Self Assessment Pajak: Dipaksa Hitung Sendiri, Tapi Wajib Pajak yang Disalahkan

Self Assessment Pajak: Dipaksa Hitung Sendiri, Tapi Wajib Pajak yang Disalahkan

Bandung, BBF – Kritik paling tajam terhadap self assessment pajak bukan soal tarifnya. Masalahnya ada pada pembagian tanggung jawab. Negara meminta wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri. Namun, saat sistem pelaporan bermasalah atau hasil hitungan dianggap keliru, beban biasanya jatuh ke wajib pajak. Pola ini membuat banyak orang merasa kewajibannya dipaksa sempurna, sementara pelayanannya belum tentu sebanding.

Self Assessment Pajak: Tanggung Jawab Penuh di Pundak Wajib Pajak

Dasar hukumnya jelas. Pasal 12 ayat (1) UU KUP mewajibkan setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai aturan, tanpa menunggu tagihan lebih dulu. Dirjen Pajak juga menjelaskan bahwa wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Secara konsep, sistem ini memang berdasarkan kepercayaan. Meski begitu, kepercayaan hanya adil kalau negara juga memenuhi bagiannya. Bagian itu mencakup aturan yang mudah dipahami, sistem yang andal, dan layanan yang menjawab. Kalau tiga hal tersebut belum beres, kepercayaan berubah menjadi beban sepihak.

Wajib pajak biasa juga bukan akuntan. Ia harus memahami penghasilan, PTKP, tarif progresif Pasal 17, bukti potong, sampai format isian dalam satu waktu. Sementara itu, pekerjaan utamanya tetap harus jalan. Karena itu, wajar kalau banyak orang butuh panduan yang jelas, bukan sekadar kewajiban yang makin rinci.

Self Assessment Pajak Tanpa Sistem yang Andal

Contoh paling nyata adalah Coretax. Menjelang batas lapor SPT Tahunan 2026, keluhan soal akses yang gagal dan error 404 meningkat lewat kanal pengaduan. Akun resmi tidak membalas semuanya dan lebih sering memberi jawaban normatif.

Persoalannya sudah terlihat sejak sebelum musim lapor. Pada 30 Desember 2025, sekitar 4,68 juta wajib pajak belum mengaktifkan akun Coretax. Di hari yang sama, Coretax sempat mengalami gangguan. Artinya, ada jutaan orang yang harus beradaptasi, sementara sistemnya sendiri belum stabil.

Praktisi perpajakan juga menilai format SPT Tahunan di Coretax masih kompleks. Akibatnya, wajib pajak harus belajar alur baru tepat saat tenggat mendekat. Padahal, tenggat itu tidak ikut longgar dengan sendirinya.

Relaksasi memang diberikan. Batas lapor diperpanjang sampai 30 April 2026 lewat KEP-55/PJ/2026, dengan penghapusan sanksi administrasi. Namun, langkah ini datang setelah kendala menumpuk. Relaksasi seperti ini bersifat menambal, bukan mencegah.

Risiko ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Kalau SPT keliru, kamu memang bisa membetulkannya sesuai Pasal 8 UU KUP selama belum ada pemeriksaan. Akan tetapi, bila pembetulan membuat pajak kurang bayar, sanksi bunga tetap berlaku. Sementara itu, kesalahan yang baru terungkap saat pemeriksaan dikenai sanksi yang jauh lebih besar. Dengan kata lain, kesalahan yang berasal dari sistem yang membingungkan tetap berisiko dibayar mahal.

Transparansi juga berjalan satu arah. Wajib pajak diminta terbuka soal penghasilan dan harta. Di sisi lain, informasi tentang ke mana uang pajak dipakai sering sulit ditelusuri orang awam. Ketimpangan ini membuat hubungan negara dan wajib pajak terasa tidak seimbang. Kewajiban dituntut rapi, sedangkan keterbukaan dari negara belum tentu sama rapinya.

Beban lain datang dari sisi waktu. Wajib pajak karyawan harus mengumpulkan bukti potong dari kantor, mencocokkan data harta, lalu mengisi SPT di tengah jam kerja. Pelaku usaha kecil punya beban yang lebih berat lagi, karena harus menghitung omzet, pajak final, dan kewajiban lain sekaligus. Ketika portal bermasalah, waktu yang terbuang itu tidak ada gantinya.

Selain itu, jawaban yang normatif membuat masalah terasa tidak selesai. Wajib pajak bertanya soal kendala tertentu, tetapi yang kembali hanya anjuran untuk mencoba lagi nanti. Padahal, orang yang sudah patuh berhak mendapat kepastian, bukan sekadar imbauan. Kepastian itu penting karena tenggat lapor tetap berjalan, dan sanksi tetap menunggu kalau terlambat.

Di sisi lain, pemerintah punya alasan kuat memakai sistem ini. Self assessment dianggap lebih efisien, karena negara tidak perlu menghitung pajak jutaan orang satu per satu. Alasan itu masuk akal. Namun, efisiensi bagi negara tidak boleh berarti repot bagi warga. Kalau tujuan sistemnya mempermudah, ukurannya adalah kemudahan yang dirasakan wajib pajak, bukan hanya jumlah SPT yang masuk.

Ada beberapa tuntutan yang masuk akal bagi wajib pajak:

  1. Sistem diuji penuh sebelum musim lapor, bukan diperbaiki saat tenggat mendekat.
  2. Kanal pengaduan menjawab secara spesifik, bukan sekadar jawaban umum.
  3. Sanksi tidak dikenakan kalau keterlambatan atau kesalahan berasal dari gangguan sistem.
  4. Panduan pengisian dibuat dalam bahasa yang sederhana.
  5. Penggunaan uang pajak dibuka dengan data yang mudah dicari.

Sambil menunggu pembenahan, kamu tetap punya pegangan. Simpan tangkapan layar setiap kendala, lengkap dengan tanggal dan jam. Laporkan lewat kanal resmi dan simpan nomor tiketnya. Kalau terlanjur salah isi, ajukan pembetulan SPT sebelum ada pemeriksaan, karena risikonya lebih kecil. Kamu juga bisa datang ke kantor pajak untuk meminta pendampingan.

Bukti-bukti itu penting, karena sanksi dihitung otomatis dan tidak peduli penyebab keterlambatannya. Kalau muncul sanksi yang menurutmu tidak adil, Pasal 36 UU KUP membuka ruang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak. Kamu juga bisa mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sesuai Pasal 25.

Perlu dicatat, pemerintah menyebut Coretax terus dibenahi. Meski begitu, selama masih ada wajib pajak yang kesulitan, kritik tetap relevan. Wajib pajak yang patuh berhak mendapat sistem yang layak, layanan yang jelas, dan perlakuan yang adil.

FAQ

Apa itu self assessment pajak?

Itu sistem yang meminta wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dasarnya Pasal 12 ayat (1) UU KUP.

Apakah wajib pajak bisa dikenai sanksi karena Coretax error?

Aturan umum tetap menetapkan sanksi atas keterlambatan. Namun, pemerintah pernah menghapus sanksi administrasi saat ada perpanjangan lapor. Simpan bukti kendala agar kamu bisa mengajukan pengurangan sanksi atau keberatan.

Bagaimana kalau saya salah mengisi SPT?

Kamu bisa mengajukan pembetulan SPT selama belum ada pemeriksaan. Kalau pembetulan membuat pajak kurang bayar, ada sanksi bunga.

Apakah ada denda kalau telat lapor SPT Tahunan orang pribadi?

Ada. Denda keterlambatan untuk orang pribadi sebesar Rp100.000.

Ke mana saya bisa mengadu kalau sistem bermasalah?

Gunakan kanal resmi DJP seperti Kring Pajak, atau datang ke kantor pajak terdekat untuk didampingi petugas.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui:
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Bagikan artikel ini
Mochamad Fajar Aulia
Mochamad Fajar Aulia
Articles: 2035