Bandung, BBF – Pemerintah menurunkan biaya jualan online bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mulai 25 Oktober 2026. Platform e-commerce wajib memotong biaya admin, komisi, dan biaya aplikasi dasar toko minimal 50 persen. Namun, tidak semua penjual otomatis dapat. Ada syarat dan proses verifikasinya. Tulisan ini menjelaskan isinya dengan bahasa sederhana. Datanya per 21 Oktober 2026.
Isi Aturan Biaya Jualan Online untuk UMK
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Isinya soal perlindungan dan daya saing UMK yang berjualan lewat platform digital. Aturan tersebut diundangkan pada 17 Juni 2026. Sebelumnya, pemerintah memberi masa transisi paling lama enam bulan. Namun, Kementerian UMKM menyatakan potongan berlaku begitu persiapan teknis selesai.
Menurut Deputi Bidang Usaha Kecil, Temmy Satya Permana, potongan itu berlaku untuk tiga jenis biaya. Ketiganya adalah biaya admin, komisi, dan biaya aplikasi dasar toko. Potongannya per transaksi, selama penjual memenuhi syarat.
Siapa yang Berhak Mendapat Potongan?
Penjual harus memenuhi lima syarat berikut:
- Termasuk usaha mikro atau kecil.
- Hanya menjual produk dalam negeri.
- Tidak memanipulasi transaksi atau menyalahgunakan fitur platform.
- Punya rekam jejak usaha yang baik.
- Terdaftar dan terverifikasi lewat Sapa UMKM.
Ukuran usahanya mengacu pada PP 7 Tahun 2021. Usaha mikro punya modal maksimal Rp1 miliar atau omzet tahunan maksimal Rp2 miliar. Sementara itu, usaha kecil bermodal di atas Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, atau beromzet di atas Rp2 miliar sampai Rp15 miliar. Modal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan.
Produk dalam negeri berarti dibuat di Indonesia oleh perusahaan dalam negeri. Produk itu juga memakai sebagian atau seluruh bahan baku lokal dan melibatkan pekerja Indonesia.
Cara Mengajukan lewat Sapa UMKM
Langkahnya cukup sederhana. Pertama, buat akun Sapa UMKM. Kedua, isi nama platform yang dipakai dan identitas toko atau nama pengguna. Ketiga, masukkan daftar SKU dan nama produk. Nomor dan tanggal sertifikat produk boleh diisi, tetapi tidak wajib.
Setelah itu, permohonan diteruskan ke platform. Platform punya waktu paling lama 10 hari kalender untuk memverifikasi. Insentif dibayarkan paling lambat lima hari setelah dua tahap verifikasi selesai.
Kalau ditolak, penjual menerima alasan secara rinci dan bisa mengajukan lagi. Pengecualiannya untuk pengguna platform yang masuk kategori berisiko tinggi. Jika potongan dihentikan karena dugaan pelanggaran, penjual bisa mengajukan banding lewat saluran platform. Kementerian UMKM mengawasi prosesnya.
Biaya Jualan Online Bisa Naik Sepihak? Ini Aturannya
Permen yang sama juga mengatur perlindungan lain. Platform wajib menjelaskan semua biaya, termasuk besarannya dan cara hitungnya. Platform juga tidak boleh mengubah biaya secara sepihak. Perubahan harus disepakati dengan mitra UMK. Selain itu, platform wajib memberi tahu penjual paling lambat 90 hari kalender sebelum perubahan berlaku.
Kalau penjual keberatan, mereka bisa meminta Menteri memfasilitasi negosiasi lewat aplikasi Sapa UMKM. Hasilnya dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang mengikat kedua pihak.
Hal yang Belum Jelas
Di balik kabar baik ini, ada beberapa hal yang belum dijelaskan:
- Besaran biaya dasar sebelum dan sesudah dipotong.
- Batas maksimal potongan.
- Arti “pengguna berisiko tinggi”.
- Sanksi bagi platform yang tidak memberi potongan.
- Lama insentif berlaku.
Pada Juni 2026, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta verifikasi dibuat sederhana. Sekretaris Jenderalnya, Budi Primawan, mengingatkan bahwa verifikasi tidak boleh menambah beban administrasi, terutama bagi penjual di daerah. Pada Juli 2026, idEA juga menyebut platform masih menunggu arahan resmi soal waktu dan teknisnya. Pemberitaan menyebut platform besar seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada, tetapi sumber yang ada tidak merinci kesiapan masing-masing.
Apa Artinya bagi Pelaku UMK?
Bagi penjual kecil, potongan ini bisa menambah ruang untung. Karena itu, kebijakan ini patut didukung. Sebagai gambaran, kalau biaya admin sebuah toko Rp1 juta per bulan, potongan 50 persen berarti hemat minimal Rp500 ribu. Angka ini hanya contoh, karena besaran biaya dasar belum diumumkan. Karena potongan berlaku per transaksi, penjual sebaiknya rutin mengecek rincian biaya di laporan penjualan. Meski begitu, ada catatan dari sisi pelaku usaha. Penjual yang menjual produk impor tidak mendapat potongan. Selain itu, proses daftar dan verifikasi menuntut data yang rapi. Penjual yang belum terbiasa bisa tertinggal.
Penjual juga perlu memperhatikan kewajiban pajak. Pemungutan PPh Pasal 22 lewat lokapasar sudah berlaku sejak 1 Oktober 2026. Jadi, pelaku UMK perlu memahami potongan biaya dan kewajiban pajaknya sekaligus. Simpan juga bukti pengajuan dan komunikasi dengan platform. Dokumen ini berguna kalau potongan ditolak atau dihentikan.
Kesimpulan
Potongan biaya jualan online minimal 50 persen membawa harapan bagi UMK. Namun, pelaksanaannya masih butuh kejelasan, terutama soal besaran, sanksi platform, dan kemudahan verifikasi. Penjual sebaiknya segera menyiapkan akun Sapa UMKM dan data produknya.
FAQ
Mulai kapan potongan biaya berlaku? Mulai 25 Oktober 2026.
Biaya apa saja yang dipotong? Biaya admin, komisi, dan biaya aplikasi dasar toko, minimal 50 persen.
Siapa yang berhak mendapat potongan? UMK terverifikasi yang hanya menjual produk dalam negeri dan memenuhi syarat lain.
Bagaimana cara mengajukannya? Lewat akun Sapa UMKM. Platform memverifikasi maksimal 10 hari kalender.
Apakah platform boleh menaikkan biaya sepihak? Tidak. Perubahan biaya harus disepakati dan diberitahukan paling lambat 90 hari kalender sebelumnya.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak.
Sumber
- Kementerian UMKM berlakukan potongan biaya layanan e-commerce minimal 50% mulai 25 Oktober 2026, Nubin Smart
- Biaya admin e-commerce dipangkas minimal 50% mulai 25 Oktober, ini syarat bagi UMKM, Vibizmedia
- Diskon 50% seller Shopee, TikTok Shop cs, idEA: verifikasi harus sederhana, Bisnis.com
- Diskon biaya admin 50% belum berlaku, asosiasi e-commerce ungkap penyebabnya, Katadata
- Permen UMKM atur poin penting perlindungan bagi seller UMKM di marketplace, Katadata
- Pemungutan PPh Pasal 22 lewat lokapasar mulai 1 Oktober 2026, MUC
