Jadi Influencer Pemerintah, Begini Aturan Pajak Penghasilannya

Jadi Influencer Pemerintah, Begini Aturan Pajak Penghasilannya

Bandung, BBF – Honor dari proyek promosi instansi tetap masuk objek pajak. Aturan itu berlaku juga kalau kamu jadi influencer pemerintah yang dibayar untuk mengabarkan program negara. Besar pajaknya tidak sama untuk semua orang. Semuanya bergantung pada status penerima, yaitu orang pribadi atau badan usaha. Selain itu, cara kamu menerima bayaran ikut menentukan hitungannya. Supaya tidak salah langkah, yuk bahas satu per satu.

Cara Hitung Pajak Jadi Influencer Pemerintah

Belakangan, nilai kontrak jasa promosi di instansi pemerintah ramai dibicarakan publik. Dari sisi pajak, kuncinya jelas. Penghasilan dari jasa promosi termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh). Namun, cara menghitungnya berbeda antara orang pribadi dan badan.

Kalau kerja samanya lewat perusahaan berbadan hukum, perusahaan itu yang menerima bayaran dari instansi. Sementara itu, kalau kamu menerima bayaran langsung sebagai individu, kamu masuk kategori orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Aturan Pajak Influencer Pemerintah dengan Penghasilan Rp4,8 Miliar ke Bawah

Kalau penghasilan brutomu tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun, kamu boleh memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Ini fasilitas dari otoritas pajak. Dengan NPPN, kamu tidak wajib menyelenggarakan pembukuan yang rumit. Besaran NPPN untuk influencer adalah 50% dari penghasilan bruto, merujuk pada PER-17/PJ/2025.

Hitungannya ada tiga tahap.

Tahap 1: tentukan penghasilan neto

Kalikan penghasilan bruto dengan 50%. Misalnya, kamu menerima Rp300 juta dari jasa promosi. Maka penghasilan netomu Rp150 juta.

Tahap 2: hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Kurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya bergantung pada status. Untuk yang belum menikah dan tanpa tanggungan (TK/0), PTKP-nya Rp54 juta setahun. Kalau sudah menikah, ada tambahan Rp4,5 juta. Lalu, setiap tanggungan menambah Rp4,5 juta dengan maksimal tiga orang. Jika penghasilan suami dan istri digabung, ada tambahan Rp54 juta.

Dengan contoh tadi, PKP-mu Rp96 juta (Rp150 juta dikurangi Rp54 juta).

Tahap 3: kalikan dengan tarif progresif

Tarif mengikuti Pasal 17 UU PPh:

  • 5% untuk PKP sampai Rp60 juta.
  • 15% untuk PKP di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta.
  • 25% untuk PKP di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta.
  • 30% untuk PKP di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar.
  • 35% untuk PKP di atas Rp5 miliar.

Untuk PKP Rp96 juta, hitungannya begini. Rp60 juta dikali 5% menjadi Rp3 juta. Sisanya Rp36 juta dikali 15% menjadi Rp5,4 juta. Jadi, PPh terutangnya Rp8,4 juta. Angka ini kira-kira hanya 2,8% dari bayaran Rp300 juta.

Kalau penghasilan sudah di atas Rp4,8 miliar

Batas ini mengubah cara hitung penghasilan neto. Kamu tidak bisa lagi memakai NPPN. Sebagai gantinya, penghasilan neto dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya usaha. Artinya, kamu wajib menyelenggarakan pembukuan. Setelah itu, tahapnya sama. Kurangi dengan PTKP, lalu kalikan dengan tarif Pasal 17.

Sisi baiknya, biaya yang nyata kamu keluarkan bisa mengurangi pajak. Contohnya sewa studio, peralatan, dan jasa penyunting video. Karena itu, simpan semua bukti pengeluaran dengan rapi.

Bayaran berupa barang atau fasilitas

Tidak semua bayaran berbentuk uang. Kadang kamu menerima produk, barang, atau fasilitas sebagai imbalan promosi. Menurut PMK 66 Tahun 2023, imbalan berupa barang yang berkaitan dengan jasa pada prinsipnya bisa menjadi objek PPh. Karena itu, catat nilai wajar barang tersebut. Dengan begitu, laporan SPT-mu tetap rapi.

Kalau pembayaran lewat agensi atau perusahaan

Skemanya berbeda jika kamu bekerja lewat perusahaan. Pertama, jika perusahaan menerima bayaran atas jasa yang masuk objek PPh Pasal 23, tarifnya 2% dari jumlah bruto. Kedua, jika perusahaan membayar kamu sebagai orang pribadi, pembayaran itu bisa dikenai PPh Pasal 21.

Meski begitu, jenis pajak tidak bisa ditentukan hanya dari nilai kontrak. Rincian pekerjaan, komponen pembayaran, dan pihak penerima ikut menentukan. Oleh sebab itu, baca isi kontrak dengan teliti sebelum menandatangani.

Satu hal lagi yang perlu kamu tahu. PP Nomor 20 Tahun 2026 menegaskan bahwa penghasilan influencer orang pribadi dari pekerjaan bebas tidak termasuk penghasilan usaha. Akibatnya, kamu tidak bisa memakai PPh Final UMKM 0,5%.

Kewajiban setelah bayaran cair

Setelah uang masuk, ada beberapa hal yang perlu kamu urus. Pertama, simpan kontrak kerja sama dan bukti pembayaran. Kedua, kumpulkan semua bukti potong dari pihak pemberi kerja. Ketiga, siapkan catatan penghasilan sepanjang tahun. Meski memakai NPPN, kamu tetap perlu melakukan pencatatan sederhana.

Lalu, laporkan semuanya lewat SPT Tahunan orang pribadi. Batas waktunya paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Kalau ada pajak yang sudah dipotong, masukkan sebagai kredit pajak. Hasilnya, kamu tidak perlu membayar dua kali atas penghasilan yang sama. Selain itu, jika ternyata pajak yang dipotong lebih besar dari yang terutang, kamu berhak mengajukan kelebihan bayar.

Hak kamu sebagai wajib pajak

Selain kewajiban, ada hak yang perlu kamu pakai. Pertama, kamu berhak meminta bukti potong setiap kali pajak dipotong dari pembayaranmu. Bukti potong itu bisa menjadi kredit pajak saat lapor SPT Tahunan. Kedua, kamu berhak memilih NPPN selama memenuhi syarat. Ketiga, kamu berhak memeriksa apakah tarif dan dasar pemotongan sudah tepat.

Kalau ada salah potong, ajukan keberatan atau koreksi lewat jalur resmi. Dengan begitu, kamu tidak membayar lebih dari yang seharusnya.

Terakhir, laporkan semua penghasilan dengan jujur dan tepat waktu. Pajak yang dihitung benar membuat kamu tenang saat berurusan dengan kantor pajak. Sebaliknya, bayaran besar yang tidak dilaporkan bisa memicu pemeriksaan.

FAQ

Apakah honor influencer pemerintah kena pajak?
Ya. Penghasilan dari jasa promosi termasuk objek PPh, baik diterima langsung maupun lewat perusahaan.

Berapa NPPN untuk influencer?
Besarnya 50% dari penghasilan bruto, merujuk pada PER-17/PJ/2025. Fasilitas ini untuk orang pribadi dengan penghasilan bruto sampai Rp4,8 miliar setahun.

Apakah influencer boleh memakai PPh Final UMKM 0,5%?
Tidak, jika kamu orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Hal ini ditegaskan dalam PP Nomor 20 Tahun 2026.

Berapa pajak kalau bayaran lewat agensi?
Perusahaan yang menerima bayaran atas jasa objek PPh Pasal 23 dikenai 2% dari jumlah bruto. Jika agensi membayar kamu sebagai orang pribadi, bisa dikenai PPh Pasal 21.

Apakah barang endorsement juga kena pajak?
Menurut PMK 66 Tahun 2023, imbalan berupa barang atas jasa pada prinsipnya bisa menjadi objek PPh.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui:
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Bagikan artikel ini
Mochamad Fajar Aulia
Mochamad Fajar Aulia
Articles: 2035