Skema Baru Sanksi Pasal 19 UU KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ada sedikit perubahan.

Perubahan tersebut sudah dimuat dalam klaster Perpajakan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU pada Kamis (5/10/2020).

Sanksi dalam Pasal 19 UU KUP, akan diberikan kepada wajib pajak, jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau SKPKBT serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan, tidak atau kurang dibayar.

Baca juga: Surat Ketetapan Pajak, Apa Itu ?

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP yang baru (sesuai ketentuan UU Cipta Kerja), atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa.

Besaran sanksi administrasi berupa bunga itu dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Bunga dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Baca juga: Yuk, Segera Update e-faktur 3.0

Dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP disebutkan, jika wajib pajak boleh mengangsur atau menundan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Baca juga: Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak?

Sebelumnya sanksi administrasi yang dikenakan berupa bunga 2% per bulan dan tidak ada klausul mengenai dikenakan paling lama 24 bulan.

Selanjutnya, pada Pasal 19 ayat (3) UU KUP diubah. Ayat ini mengatur saat wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Atas kekurangan tersebut, akan dikenakan bunga sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Bunga akan dihitung ketika berakhinya batas waktu penyampaian SPT, sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

Bunga dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dalam ketentuan sebelumnya, pengenaan bunga sebesar 2% per bulan dan tidak ada klausul mengenai dikenakan paling lama 24 bulan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link