Bandung, BBF – Kabar Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden memunculkan pertanyaan soal pajak setelah resign, baik untuk pejabat maupun rakyat biasa. Gibran menyampaikan niatnya kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026, lalu menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR.
Lalu, apa saja hak yang menyusul? Aturannya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Namun, hak itu baru berlaku kalau ia resmi berhenti dengan hormat sesuai mekanisme konstitusional.
Menurut UU tersebut, mantan Wakil Presiden berhak atas pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok Wakil Presiden adalah Rp20.160.000 per bulan, sehingga pensiun pokoknya sekitar Rp241,92 juta per tahun. Selain itu, ada tunjangan pasangan sebesar 10% dari pensiun pokok, biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan dinas, dan pengamanan dari Paspampres.
Bagaimana dengan pajaknya? PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang dibebankan ke APBN pada prinsipnya ditanggung pemerintah. Dasarnya adalah PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PMK Nomor 262/PMK.03/2010. Aturan ini berlaku umum bagi pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan para pensiunannya, jadi bukan aturan khusus untuk satu orang.
Kenapa Pajak Setelah Resign Terasa Berbeda bagi Karyawan?
Perbedaannya terasa ketika kamu berhenti kerja sebagai karyawan. Tidak ada pensiun seumur hidup dari negara, dan pajakmu tidak ditanggung siapa pun. Gaji bulan terakhir tetap dipotong PPh 21. Selain itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah juga ikut dipajaki.
Tarifnya final dan progresif menurut PP Nomor 68 Tahun 2009. Sampai Rp50 juta tarifnya 0%. Di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta tarifnya 5%, lalu 15% untuk Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% untuk di atas Rp500 juta. Jadi, kalau kamu mengundurkan diri dan menerima uang penggantian hak, komponen itu tetap masuk hitungan.
JHT juga tidak lepas dari pajak. Meski itu tabungan hari tuamu sendiri, JHT yang dicairkan sekaligus dikenai PPh 21 final sebesar 0% sampai 5%. Dengan kata lain, sampai Rp50 juta kamu tidak kena pajak, sedangkan kelebihannya dikenai 5%.
Aturan yang sama berlaku untuk uang manfaat pensiun dari dana pensiun yang dibayarkan sekaligus. Tarif PPh 21 finalnya juga 0% sampai 5%. Jadi, hampir semua uang yang kamu terima saat berhenti kerja punya konsekuensi pajak.
Perbedaan perlakuan ini bukan alasan untuk menolak membayar pajak. Namun, kamu berhak memastikan hitungannya benar. Pemotongan yang keliru bisa langsung mengurangi uang yang menjadi hakmu.
Langkah Mengurus Pajak Setelah Resign agar Tidak Rugi
Pertama, minta bukti potong 1721-A1 ke perusahaan lama. Pemberi kerja wajib memberikannya paling lama satu bulan setelah masa pajak terakhir berakhir, sesuai PER-2/PJ/2024. Kedua, cek hitungan pajak di bulan terakhir. Pada masa pajak terakhir, PPh 21 tidak lagi memakai tarif efektif rata-rata (TER), melainkan tarif Pasal 17 UU PPh. Dari situ kamu bisa melihat ada kelebihan potong atau tidak.
Ketiga, simpan bukti potong pesangon dan JHT. Karena tarifnya final, penghasilan itu tidak digabung dengan gaji di SPT Tahunan, tetapi tetap perlu kamu laporkan. Keempat, laporkan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Kalau kamu pindah kerja di tahun yang sama, masukkan semua bukti potong dari kedua perusahaan.
Terakhir, ingat bahwa kewajiban lapor SPT melekat selama NPWP masih aktif. Jadi, walaupun kamu belum bekerja lagi, SPT Tahunan tetap perlu dilaporkan, meskipun nilainya nihil. Kalau ternyata ada lebih bayar, kamu bisa memperhitungkan atau mengajukan pengembalian sesuai ketentuan.
Selain itu, perhatikan penghasilan baru setelah berhenti kerja. Kalau kamu mulai freelance atau berjualan, penghasilan itu tetap objek pajak, dan tarifnya bergantung pada jenis penghasilan serta omzetmu. Pelaporan SPT Tahunan sekarang dilakukan lewat Coretax, jadi pastikan akunmu bisa diakses sebelum masa lapor tiba.
Pada akhirnya, ada dua pelajaran dari kasus ini. Pertama, perlakuan pajak setelah berhenti dari jabatan atau pekerjaan sangat bergantung pada statusmu. Pejabat negara dan pensiunannya mendapat PPh 21 yang ditanggung pemerintah, sedangkan karyawan swasta menanggung pajaknya sendiri. Kedua, sebagai wajib pajak, kamu berhak tahu dasar hitungan pajakmu, meminta bukti potong, dan membetulkan pemotongan yang keliru. Karena itu, simpan semua dokumen dan jangan ragu bertanya ke Kring Pajak 1500200 atau KPP terdekat.
FAQ
Apakah pensiun mantan Wakil Presiden kena pajak?
Penghasilan itu tetap menjadi objek PPh. Namun, PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang dibebankan ke APBN ditanggung pemerintah, berdasarkan PP 80/2010 dan PMK 262/PMK.03/2010.
Apakah pajak setelah resign hilang kalau saya belum bekerja lagi?
Tidak otomatis. Kalau tidak ada penghasilan, memang tidak ada pajak yang harus dibayar. Akan tetapi, SPT Tahunan tetap perlu dilaporkan selama NPWP masih aktif.
Apakah uang pesangon dan uang penggantian hak kena pajak?
Ya. Keduanya dikenai PPh 21 final dengan tarif 0% sampai 25% sesuai PP 68/2009. Penghasilan sampai Rp50 juta tarifnya 0%.
Apakah JHT yang dicairkan kena pajak?
Ya, kalau dicairkan sekaligus. Tarif PPh 21 finalnya 0% sampai Rp50 juta, lalu 5% untuk kelebihannya.
Dokumen apa yang harus saya minta dari kantor lama?
Minta bukti potong PPh 21 formulir 1721-A1. Dokumen ini dipakai untuk mengisi SPT Tahunan dan mengecek ada tidaknya kelebihan potong.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
