Bandung, BBF – Ketika pengajuan Suket PPh Final UMKM gagal diunduh padahal syarat sudah terpenuhi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami cara mengetahui Suket pernah diterbitkan atau belum atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan. Informasi ini penting agar Wajib…
Bandung, BBF – Kewajiban memiliki SKT Kuasa WP bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak merupakan klausul baru yang diatur dalam PMK 44 Ketentuan ini penting dipahami karena SKT dalam konteks kuasa wajib pajak berbeda dengan SKT yang…
Bandung, BBF – Rumah warisan yang hendak dijual sering tertahan di kantor notaris karena satu kewajiban yang belum dipenuhi, yaitu pembayaran PPh final atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Notaris atau PPAT dilarang menandatangani akta jual beli sebelum ada bukti…
Bandung, BBF – Mulai 1 Agustus 2026, Tokopedia dan TikTok Shop resmi menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan PMK 37 Bagi seller yang memenuhi syarat, cara mengajukan SKB PPh Pasal 22 penting diketahui agar transaksi penjualan tidak dipotong pajak…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) resmi mengumumkan bahwa seluruh kertas kerja proses bisnis, mulai dari pengawasan hingga banding, akan diintegrasikan ke dalam sistem coretax secara bertahap mulai bulan ini. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang ingin mengganti kuasa perpajakannya perlu memahami bahwa penunjukan kuasa pajak baru tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mencabut kuasa sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026), wajib pajak wajib mencabut…
Bandung, BBF – Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu. Namun, kewajiban kuasa wajib pajak ini tidak bisa dijalankan sembarangan karena diatur secara rinci dalam PMK 44/2026, lengkap…
Bandung, BBF – Ketentuan baru menegaskan bahwa kuasa pajak yang langgar UU perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini tertuang dalam PMK 44/2026, yang mengatur secara rinci kewajiban dan larangan bagi seorang kuasa yang ditunjuk mewakili…
