Pengadilan Pajak Bakal Beralih ke MA, Ini Targetnya

Pengadilan Pajak Bakal Beralih ke MA, Ini Targetnya

Bandung, BBF – Sengketa pajak selama ini diadili di lembaga yang dibina oleh pihak yang ikut bersengketa. Kini situasinya akan berubah. Perpres peralihan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA) ditargetkan terbit sebelum akhir November 2026, dan penyatuan pembinaan diharapkan berjalan mulai Januari 2027. Bagi wajib pajak, perubahan ini penting karena menyangkut keadilan saat bersengketa dengan otoritas pajak.

Pengadilan Pajak Beralih ke MA: Apa yang Berubah dan Kapan?

Peralihan ini bukan keputusan mendadak. Ada putusan Mahkamah Konstitusi di belakangnya, dan ada tenggat yang harus dikejar.

Kapan Perpresnya Terbit?

Harmonisasi rancangan perpres sudah rampung dan memasuki tahap akhir sebelum diundangkan. Pejabat Kemenkeu menyampaikan harapan agar perpres selesai pada akhir November ini.

Targetnya memang sempat bergeser. Sebelumnya, rancangan perpres direncanakan ditetapkan pada Oktober 2026. Jadi, kepastian tanggal terbit masih perlu dipantau.

Sebelum sampai di tahap ini, Kemenkeu sudah menggelar konsultasi publik atas rancangan perpres pada 23 September 2026. Dengan begitu, publik sempat memberi masukan sebelum aturannya final

Dasar Hukum Peralihan

Dasarnya adalah Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023. MK menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah MA.

MK menegaskan bahwa proses pengalihan wajib tuntas paling lambat 31 Desember 2026. Karena itu, waktu yang tersisa tinggal beberapa minggu.

Apa Saja yang Dialihkan?

Yang berpindah dari Kemenkeu ke MA adalah pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Tujuannya menyelaraskan kelembagaan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Rancangan perpresnya memuat beberapa hal. Antara lain target waktu pengalihan dan status serta hak keuangan hakim. Ada pula pengalihan aset dan administrasi, tata kelola dan keuangan, serta ketentuan peralihan.

Dari sisi MA, permintaannya cukup lengkap. MA merekomendasikan agar perpres memuat pengalihan struktur organisasi, SDM, barang milik negara, dan aset digital. Artinya, yang pindah bukan sekadar urusan anggaran.

Nasib Hakim dan Pegawai

Hakim dipastikan beralih status sepenuhnya ke MA. Sementara itu, mekanisme untuk pegawai non-hakim membutuhkan skema yang lebih kompleks. Karena itu, MA menyebut perlunya merumuskan mekanisme alih status pegawai dari Kemenkeu ke MA.

Tim Transisi juga dibentuk agar pengalihan berjalan lancar. DJP pun menyatakan siap mendukung prosesnya.

Dampak Peralihan Pengadilan Pajak bagi Wajib Pajak

Dalam sengketa, wajib pajak berhadapan dengan DJP yang berada di bawah Kemenkeu. Selama ini lembaga yang mengadili juga dibina Kemenkeu. Nah, peralihan ke MA membuat pembinaan datang dari lembaga yang terpisah dari para pihak.

Harapannya, sengketa pajak bisa lebih cepat tuntas. Selain itu, kajian akademik menilai integrasi di bawah MA berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi pengawasan.

Namun, perlu dicatat bahwa manfaat tersebut baru harapan. Hasil nyatanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Wajib pajak sebaiknya ikut mengawasi, terutama soal kecepatan dan kualitas putusan.

Hal yang Tetap Sama

Peralihan ini tidak mengubah ketentuan syarat kuasa hukum di lembaga ini. Jadi, kamu yang sedang menyiapkan banding atau gugatan tidak perlu mengubah pilihan kuasa hukummu.

Lembaga ini tetap menangani sengketa perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan otoritas terkait. Hanya pembinaannya yang pindah. Untuk sementara, belum ada informasi bahwa jalur beracara berubah.

Hal yang Perlu Dipantau

  • Tanggal resmi perpres diundangkan.
  • Aturan turunan, seperti keputusan bersama atau peraturan MA. MA menilai aturan semacam itu perlu disiapkan sebagai turunan perpres.
  • Kepastian layanan selama masa transisi. Penataan SDM, administrasi, dan keuangan diperlukan agar layanan peradilan tetap berkesinambungan.
  • Pengumuman resmi soal jadwal sidang, jika ada perubahan teknis.

FAQ

Kapan pengadilan pajak resmi beralih ke MA?
Perpres ditargetkan terbit sebelum akhir November 2026, dan penyatuan diharapkan berjalan Januari 2027. Batas akhir dari MK adalah 31 Desember 2026.

Apa dasar hukumnya?
Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 soal Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002.

Apa yang dialihkan ke MA?
Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Bukan soal isi putusan hakim.

Apakah hakim ikut pindah?
Ya. Hakim dipastikan beralih status sepenuhnya ke MA.

Apakah syarat kuasa hukum berubah?
Tidak. Syarat kuasa hukum tetap sama.

Siapa yang menyiapkan perpresnya?
Kemenkeu yang menyusun rancangannya, lalu dikoordinasikan dengan MA.

Apakah sengketa yang sedang berjalan terganggu?
Pemerintah menyiapkan transisi agar layanan tetap berjalan. Namun, detailnya baru jelas setelah perpres terbit.

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui:
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Bagikan artikel ini
Mochamad Fajar Aulia
Mochamad Fajar Aulia
Articles: 2025