Langkah Optimalisasi dan Reformasi Perpajakan 2021, yang akan digaungkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dimasa mendatang.

Sri Mulyani mengatakan dalam APBN 2021, target penerimaan perpajakan akan ditetapkan senilai Rp 1.444,5 triliun atau bertumbuh sekitar 2,9% dibandingkan dengan target tahun ini dalam Perpres 72/2020 senilai Rp 1.404,5 triliun.

Dari nilai tersebut, target penerimaan pajak dipatok senilai Rp1.229,6 triliun atau tumbuh sekitar 2,6% dari target dalam Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Kemudian, target kepabeanan dan cukai ditetapkan senilai Rp215,0 triliun atau naik 4,5% dibandingkan target tahun ini Rp205,7 triliun.

Baca juga: Apa itu faktur pajak marketplace

Langkah ke dua yaitu, penguatan pengawasan dan penegakkan hukum secara adil. Langkah ke tiga yaitu melanjutkan reformasi perpajakan. Reformasi tersebut meliputi bidang pelayanan organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan pajak.

Dan yang terakhir, yaitu langkah ke empat, ekstensifikasi barang kena cukai pada tahun depan. Sri Mulyani menyasar ekstensifikasi barang kena cukai seperti minuman berpemanis yang merugikan kesehatan masyarakat.

Pada 2021, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengarahkan kebijakan perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Apa itu restitusi pajak?

Insentif perpajakan akan diberikan kepada sektor yang masih terdampak pandemi virus Corona. Dia berharap insentif tersebut dapat membantu memperbaiki cash flow wajib pajak.

“Kami akan meneruskan insentif [perpajakan] ini. Namun, kami akan melakukannya dengan lebih selektif karena kami harus mencari keseimbangan,” kata Sri Mulyani.

Secara bersamaan, pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pada program vokasi.

Di sisi lain, pemerintah akan memperkuat sektor strategis untuk transformasi ekonomi. Salah satunya, melalui omnibus law perpajakan dan pembentukan proses bisnis layanan yang user friendly berbasis teknologi informasi.

“Kalau omnibus law-nya bisa disetujui dan disahkan, di situ terletak banyak sekali peraturan perpajakan kita yang akan sangat positif bagi perbaikan iklim investasi maupun dunia usaha,” tutup Sri Mulyani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link