Punya Rekening Rp 1 milyar? Harap Hati-hati. Wah kenapa nih? Ada apa nih? Tenang jangan panic dulu, baca artikel ini sampe abis yaaaa.

Dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 ini disebutkan, kalo otoritas pajak sangat mungkin bisa ngeliat rekening kita loh. Kenapa aturan kaya gini diadain?

Tujuannya, buat ningkatin penerimaan pajak negara dan peraturan ini merupakan kerjasama antar negara anggota G-20 dan OECD. Jadi, kalo Pemerintah Indonesia enggak nerapin aturan akses informasi keuangan, Indonesia bisa jadi tempat penyimpanan dana illegal di dunia.

Untuk saat ini, udah ada 99 negara yang ngejalanin peraturan Automatic Exchange of Information (AEol) but mendorong keterbukaan informasi keuangan terkait kepentingan perpajakan.

Di dalam aturan ini juga dijelasin, kalo lembaga keuangan dan wajib pajak harus ngasih informasi keuangan dan ngelaporin ke OJK.

Akses informasi dana nasabah juga bisa dilakukan sama aparat pajak ke lembaga keuangan tanpa harus minta persetujuan Menteri Keuangan dan OJK. Jadi kantor pajak bisa ngelakuin akses secara langsung buat semua laporan dana nasabah tanpa terkecuali.

Cara ngelaporin Informasi keuangannya gimana sih?

Lembaga keuangan bisa melakukan dua cara dalam pelaporannya ke pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017  Yang pasti jangan salah dalam memberikan laporan karena setiap lembaga keuangan berbeda dengan lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya.

Berikut 2 cara pelaporan Informasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan :

  1. Laporan elektronik diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada penerima laporan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  2. Laporan Non-Elektronik dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lainnya. Penerima laporannya adalah Direktorat Jenderal Pajak

Ada beberapa syarat nasabah, yang rekeningnya bisa diakses sama Otoritas pajak

Ada beberapa syarat nasabah lembaga keuangan yang harus dilaporkan secara otomatis atau periodik sesuai Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, yaitu

  1. Berlaku untuk semua baik perseorangan atau perusahaan, akses informasi oleh aparat pajak berlaku selama wajib pajak memiliki akun di salah satu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. bagi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
  • Jasa Keuangan terdiri dari Perbankan, Pasar Modal, Asuransi
  • Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lainnya terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Persekutuan atau Trust, Lembaga Simpanan, Kustodian, Entitas Investasi
  1. WNI atau WNA yang memiliki usaha atau bisnis atau juga hanya memiliki rekening saja di Indonesia termasuk ke dalam profil keuangan yang akan diintip oleh aparat pajak
  2. Saldo nasabah yang dilaporkan adalah minimum 1 Miliar

Dulu pemeriksaan ini ada minimal saldo untuk pemeriksaaan yaitu di Rp 200juta. Sekarang  Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi batasan minimal saldo nasabah WNI menjadi Rp 1 miliar. Sedangkan informasi keuangan yang dilaporkan untuk kepentingan internasional antar negara adalah mulai dari US$ 250.000 atau Rp 3,25 miliar.

Berarti bisa dibagi dua batasan saldo rekening nasabah dilaporkan lembaga keuangan ke DJP yaitu

  • Untuk kepentingan internasional mulai dari $250.000 Amerika atau Rp3,25 miliar
  • Untuk kepentingan perpajakan domestik mulai dari Rp1 Milyar

Berarti jika ada seseorang WNI atau WNA yang memiliki dana dibawah Rp 1 miliar, maka  tidak perlu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk yang memiliki dana diatas Rp 1 miliar, tidak perlu takut setelah mengikuti program tax amnesty. Jika belum ikut tax amnesty, datang saja ke kantor pajak dan lakukan revisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahun (SPT) yang sudah dilaporkan.

Selain itu ada 2 cara pelaporan Informasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan :

  1. Laporan elektronik diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada penerima laporan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  2. Laporan Non-Elektronik dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lainnya. Penerima laporannya adalah Direktorat Jenderal Pajak

 

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link