Belum Terdaftar sebagai WP? DJP Tetap Bisa Kirim SP2DK

Belum Terdaftar sebagai WP? DJP Tetap Bisa Kirim SP2DK

Bandung, BBF – Belum punya NPWP bukan berarti lepas dari pengawasan pajak. Berdasarkan PMK 111/2025, DJP bisa kirim SP2DK ke wajib pajak yang belum terdaftar jika dinilai sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Surat ini isinya permintaan penjelasan, bukan tagihan pajak. Karena itu, kamu tetap berhak menjawab dan meluruskan data milik DJP.

Kapan DJP Bisa Kirim SP2DK ke Wajib Pajak yang Belum Terdaftar?

Jawabannya ada di aturan pengawasan terbaru. Jika data DJP menunjukkan orang pribadi atau badan sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum punya NPWP, DJP akan mengirim SP2DK khusus untuk wajib pajak belum terdaftar. Berikut penjelasan lengkapnya.

Apa Itu SP2DK?

SP2DK adalah surat dari kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan, terkait dugaan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Jadi, SP2DK bukan surat ketetapan pajak. Statusnya baru permintaan klarifikasi.

Sepanjang Januari sampai Juni 2026, DJP sudah mengirim 250.000 SP2DK kepada wajib pajak. Artinya, surat ini memang makin sering diterima masyarakat.

Alasan DJP Kirim SP2DK ke Wajib Pajak Belum Terdaftar

Tujuannya adalah ekstensifikasi, yaitu menambah jumlah wajib pajak. Lewat SE-8/PJ/2026, ekstensifikasi dijelaskan sebagai kegiatan pengawasan untuk menguji pemenuhan syarat subjektif dan objektif wajib pajak yang belum mendaftar.

Pengawasan ini dilakukan tim pengawasan di KPP Pratama lewat surat perintah pengawasan. Sementara itu, cakupannya antara lain pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau aktivasi NIK menjadi NPWP. Selain itu, ada pula pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh NITKU.

Isi Surat SP2DK untuk Wajib Pajak Belum Terdaftar

Formatnya berbeda dari SP2DK untuk wajib pajak terdaftar. Contoh formatnya ada di Lampiran huruf F PMK 111/2025. Isi suratnya kurang lebih seperti ini:

  • Kop resmi DJP dan data atau temuan DJP yang perlu dikonfirmasi.
  • Data petugas pendamping, yaitu nama, jabatan, nomor telepon, dan email.
  • Lampiran tabel data yang perlu diklarifikasi, seperti penghasilan, biaya, aset, liabilitas, dan ekuitas.
  • Lampiran contoh surat tanggapan, yang memuat identitas KPP, identitas wajib pajak, dan pernyataan kesediaan memenuhi kewajiban.

SP2DK bisa disampaikan lewat akun Coretax jika sudah aktivasi, atau lewat pos, ekspedisi, dan kurir ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan. Jadi, surat fisik di rumah pun mungkin saja datang.

Batas Waktu Menanggapi SP2DK

Wajib pajak belum terdaftar harus menanggapi paling lambat 14 hari. Kalau belum sempat, waktunya bisa diperpanjang 7 hari dengan memberi pemberitahuan ke KPP yang menerbitkan SP2DK. Jadi, jangan menunggu sampai hari terakhir. Segera hubungi petugas yang tertera di surat.

Cara Menanggapi SP2DK

Tanggapan bisa berupa pemenuhan langsung kewajiban yang diminta, penjelasan atas kewajiban yang tercantum, atau keduanya. Kamu juga boleh menyampaikan data atau keterangan lain yang relevan. Dokumen pendukung bisa dilampirkan.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan:

  1. Baca seluruh isi surat dan lampirannya dengan teliti.
  2. Cocokkan tabel data DJP dengan catatan pribadi atau usahamu.
  3. Kumpulkan bukti, misalnya rekening koran, kontrak, dan faktur.
  4. Kirim tanggapan sebelum batas waktu berakhir.

Apa yang Terjadi Setelah Tanggapan?

Hasil penelitian atas penjelasanmu berupa penghitungan indikasi kewajiban perpajakan yang disampaikan oleh AR. Rangkaian ini bisa berakhir dengan pemberian NPWP dan/atau NITKU secara jabatan, serta usulan tindak lanjut. Karena itu, lebih baik berkomunikasi aktif sejak awal.

Hak Wajib Pajak yang Perlu Kamu Tahu

Kamu berhak meluruskan data yang keliru. Data DJP berasal dari banyak sumber, jadi kesalahan tetap mungkin terjadi. Kamu juga berhak meminta penjelasan kepada petugas pendamping.

Selain itu, kamu bisa melapor lewat Kring Pajak 1500200 atau laman pengaduan.pajak.go.id jika menemukan perilaku menyimpang, misalnya petugas meminta uang atau fasilitas. Sebaliknya, hindari tanggapan asal-asalan. Data yang diberikan tetap harus benar dan bisa dibuktikan.

FAQ

Apakah DJP benar bisa kirim SP2DK ke orang yang belum punya NPWP?
Bisa. PMK 111/2025 membolehkannya jika DJP menilai syarat subjektif dan objektif sudah terpenuhi.

Apakah SP2DK sama dengan tagihan pajak?
Bukan. SP2DK hanya meminta penjelasan atas data. Tagihan baru muncul lewat surat ketetapan atau surat tagihan pajak.

Berapa lama waktu untuk menjawab SP2DK?
Paling lambat 14 hari, dengan perpanjangan 7 hari lewat pemberitahuan ke KPP.

Apakah SP2DK bisa datang lewat email atau Coretax?
Bisa, lewat akun Coretax jika sudah aktivasi. Selain itu, bisa lewat pos, ekspedisi, atau kurir.

Apa yang harus saya lakukan pertama kali setelah menerima SP2DK?
Baca isinya, cek tabel data, lalu hubungi petugas pendamping jika ada yang kurang jelas.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui:
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Bagikan artikel ini
Mochamad Fajar Aulia
Mochamad Fajar Aulia
Articles: 2025