Menkeu Berwenang Audit Khusus Restitusi Pajak di 2027

Bandung, BBF – Pemerintah dan DPR sepakat bahwa mulai 2027 Menteri Keuangan boleh menjalankan audit khusus restitusi pajak, sebuah wewenang yang tercantum dalam Pasal 37 UU APBN 2027. Padahal restitusi adalah uang wajib pajak yang sudah lebih dulu disetor ke kas negara, sehingga wajar bila orang bertanya mengapa pengembaliannya perlu jalur pengawasan tambahan. Artikel ini membahas isi aturannya, alasan pemerintah, dan sisi yang menurut pelaku usaha masih bermasalah.

Audit Khusus Restitusi Pajak: Pengawasan Tambahan atau Hambatan bagi Hak Wajib Pajak?

Ringkasnya, pemerintah menyebut ini urusan kepatuhan, sedangkan pelaku usaha dan analis menilai kepastian hukumnya belum cukup.

Isi kewenangan yang diberikan kepada Menkeu

Pasal 37 ayat 1 dan 2 UU APBN 2027 menyatakan Menteri Keuangan dapat melakukan pemeriksaan dan/atau audit khusus terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Cara kerjanya belum dijabarkan di undang-undang, sebab rincian diserahkan ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut Bisnis.com, UU APBN 2026 belum mengatur hal serupa secara rinci. Suara.com melaporkan bahwa DPR dan pemerintah juga menyepakati skema joint audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara kolaboratif.

Restitusi adalah hak, bukan fasilitas dari negara

Lebih bayar terjadi ketika pajak yang sudah disetor melebihi kewajiban yang seharusnya. Uang itu sudah berada di kas negara, dan wajib pajak berhak memintanya kembali. Menkeu Suahasil Nazara, sebagaimana dilaporkan Suara.com, menyebut fasilitas restitusi tidak boleh disalahgunakan. Pilihan kata ini patut dicermati karena konsekuensinya berbeda: fasilitas bisa dibatasi lewat kebijakan, sedangkan hak hanya boleh dikurangi lewat prosedur yang jelas dan dapat diuji.

Pemeriksaan sebelum restitusi dicairkan juga bukan barang baru. UU KUP sudah mengatur pemeriksaan atas permohonan pengembalian beserta batas waktu penyelesaiannya, termasuk imbalan bunga bila negara terlambat. Pertanyaan yang belum terjawab: bagian mana dari perangkat yang ada dianggap kurang, sehingga dibutuhkan wewenang baru di tingkat UU APBN?

Angka yang membuat alasan pemerintah perlu diuji

Bisnis.com mencatat realisasi restitusi 2025 mencapai Rp361 triliun, sementara penerimaan pajak kurang Rp271,7 triliun dari target. Kondisi itu menjadi latar dorongan optimalisasi penerimaan. Sejak Mei 2026, pemerintah juga sudah memperketat persyaratan lewat PMK Nomor 28 Tahun 2026.

Dampaknya sudah terlihat di data. Hingga 31 Agustus 2026, restitusi yang dicairkan sebesar Rp191,82 triliun, turun 37% dari Rp304,29 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, PPN dan PPnBM Rp134,32 triliun, PPh Rp55,79 triliun, dan pajak lainnya Rp1,71 triliun.

Data ini memunculkan dua keberatan. Pertama, pengetatan yang berjalan sejak Mei sudah menekan pencairan cukup dalam, sehingga urgensi wewenang tambahan perlu dijelaskan. Kedua, memperlambat restitusi memang membuat penerimaan neto tampak lebih baik, tetapi kewajiban negara kepada wajib pajak tidak hilang, hanya bergeser waktunya. Jika tujuan utamanya menjaga angka penerimaan, pengawasan berisiko berubah dari alat verifikasi menjadi alat penahan kas.

Dampak audit khusus restitusi pajak bagi arus kas usaha

Eksportir dan industri padat karya sangat bergantung pada pencairan PPN lebih bayar untuk modal kerja. Kepala Riset CITA Fajry Akbar, seperti dimuat Bisnis.com, menilai pengetatan restitusi bisa berdampak lebih berat daripada kenaikan tarif karena menekan likuiditas dan daya saing ekspor. Dari kalangan pengusaha, Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menekankan bahwa prosedur dan jangka waktu pemeriksaan harus ditaati demi kepastian hukum.

Argumen pemerintah dan celah yang belum terjawab

Pemerintah punya argumen yang tidak bisa diabaikan. Menkeu Suahasil menyebut tujuannya memverifikasi kebenaran faktur, transaksi, dan hubungan antarwajib pajak agar restitusi tidak disalahgunakan, sambil menjanjikan hak wajib pajak tetap dihormati dan pelaksanaan yang terukur bagi sektor ekspor dan padat karya. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut pencairan kini dilakukan lebih hati-hati, terutama untuk sektor berisiko tinggi, dengan tetap mengikuti SOP. Penyalahgunaan faktur pajak memang persoalan nyata, dan pengawasan atasnya sah dilakukan.

Masalahnya, janji terukur itu belum punya ukuran. Beberapa hal yang sebaiknya diatur tegas dalam PMK:

• batas waktu maksimal pemeriksaan beserta konsekuensinya bila terlewati;
• definisi sektor berisiko tinggi dan kriteria pemilihan wajib pajak;
• perbedaannya dengan pemeriksaan biasa agar tidak terjadi pemeriksaan ganda;
• hak mengajukan keberatan dan upaya hukum selama proses berjalan;
• imbalan bunga bila pencairan tertunda tanpa alasan yang sah.

Langkah yang bisa disiapkan wajib pajak

1. Cocokkan faktur pajak masukan dengan data lawan transaksi dan SPT Masa PPN sebelum mengajukan restitusi.
2. Simpan kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen pengiriman yang mendukung setiap transaksi.
3. Tinjau hubungan usaha dengan pemasok, karena pemerintah menyebut hubungan antarwajib pajak ikut diverifikasi.
4. Catat tanggal permohonan, permintaan dokumen, dan tanggapan agar batas waktu pemeriksaan bisa dipantau.
5. Pantau terbitnya PMK pelaksana dan libatkan konsultan pajak bila nilai restitusi besar.

Catatan penutup

Pengawasan terhadap restitusi memang sah dan perlu, tetapi wewenang yang menyentuh hak wajib pajak harus disertai batas waktu, kriteria, dan jalur upaya hukum yang jelas. Tanpa itu, kepastian hukum bergantung pada kebijaksanaan pelaksana, bukan pada aturan.

FAQ

Apa itu audit khusus restitusi pajak?
Wewenang Menteri Keuangan dalam Pasal 37 UU APBN 2027 untuk memeriksa atau mengaudit secara khusus permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Tata caranya akan diatur dalam PMK.

Apakah restitusi masih menjadi hak wajib pajak?
Ya. Restitusi adalah pengembalian kelebihan setor pajak. Pemerintah menyatakan hak tersebut tetap dihormati, sambil memastikan kepatuhan wajib pajak.

Kapan wewenang ini berlaku?
Ketentuannya termuat dalam UU APBN 2027, sehingga berlaku untuk tahun anggaran 2027. Detail teknisnya menunggu PMK.

Apakah semua wajib pajak akan diaudit?
Belum ada rincian. Dirjen Pajak menyebut sektor berisiko tinggi menjadi perhatian, tetapi kriteria pastinya belum dipublikasikan.

Berapa restitusi yang sudah dicairkan tahun ini?
Sampai 31 Agustus 2026 sebesar Rp191,82 triliun, turun 37% dari periode yang sama tahun lalu.

Apa yang bisa dilakukan jika restitusi tertunda?
Tanyakan status pemeriksaan secara tertulis, penuhi permintaan dokumen tepat waktu, dan gunakan upaya hukum seperti keberatan bila ada keputusan yang tidak sesuai. UU KUP juga mengatur imbalan bunga untuk keterlambatan tertentu.

Sumber:

• Bisnis.com: wewenang Menkeu di 2027
• Warta Ekonomi: pernyataan Suahasil soal hak WP
• Suara.com: pengetatan restitusi tahun depan

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui: