Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli, Boleh? Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang eceran,

sekarang bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan indentitas dari pembeli.

Selain itu, PKP pedagang eceran bisa membuat faktur pajak tanpa nama dan tanda tangan dari penjualnya.

Baca juga: Surat Ketetapan Pajak, Apa Itu ?

Pasal 112 UU Cipta Kerja dalam klaster perpajakan telah menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan

dari UU PPN. Salah satu perubahannya, menyisipkan Pasal 13 ayat (5a) di antara ayat (5) dan ayat (6),

yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran.

Pasal 13 UU PPN mengatur pembuatan faktur oleh PKP untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),

Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP tidak berwujud, atau ekspor JKP.

Faktur pajak harus dibuatkan ketika penyerahan BKP atau JKP, ketika penerimaan pembayaran terjadi

sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP.

Baca juga: Yuk, Segera Update e-faktur 3.0

Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau

saat diatur berdasarkan PMK.

Faktur pajak harus dibuatkan paling lama pada akhir bulan penyerahan. Namun PKP bisa membuat faktur

pajak yang meliputi semua penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama

dalam waktu 1 bulan kalender.

Baca juga: Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak?

Apa saja yang harus tencantum dalam faktur pajak?

  • Keterangan tentang penyerahan BKP/penyerahan JKP
  • Nama
  • Alamat
  • Nomo Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Yang menyerahkan BKP atau JKP, dan indentitas pembeli BKP atau JKP.

Identitas tersebut mencakup:

  • Nama
  • Alamat,
  • NPWP atau nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, atau nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan subjek pajak.

Selain itu, faktur pajak harus memuat :

  • Jenis barang atau jasa
  • Jumlah harga jual atau penggantian
  • Potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang dipungut.

Kemudian kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, serta nama dan tanda tangan yang berhak

menandatangani faktur pajak. Detail identitas inilah yang dapat tidak dicantumkan oleh PKP pedagang eceran

dalam membuat faktur.

Pasal 13 tersebut juga menyebutkkan Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang

kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan faktur pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian

faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK. “Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan

material,” bunyi Pasal 13 ayat (9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Masukkan nama . . . .
Nama belum di isi . . .
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Masukkan Alamat . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email . . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Masukkan Nomor Telepon . . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Isikan Pesan . . .
Pesan Masih Kosong . . .
Pesan Masih Kosong . . .
close-link