Untung dan rugi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai pengusaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pasti akan berkaitan dengan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan omzet di atas 4,8 miliar.

Dengan status PKP ini, tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan didapatkan. Seperti hak, kewajiban dan keuntungan.

Baca juga: Definisi Mengisi SPT Dengan Benar, Yuk Simak Dulu !

Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha, dalam hal ini, bisa didefinisikan sebagai Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Baca juga: Apa Saja Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak?

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan

Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan usahanya, dapat memperoleh pengukuhan secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak ternyata pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Contoh: Pengusaha telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada 2017. Namun, pada kemudian hari diketahui bahwa sejak 2016 seharusnya pengusaha tersebut sudah dikukuhkan menjadi PKP. Maka, kewajiban sebagai PKP harus dipenuhi oleh pengusaha tersebut sejak 2016.

Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

  • Mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya.
  • Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  • Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan.

Keuntungan Pengukuhan PKP

  1. Pengusaha akan dinilai memiliki sistem yang lebih baik, serta legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak.
  2. Pengusaha dianggap memiliki perusahaan yang besar, dan tentu akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain.
  3. Dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah.
  4. Pola produksi dan investasi menjadi lebih baik.

Kerugian Pengukuhan PKP

  1. Pembayaran pajak semakin besar.
  2. Mengurangi daya saing karena harga jual barang/jasa lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya pemungutan PPN pada setiap transaksi. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak harus ditambah dengan PPN.
  3. Menambah kerumitan dan risiko sanksi yang lebih besar. Kerumitan yang dimaksud di sini terkait aturan-aturan dalam pelaporan pajak, serta adanya risiko sanksi apabila ada keterlambatan dalam membayar pajak ataupun kesalahan pada faktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Masukkan nama . . . .
Nama belum di isi . . .
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Masukkan Alamat . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email . . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Masukkan Nomor Telepon . . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Isikan Pesan . . .
Pesan Masih Kosong . . .
Pesan Masih Kosong . . .
close-link