Bandung, BBF – Anak-anak SD di Kampung Bibikem, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, membawa air keruh sebagai bekal minum ke sekolah. Video yang beredar menyebut air itu diduga berasal dari rawa yang mengering akibat kemarau panjang. Selain itu, airnya disebut tidak direbus dulu sebelum diminum. Fakta ini memunculkan pertanyaan soal pajak tepat sasaran: apakah uang pajak sudah sampai ke kebutuhan paling dasar warga?
Pertanyaan itu wajar muncul. Air bersih adalah kebutuhan dasar, bukan barang mewah. Apalagi, pajak yang kamu bayar punya tujuan yang jelas di undang-undang.
UU KUP mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang tidak memberi imbalan secara langsung. Namun, definisi yang sama menegaskan bahwa pajak dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, wajib pajak memang tidak menerima barang apa pun saat membayar. Meski begitu, negara berkewajiban memastikan uangnya kembali dalam bentuk layanan dasar.
Mengapa Pajak Tepat Sasaran Penting bagi Wajib Pajak?
Pertama, lihat dulu besarnya peran pajak. Dalam APBN 2026, penerimaan pajak dipatok Rp2.357,7 triliun dari total pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Dengan kata lain, sekitar tiga perempat pendapatan negara datang dari wajib pajak. Sampai akhir September 2026, penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target.
Kedua, kebutuhan pokok sebenarnya tidak dibebani PPN. Beras, jagung, daging, telur, susu, sayur, buah, garam, dan gula konsumsi dibebaskan dari PPN lewat Pasal 16B UU PPN dan PP 49/2022. Air bersih dan air minum juga masuk barang strategis yang bebas PPN. Jadi, sulitnya air bersih di Merauke bukan akibat pajak. Masalahnya ada pada infrastruktur dan penyaluran layanan.
Pembebasan ini penting bagi wajib pajak berpenghasilan rendah. Sebab, kelompok inilah yang paling terasa jika harga pangan naik. Di samping itu, pajak negara berasal dari banyak jenis, mulai dari PPh karyawan, PPh badan, sampai PPN atas barang dan jasa yang dikenai pajak. Oleh sebab itu, hampir setiap warga yang bekerja dan berbelanja ikut menyumbang.
Selanjutnya, perhatikan ke mana belanja negara mengalir. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggarkan Rp335 triliun pada 2026 untuk 82,9 juta penerima. Sebesar Rp223,5 triliun di antaranya diambil dari pos anggaran pendidikan, atau sekitar 47,5 persen dari anggaran pendidikan pemerintah pusat.
Di sisi lain, serapannya belum mulus. Pada 2025, realisasi MBG hanya 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun. Penerimanya pun baru 56,13 juta orang dari target 82,9 juta. Maka, evaluasi memang diperlukan.
Di lapangan, air dan makanan tidak bisa dipisahkan. Air minum yang tidak layak berisiko memicu diare dan penyakit lain. Akibatnya, anak bisa tetap sakit dan kurang gizi meskipun menerima makanan. Jadi, program gizi baru efektif jika akses air bersih ikut dibenahi.
Pemerintah sendiri sudah mengakui perlunya penajaman sasaran. Sepanjang 2026, prioritas MBG diarahkan ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), ibu hamil, serta balita. Bahkan, sebanyak 1.653 sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial dicoret dari daftar penerima. Langkah ini sejalan dengan tuntutan wajib pajak agar anggaran jatuh ke pihak yang paling butuh.
Perlu dipahami, menuntut pajak tepat sasaran bukan berarti menolak program pemerintah. Tuntutan ini hanya meminta agar prioritas diatur dengan adil. Wilayah yang paling sulit dijangkau semestinya mendapat perhatian lebih dulu. Lagi pula, setiap rupiah pajak harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.
Hak Kamu Menuntut Penggunaan Pajak yang Tepat Sasaran
Banyak wajib pajak merasa tugasnya selesai setelah lapor SPT. Padahal, kamu juga punya hak untuk mengawasi hasilnya. Berikut jalur yang bisa kamu pakai:
- Minta informasi anggaran. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuka akses atas dokumen APBN dan APBD. Badan publik wajib melayani permintaan tersebut.
- Sampaikan usulan lewat Musrenbang. Forum ini menjadi pintu masuk usulan pembangunan dari desa sampai kabupaten. Usulan soal air bersih bisa kamu sampaikan di sini.
- Laporkan masalah layanan publik. Kamu bisa melapor ke DPRD, Ombudsman, atau kanal LAPOR!.
- Pantau hasil audit. BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah, dan laporannya terbuka untuk publik.
Perlu diingat pula bahwa transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2026 dipatok Rp693 triliun. Angka itu turun 19,8 persen dari outlook 2025 yang sebesar Rp864,1 triliun. Padahal, penyediaan air bersih umumnya menjadi urusan pemerintah daerah. Karena itu, pantau juga APBD di wilayahmu, bukan hanya APBN.
Langkahnya sederhana. Buka laman keuangan pemerintah daerah, lalu cek pos belanja air minum, sanitasi, dan pendidikan. Bandingkan angka rencana dengan realisasinya. Jika selisihnya besar, kamu punya alasan kuat untuk bertanya kepada DPRD atau dinas terkait. Dengan cara ini, pengawasan menjadi kebiasaan, bukan reaksi sesaat.
Sementara itu, tetap penuhi kewajibanmu dengan benar. Lapor SPT tepat waktu dan bayar sesuai ketentuan. Dengan begitu, posisimu kuat saat menyuarakan hak sebagai wajib pajak. Suara yang datang dari wajib pajak patuh lebih sulit diabaikan.
Singkatnya, membayar pajak adalah kewajiban, sedangkan mengawasi penggunaannya adalah hak. Anak-anak di Merauke butuh air bersih, dan uang untuk itu berasal dari pajak yang kita bayar bersama.
Pada akhirnya, pajak baru terasa manfaatnya ketika anak-anak di daerah terpencil bisa minum air bersih tanpa takut sakit. Itulah ukuran sederhana yang bisa dipakai setiap wajib pajak.
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak.
FAQ
1. Apakah air bersih dikenai PPN?
Tidak. Air bersih dan air minum termasuk barang strategis yang dibebaskan dari PPN, sehingga warga tidak menanggung PPN atas air tersebut.
2. Apakah wajib pajak berhak tahu ke mana uang pajak dipakai?
Ya. Dokumen APBN dan APBD termasuk informasi publik. Kamu bisa memintanya lewat mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik.
3. Apakah pajak yang saya bayar langsung dipakai untuk program tertentu seperti MBG?
Tidak. Pajak masuk ke kas negara, lalu dialokasikan melalui APBN. Pembayaran pajak tidak diarahkan ke program tertentu per wajib pajak.
4. Ke mana saya bisa melapor jika layanan publik di daerah tidak berjalan?
Kamu bisa menghubungi DPRD, Ombudsman, atau kanal LAPOR!. Sertakan bukti seperti foto, video, dan lokasi agar laporan mudah ditindaklanjuti.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!










