Bagaimana jika faktur pajak dan invoice berbeda tanggal? Hal ini memang umumnya selalu terjadi. Kenapa? Karena penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam kondisi penyerahan tertentu.

Karena hal inilah, terjadi tanggal pengiriman yang berbeda dengan tanggal barang yang diterima oleh pembeli. Apalgi jika jarak yang dikirim cukup jauh.

Sebenarnya, faktur pajak harus dibuat pada saat  terutangnya PPN atau PPnBM. Tapi karena ada kendala yang tidak terduga, maka selalu terjadi keterlambatan penerbitan e-faktur atau tanggal antara faktur pajak dan invoice.

Dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 8/1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, disebutkan:

Faktur pajak yang diterbitkan PKP setelah lewat 3 bulan dari Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka tidak akan lagi dianggap sebagai Faktur Pajak.

Karena keterlambatan tersebut, maka PPN pada faktur pajak yang sudah lewat dari 3 bulan tidak bisa dikreditkan sebagai pajak masukan.

Untuk PKP penjualm jika tanggal faktur pajak dan invoice berbeda, ketika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, maka bisa terkena sanksi administrasi.

KAPAN SEHARUSNYA FAKTUR PAJAK DIBUAT?

Faktur Pajak harus dibuat dalam kondisi seperti berikut:

  • Saat menerima pembayaran, namun penyerahan BKP atau JKP belum dilakukan.
  • Saat menerima pembayaran termin untuk pekerjaan yang masih dilakukan bertahap
  • Saat penyerahan barang atau jasa yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 151/PMK.03/2013, yang secara khusus mengatur saat pembuatan Faktur Pajak.

Faktur Pajak juga dibuat untuk penyerahan BKP yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak. Kondisi ini terjadi pada saat:

  • BKP berwujud diserahkan langsung kepada pembeli atau pihak ketiga dan atas nama pembeli;
  • BKP berwujud tersebut diserahkan langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan antar cabang
  • BKP berwujud itu diserahkan kepada kurir atau pengusaha jasa angkutan; atau
  • Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi.

Penyerahan BKP berwujud juga harus dibuatkan Faktur Pajaknya, yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak.

Faktur Pajak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

Pembuatan Faktur Pajak untuk penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi dalam kondisi seperti berikut:

  • Harga atas BKP tidak berwujud itu berstatus piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan konsisten.
  • Kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai sebagian atau seluruhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Masukkan nama . . . .
Nama belum di isi . . .
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Masukkan Alamat . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email . . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Masukkan Nomor Telepon . . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Isikan Pesan . . .
Pesan Masih Kosong . . .
Pesan Masih Kosong . . .
close-link