Peserta PPS Bisa Dapat Pengurangan Sanksi, Ini Syaratnya

Peserta PPS Bisa Dapat Pengurangan Sanksi, Ini Syaratnya

Bandung, BBF – Wajib pajak yang masih punya harta belum dilaporkan saat ikut PPS punya kabar baik. Lewat KEP-239/PJ/2026, peserta PPS bisa mendapat pengurangan sanksi sampai 100% jika memenuhi syarat tertentu. Fasilitas ini berlaku untuk sanksi di surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Namun, pokok pajaknya tetap harus dilunasi.

Syarat Pengurangan Sanksi bagi Peserta PPS yang Belum Ungkap Seluruh Harta

Fasilitas ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang berlaku sejak 8 Oktober 2026. Pelaksanaannya mengacu pada PMK 118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK 71/2026. Intinya, ini diskon sanksi administrasi, bukan pengampunan pajak baru.

Sebagai pengingat, PPS atau Program Pengungkapan Sukarela digulirkan pada 2022. Harta yang diungkapkan dianggap tambahan penghasilan dan dikenai PPh final. Jika ada harta yang belum atau kurang diungkapkan, DJP bisa memeriksanya lalu menerbitkan SKP. Di titik inilah fasilitas pengurangan sanksi berperan.

Siapa yang Bisa Mendapat Fasilitas Ini?

Fasilitas ini untuk wajib pajak yang ikut PPS, tetapi hartanya belum atau kurang diungkapkan. Kemudian, DJP menemukan harta itu lewat pemeriksaan. Hasilnya, terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memuat sanksi.

Harta yang ditemukan DJP diperlakukan sebagai penghasilan final tahun pajak 2022. Atas harta itu dikenai PPh final 30% dan sanksi bunga dari Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Nah, sanksi inilah yang bisa dikurangi.

Syarat yang Harus Dipenuhi

Ada empat syarat utama yang perlu dicek:

  • SKP hasil pemeriksaan atas harta PPS terbit antara 8 Oktober 2026 dan 31 Desember 2027.
  • Pokok pajak terutang dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.
  • Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT terkait PPS.
  • Permohonan diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.

Selain itu, wajib pajak harus memenuhi syarat umum dalam KEP-239/PJ/2026. Salah satunya, tidak menempuh gugatan atau upaya hukum lain atas SKP tersebut.

Besar Pengurangan Sanksi Peserta PPS Berdasarkan Waktu Pelunasan

Besar diskon tergantung seberapa cepat pokok pajak dilunasi sejak SKP terbit:

  • 100% jika lunas paling lambat 1 bulan.
  • 50% jika lunas lebih dari 1 bulan sampai 2 bulan.
  • 25% jika lunas setelah 2 bulan, tetapi tidak boleh lewat 31 Desember 2027.

Jadi, makin cepat dibayar, makin besar diskonnya. Misalnya, SKP terbit 10 Maret 2027. Jika pokok pajak lunas sampai 10 April 2027, sanksi dihapus 100%. Sementara itu, pelunasan sampai 10 Mei 2027 hanya mendapat diskon 50%.

Sanksi Apa yang Bisa Dikurangi?

Ada dua jenis sanksi. Pertama, sanksi bunga per bulan dalam SKPKB sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Kedua, sanksi kenaikan dalam SKPKBT sesuai Pasal 15 ayat (2) UU KUP. Pokok pajak dan PPh finalnya tidak ikut dihapus.

Cara Mengajukan lewat Coretax

Permohonan diajukan secara elektronik. Berikut langkahnya:

  1. Login ke Coretax. Jika mewakili wajib pajak lain, lakukan impersonate ke akun wajib pajak tersebut.
  2. Buka Layanan Wajib Pajak, lalu pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
  3. Pilih jenis layanan AS.26 Keberatan dan Non-Keberatan, lalu sublayanan AS.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
  4. Lengkapi formulir di Alur Kasus, lalu unggah dokumen pendukung.
  5. Tanda tangani PDF dengan kode otoritas DJP atau sertifikat digital. Setelah itu, klik Lanjut hingga muncul Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

  • Formulir permohonan, contohnya ada di Lampiran C PMK 118/2024 yang diubah PMK 71/2026.
  • Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain, bermeterai.
  • Surat pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan, bukan kesalahan, bermeterai.
  • SKP yang menjadi objek permohonan.

DJP wajib memutuskan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Hasilnya bisa dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak.

Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak

Pertama, periksa dulu hitungan SKP. Dengan memakai fasilitas ini, wajib pajak melepas hak mengajukan keberatan. Karena itu, kalau ada hitungan yang janggal, pertimbangkan dulu mana yang lebih menguntungkan.

Kedua, siapkan dana lebih awal. Sebab, diskon 100% hanya berlaku untuk pelunasan dalam 1 bulan sejak SKP terbit. Waktunya cukup sempit untuk nilai pajak yang besar.

Ketiga, baca isi surat pernyataan sebelum menandatangani. Dokumen itu berkonsekuensi hukum. Terakhir, simpan BPE sebagai bukti permohonan sudah diterima DJP.

FAQ

Apa itu pengurangan sanksi untuk peserta PPS?
Itu diskon sanksi administrasi, yaitu bunga dan kenaikan, atas SKP hasil pemeriksaan harta yang belum atau kurang diungkapkan. Besarnya 100%, 50%, atau 25%.

Apakah pokok pajaknya ikut dihapus?
Tidak. Pokok pajak tetap wajib dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.

Sampai kapan permohonan bisa diajukan?
Paling lambat 1 Oktober 2028. Namun, pelunasan pokok pajak tetap harus selesai sebelum 31 Desember 2027.

Apakah pengurangan sanksi diberikan otomatis?
Tidak otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan lewat Coretax dan memenuhi semua syarat. Tanpa permohonan, sanksi di SKP tetap berlaku.

Apa bedanya SKPKB dan SKPKBT?
SKPKB menetapkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi bunga. Adapun SKPKBT terbit jika DJP menemukan data baru setelah SKPKB, dan memuat sanksi kenaikan.

Apakah bisa diwakilkan konsultan pajak?
Bisa. Di Coretax, wakil melakukan impersonate dengan nomor penunjukan yang sesuai.

Apa yang terjadi kalau permohonan ditolak?
DJP bisa mengabulkan seluruhnya, sebagian, atau menolak. Karena itu, pastikan syarat dan dokumen lengkap sebelum mengajukan.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui:
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Bagikan artikel ini
Mochamad Fajar Aulia
Mochamad Fajar Aulia
Articles: 2025