Bandung, BBF – Strategi paling aman untuk saldo rekening adalah memahami dua hal: yang dipajaki bukan saldonya, dan pelaporan ke DJP bukan berarti uang di rekening langsung dikenai pajak. Pemerintah sendiri menyatakan penyampaian informasi keuangan tidak berarti uang simpanan nasabah serta-merta dikenakan pajak. Pajak muncul dari penghasilan, misalnya bunga tabungan dan deposito yang dikenai PPh final 20 persen.

“Aman dari pajak” dalam artikel ini berarti patuh dan siap menjelaskan: harta dilaporkan lengkap di SPT, asal dana terdokumentasi, dan hak-hak wajib pajak digunakan bila ada permintaan klarifikasi. Artikel ini tidak membahas cara menghindari kewajiban pajak, karena cara semacam itu tidak menyelesaikan masalah dan justru menambah risiko.

Daftar isi

Yang Dipajaki Bukan Saldonya

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan, bukan atas besarnya uang yang tersimpan. Untuk rekening bank, bagian yang menjadi objek pajak adalah bunganya:

Tarif. Menurut DDTCNews, bunga deposito dan tabungan dikenai PPh final 20 persen dari jumlah bruto. Bank yang membayar bunga memotong dan menyetorkan pajaknya.
Dasar hukum. UU PPh sebagaimana diubah UU HPP, PP 131/2000 sebagaimana diubah PP 123/2015, dan PMK 212/2018.
Pengecualian. Deposito atau tabungan dengan nilai tidak melebihi Rp7,5 juta tidak dikenai pemotongan PPh final atas bunganya.
Tetap dilaporkan. DDTCNews mencatat bunga yang tidak dipotong pajak tetap dilaporkan di SPT Tahunan, pada Lampiran IV Bagian A, dengan PPh terutang nol.

Dengan demikian, saldo rekening yang besar tidak otomatis menimbulkan tagihan pajak. Yang perlu dipastikan adalah bunga sudah dipotong dengan benar dan harta dilaporkan sesuai kondisi akhir tahun.

Ambang Pelaporan Saldo Rekening ke DJP

Lembaga keuangan melaporkan data tertentu kepada DJP berdasarkan ambang batas. Menurut Bisnis.com (Januari 2026), PMK 108/2025 yang berlaku sejak Januari 2026 mencakup:

Jenis informasi	Ambang pelaporan
Rekening bank orang pribadi	Di atas Rp1 miliar
Rekening bank entitas (badan)	Tanpa saldo minimum
Polis asuransi	Di atas Rp1 miliar
Rekening efek	Tanpa saldo minimum
Aset kripto	Transaksi di atas US$50.000
Pertukaran informasi internasional	Minimum US$10.000
Saldo e-wallet	Belum masuk pelaporan, batas saldo Bank Indonesia Rp20 juta

Ambang Rp1 miliar untuk rekening domestik sebelumnya dinaikkan dari Rp200 juta lewat PMK 70/PMK.03/2017. Menurut Sekretariat Kabinet, saat itu sekitar 496.000 rekening, atau 0,25 persen dari seluruh rekening bank, yang terkena kewajiban pelaporan.

Ambang ini menentukan data apa yang dilaporkan bank, bukan batas aman untuk menyimpan uang. Harta tetap wajib dilaporkan di SPT berapa pun jumlahnya.

Jaminan dan Batasan Akses DJP

Wewenang DJP terhadap data rekening memiliki batasan yang melindungi wajib pajak:

Tidak ada akses langsung. Dalam klarifikasi di situs resminya, DJP menyatakan tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit wajib pajak. Data diperoleh lewat pertukaran dengan bank sesuai ketentuan, dan hanya yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Akses pegawai dibatasi. Pegawai pajak hanya dapat melihat data wajib pajak sesuai tugasnya dan terikat kerahasiaan jabatan menurut UU KUP.
Permintaan data prosedural. Menurut IKPI, permintaan informasi kepada lembaga keuangan dan penyedia aset kripto hanya dapat diajukan pejabat berwenang, dengan surat yang memuat dasar hukum, alasan, jenis informasi, format, dan batas waktu.
Sasaran prioritas. Pemberitaan Bisnis.com tentang SE-9/PJ/2026 menyebut sasaran permintaan data mencakup high wealth individual, prominent people, dan wajib pajak berisiko ketidakpatuhan tinggi, bukan seluruh nasabah.
Kerahasiaan. Pasal 34 UU KUP melarang petugas pajak membocorkan data wajib pajak. Menurut Pajak.com, pelanggaran karena kelalaian diancam kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp25 juta, sedangkan karena kesengajaan diancam penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp50 juta.

Strategi yang Benar-Benar Aman

Berikut langkah yang menjaga posisi wajib pajak tetap kuat:

Laporkan seluruh harta di SPT. Saldo rekening per akhir tahun pajak dicantumkan di daftar harta, lengkap dengan utang yang terkait.
Laporkan bunga, termasuk yang tidak dipotong. Bunga dari saldo kecil tetap dicatat dengan PPh terutang nol, seperti dijelaskan DDTCNews.
Dokumentasikan asal dana. Simpan slip gaji, bukti jual aset, akta hibah, surat waris, atau perjanjian pinjaman untuk setiap dana besar yang masuk.
Pisahkan rekening pribadi dan usaha. Pencampuran dana mempersulit pembuktian mana yang penghasilan, modal, atau titipan.
Cocokkan SPT dengan mutasi. Pastikan penghasilan yang dilaporkan sejalan dengan arus dana yang tercatat.
Betulkan SPT bila ada yang terlewat. Menurut DDTCNews, pembetulan hanya dapat dilakukan sebelum DJP menerbitkan pemberitahuan pemeriksaan, dengan bunga suku bunga acuan ditambah 5 persen dibagi 12 per bulan (maksimal 24 bulan), lebih ringan dari acuan ditambah 15 persen bila ditemukan lewat pemeriksaan.
Simpan catatan secara rapi. Bukti transfer, kontrak, dan korespondensi memudahkan penjelasan bila diminta.
Konsultasikan dana besar sebelum dilaporkan. Terutama untuk hasil penjualan aset, warisan, atau penerimaan luar negeri.

Memecah saldo ke banyak rekening agar terlihat kecil tidak termasuk strategi yang dibahas. Cara itu tidak menghapus kewajiban melaporkan harta di SPT dan tidak membantu bila asal dana perlu dijelaskan.

Bila Menerima Permintaan Penjelasan dari KPP

DJP menyebut data pihak ketiga diolah lewat mekanisme SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Langkah yang disarankan:

Baca surat dengan teliti: data yang dipertanyakan, tahun pajak, dan batas waktu jawaban.
Cocokkan data tersebut dengan SPT dan dokumen internal.
Siapkan bukti asal dana dan penjelasan tertulis yang runtut.
Jawab tepat waktu, simpan tanda terima, dan minta pendampingan konsultan bila nilainya besar.
Bila perbedaan terjadi karena kesalahan data, minta klarifikasi dasar data yang dipakai.

Hak Wajib Pajak

Hak atas kerahasiaan data sesuai Pasal 34 UU KUP.
Hak memberikan penjelasan dan bukti sebelum ada koreksi atau pemeriksaan.
Hak pembetulan SPT sebelum pemberitahuan pemeriksaan, dan pengungkapan ketidakbenaran selama pemeriksaan sepanjang SPHP belum disampaikan (Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP, per DDTCNews).
Hak keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai.
Hak mengadu bila ada dugaan penyimpangan petugas melalui Kring Pajak 1500200 atau pengaduan.pajak.go.id.

Hal yang Wajar Dituntut Wajib Pajak

Edukasi yang jelas bahwa saldo bukan objek pajak. Pemerintah sudah menyatakannya, dan penjelasan itu perlu terus disampaikan agar nasabah tidak panik atau menarik dana tanpa alasan.
Transparansi ambang dan tujuan pelaporan. Perubahan ambang, jenis aset, dan tata cara permintaan data perlu diumumkan jelas.
Akurasi data. Selisih data tidak boleh langsung dianggap kekurangan bayar tanpa kesempatan klarifikasi.
Penggunaan data sesuai tujuan. Data keuangan hanya untuk kepentingan perpajakan dan dilindungi kerahasiaannya.
SP2DK yang jelas. Surat permintaan penjelasan semestinya menyebut data yang dipertanyakan dan memberi waktu yang cukup.

Penutup

Saldo rekening bukan objek pajak, dan pelaporan oleh bank bukan tagihan pajak. Wajib pajak yang melaporkan harta dan bunga dengan benar, menyimpan bukti asal dana, serta memperbaiki SPT lebih awal berada pada posisi paling aman. Perlindungan kerahasiaan, prosedur permintaan data, dan hak klarifikasi melengkapi strategi tersebut.

FAQ

1. Apakah saldo rekening dikenai pajak? Tidak. Yang dikenai pajak adalah penghasilan, misalnya bunga tabungan dan deposito yang dikenai PPh final 20 persen. Pemerintah menyatakan penyampaian informasi keuangan tidak berarti simpanan nasabah otomatis dipajaki.

2. Berapa saldo rekening yang dilaporkan bank ke DJP? Menurut Bisnis.com, untuk rekening orang pribadi ambangnya di atas Rp1 miliar, sedangkan rekening entitas tidak memiliki saldo minimum. Pertukaran informasi internasional memakai ambang minimum US$10.000.

3. Apakah saldo e-wallet dilaporkan ke DJP? Saat ini belum, karena batas saldo e-wallet Rp20 juta jauh di bawah ambang pelaporan, menurut DJP seperti dikutip Bisnis.com.

4. Apakah bunga tabungan wajib dilaporkan di SPT? Ya. DDTCNews mencatat bunga yang tidak dipotong PPh tetap dilaporkan di SPT Tahunan, Lampiran IV Bagian A, dengan PPh terutang nol.

5. Apakah tabungan kecil bebas dari pajak bunga? Deposito atau tabungan dengan nilai tidak melebihi Rp7,5 juta tidak dipotong PPh final atas bunganya. Selebihnya, bunga dikenai PPh final 20 persen.

6. Apakah petugas pajak bisa membuka saldo dan mutasi rekening kapan saja? Menurut klarifikasi DJP, DJP tidak memiliki sistem yang langsung mengakses data rekening wajib pajak. Data diperoleh lewat pertukaran dengan bank, dan permintaan informasi mengikuti prosedur serta dilakukan pejabat berwenang.

7. Apa yang harus dilakukan bila menerima SP2DK karena saldo rekening? Baca surat dengan teliti, cocokkan dengan SPT, siapkan bukti asal dana, lalu jawab tertulis tepat waktu. Konsultasikan dengan konsultan pajak bila nilainya besar.

8. Bagaimana bila ada harta atau penghasilan yang terlewat di SPT? Lakukan pembetulan SPT sebelum DJP menerbitkan pemberitahuan pemeriksaan. Bunga atas kurang bayar dihitung dari suku bunga acuan ditambah 5 persen dibagi 12 per bulan, maksimal 24 bulan.

9. Apakah data rekening saya aman dari kebocoran? Pasal 34 UU KUP melarang petugas pajak membocorkan data wajib pajak, dengan ancaman pidana kurungan atau penjara serta denda. Pelanggaran dapat dilaporkan lewat kanal pengaduan resmi DJP.