11.377 WP Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak, Ini Nilai Setorannya

11.377 WP Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak, Ini Nilai Setorannya

Bandung, BBF – Program keringanan dari DJP ternyata ramai peminat. Sampai 12 November 2026, sebanyak 11.377 wajib pajak memanfaatkan penghapusan sanksi pajak. Mereka mengajukan 40.644 kohir, dan setoran yang masuk mencapai Rp595,1 miliar. Jadi, kalau kamu masih punya tagihan sanksi, angka ini menandakan banyak orang sudah bergerak.

Seberapa Besar Peminat Penghapusan Sanksi Pajak Sekarang?

Sanksi administrasi itu biasanya muncul saat kamu telat bayar atau telat lapor. DJP menerbitkannya lewat STP atau surat ketetapan. Nilainya bisa lebih besar dari perkiraan, apalagi kalau sudah menumpuk beberapa masa pajak.

Angka tadi dipaparkan DJP pada 16 November 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut angkanya masih sangat dinamis. Artinya, jumlah peserta masih bisa bertambah.

Kalau dihitung kasar, satu wajib pajak rata-rata mengajukan sekitar 3,6 kohir. Sementara itu, rata-rata setoran per wajib pajak sekitar Rp52 juta. Tiap kohir rata-rata bernilai sekitar Rp14,6 juta. Perhitungan ini hanya gambaran dari saya, bukan angka resmi DJP.

Selain itu, data yang dipaparkan belum merinci jenis pajak dan tahun pajaknya. Karena itu, kamu belum bisa menyimpulkan pajak apa yang paling banyak dimohonkan.

Berapa Sanksi yang Bisa Dihapus?

Besarnya keringanan tidak sama untuk semua orang. Nilainya bergantung pada jenis sanksi dan waktu kamu menyelesaikan kewajiban. Fasilitas ini bisa memangkas sanksi sampai 100%, dan sampai 31 Desember 2026 pengurangan setinggi itu masih tersedia.

Ada satu contoh dari DJP. Kalau di Surat Tagihan Pajak (STP) tidak ada pokok pajak, kamu cukup membayar sekitar 10% dari sanksinya. Sisanya, yaitu 90%, dihapus. Untuk jenis sanksi lain, rinciannya ada di lampiran keputusan Dirjen Pajak. Karena itu, jangan berhenti di angka 90% saja. Cek juga lampirannya untuk melihat skema yang cocok dengan kondisimu.

Kenapa Peminatnya Banyak?

Sanksi pajak bisa terus membesar kalau dibiarkan. Bunga sanksi administrasi dihitung per bulan, dan tarifnya ditetapkan Kemenkeu setiap bulan. Karena itu, makin lama ditunda, makin besar yang harus dibayar.

Di sisi lain, fasilitas ini membuka peluang memangkas sanksi tanpa perlu membuktikan kekhilafan. Wajar kalau ribuan wajib pajak langsung memanfaatkannya. Bagi pelaku usaha, keringanan ini juga membantu arus kas. Uang yang tadinya untuk membayar sanksi bisa dipakai untuk modal kerja.

Apa Dasar Hukum Penghapusan Sanksi Pajak Ini?

Dasarnya adalah PMK 71/2026, yang mengubah PMK 118/2024. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026. Setelah itu, DJP menerbitkan KEP-239/PJ/2026 sebagai pelaksananya.

Ada kabar baik di sini. Kamu tidak perlu lagi membuktikan bahwa sanksi muncul karena kekhilafan. Dengan begitu, proses pengajuan jadi lebih ringan.

Siapa yang Bisa Mengajukan dan Apa Syaratnya?

Fasilitas ini tidak berlaku otomatis. Kamu harus mengajukan permohonan ke DJP. Selain itu, keringanan hanya diberikan untuk sanksi yang belum dibayar. Karena itu, jangan buru-buru melunasi sanksi sebelum permohonanmu diajukan.

Perlu kamu ingat juga, ini bukan pemutihan. Pokok pajak tetap harus dibayar. Yang berkurang hanya sanksi administrasinya.

Bagi yang sudah mengajukan sebelum PMK 71 berlaku, perlakuannya sama. Namun, ada syarat tambahan. Syarat itu akan disampaikan lewat kantor wilayah DJP, penelaah keberatan, atau Account Representative (AR). Batas pengajuannya paling lambat 1 Oktober 2028

Ada satu hal lagi yang sering terlewat. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi hanya bisa diajukan maksimal dua kali. Batas ini tetap berlaku di aturan baru. Jadi, lengkapi dulu berkas dan alasanmu sebelum menekan tombol kirim, supaya kesempatan itu tidak terbuang.

Cara Mengajukan lewat Coretax

Langkahnya cukup sederhana. Pertama, masuk ke akun Coretax kamu. Kedua, buka menu Layanan WP. Ketiga, pilih submenu Layanan Buat Permohonan Layanan Administrasi. Terakhir, isi permohonan sesuai format yang ditentukan dan lampirkan dokumen pendukung. Setelah terkirim, pantau status permohonanmu secara berkala di akun yang sama. Simpan juga bukti tanda terima elektroniknya sebagai arsip.

Sebelum mengirim, siapkan dulu STP atau surat ketetapan yang mau kamu mohonkan. Lalu, cek kembali bahwa sanksinya memang belum kamu bayar.

Kalau ragu, kamu bisa berkonsultasi dengan AR atau kantor pajak. Mereka bisa menjelaskan syarat tambahan yang berlaku untuk kasusmu.

Apa Artinya buat Wajib Pajak?

Angka Rp595,1 miliar menunjukkan fasilitas ini benar-benar dipakai. Namun, keringanan ini adalah hak kamu, bukan hadiah. Pemerintah sendiri mendorong wajib pajak memanfaatkannya.

Oleh karena itu, hitung dulu nilai sanksi di tagihanmu. Bandingkan dengan nilai yang harus kamu bayar setelah keringanan. Simpan juga salinan permohonan dan bukti penerimaannya. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke AR atau kantor pajak tempat kamu terdaftar.

Selain itu, kamu berhak menuntut keterbukaan. DJP baru memaparkan jumlah peserta, kohir, dan nilai setoran. Rincian jenis pajak, tahun pajak, serta total sanksi yang dihapus belum terlihat. Informasi seperti itu penting supaya publik bisa menilai apakah program ini benar-benar adil dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, waktu adalah faktor penting. Besar keringanan bisa berbeda tergantung kapan kamu menyelesaikan kewajiban. Jadi, makin cepat kamu mengecek tagihan, makin besar peluang kamu mendapat keringanan penuh.

Intinya, program ini membuka jalan buat kamu yang punya tagihan sanksi. Cek status tagihan di Coretax, hitung potensi penghematannya, lalu ajukan sebelum waktu habis. Dengan langkah itu, kamu menjaga hakmu sebagai wajib pajak tanpa harus membayar lebih dari yang seharusnya.

Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak.

FAQ

Apa itu penghapusan sanksi pajak?
Fasilitas dari DJP untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak. Pokok pajaknya tetap harus dibayar.

Berapa wajib pajak yang sudah memanfaatkannya dan berapa setorannya?
Per 12 November 2026, ada 11.377 wajib pajak dengan 40.644 kohir. Setoran yang terkumpul Rp595,1 miliar.

Sampai kapan bisa mengajukan?
Permohonan paling lambat 1 Oktober 2028. Pengurangan sampai 100% tersedia sampai 31 Desember 2026.

Apakah keringanan ini otomatis?
Tidak. Kamu harus mengajukan permohonan, dan sanksinya harus belum dibayar.

Ke mana pengajuannya?
Lewat Coretax, di menu Layanan WP, submenu Layanan Buat Permohonan Layanan Administrasi.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui:
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Bagikan artikel ini
Mochamad Fajar Aulia
Mochamad Fajar Aulia
Articles: 2030