Bandung, BBF – Sisa waktu 2026 tinggal dua bulan, tapi DJP masih harus mengumpulkan sekitar Rp500 triliun. Karena itu, DJP menyiapkan sejumlah langkah untuk mengejar tambahan pajak sampai akhir Desember 2026. Angka tersebut disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 12 November 2026, untuk memenuhi target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Nah, kamu perlu tahu apa saja langkahnya, sebab sebagian di antaranya bisa menyentuh kamu langsung sebagai wajib pajak.
Bagaimana DJP Mengejar Tambahan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan?
DJP tidak mengandalkan satu cara saja. Ada empat kebijakan utama, ditambah pengawasan yang makin ketat lewat Coretax. Mari kita bahas satu per satu, mulai dari angka yang harus dikejar.
Berapa Sisa Target yang Harus Dikejar?
Target penerimaan pajak 2026 dipatok Rp2.357,7 triliun. Sampai akhir Oktober 2026, realisasinya baru Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target. Dengan begitu, kebutuhan untuk November dan Desember berada di kisaran Rp514 triliun. Angka Rp500 triliun yang disebut Dirjen Pajak adalah perkiraan kasarnya.
Sebagai pembanding, sampai 30 September 2026 penerimaan pajak sudah Rp1.607,6 triliun atau 68,2% dari target. Jadi, selisih dua bulan terakhir ini memang besar dan butuh langkah ekstra. Realisasi memang tumbuh 24,1% dibanding tahun lalu, tetapi DJP tetap harus menutup selisih besar dalam waktu singkat.
Strategi 1: PPh Pasal 22 atas Transaksi Marketplace
Langkah pertama menyasar penjual di platform belanja online. Pajak dipungut lewat marketplace yang ditunjuk pemerintah, sehingga data transaksi pedagang lebih mudah terlihat. Meski begitu, pelaku UMKM beromzet di bawah Rp500 juta per tahun bisa mengajukan surat pernyataan bebas. Jadi, pastikan kamu menyimpan buktinya.
Strategi 2: SPP-TDLN untuk Transaksi Digital Luar Negeri
Strategi kedua adalah SPP-TDLN, sistem untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri. Langganan aplikasi, layanan streaming, dan produk digital sejenis termasuk dalam cakupan ini. Akibatnya, pungutan PPN atas layanan digital asing akan makin rapi.
Strategi 3: Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
Berbeda dari dua strategi sebelumnya, kebijakan ini justru memberi keringanan. DJP mendorong wajib pajak melunasi pokok pajak yang masih terutang, dengan imbalan sanksi administrasi yang dikurangi atau dihapus. Bagi kamu yang punya tunggakan, ini peluang untuk menyelesaikan kewajiban dengan beban lebih ringan.
Strategi 4: Global Minimum Tax 15%
Kebijakan keempat menyasar perusahaan multinasional. Mereka dikenai tarif efektif minimum 15% jika memenuhi kriteria tertentu. Tujuannya mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara lain.
Pengawasan Makin Ketat dengan Coretax dan AI
Selain empat kebijakan itu, DJP memperkuat pengawasan. Pada periode Agustus 2025 sampai Agustus 2026, aktivitas pengawasan naik sekitar 65% dan audit naik sekitar 25%. Selain itu, DJP menyempurnakan Coretax dengan fitur analitik dan kecerdasan buatan untuk mengenali potensi ketidakpatuhan.
Di sisi lain, DJP memakai pendekatan behavioral nudging. Artinya, wajib pajak menerima pengingat lewat email untuk membetulkan SPT Tahunan jika datanya tidak cocok. Pegawai pajak juga ditata lewat fungsionalisasi supaya kinerja pengawasan lebih terukur.
Siapa yang Terdampak Tambahan Pajak Ini?
Penjual online, pengguna layanan digital luar negeri, dan wajib pajak yang datanya belum rapi paling dekat dengan langkah-langkah di atas. Sementara itu, perusahaan multinasional terkena Global Minimum Tax. Selama 2026, pemerintah juga menyatakan tidak menambah jenis pajak baru atau menaikkan tarif. Fokusnya ada pada perluasan basis dan pengawasan.
Hak dan Langkah Aman untukmu sebagai Wajib Pajak
Pengawasan yang makin ketat bukan alasan untuk panik. Kamu punya hak untuk memastikan semuanya benar. Berikut langkah yang bisa kamu ambil:
- Cek email yang terdaftar di DJP secara rutin, termasuk folder spam.
- Cocokkan data di SPT Tahunan dengan bukti potong dan slip penghasilan.
- Betulkan SPT jika menemukan data yang belum sesuai kondisi sebenarnya.
- Manfaatkan pengurangan sanksi jika kamu punya tunggakan pajak.
- Simpan bukti transaksi, terutama jika kamu berjualan di marketplace.
- Pastikan informasi pajak berasal dari kanal resmi DJP, bukan pesan yang mengaku dari DJP.
Dengan data yang rapi, kamu tidak perlu khawatir saat pengawasan diperkuat. Ingat, patuh pajak berarti membayar sesuai aturan, bukan sekadar membayar lebih banyak.
FAQ
Dari mana angka Rp500 triliun itu berasal?
Angka itu adalah selisih antara target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun dengan realisasi yang sudah terkumpul. Perhitungan terbaru menunjukkan kebutuhan November dan Desember sekitar Rp514 triliun.
Apakah ada pajak baru atau kenaikan tarif untuk mengejar target ini?
Menurut pernyataan pemerintah selama 2026, tidak ada jenis pajak baru maupun kenaikan tarif. DJP menekankan perluasan basis pajak dan pengawasan.
Apa yang dimaksud pengurangan sanksi administrasi?
Itu adalah program yang memberi keringanan sanksi bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak terutang. Dengan begitu, beban tambahan berupa sanksi bisa berkurang atau hilang.
Apakah penjual di marketplace pasti dipungut pajak?
Tidak selalu. Pelaku UMKM beromzet di bawah Rp500 juta per tahun bisa mengajukan surat pernyataan bebas. Karena itu, periksa dulu apakah kamu memenuhi syarat.
Apa yang harus saya lakukan kalau menerima email imbauan dari DJP?
Baca isinya dengan teliti, cocokkan datamu, lalu betulkan SPT jika memang ada yang tidak sesuai. Pastikan juga email itu berasal dari kanal resmi DJP.
