICW sendiri meminta delapan paket itu dibuka dan diaudit, serta meminta Raffi menjelaskan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak. Hingga 10 November 2026, belum ditemukan tanggapan resmi dari Raffi Ahmad, PT Rans, Kemendikbudristek, maupun KKP.
Pemerintah pun punya pekerjaan rumah. Pertama, membuka dokumen pengadaan tanpa menunggu diminta. Kedua, menjelaskan alasan memilih penyedia dengan spesifikasi yang menyebut akun tertentu. Ketiga, memastikan efisiensi tidak mengorbankan layanan dasar, termasuk honor guru.
Pada akhirnya, APBN adalah titipan rakyat. Pemerintah wajib menjelaskan setiap rupiahnya sebelum meminta rakyat patuh membayar pajak.
Apakah ICW menuduh korupsi?
Tidak. ICW menyoroti potensi konflik kepentingan, spesifikasi yang membatasi persaingan, dan urgensi belanja, lalu meminta audit.
Apakah video touring Dudas di Natuna termasuk paket Rp3,6 miliar?
Belum terbukti. Ada paket publikasi influencer di Cemaga Utara, Natuna, tetapi kaitannya dengan video tertentu baru jelas setelah dokumen kontrak dibuka.
Di mana rakyat bisa mengecek pengadaan pemerintah?
Di INAPROC LKPP, SIRUP, dan lewat permohonan informasi ke PPID.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
