Apa itu Faktur pajak marketplace merupakan sebuah hal yang dianggap tidak terlalu penting, namun hal ini ternyata sangatlah penting.

Pembuatan faktur pajak untuk PPN atas transaksi e-commerce, sebenarnya sama saja ketika wajib pajak membuat faktur pajak terutang.

Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online marketplace kepada online marketplace merchant untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabedan.

Selain dikenakan PPN, transaksi e-commerce pun akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu objek PPh adalah penjualan barang atau penyediaan jasa.

Baca juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%

Jika penghasilan dari penjualan barang atau penyedia jasa, merupakan objek pemungutan PPh, maka wajib dilakukan potongan PPh.

Dasar hukum pengenaan PPh atas transaksi e-commerce adalah Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

Pajak Penghasilan (PPh) E-commerce Online Marketplace

Subjek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Objek pajak adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Baca juga: Apa Itu Bea Masuk Antidumping?

Pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain sebagainya) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.

Imbalan untuk jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis online marketplace ini berupa monthly fixed feerent feeregistration feefixed fee, atau subscription fee.

Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh. Untuk penyelenggara online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak Final.

Tarif PPh Pasal 17 yang diterapkan atas PKP dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya.

Biaya-biaya tersebut untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan PTKP.

Apabila online marketplace sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

Jika penyedia jasa yang dimaksud tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan menjadi 4% dari jumlah bruto. Sedangkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link