Bandung, BBF – Banyak pegawai negara kini bertanya-tanya: apakah naik pangkat bisa tertunda gara-gara pajak? Menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, ASN, TNI, dan Polri wajib taat pajak karena kepatuhan perpajakan akan menjadi syarat kenaikan golongan, pangkat, dan jabatan. Pernyataan itu disampaikan pada 12 November 2026. Namun, aturannya masih disiapkan dan belum ada tanggal berlaku. Jadi, kamu masih punya waktu untuk merapikan kewajiban pajakmu.
Kenapa ASN, TNI, dan Polri Wajib Taat Pajak untuk Naik Pangkat?
Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan yang menjadikan kepatuhan pajak sebagai syarat administrasi kepegawaian. Alatnya bernama Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP. Dengan alat ini, kenaikan pangkat dan jabatan tidak bisa diproses kalau kewajiban pajak belum beres.
Apa Itu KSWP?
KSWP adalah pengecekan yang wajib dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan tertentu. Jadi, bukan kamu yang dihukum, melainkan instansi yang memastikan status pajak pegawainya. Kali ini, KSWP rencananya dipakai untuk kenaikan pangkat dan pendidikan bagi ASN, TNI, dan Polri.
Syarat KSWP Dinyatakan Valid
Ada dua hal yang dicek. Pertama, nama dan NPWP-mu harus sama dengan data di DJP. Kedua, kamu sudah melaporkan SPT Tahunan PPh untuk dua tahun pajak terakhir. Kalau dua syarat itu terpenuhi, status KSWP-mu valid. Jadi, yang dicek adalah kesesuaian data dan kelengkapan laporan, bukan besar kecilnya pajak yang kamu bayar.
Cara Mengajukan KSWP di Coretax
Saat ini pengajuan dilakukan lewat menu Layanan Administrasi di aplikasi Coretax. Berbeda dari sistem lama yang hanya menampilkan status valid atau tidak valid, Coretax menerbitkan dokumen Surat KSWP resmi. Dokumen itu dibuat khusus untuk satu instansi yang meminta.
Bagaimana Status Aturannya Sekarang?
Kebijakan ini sudah disepakati secara prinsip. Meski begitu, peluncuran resminya masih menunggu penandatanganan bersama oleh kementerian terkait, termasuk Menteri Keuangan. Sampai artikel ini ditulis, belum ada tanggal berlaku dan belum ada nomor peraturan yang disebut.
Selain KSWP, Dirjen Pajak juga menyebut Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk promosi dan eselonisasi. Hubungan keduanya belum dijelaskan secara rinci. Karena itu, tunggu aturan resminya sebelum menyimpulkan. Karena masih berupa rencana, informasi yang beredar di media sosial sebaiknya kamu cek ke kanal resmi DJP.
Mengapa Aparatur Negara yang Disasar Lebih Dulu?
Pemerintah ingin mendorong kepatuhan sukarela dari dalam lingkungan aparatur sendiri. Pendekatannya disebut nudging, yaitu dorongan halus yang disesuaikan dengan karakter tiap kelompok wajib pajak. Selain itu, materi edukasi pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan kedinasan, termasuk corporate university milik kepolisian.
Dari sisi data, kepatuhan kelompok ini sebenarnya sudah naik. Sampai 22 Juni 2026, sebanyak 3,39 juta wajib pajak ASN, TNI, dan Polri sudah melaporkan SPT Tahunan 2025 lewat Coretax.
Sebelum Ada KSWP, Coretax Sudah Jadi Kewajiban
Kewajiban pajak ASN, TNI, dan Polri sebenarnya sudah diperketat sejak lama. Mulai pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025, seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri wajib memakai Coretax. Karena itu, mereka diminta mengaktifkan akun wajib pajak serta memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Akibatnya, pegawai yang sudah mengikuti aturan itu tinggal melanjutkan kebiasaannya.
Apa Artinya Jika ASN, TNI, dan Polri Wajib Taat Pajak?
Bagi pegawai yang sudah rutin lapor SPT, aturan ini hampir tidak mengubah apa pun. Dampak terbesar justru terasa bagi yang belum lapor, belum aktivasi Coretax, atau datanya belum cocok. Sebaliknya, aturan ini seharusnya tidak menambah beban kalau prosesnya jelas.
Namun, sebagai wajib pajak, kamu berhak mendapat kepastian. Syarat dan alur pengurusannya perlu dibuat sederhana supaya tidak menghambat hakmu atas kenaikan pangkat. Pengurusan KSWP juga sebaiknya tidak berbelit dan tidak memakai biaya.
Selain itu, kepatuhan tidak boleh menjadi alasan menahan hak pegawai yang sebenarnya sudah patuh. Jika datamu sudah benar tetapi KSWP belum valid, kamu bisa meminta pengecekan dan perbaikan data ke kantor pajak.
Langkah Aman agar Kenaikan Pangkat Tidak Terhambat
Kamu bisa mulai bersiap dari sekarang dengan langkah berikut:
- Aktifkan akun Coretax dan pastikan kode otorisasi sudah kamu miliki.
- Cek kesesuaian nama dan NPWP dengan data DJP.
- Laporkan SPT Tahunan PPh, minimal untuk dua tahun pajak terakhir.
- Cocokkan bukti potong dari bendahara dengan slip gaji sebelum melapor.
- Simpan bukti lapor SPT dengan rapi.
- Jika ada tahun yang terlewat, segera laporkan dan betulkan datanya.
Dengan persiapan itu, kamu tidak perlu cemas saat aturan resmi diumumkan.
FAQ
Apakah aturan ini sudah berlaku?
Belum. Kebijakannya sudah disepakati secara prinsip, tetapi masih menunggu peluncuran resmi dan tidak ada tanggal berlaku yang disebut.
Siapa saja yang terkena aturan ini?
Sasarannya adalah ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. Kepatuhan pajak akan menjadi syarat administrasi kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat.
Apa itu KSWP?
KSWP adalah konfirmasi status wajib pajak yang dicek instansi sebelum memberikan layanan tertentu. Statusnya valid kalau nama dan NPWP sesuai data DJP serta SPT Tahunan dua tahun terakhir sudah dilaporkan.
Bagaimana cara mengajukan KSWP?
Ajukan lewat menu Layanan Administrasi di Coretax. Hasilnya berupa Surat KSWP resmi yang dibuat khusus untuk satu instansi.
Apa yang harus saya lakukan sekarang?
Aktifkan Coretax, cek kesesuaian data, dan laporkan SPT Tahunan yang belum tersampaikan. Dengan begitu, kamu siap kapan pun aturannya berlaku.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
