Kita tahu threshold atau batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berlaku saat ini yaitu Rp 4,8 miliar. Namun Ditjen Pajak (DJP) sedang menyelesaikan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk menurunkan threshold PKP. Baca Juga: Wajib Pajak Jadi Sorotan AR Semakin Diuntungkan…
Dalam melakukan pengawasan, ternyata Ditjen Pajak (DJP) mempunyai daftar prioritas pengawasan (DPP). Dengan adanya daftar prioritas ini, tentu akan memudahkan account representative (AR) untuk melakukan pengawasan. Baca Juga: PPh Final UMKM Harus Disetor Tiap Bulan Ya Darimana DJP tau, wajib…
Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan (SP2DK), bukan bertujuan untuk menagih, seperti surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), tapi SP2DK diterbitkan oleh KPP untuk meminta penjelasan data/keterangan kepada wajib pajak tentang dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan…
Demi mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan pada APBN 2023, Ditjen Pajak (DJP) akan meningkatkan pengawasan pada sektor usaha tertentu yang tumbuh positif pada tahun depan. Pengawasan ini, dilakukan melalui data dan informasi yang valid yang sudah dikumpulkan, dan akan…
Korlantas Polri memberikan usul tentang Bea Balik Nama (BBN) untuk kendaraan bekas dan pajak progresif dihapus karena bisa meningkatkan potensi pembayaran pajak. Baca Juga: Konsekuensi Tidak Melunasi Utang Pajak Kenapa dihilangkan? Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen…
Kasus suap pajak yang melibatkan perususahaan Haji Isam dan petinggi bank panin, menegaskan jika tax planning itu merupakan hal penting untuk menghadapi perpajakan. Jika, menggunakan tax planning kemungkinan suap menyuap ini kecil kemungkinan akan terjadi. Baca Juga: Apakah BBM Pertalite…
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mau melakukan penggantian faktur pajak masa Juli, tapi baru merekam faktur pajak pengganti di bulan 19 Agustus (melebihi batas tanggal 15), tanggal faktur pajak penggantinya bisa diisi sesuai pada saat pembuatannya yaitu 19 Agustus. Baca…
Direktorat Jendral Pajak (DJP) bilang, ada konsekuensi dibalik utang pajak yang tidak kunjung dibayar. Yaitu akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Dalam hal ini DJP punya wewenang untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak yang tidak dilunasi. Baca Juga: Alamat…
