Tarif bunga akan lebih rendah jika wajib pajak segera melakukan koreksi atas kesalahan dalam pelaporan. Skema brau sanksi administrasi pajak berupa bunga resmi berlaku.

Mengutip dari laman ddtc.co.id, melalui akun media sosial, Ditjen Pajak (DJP) mengtakan, dengan skema baru sanksi administrasi berupa bunga yang ada dalam UU KUP sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja, ada beberapa tingkatan besaran tarif bunga.

Dalam perkembangan terbaru, melalui KMK 52/KM.10/2020, pemerintah menetapkan tarif bunga yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode 1—31 Desember 2020.

Terdapat 4 tingkatan tarif bunga untuk sanksi administrasi yaitu:

  • Mulai dari 0,53% sampai dengan 1,78%, lebih rendah ketimbang tarif pada periode November 2020
  • Mulai dari 0,57% sampai dengan 1,82%.

Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK tersebut bervariasi karena sudah merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan dengan formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan sanksi administrasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja lebih ringan daripada ketentuan yang tertuang dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini.

Hal ini karena skema sanksi administrasi dalam perubahan UU KUP pada klaster UU Cipta Kerja menggunakan acuan suku bunga yang berlaku ditambah dengan persentase tertentu.

Alasan menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku membuat besaran sanksi yang harus ditanggung wajib pajak lebih rendah.

Misalnya kekurangan atau keterlambatan membayar pajak, saat ini sanksi dua persen per bulan, dalam UU Cipta Kerja diubah menyesuaikan tingkat bunga yang berlaku dibagi 12.

Adapun mekanisme penghitungannya tingkat suku bunga ditambah tambahan 5 persen karena pembetulan SPT kemudian dibagi 12.

Tingkat bunga misalnya 6 persen ditambah 5 persen karena pembetulan SPT dibagi 12, jadi kurang dari 1 persen apabila bandingkan dengan posisi sanksi saat ini 2 persen per bulan

Sementara, terkait pengenaan sanksi 100 persen akan dikenakan atas pengungkapan yang tidak benar pada saat wajib pajak diperiksa bukti permulaannya.

Menurutnya, 100 persen itu juga lebih rendah dari pengenaan yang saat ini berlaku dalam Undang-Undang KUP.

Apabila dibandingkan dengan UU KUP (yang berlaku sekarang), untuk pengungkapan ketidakbenaran waktu pemeriksaan bukti permulaan adalah 150persen.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link