Bandung, BBF – Setelah menunggu 18 tahun, DPR akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Aturan ini memungkinkan negara merampas harta hasil kejahatan, termasuk korupsi. Namun, banyak orang belum paham isinya. Karena itu, kamu perlu tahu apa yang diatur, apa risikonya buat rakyat, dan apakah koruptor bisa dihukum mati.
Isi UU Perampasan Aset yang Perlu Kamu Tahu
Gagasan aturan ini sebenarnya sudah lama. PPATK mengusulkannya sejak 2008. Sejak itu, rancangannya berpindah dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Akibatnya, publik menunggu hampir dua dekade.
Pertama, cakupan UU ini luas. Aturannya tidak hanya menyasar korupsi. Judi daring, penipuan, dan penggelapan juga masuk. Selain itu, UU ini mengamanatkan badan pengelola dan badan pengawas untuk mengurus aset yang disita. Aturan ini juga tidak berlaku surut, jadi kasus lama tidak otomatis ikut terjerat.
Cara Kerja Perampasan Aset di UU Ini
Ada dua jalur yang bisa dipakai negara.
Jalur pertama lewat putusan pidana. Pelaku diadili dulu. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hartanya dirampas.
Jalur kedua adalah perampasan tanpa putusan pidana. Istilah bakunya non-conviction based, disingkat NCB. Artinya, harta bisa dirampas lewat pengadilan tanpa menunggu pelakunya divonis. Negara mengajukan permohonan ke pengadilan, lalu hakim yang memutuskan. Misalnya, pelaku korupsi kabur ke luar negeri, sedangkan hartanya masih ada di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, negara bisa menempuh jalur ini.
Jalur NCB hanya berlaku dalam lima kondisi. Pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Selama pembahasan, muncul juga batas nilai harta minimal Rp1 miliar. Angka final sebaiknya kamu cek di naskah resmi setelah diundangkan.
Risiko buat rakyat yang perlu kamu waspadai
Jalur NCB bisa menyentuh harta orang yang belum pernah divonis bersalah. Karena itu, kritik dari masyarakat sipil layak kamu perhatikan. YLBHI menyoroti rumusan pasal yang dinilai terlalu lentur dan meminta pengawasan ketat agar kewenangan ini tidak disalahgunakan aparat. ICW dan koalisi sipil mempersoalkan perlindungan pihak ketiga, beban pembuktian, dan posisi Kejaksaan sebagai pengelola aset. Draf UU ini juga sempat tidak dibuka ke publik selama pembahasan.
Di sisi lain, pemerintah dan Kejaksaan Agung menilai jalur NCB penting agar uang hasil kejahatan bisa kembali tanpa menunggu proses pidana yang panjang. Tujuan itu baik. Namun, manfaatnya baru terasa jika hak warga tetap terlindungi saat aturan dijalankan.
Hak kamu jika hartamu ikut disita
Beberapa pengaman sudah tercantum. Pertama, harta yang dirampas tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Kedua, jika pelaku tertangkap, hakim menghentikan proses NCB dan perkara pidana berjalan. Ketiga, pihak ketiga yang dirugikan, misalnya pembeli beritikad baik, punya jalur hukum untuk membela haknya. Selain itu, semua proses berlangsung di pengadilan, sehingga kamu berhak didengar dan mengajukan bukti.
Jadi, jangan ragu meminta pendampingan hukum jika hartamu ikut dipersoalkan. Bantuan hukum cuma-cuma juga bisa kamu cari lewat lembaga bantuan hukum. Kamu juga berhak meminta salinan putusan dan alasan penyitaan.
Bagaimana dampaknya buat wajib pajak?
Kabar baiknya, tindak pidana pajak tidak masuk cakupan UU ini. Artinya, sengketa atau perkara pajak tidak otomatis memakai mekanisme perampasan. Selain itu, konsep kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) juga tidak dimasukkan. Konsep itu sempat ditolak sebagian ahli karena berisiko melanggar asas praduga tak bersalah.
Meski begitu, kamu perlu melindungi diri. Dokumen yang rapi memudahkan kamu menunjukkan asal-usul hartamu jika suatu saat ada pihak yang mempertanyakan. Karena itu, lakukan langkah berikut:
- Simpan slip gaji, akta jual beli, dan bukti transfer.
- Laporkan semua harta di SPT Tahunan dengan benar.
- Pisahkan rekening pribadi dan rekening usaha.
- Catat hibah atau warisan dengan akta yang jelas.
Perlu dicatat, kewajiban membuktikan tetap harus diawasi publik. Beban itu tidak boleh dialihkan begitu saja kepada warga.
Apakah koruptor bisa dihukum mati?
UU ini mengatur harta, bukan hukuman badan. Ancaman pidana mati untuk korupsi ada di UU Tipikor, yaitu Pasal 2 ayat (2). Pasal itu hanya berlaku untuk korupsi yang merugikan keuangan negara dan dilakukan dalam keadaan tertentu. Contohnya negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme, serta krisis ekonomi dan moneter. Hingga kini, tuntutan mati terhadap koruptor belum pernah dikabulkan hakim.
FAQ
1. Apa arti NCB dalam UU ini?
NCB adalah singkatan non-conviction based. Artinya, harta bisa dirampas lewat pengadilan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelakunya.
2. Apakah harta bisa dirampas tanpa vonis hakim?
Bisa, tetapi hanya dalam lima kondisi tertentu dan lewat permohonan ke pengadilan. Pelaku yang tertangkap tetap diadili.
3. Apakah UU ini berlaku untuk kasus lama?
Tidak. Pasal 72 menegaskan asas tidak berlaku surut, sehingga perbuatan sebelum UU ini berlaku tidak otomatis dijerat.
4. Apakah pelanggaran pajak bisa memicu perampasan harta?
Tindak pidana pajak tidak termasuk dalam cakupan UU ini. Meski begitu, kewajiban lapor SPT tetap berjalan seperti biasa.
5. Apakah pejabat korup pasti dihukum mati?
Tidak. Hukuman mati hanya mungkin dijatuhkan lewat UU Tipikor, dengan syarat yang sangat ketat.
6. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang?
Pantau naskah resmi UU setelah diundangkan. Rapikan dokumen harta dan laporkan SPT dengan jujur. Selain itu, ikuti peraturan turunannya karena detail teknis biasanya diatur di sana.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!










