Bandung, BBF – Banyak wajib pajak langsung membayar semua tagihan dari SKPKB supaya urusan cepat beres. Padahal, wajib pajak yang sudah membayar pokok pajak dan sanksi administrasi dalam SKP tidak bisa mengajukan PSA. Jadi, kalau kamu sudah lunasi sanksi SKPKB, pintu pengurangan sanksi lewat KEP-239/PJ/2026 tertutup. Karena itu, urutan bayar menentukan nasibmu.
Kenapa Sudah Lunasi Sanksi SKPKB Tidak Bisa Mengajukan PSA?
PSA adalah Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. KEP-239/PJ/2026 ditetapkan pada 8 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut Pasal 27A PMK 118/2024 yang diubah dengan PMK 71/2026. Berikut alasan dan aturan mainnya.
Fasilitas Ini Hanya untuk Sanksi yang Belum Dibayar
DJP lewat akun @kring_pajak menegaskan bahwa permohonan hanya bisa diajukan jika wajib pajak belum membayar atau belum melunasi sanksi administratif. Jadi, PSA berfungsi mengurangi sanksi yang masih terutang. Sanksi yang sudah masuk kas negara tidak dihitung ulang.
Cakupan PSA sebenarnya cukup luas. KEP-239/PJ/2026 memberi fasilitas atas pelanggaran seperti keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, keterlambatan pembayaran, serta sanksi dalam SKP, SKP PBB, atau STP. Namun, untuk SKPKB, fasilitas itu tetap hanya berlaku bagi sanksi yang belum dibayar.
Dasar syaratnya ada di Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026, serta Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 yang diubah PMK 71/2026.
Gambaran Kasus yang Tidak Memenuhi Syarat
Sebagai gambaran, ambil contoh PT AZ. PT AZ diperiksa untuk tahun pajak 2022, lalu DJP menerbitkan SKPKB pada 2024. PT AZ menerima koreksi pokok pajak dan membayar pokok serta sanksinya pada tahun yang sama. Karena sanksinya sudah dibayar, PT AZ tidak memenuhi syarat PSA.
Syarat Lain yang Perlu Dicek
Belum membayar sanksi memang syarat penting, tetapi bukan satu-satunya. Beberapa syarat lain yang perlu kamu perhatikan:
- Pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang menjadi dasar sanksi dalam SKP, sudah dilunasi.
- Permohonan diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.
- Memenuhi syarat utama (Pasal 23 dan 24 PMK 118/2024) dan syarat tambahan (Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026).
- Menyampaikan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan.
- Menyampaikan surat pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain.
Selain itu, wajib pajak yang sudah membatalkan proses hukum harus melampirkan surat permohonan pencabutan gugatan atau upaya hukum lainnya.
Pengurangan Tidak Datang Otomatis
Kebijakan ini tidak serta-merta mengurangi sanksi tanpa proses permohonan. Artinya, kamu harus mengajukannya sendiri. Besar pengurangan beragam, tergantung jenis sanksi dan pemenuhan kewajiban, dan rinciannya ada di lampiran KEP-239/PJ/2026.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi juga hanya bisa diajukan paling banyak 2 kali. Jadi, siapkan dokumen dengan rapi sejak awal.
Urutan Bayar Sebelum Lunasi Sanksi SKPKB
Dari syarat di atas, ada pola yang jelas. Pokok pajak harus lunas, sedangkan sanksi belum boleh dibayar. Karena itu, sebelum melunasi tagihan SKPKB, pikirkan dulu langkahnya:
- Baca rincian SKPKB, lalu pisahkan jumlah pokok pajak dan sanksinya.
- Cek apakah sanksi di SKPKB-mu termasuk jenis yang diatur di lampiran KEP-239/PJ/2026.
- Hitung waktu. Besar pengurangan bisa berbeda menurut tanggal pelunasan pokok pajak.
- Jika ragu, tanyakan ke KPP atau Kring Pajak 1500200 sebelum membayar.
Sebelum memutuskan, kamu juga perlu menimbang hak keberatan. Wajib pajak yang memakai fasilitas ini harus tidak menempuh upaya hukum lain atas SKP tersebut.
Soal Rasa Keadilan bagi Wajib Pajak
Aturan ini wajar menuai tanya. Wajib pajak yang patuh dan langsung membayar justru tidak mendapat diskon. Sebaliknya, wajib pajak yang menunda pembayaran sanksi masih bisa mengajukan pengurangan.
Meski begitu, aturannya sudah tertulis jelas. Karena itu, DJP sebaiknya mensosialisasikannya lebih luas lagi. Pejabat DJP sendiri menyampaikan bahwa sosialisasi perlu dilakukan agar tidak ada wajib pajak yang baru tahu ketika kesempatan memanfaatkannya sudah terlewat.
FAQ
Apakah saya masih bisa ajukan PSA kalau sudah lunasi sanksi SKPKB?
Tidak bisa. Permohonan hanya bisa diajukan jika sanksi administratif belum dibayar atau belum dilunasi.
Apa itu PSA?
PSA adalah Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan KEP-239/PJ/2026.
Apa beda pokok pajak dan sanksi di SKPKB?
Pokok pajak adalah pajak yang kurang dibayar. Sanksi adalah tambahan, misalnya bunga atau kenaikan, yang dikenakan karena kekurangan itu.
Sampai kapan permohonan PSA bisa diajukan?
Paling lambat 1 Oktober 2028.
Apakah pokok pajak harus dibayar dulu?
Ya. Pajak yang menjadi dasar sanksi dalam SKP harus sudah dilunasi.
Apakah sanksi otomatis berkurang?
Tidak. Kamu harus mengajukan permohonan dan memenuhi semua syarat.
Berapa kali permohonan bisa diajukan?
Paling banyak 2 kali.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!










