Bandung, BBF – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penerimaan pajak masih kurang Rp514 triliun. Pernyataan itu disampaikan pada 13 November 2026. Menariknya, orang super kaya nyaris tidak muncul dalam pembahasan cara menutup kekurangan tersebut.
Padahal, angkanya bisa kamu hitung sendiri. Sampai Oktober 2026, penerimaan pajak baru Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target Rp2.357,7 triliun. Sisa Rp514 triliun harus dikejar dalam dua bulan.
Berapa Persen Kekurangan Pajak yang Bisa Ditutup Orang Super Kaya?
Mari kita mulai dari hitungan paling dasar. Celios mencatat total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai Rp4.651 triliun pada 2026. Angka itu hampir dua kali lipat dari 2019 yang sebesar Rp2.508 triliun.
Dari angka tersebut, Celios membuat dua simulasi pajak kekayaan:
- Tarif 2% untuk 50 orang terkaya menghasilkan Rp93 triliun. Jumlah itu menutup 18,1% dari kekurangan Rp514 triliun.
- Tarif progresif 1% sampai 2% untuk kekayaan di atas Rp84 miliar menghasilkan Rp142,2 triliun. Jumlah itu menutup 27,7% dari kekurangan Rp514 triliun.
Sebagai pembanding, Celios juga menghitung sebelas sumber pajak progresif lain. Totalnya mencapai Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun. Sumber itu mencakup korporasi besar dan segelintir pemilik kekayaan jumbo.
Jika dibandingkan dengan target pajak setahun penuh Rp2.357,7 triliun, porsinya memang lebih kecil. Angka Rp93 triliun setara 3,9% dan Rp142,2 triliun setara 6,0%. Namun, nilai tersebut berasal dari segelintir orang saja, bukan dari jutaan pekerja.
Perlu kamu ketahui, ini adalah simulasi tahunan. Indonesia belum punya pajak kekayaan, sehingga angka tersebut tidak bisa langsung menambal kekurangan tahun ini. Rencana pemerintah pun baru menargetkan pajak kekayaan paling lambat 2028.
Berapa Persen Orang Super Kaya di Indonesia?
Jumlahnya sangat kecil, tetapi definisinya berbeda-beda. Penduduk Indonesia diproyeksikan sekitar 287,19 juta jiwa pada 2026. Berikut gambarannya:
- 50 orang terkaya setara 0,000017% penduduk.
- Sekitar 1.000 wajib pajak kaya yang diawasi kantor pajak khusus setara 0,00035% penduduk.
- Sekitar 178.600 orang berharta di atas US$1 juta (data UBS 2023) setara 0,06% penduduk.
Jadi, kelompok yang sangat kecil ini menguasai kekayaan setara 55 juta penduduk. Nilainya juga sekitar seperlima PDB. Bahkan, menurut Celios, kekayaan mereka bertambah sekitar Rp13 miliar per hari. Upah rata-rata pekerja hanya naik sekitar Rp2 ribu per hari.
Perbandingan ini penting untuk kamu pahami. Sebab, beban pajak yang terasa berat bagi pekerja sering kali berasal dari sistem yang lebih mudah menjangkau gaji daripada harta.
Mengapa Mereka Sulit Tersentuh Pajak?
Pertama, Indonesia tidak mengenal pajak kekayaan dan pajak warisan. Akibatnya, harta senilai Rp4.651 triliun itu 100% berada di luar objek pajak kekayaan. Nilai tersebut hampir dua kali lipat target pajak nasional 2026.
Kedua, penghasilan kelompok ini kebanyakan bersifat pasif. Sekitar 70% sampai 85% penghasilan orang kaya berasal dari bunga, dividen, sewa, dan keuntungan jual aset. Sebagian besar dikenai PPh final dengan tarif datar. Contohnya, jual saham di bursa hanya kena 0,1% dari nilai transaksi. Jual tanah atau bangunan kena 2,5%.
Ketiga, keuntungan yang belum direalisasikan tidak dipajaki. Selama asetnya tidak dijual, nilai kenaikannya tidak pernah masuk hitungan pajak. Selain itu, dividen bisa dikecualikan dari PPh bila diinvestasikan kembali di dalam negeri.
Keempat, tarif 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar hanya menangkap penghasilan aktif. Padahal, sumber uang kelompok ini bukan gaji. Struktur usaha yang berlapis juga membuat pelaporan harta rawan tidak sinkron. Ditjen Pajak sendiri mengaku menemukan banyak ketidaksesuaian antara SPT mereka dan data pembanding.
Selain itu, Celios mencatat 58% kekayaan 50 orang terkaya bersumber dari ekstraksi sumber daya alam. Artinya, sebagian besar harta tersebut tumbuh dari kekayaan alam milik bersama. Namun, kontribusi pajaknya belum sebanding dengan nilai kekayaan yang terus naik.
Pada Desember 2025, kantor pajak bahkan memanggil wajib pajak kaya untuk klarifikasi. Data DJP menunjukkan 20,1% dari mereka terlambat melapor SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan kelompok tersebut masih bisa ditingkatkan.
Hasilnya terlihat jelas. Setoran PPh kelompok crazy rich hanya Rp18,5 triliun sampai Agustus 2024. Angka itu jauh di bawah Rp93 triliun hasil simulasi pajak kekayaan 2%.
Bagaimana dengan Pajak yang Kamu Bayar?
Sementara itu, karyawan tidak punya ruang untuk bermain-main dengan pajak. PPh 21 dipotong langsung dari gaji setiap bulan. PPN juga melekat pada hampir semua belanja harian. Penerimaan PPN dan PPnBM sendiri sudah mencapai Rp683,3 triliun hingga September 2026.
Karena itu, wajar bila kamu mempertanyakan prioritasnya. Kekurangan Rp514 triliun seharusnya tidak otomatis dijawab dengan menekan wajib pajak yang penghasilannya pas-pasan. Ruang lain masih ada, mulai dari pengawasan wajib pajak kaya sampai evaluasi insentif pajak yang diperkirakan mencapai Rp576 triliun pada 2026.
Di sisi lain, kamu juga punya hak untuk memastikan kewajibanmu dihitung dengan benar. Cek bukti potong PPh 21 dari kantor, lalu laporkan SPT Tahunan dengan data yang sesuai. Sebab, kantor pajak kini memegang banyak data pembanding. Dengan begitu, kamu terhindar dari sanksi yang sebenarnya bisa dicegah.
Kabar baiknya, pengawasan mulai diperketat. Kemenkeu sedang menyiapkan dasbor berbasis AI untuk memantau harta dan aksi korporasi kelompok ini. Meski begitu, efeknya baru terasa jika aturan pajak kekayaan benar-benar rampung.
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak.
FAQ
Berapa persen kekurangan Rp514 triliun yang bisa ditutup pajak kekayaan? Berdasarkan simulasi Celios, tarif 2% untuk 50 orang terkaya setara 18,1%. Skema progresif 1% sampai 2% di atas Rp84 miliar setara 27,7%.
Apakah Indonesia sudah punya pajak kekayaan? Belum. Pemerintah baru berencana menyiapkannya paling lambat 2028.
Apakah orang kaya benar-benar tidak membayar pajak? Mereka tetap membayar, tetapi banyak penghasilannya dikenai PPh final dengan tarif rendah. Itu sebabnya setoran mereka kecil dibandingkan nilai hartanya.
Apakah pajak kekayaan akan mengenai kelas menengah? Tidak. Usulannya hanya menyasar kekayaan sangat besar, misalnya di atas Rp84 miliar.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!










