DJP Perluas SPP-TDLN ke 30 Lembaga, Termasuk Fintech

DJP Perluas SPP-TDLN ke 30 Lembaga, Termasuk Fintech

Bandung, BBF – Kabar baru datang dari Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, DJP perluas SPP-TDLN supaya makin banyak bank dan fintech ikut memungut PPN atas belanja digital dari luar negeri. Rencananya, ada 30 lembaga yang bakal masuk ke sistem ini. Jadi, kalau kamu sering bayar langganan aplikasi atau layanan asing, kabar ini patut kamu simak.

Kenapa DJP Perluas SPP-TDLN Sekarang?

Alasannya sederhana. Sistem ini sudah jalan sejak 25 September 2026, dan DJP ingin cakupannya lebih luas. Saat ini baru ada enam penerbit yang ditunjuk. Rinciannya, lima bank milik negara dan satu fintech. Kelima bank itu adalah BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Sementara itu, fintech yang ditunjuk adalah LinkAja.

Nah, DJP kini menyiapkan 30 calon penerbit tambahan. Menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, mereka akan segera mulai memungut pajak dari konsumen. Lembaga yang dibidik datang dari bank swasta dan lembaga keuangan nonbank swasta, termasuk fintech. Selain itu, penyedia layanan pembayaran seperti payment gateway juga masuk rencana penambahan.

Penunjukannya tidak dilakukan sekaligus. DJP menunggu kesiapan sistem tiap lembaga. Ada yang masih menyiapkan sistem, ada pula yang sudah masuk tahap stabilisasi. Karena itu, nama-nama ke-30 lembaga belum disebut secara terbuka.

Siapa Itu Penerbit dan Apa Tugasnya?

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri. Contohnya, bank atau dompet digital yang kamu pakai untuk bayar langganan layanan asing. Pengelola sistemnya adalah PT Jalin Pembayaran Nusantara. Perusahaan ini juga mendampingi bank dan lembaga nonbank selama masa stabilisasi.

Bagaimana Jadwal Penerapannya ke Depan?

Penerapan SPP-TDLN memakai pendekatan bertahap. Tahap awal dimulai dari bank milik negara. Setelah itu, penunjukan melebar ke bank swasta dan lembaga nonbank sesuai kesiapan masing-masing. Sementara itu, DJP masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat prosesnya.

Sistem ini sudah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi. Namun, angka pastinya belum dibuka. Karena belum ada tanggal pasti untuk semua lembaga, kamu mungkin melihat PPN muncul di satu bank lebih dulu daripada bank lain. Perbedaan itu wajar selama masa peralihan berjalan.

Cara Kerja SPP-TDLN saat Kamu Belanja Digital

Prosesnya terjadi di balik layar. Saat kamu membayar layanan digital dari luar negeri, sistem akan mengecek transaksinya. Kalau transaksi itu terutang PPN, sistem memberi konfirmasi ke bank atau fintech. Setelah itu, barulah penerbit memungut PPN-nya. Jadi, pemungutan hanya terjadi setelah ada konfirmasi.

Kewajiban PPN atas barang dan jasa digital luar negeri sebenarnya sudah ada sejak lama. Yang berubah adalah jalur pemungutannya. Dengan begitu, PPN bisa muncul lewat bank atau dompet digital, tidak hanya lewat penyedia layanannya.

Data Apa Saja yang Dikumpulkan?

Penerbit wajib menyerahkan data transaksi ke penyelenggara sistem. Isinya antara lain nomor referensi, nominal transaksi, dan mata uang transaksi. Ada juga data soal pelaku usaha, seperti identitas institusi dan lembaga keuangannya.

Untuk menjaga keamanan, nomor rekening tujuan pada transfer dana dan remitansi wajib dikirim dalam bentuk hash. Artinya, nomor aslinya diubah jadi kode acak sehingga tidak terbaca langsung.

Penyelenggara sistem bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data tersebut. DJP memang berwenang mengakses data lewat penyelenggara. Meski begitu, DJP menegaskan data hanya dipakai secara terbatas dan tidak untuk memantau rekening wajib pajak. Pernyataan ini penting, dan kamu berhak mempertanyakannya kalau ada penggunaan di luar tujuan itu.

Apa Artinya buat Kamu sebagai Wajib Pajak?

Pertama, PPN yang dipungut ini dibayar oleh konsumen. Jadi, harga akhir belanja digital luar negeri bisa terasa lebih mahal kalau PPN belum termasuk di harganya. Kedua, makin banyak penerbit berarti makin banyak jalur pemungutan. Karena itu, kamu perlu cek rincian tagihan dengan teliti.

Selain itu, ikuti pengumuman resmi dari bank atau fintech yang kamu pakai. Kalau mereka ikut ditunjuk, kamu perlu tahu kapan pemungutan mulai berlaku bagi transaksimu. Informasi itu membantu kamu mengatur anggaran belanja digital tiap bulan. Dengan begitu, tidak ada kejutan saat tagihan datang.

Kamu juga berhak atas kepastian. Misalnya, PPN tidak seharusnya dipungut dua kali atas satu transaksi yang sama. Kalau menemukan potongan yang janggal, tanyakan dulu ke bank atau fintech penerbitnya. Selanjutnya, kamu bisa menghubungi Kring Pajak di 1500200.

Beberapa langkah praktis bisa kamu lakukan. Simpan bukti pembayaran setiap belanja digital luar negeri. Lalu, bandingkan harga yang tampil dengan jumlah yang terpotong di mutasi rekening. Selain itu, catat tanggal dan nama layanannya supaya mudah saat bertanya. Dengan catatan itu, kamu punya dasar kuat kalau perlu mengajukan pertanyaan atau keberatan.

Di sisi lain, DJP belum membuka angka pajak yang sudah terkumpul lewat sistem ini. Data transaksi masih harus direkonsiliasi. Hasil rekonsiliasi dan laporan pemungutan baru diharapkan keluar pada akhir November 2026. Akibatnya, publik belum bisa menilai seberapa besar hasilnya.

Pemerintah berharap langkah ini menambah penerimaan pajak. Namun, tambahan itu datang dari kantong konsumen. Wajar kalau kamu menuntut keterbukaan, sebab pajak yang dipungut dari masyarakat sebaiknya disertai laporan yang jelas.

Pada akhirnya, perluasan ke 30 lembaga menandai pemungutan PPN digital yang makin menyebar ke banyak bank dan fintech. Selama penerapannya bertahap, cara paling aman adalah memahami hak dan mengecek setiap tagihan sebelum membayar.

Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak.

FAQ

Apa itu SPP-TDLN?
Kepanjangannya Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri. Lewat sistem ini, PPN atas pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri dipungut oleh bank atau fintech.

Siapa saja yang sudah ditunjuk jadi penerbit?
Sampai sekarang ada enam penerbit, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja.

Kapan 30 lembaga baru mulai memungut PPN?
Belum ada tanggal pasti. Penunjukannya bertahap, menyesuaikan kesiapan sistem masing-masing lembaga.

Apakah rekening saya dipantau DJP?
DJP menyatakan data hanya dipakai secara terbatas dan tidak untuk memantau rekening wajib pajak.

Apakah ini pajak baru?
Bukan. Kewajiban PPN-nya sudah ada, sedangkan yang berubah adalah jalur pemungutannya.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui:
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Bagikan artikel ini
Mochamad Fajar Aulia
Mochamad Fajar Aulia
Articles: 2030