Dalam ketentuan ada empat kelompok wajib pungut, apa saja? wajib pungut merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada pembeli yang tidak dikenakan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terus, siapakah pembeli yang tidak dipungut pajak namun memungut PPN?

  1. Bendaharawan Pemerintah
  2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Tertentu

Baca juga: Mulai 2021 WP Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%, kenapa?

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai sebuah sistem bernama Wajib Pungut atau Wapu.

Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor PPN.

Namun, sebelum membahas tentang pengertian Wapu, ada baiknya untuk memahami apa itu PPN terlebih dahulu.

Baca juga: Hati-hati Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Jadi Kurang Bayar.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah pungutan yang dibebankan terhadap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Perusahaan Kena Pajak.

Jadi, para pengusaha yang menjual barang atau jasa akan melaporkan PPN sedangkan para konsumen akhir yang akan membayar PPN yang melekat pada barang atau jasa yang sudah mereka beli.

Proses pelaporan PPN sejak tahun 2016 di Indonesia mewajibkan para pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak elektronik atau biasa disebut e-faktur.

Pembuatan faktur elektronik bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penerbitan faktur pajak fiktif sehingga pendapatan pajak negara menjadi lebih optimal.

1.     Bendaharawan Pemerintah dan KPKN

Dasar hukum penunjukkan bendahara pemerintah dan kantor KPKN sebagai pemungut PPN adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003.

Keputusan ini mengatur:

Bendahara pemerintah dan kantor KPKN yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah atas nama PKP Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

2.     Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai Wapu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 73/PMK.03/2010. Dalam peraturan tersebut, tertera bahwa Kontraktor Kerja Sama adalah pengusahaan yang bergerak dalam usaha minyak dan gas bumi. Selain itu, disebutkan pula bahwa Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, dan unitnya.

Dari PMK tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan kena pajak manapun yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama akan dipungut pajak PPN atau PPnBM-nya. Oleh karena itu, perusahaan kena pajak harus membuat faktur dengan kode 030 sebagai tanda transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada Wapu, dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3.     Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penetapan Badan Usaha Milik Negara sebagai Wapu berasal dari PMK Nomor 85/PMK.03/2012. Peraturan Menteri Keuangan ini menegaskan bahwa PPN maupun PPnBM yang terjadi akibat transaksi antara PKP rekanan dengan BUMN wajib disetor atau dipungut oleh BUMN berstatus Wapu. Akan tetapi, BUMN yang dijadikan Wapu harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah persentase kepemilikan pemerintah. BUMN yang bisa menjadi Wapu kepemilikan sahamnya minimum dimiliki pemerintah sebesar 51%. Selain itu, BUMN yang bisa menjadi Wapu bukan anak usaha maupun usaha patungan dari merger atau joint venture.

 

Seperti transaksi pada umumnya, rekanan wajib menerbitkan faktur dengan kode 030 sebagai tanda transaksi dengan Wapu. Bagi BUMN yang sudah kehilangan status sebagai Wapu, maka kewajiban sebagai Wapu yaitu memungut PPN dan PPnBM tidak dijalankan di periode pemungutan pajak selanjutnya. Misal, status kehilangan Wapu pada BUMN terjadi pada bulan ini, maka di perubahan baru terjadi di masa pajak berikutnya.

 

4.     Badan Usaha Tertentu

Wajib pungut yang terakhir adalah Badan Usaha Tertentu. Walau terdengar sangat umum, namun badan usaha ini telah diatur dalam PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut:

  1. BUMN yang telah direstrukturisasi oleh pemerintah dengan saham yang dialihkan kepada BUMN lain.
  2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Kalimantan Timur,  dan PT Pupuk Iskandar Muda.
  3. Beberapa BUMN yang dibawahi langsung oleh pemerintah seperti PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, hingga dan Bank BNI Syariah.

Itu dia penjelasan singkat mengenai pengertian Wapu atau Wajib Pungut dalam mekanisme PPN dan PPnBM. Wajib pungut secara umum adalah konsumen akhir yang seharusnya membayar PPN malah memungut PPN dari pengusaha kena pajak terkait transaksi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dalam Wapu terdapat pula beberapa kelompok utama yaitu bendahara pemerintah serta KPKN, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, BUMN, dan Badan Usaha tertentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link