Syarat Baru Jadi Konsultan Pajak Berdasarkan PMK 55/2026

Bandung, BBF – Pemerintah resmi memperbarui ketentuan mengenai izin praktik konsultan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/2026. Beleid ini mengatur secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi seseorang sebelum bisa memperoleh izin untuk berpraktik secara resmi mendampingi wajib pajak. Permohonan izin sendiri kini disampaikan secara elektronik kepada menteri keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, sejalan dengan arah digitalisasi layanan perizinan di sektor perpajakan.

Bagi calon praktisi maupun akademisi perpajakan, memahami syarat-syarat ini penting agar proses pengajuan izin tidak terkendala di tengah jalan. Berikut rangkuman lengkap ketentuan dalam PMK 55/2026.

Konsultan Pajak: Profesi yang Kini Diatur Lebih Ketat lewat PMK 55/2026

PMK 55/2026 menegaskan bahwa profesi ini bukan sekadar keahlian teknis mengisi SPT atau mendampingi pemeriksaan pajak, melainkan profesi yang menuntut integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, persyaratannya dirancang berlapis—mulai dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi, hingga rekam jejak hukum dan disiplin, terutama bagi pemohon yang sebelumnya berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan.

Syarat Umum yang Wajib Dipenuhi Setiap Calon Konsultan Pajak

Berdasarkan PMK 55/2026, terdapat sebelas syarat umum yang berlaku bagi setiap pemohon izin:

1. Warga Negara Indonesia — memiliki kewarganegaraan Indonesia.
2. Memiliki kompetensi perpajakan — menguasai kompetensi di bidang perpajakan.
3. Lulus ujian profesi — lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi terkait.
4. Berpendidikan minimal S-1 — berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau setara.
5. Memiliki pengalaman kerja — berpengalaman di bidang perpajakan sesuai klasifikasi izin yang diajukan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pemimpin kantor tempat bekerja atau pemimpin perusahaan yang berwenang, serta konsultan pajak yang bertindak sebagai penyelia.
6. Memiliki NPWP — terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Bukan pegawai atau pejabat tertentu — tidak berstatus sebagai pegawai atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun BUMN/BUMD.
8. Tidak pernah dipidana — tidak pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
9. Tidak pernah dicabut izinnya — tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin praktik sebelumnya.
10. Tidak berada di bawah pengampuan — cakap secara hukum dan tidak sedang berada di bawah pengampuan pihak lain.
11. Mengungkapkan hubungan kekerabatan — wajib menyampaikan pernyataan mengenai seluruh hubungan kekerabatan sedarah yang relevan dengan permohonan izin.

Ketentuan Tambahan bagi Eks-PNS dan PPPK Kementerian Keuangan

Bagi pemohon yang berlatar belakang mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Keuangan, PMK 55/2026 menambahkan tiga persyaratan khusus:

12. Sudah melewati masa tunggu 5 tahun — telah melewati 5 tahun sejak tanggal pensiun atau berakhirnya masa kerja sebagai PNS atau PPPK Kementerian Keuangan.
13. Eks-PNS Kemenkeu: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat — selama mengabdi sebagai PNS Kementerian Keuangan.
14. Eks-PPPK Kemenkeu: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat/PHK — tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat atau pemutusan hubungan kerja ketika bertugas sebagai PPPK Kementerian Keuangan.

Ketentuan tambahan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian khusus pada potensi konflik kepentingan bagi mantan pegawai internal yang beralih menjadi praktisi swasta di bidang perpajakan.

Cara Mengajukan Permohonan Izin

Sesuai PMK 55/2026, seluruh proses pengajuan izin praktik dilakukan secara elektronik, disampaikan kepada menteri keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Pemohon perlu memastikan seluruh dokumen pendukung—mulai dari bukti kelulusan ujian profesi, ijazah, surat keterangan pengalaman kerja, hingga surat pernyataan hubungan kekerabatan—telah lengkap sebelum permohonan diajukan, agar proses verifikasi tidak tertunda.

Kenapa Aturan Ini Penting Diperhatikan

Pembaruan ketentuan ini menegaskan arah kebijakan yang ingin memastikan setiap konsultan pajak yang berpraktik memiliki kompetensi teknis sekaligus rekam jejak yang bersih. Bagi wajib pajak, ini juga menjadi jaminan tambahan bahwa pihak yang mereka percaya untuk mengurus kewajiban perpajakan sudah melalui proses seleksi dan verifikasi yang lebih ketat dibanding sebelumnya.

Pertanyaan Seputar Syarat Konsultan Pajak PMK 55/2026

1. Apa itu PMK 55/2026? PMK 55/2026 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur persyaratan dan tata cara memperoleh izin praktik bagi konsultan pajak di Indonesia.

2. Berapa banyak syarat umum yang harus dipenuhi? Terdapat 11 syarat umum yang berlaku bagi seluruh pemohon, mulai dari kewarganegaraan, kompetensi perpajakan, kelulusan ujian profesi, pendidikan minimal S-1, hingga kewajiban mengungkapkan hubungan kekerabatan.

3. Apakah ada syarat tambahan bagi mantan pegawai Kementerian Keuangan? Ada. Mantan PNS atau PPPK Kementerian Keuangan wajib melewati masa tunggu 5 tahun sejak pensiun atau berakhirnya masa kerja, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat maupun pemutusan hubungan kerja selama masa pengabdiannya.

4. Bagaimana cara mengajukan izin praktik? Permohonan diajukan secara elektronik kepada menteri keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

5. Apakah lulusan di luar jurusan perpajakan bisa mengajukan izin ini? Bisa, selama pemohon memenuhi syarat pendidikan minimal S-1 atau setara serta lulus ujian profesi dan memiliki kompetensi di bidang perpajakan yang dipersyaratkan.

6. Apa yang terjadi jika izin praktik pernah dicabut sebelumnya? Pemohon yang pernah dikenai sanksi pencabutan izin tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan izin praktik yang baru.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui: