Bandung, BBF – DJP mengungkap ada 8.163 entitas yang masuk radar pajak minimum global. Angka itu berasal dari laporan per negara tahun 2023 milik grup usaha multinasional. Jadi, aturan ini menyasar perusahaan raksasa, bukan wajib pajak (WP) biasa.
Informasi ini disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 16 November 2026. Supaya tidak salah paham, kamu perlu tahu siapa saja yang dimaksud dan apa artinya buat WP.
Siapa Saja 8.163 Entitas dalam Radar Pajak Minimum Global?
Angka 8.163 bukan jumlah perusahaan. Angka itu adalah jumlah entitas yang terhubung dengan grup multinasional di atas batas tertentu. Batasnya, omzet gabungan grup lebih dari 750 juta euro per tahun.
Rinciannya seperti ini:
- 37 WP dalam negeri berstatus entitas induk.
- 1.721 entitas anak di dalam negeri.
- 1.717 entitas induk di luar negeri.
- 4.688 entitas anak di luar negeri.
Kalau dijumlahkan, ada 1.758 entitas di dalam negeri dan 6.405 entitas di luar negeri. Artinya, sebagian besar entitas yang terpantau memang berada di luar negeri, tetapi terhubung dengan grup yang beroperasi di Indonesia.
Sebagai gambaran, pada Mei 2026 DJP memperkirakan ada 46 grup multinasional di Indonesia yang tercakup aturan ini untuk tahun 2025. Jadi, ribuan entitas tadi sebenarnya berasal dari puluhan grup saja.
Perlu kamu ketahui, laporan per negara adalah laporan yang memuat laba, pajak, dan aktivitas grup di setiap negara tempat grup itu beroperasi. Dari laporan itulah DJP bisa memetakan grup mana yang melewati batas omzet.
Selain itu, DJP mengundang sekitar 78 WP, baik entitas induk maupun anak, sebagai persiapan. Mereka disebut sudah mendaftar secara sukarela sebagai wajib pajak global lewat mekanisme self assessment.
Perusahaan juga wajib menyampaikan SPT khusus dan laporan GloBE Information Return (GIR). Laporan ini dibuat supaya keterbukaan informasi pajak di Indonesia sejalan dengan standar negara tempat entitas induk berada.
Cara Kerja Pajak Minimum Global untuk Perusahaan Besar
Intinya, grup multinasional harus membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15% di setiap negara tempat mereka beroperasi. Kalau tarif efektifnya di bawah 15%, selisihnya ditagih sebagai pajak tambahan atau top-up tax. Perhitungannya sederhana: tarif minimum dikurangi tarif efektif.
Contohnya, kalau tarif efektif sebuah grup di Indonesia hanya 10%, selisih 5% dari laba yang menjadi dasar perhitungan bisa ditagih sebagai pajak tambahan. Indonesia juga mengenakan pajak tambahan domestik terlebih dulu sebelum negara lain menagihnya. Dengan begitu, hak pajak atas laba yang dihasilkan di Indonesia tetap diamankan di dalam negeri.
Aturan ini tertuang dalam PMK 136/2024 dan berlaku sejak tahun pajak 2025. Grup tercakup kalau omzetnya minimal 750 juta euro dalam 2 dari 4 tahun sebelum tahun pengenaan. Nilai itu setara sekitar Rp12,5 triliun.
Ada tiga mekanisme yang dipakai, yaitu IIR, DMTT, dan UTPR. IIR dan DMTT mulai berlaku 2025, sedangkan UTPR baru diterapkan pada 2026.
Apakah Wajib Pajak Biasa Ikut Terdampak?
Tidak langsung. Dengan batas omzet sebesar itu, aturan ini tidak menyasar karyawan, pelaku UMKM, atau perusahaan menengah. Jadi, kamu tidak perlu khawatir akan ada pajak baru di gaji atau usahamu karena aturan ini. Kalau kamu karyawan, PPh 21 di slip gajimu tidak berubah karena aturan ini.
Justru, ada sisi positif buat WP biasa. Dalam laporan kinerja DJP 2025, kebijakan ini diproyeksikan menambah penerimaan sekitar Rp8,8 triliun. Idealnya, penerimaan dari kelompok besar membuat beban pajak tidak terus ditumpuk ke WP yang penghasilannya pas-pasan.
Namun, perusahaan yang tercakup menghadapi pekerjaan baru. Mereka harus daftar status, kirim notifikasi, lalu melapor lewat GIR. Aturan teknisnya, PER-6/PJ/2026, terdiri dari 13 bab. Karena itu, wajar kalau perusahaan berharap ada sosialisasi yang jelas dan masa transisi yang wajar.
Di sisi lain, perusahaan juga perlu tahu bahwa sanksi administratif dan denda mengacu pada UU KUP. Jadi, memahami aturan sejak awal jauh lebih aman daripada menunggu surat dari kantor pajak.
Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?
Kalau kamu bagian dari tim pajak perusahaan multinasional, ada beberapa langkah yang sebaiknya segera dicek:
- Pastikan omzet konsolidasi grup memenuhi batas 750 juta euro.
- Cek apakah entitas di Indonesia masuk daftar entitas yang tercakup.
- Ajukan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE kalau memang diwajibkan.
- Siapkan data keuangan konsolidasi untuk SPT khusus dan laporan GIR.
- Pelajari kriteria dalam PER-6/PJ/2026 supaya tidak ada yang terlewat.
Langkah-langkah ini penting karena entitas anak juga ikut terhitung. Kalau laporan keuangannya menjadi bagian dari laporan konsolidasi induk utama, entitas tersebut harus mendaftar.
Kenapa Aturan Ini Ada?
Aturan ini bagian dari Pilar Dua yang digagas OECD dan G20. Indonesia ikut mendorongnya saat memegang Presidensi G20 pada 2022. Tujuannya, perusahaan multinasional yang menikmati pasar dalam negeri ikut berkontribusi pajak secara adil.
Selain itu, DJP menyebut aturan ini diperlukan agar persaingan lebih setara dan kontribusi pajak sejalan dengan aktivitas ekonomi yang nyata. Pada 2024, sekitar 40 negara dan yurisdiksi sudah menerapkan aturan serupa. Dengan begitu, Indonesia tidak sendirian.
Pada akhirnya, kebijakan ini adil kalau dijalankan dengan jelas dan transparan. WP berhak mendapat kepastian aturan, sementara negara berhak atas pajak dari laba yang memang dihasilkan di Indonesia.
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak.
FAQ
Apa itu pajak minimum global?
Aturan yang meminta grup multinasional membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15% di setiap negara tempat mereka beroperasi.
Siapa yang terkena aturan ini?
Grup usaha multinasional dengan omzet gabungan di atas 750 juta euro per tahun. Karyawan dan UMKM tidak termasuk.
Apa arti angka 8.163 entitas?
Itu jumlah entitas yang teridentifikasi terkait grup multinasional di atas batas omzet, berdasarkan laporan per negara tahun 2023. Isinya induk dan anak usaha, di dalam dan luar negeri.
Apa yang harus dilaporkan perusahaan?
SPT khusus dan laporan GloBE Information Return (GIR).
Apakah ada sanksi kalau tidak patuh?
Ada. Sanksi administratif dan denda mengacu pada UU KUP.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!










